Presiden Sebut BBM Satu Harga Bentuk Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air.

Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.

“Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan,” ujarnya saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12).

Kepala Negara menyebutkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang dalam pelaksanaan awalnya, tambah Presiden, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden mengakui bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!” kata Presiden.

Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa.

“Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu,” tuturnya.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah,” pungkas Presiden sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik. (BPMI/EN)

sumber : http://setkab.go.id/presiden-sebut-bbm-satu-harga-bentuk-keadilan-sosial-bagi-rakyat-indonesia/

3 Januari, Kominfo Hidupkan Mesin Pengais Konten Negatif

Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, memaparkan mekanisme kerja alat pengais konten negatif (Ais), Jumat (29/12/2017), di War Room Kominfo lantai 8, Medan Merdeka, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah selesai menguji coba mesin pengais (crawling) konten negatif atau disebut "Ais". Diharapkan mesin internet ini bisa mereduksi penyebaran konten-konten berbau pornografi, judi, kekerasan, radikalisme, dan SARA, di internet Tanah Air.

Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Ais mulai beroperasi 3 Januari 2018 mendatang. Ada tim khusus beranggotakan 58 orang yang bakal in-charge selama 24 jam, dibagi dalam tiga shift.

"Mesin ini akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan volume untuk menyaring konten negatif," kata dia, Jumat (29/12/3017), di "War Room" Kominfo lantai 8, Medan Merdeka, Jakarta.

Satu kali crawling dengan memasukkan kata kunci tertentu dibutuhkan dapat mengais jutaan konten dalam waktu 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, dipilih puluhan ribu konten-konten prioritas yang dianggap paling membahayakan berdasarkan tingkat view dan potensi viral-nya.

Konten-konten prioritas itu diverifikasi oleh tim verifikator. Tim tersebut yang menganalisis apakah konten bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau masih dalam batas wajar.

Perlu dicatat, mesin hanya bisa mengais konten negatif yang tertera di ranah internet publik. Mesin tak bisa mengais konten percakapan personal dan akun media sosial yang disetel "private".

Setelah tersaring, konten-konten itu dipindai alias screen-capturesebagai bukti. Untuk sementara mekanisme screen-capture masih manual, tetapi sedang diupayakan agar serba otomatis.

Dengan barang bukti screen-capture, konten-konten akan diserahkan ke tim eksekutor. Mereka yang menentukan tindakan apa yang perlu diambil.

Jika konten negatif berada dalam situs, pemerintah sudah punya jalur komunikasi yang tersinkronisasi dengan para penyedia jasa internet alias internet service provider (ISP). Masing-masing ISP lantas akan melakukan pemblokiran.

"Beda-beda tiap ISP. Ada yang butuh 15 menit hingga 3 jam. Rata-rata di bawah tiga jam untuk take down," Semuel menuturkan.

Jika konten negatif disebar oleh akun di media sosial, pemerintah akan berkoordinasi dengan penyelenggara media sosial yang bersangkutan. Sudah ada sembilan layanan yang bekerja sama dengan Kominfo, yakni Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Telegram, Bigo, dan Google.

Sementara itu, jika konten negatif terpatri di portal berita yang terdaftar di Dewan Pers, pemerintah bakal mengikuti ketentuan UU Pers. Portal berita tak serta-merta diblokir, melainkan diberi hak jawab terlebih dahulu.

Ais tak cuma bisa dimanfaatkan oleh Kominfo, melainkan juga lembaga-lembaga negara lain. Misalnya saja BNN, BPOM, Kepolisian, dan pihak mana saja yang berkepentingan demi menjaga kesatuan negara.

"Misalnya untuk mendeteksi peredaran obat-obat terlarang, alat ini bisa dipakai BNN. Bisa juga Bawaslu pakai untuk urusan konten negatif yang berhubungan dengan Pilkada. Jadi yang menentukan take downatau tidak bukan kami, tetapi lembaga masing-masing. Kalau Kominfo yang benar-benar urgent seperti pornografi," Semuel menjelaskan.

Ais ini merupakan mesin hasil lelang yang dibuka Kominfo pada Agustus lalu dan dimenangkan PT Industri Telekomunikasi (INTI). Harga penawaran yang diajukan PT INTI adalah Rp 198 miliar dengan harga terkoreksi Rp 194 miliar. Adapun proses pembayaran proyek menggunakan mekanisme "lump sum".

Selain dengan Ais, pemberantasan konten-konten negatif di internet juga lewat pelaporan masyarakat di situs Trust Positif Kominfo.

Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2017/12/30/13421297/3-januari-kominfo-hidupkan-mesin-pengais-konten-negatif

Ciptakan Nuansa Harmonis Masyarakat Majemuk, Fomnus NTB Gelar Dialog Publik

Untuk menjaga harmonisasi masyarakat majemuk, Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus) NTB bekerjasama dengan BEM FBES IKIP Mataram, menggelar Dialog Publik, Jum’at (29/12) di IKIP Mataram.

Dialog yang bertemakan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Dalam Menciptakan Nuansa Harmonis di Tengah Masyarakat Majemuk itu, dihadiri oleh Ketua MUI NTB, Prof.H. Saiful Muslim. Kemudian Ketua Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) NTB, Muhammad Harfin Zuhdi, MA dan Staf Khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H.Lalu Normal Suzana.

Ketua MUI NTB, Frof H. Saiful Muslim dalam kesempatan itu mengatakan, keragaman agama dan masyarakat di Indonesia sudah ada sejak awal berdirinya NKRI. Karenanya, keberagaman tersebut harus tetap dijaga. Ia mengatakan, MUI adalah lembaga yang mewadahi ulama hingga cendikiawan Islam di Indonesia.

“Sekarang ini, umat Islam didorong sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jalan dakwah yang dikembangkan merupakan Islam pertengahan. Tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Islamwashatiyah ini yang paling ideal sekarang ini karena merangkul semua aspek dalam satu spectrum kedamaian dan kemajuan”,terangnya.

Sementara itu, Ketua LTMNU NTB, Muhammad Harfin Zuhdi, MA menambahkan, dalam kondisi sekarang ini, umat Islam harus berfikir global. Umat Islam juga harus menunjukkan diri sebagai umat yang visioner dan moderat. Bagi NU, pancasila itu sudah final. Sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.  “Karena Allah menjadikan kita ini sebagai umat pertangahan. Dalam konteks ini maka NU sebagai ormas keagamaan Pertama sikap NU itu tawassut, tawazzut, ta’adul, tasammuh.NU itu mengawal Indonesia sebelum Indonesia lahir”katanya.

Staf Khusus Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Normal Suzana mengatakan, pemerintah harus menjamin keharmonisan bagi masyarakat luas. Pemerintah membawa peran yang cukup besar untuk menjaga keharmonisan antar ormas di Negera ini. Menurutnya, keberadaan Ormas penting sebagai kontrol sosial dan pembawa aspirasi kelompok masyarakat.

UUD menjamin hak setiap orang untuk berkumpul dan berekspresi. Namun, hal itu juga harus menghormati hak-hak asasi orang lain, sebagai batasan dari kebebasan dimiliki. Normal menyebutkan, sekarang ini jumlah ormas yang sudah terdaftar di NTB di Bakesbangpoldagri sekitar 2500 ormas. “Selanjutnya lembaga kami juga melakukan pemberdayaan bagi ormas-orams tersebut’,imbuhnya.(dha)-

Sumber : https://globalfmlombok.com/read/2017/12/29/ciptakan-nuansa-harmonis-masyarakat-majemuk-fomnus-ntb-gelar-dialog-publik.html 

Lima Wilayah Ini Paling Rawan Gangguan Keamanan Jelang Pilkada 2018

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Dalam Pilkada serentak 2018, akan ada 31 provinsi dengan 171 wilayah yang menggelar pesta politik.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, ada lima provinsi yang tingkat kerawanan gangguannya diperkirakan tinggi.

Kelima daerah tersebut yakni Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Yang namanya pemecahan itu kalau berbeda kepentingan akan ada potensi konflik. Oleh karena itu potensi konflik bisa terjadi di 31 provinsi dari 34," ujar Tito di Rupatama, Jumat (23/12/2017).

Rata-rata kerawanan wilayah tersebut yakni menyangkut tingkat karakteristik masyarakat, netralitas penyelenggara, penyebaran hoaks, kampanye kental SARA, politik uang, dan mobilisasi massa di wilayah perbatasan.

Di Jawa Barat, ada kerawanan manipulasi daftar pemilih tetap dan pertentangan elite parpol yang cukup tinggi. Di Jawa Timur, ada pengaruh keagamaan dan pertarungan sengit antar elite parpol.

Di Sulawesi Selatan, selain soal kampanye bernuansa SARA, ada potensi gangguan keamanan akibat belum selesainya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Sementara itu, di Papua, kondisi geografis serta komunikasi dan transportasi terbatas akan sedikit menghambat pelaksanaan pilkada.

Penentuan daerah rawan atau tidaknya ini juga ditakar berdasarkan penentuan pasangan calon kepala daerah di wilayah tersebut.

"Ada saja mungkin daerah yang kita anggap rawan, tapi karena pasangan calon cuma satu, otomatis kita anggap tidak rawan," kata Tito.

Jika pasangan calon lebih dari satu, menurut dia, tingkat kerawanan meningkat karena rentan diterpa isu provokatif dan sensitif.

Tito tak memungkiri terjadinya polarisasi massa saat pilkada serentak. Menurut dia, polarisasi masyarakat wajar terjadi dalam kontestasi politik. Namun, akan berbahaya jika polarisasi tersebut mengakibatkan perpecahan di masyarakat.

Dibanding dengan pilkada serentak 2017, akan ada perubahan pola pengamanan untuk pilkada serentak 2018.

Kekuatan Polri untuk pengamanan akan difokuskan di wilayah masing-masing dan tidak banyak menggunakan pola saling mem-back up.

Nantinya, kemungkinan hanya Mabes Polri bisa mem-back up daerah yang rawan. Sementara itu, meski wilayah hukum Polda Metro Jaya tak menggelar pilkada serentak, personelnya dibutuhkan untuk tetap di tempatnya.

"Polda metro tidak akan digeser karena harus mengamankan ibu kota dan pusat politik ekonomi. Yang bisa digeser adalah Mabes Polri, tapi tidak banyak," kata Tito.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017/12/30/06424891/lima-wilayah-ini-paling-rawan-gangguan-keamanan-jelang-pilkada-2018 

Jokowi: Dulu Banyak yang Bilang Tembus 6.000 Saja Sudah Untung, Sekarang..

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi nilai akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia ( BEI) pada penutupan tahun 2017, Jumat (29/12/2017).

Diketahui, pada hari perdagangan terakhir di tahun 2017 ini, IHSG ditutup menguat sebesar 0,66 persen atau pada level 6.355,65. Angka tersebut merupakan level tertinggi sepanjang sejarah perdagangan di BEI.

"Alhamdulilah telah kita tutup pada sore hari ini IHSG dengan angka 6.355,65. Ini angka yang di luar perkiraan kita semuanya," ujar Presiden dalam pidato penutupan IHSG di Main Hall BEI, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Melihat angka yang positif, Jokowi kilas balik ke awal 2017. Ia ingat betul saat itu sejumlah pihak pesimistis IHSG tahun 2017 ini bakal tembus di level 6.000.

"Dulu banyak yang menyampaikan, bisa tembus 6.000 saja kita sudah untung, sudah senang. Nah sekarang ini 6.355,65, bagaimana?" ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan tamu undangan.

Jokowi berandai-andai, bagaimana jika analisis dan prediksi sejumlah pihak itu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Ia yakin IHSG pada penutupan perdagangan tidak mungkin sebaik sekarang.

"Coba bayangkan andaikata di awal tahun semua saham, semua properti itu kita jual karena kita ketakutan menghadapi risiko-risiko yang digambarkan tadi? Kita hanya pegang cash. Berapa keuntungan yang hilang?" ujar Jokowi.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kinerja yang bagus dari BEI terkait pencapaian tersebut.

PERJUANGAN MORAL JOKOWI

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, mengatakan ada 2 kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran Rp 6000 triliun. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY.*

32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya dan barulah Soeharto jatuh ketika fundamental ekonomi yang di simpan rapat bertahun tahun terbuka lebar oleh aksi George Sorros. Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada sesungguhnya kekuatan ekonomi. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat kecuali menggali lubang sedalam dalamnya lewat hutang tanpa recana real untuk merubah indonesia menjadi lebih baik. Jumlah hutang yang digalinya hanya 30% yang digunakan untuk membangun. Selebihnya habis dikorup oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menanda tangani LOI dengan IMF sebagai blank Cheque yang  harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang di tinggalkan Soeharto kalau di kurs sekarang dan ditambah dengan bungan obligasi rekap mencapai mencapai Rp, 3000 triliun.

Era Habibie, Gus Dur, Megawati adalah era tersulit bagi kita untuk berdamai  dengan kenyataan. Indonesia dinyakan negara insolvent dan semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. Enam tahun proses transisi dari legislasi Era Soeharto ke era Reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck. Namun akhirnya indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai Preseden secara demokrasi langsung. Harapan di pagut dan masa depan disongsong dengan ceria. 

Tapi apa yang terjadi ? selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaanya dia membakar  uang sebesar Rp. 3000 triliun untuk subsidi. Pada periode 2004-2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi. Dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang. Andaikan uang sebanyak itu dia gunakan untuk membangun jalan toll maka kita sudah punya jalan toll trans sumatera dan trans jawa, juga kereta cepat Jakarta Surabaya dan puluhan kawasan industri beskala international, puluhan bendung dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaanya stabil selama dua periode.

Era Soeharto kita abai karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi tapi setelah demokrasi kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahysat dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu tidak ada gerakan agama yang hebat hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa ? karena baik partron agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisni dari politik lendir tebar uang oleh penguasa. 

Di era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan jenderal yang berkaliber nasional, bukan konglomerat yang kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agama yang selebritis. Dia muncul kepanggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika situkang kayu yang krempeng itu masuk ke istana. ini takdir indonesia dan Tuhan berbuat sesukanya. Ketika dia berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat di hentikan.  Anggaran di reformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan keras. 

Walau diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena Current Account yang defisit,Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian , bukannya hanya lewat restruktur APBN dan Hutang tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia disemua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan apa hasilnya ? Hanya dua tahun berkuasa semua rating international berkaitan dengan index korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat tiga terbaik ekonominya diantara anggota G20.

Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidak lah mudah dan penuh resiko. Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde baru yang pernah merampok indonesia meninggalkan beban kerugian sebesar Rp. 3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp. 3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya. Semua mereka ingin agar situkang kayu ini dihentikan. Karena jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan sebagai ladang bisnis mendatang harta tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik , dan mempermalukan elite politik dengan banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi KPK. Pesta usai.

Dulu Ahok dijadikan pintu gerbang menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan dari keadaan ini Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Dan kini PERPPU pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam. Padahal tidak ada ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun oleh para gangster mafia meng-create semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Dan karena itu emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan PERPPU itu ditolak DPR maka tahulah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah jokowi akan jatuh? Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat. 

Usia saya lebih dari 50 tahun. Saya generasi yang gagal karena tak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik.  lewat tulisan, lewat interaski denga teman teman politisi dan aktifis , saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang jadi masalah tapi akhlak kita yang buruk, Mari perbaiki moral dan sudahilah niat mengubah sistem agar impian makmur jadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja maka rahmat Tuhan akan datang by the time. Mari kita bersama sama menjadi kekuatan moral menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama budaya atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik tapi demi moral. Jadilah gerakan moral, mendukung orang baik agar berprestasi baik.

Jokowi Ingatkan Masyarakat Hargai Perbedaan Saat Pilkada

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak bosan-bosan mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan menjelang Pilkada 2018. Dia tidak ingin pilkada memecah kerukunan masyarakat di Indonesia.

"Saya titip, negara ini negara besar, jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, apalagi nanti menginjak pemilihan presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi, jangan," kata Jokowi ketika memberikan sambutan pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Siliwangi (AMS) ke-51 di Gedung Merdeka Kota Bandung, Kamis (28/12/2017).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar perbedaan jangan sampai menghilangkan persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Pasalnya, akan ada 171 pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati maupun pemilihan wali kota akan dilaksanakan pada 2018.

"Kita merupakan saudara sebangsa dan setanah air silakan pilih pemimpin negara yang paling baik setelah itu kita kembali jadi saudara sebangsa setanah air. Jangan sampai tidak saling sapa tetangga, antarkampung, antarteman, jangan," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan anggota AMS untuk terus melestarikan tekad pahlawan bangsa dan memegang teguh ajaran-ajaran Ilahi. Hal ini demi kebahagiaan rakyat Indonesia sesuai semangat pendirian AMS.

"Saya bangga sekali hadir di tengah anggota Angkatan Muda Siliwangi para pewaris semangat pahlawan Indonesia, patriot bangsa," tutur dia.

"AMS didirikan 51 tahun lalu bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, saya percaya di nadi setiap anggota AMS mengalir darah pakusarakan," sambung Jokowi.

Turut hadir mendampingi Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum AMS Noery Ispandji Firman

NKRI Sering Diuji

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, sering kali keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diuji. Salah satu ujiannya, banyak berita bohong atau hoaks yang kini menjadi salah satu ancaman.

"Kita harus menyadari berita bohong ada di mana-mana," kata Jokowi saat menghadiri Harlah Partai Hanura di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2017).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, tak hanya keutuhan NKRI yang menjadi ancaman. Namun, dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila juga sering mengalami ujian.

"Kita harus tahu NKRI tahan uji, Pancasila tahan uji, Bhinneka Tunggal Ika juga tahan uji," ujar Jokowi.

Karena hal itu, Jokowi meminta kepada Partai Hanura sebagai salah satu partai politik di Indonesia untuk ikut serta dalam memperkuat keutuhan NKRI.

"Meskipun kita berbeda tapi kita tetap satu dalam NKRI. Kader Partai Hanura harus waspada membela kepentingan bangsa," jelas Jokowi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/3208873/jokowi-ingatkan-masyarakat-hargai-perbedaan-saat-pilkada

Periode 1 Januari-31 Maret, Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik dan Harga BBM

Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak mengubah atau mempertahankan harga listrik maupun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Solar, dan Minyak Tanah pada periode 1 Januari sampai 31 Maret 2018.

“Tarif listrik untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2018 dinyatakan tetap, jadi sama dengan periode 3 bulan terakhir di tahun ini. Jadi tidak ada kenaikan, karena memang penetapan tarif listrik tiap 3 bulan,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan pada konferensi pers, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/12) pagi.

Dengan ketetapan tersebut, maka besaran tarif rata-rata untuk beberapa pelanggan listrik adalah sebagai berikut:

Rumah tangga 450 VA, tetap sebesar Rp415 per kWh.
Rumah tangga 900 VA tidak mampu, tetap sebesar Rp586 per kWh.
Rumah tangga 900 VA mampu, tetap sebesar Rp1.352 per kWh.
pelanggan non subsidi (tariff adjustment), tetap sebesar Rp1.467 per kWh.
Sedangkan untuk harga BBM, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga menyatakan bahwa harga jual Jenis BBM Tertentu jenis Solar dan minyak tanah, serta Jenis BBM Khusus Penugasan yakni Premium mulai 1 Januari 2018 tidak mengalami perubahan.

“Harga eceran BBM untuk yang Gasoline RON 88 atau yang biasa disebut Premium dan juga Gasoil 48 atau Solar ditetapkan harganya sama atau tidak naik untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2018,” tegas Jonan.

Dengan demikian, harga jual BBM jenis penugasan yang berlaku pada periode 1 Januari-31 Maret 2018 adalah:

Minyak Tanah – Rp2.500
Minyak Solar – Rp5.150 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
Bensin Premium RON 88 – Rp6.450 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).
Jona menjelaskan, penetapan tarif listrik dan harga BBM tersebut semata-mata mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Penetapan Pemerintah tidak naik ini satu-satunya itu karena mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Untuk tarif listrik dan harga BBM Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan pada periode tiga bulan selanjutnya, yakni 1 April-30 Juni 2018, menurut Menteri ESDM, akan ditetapkan kemudian.

“Nanti (periode) selanjutnya kita lihat lagi karena penetapannya setiap 3 bulan,” pungkas Jonan.

Saat menyampaikan konferensi pers itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirut PT PLN Sofyan Basyir, dan Dirut PT Pertamina Ellia Massa Manik. (EN/Humas Kementerian ESDM/ES)

sumber : http://setkab.go.id/periode-1-januari-31-maret-pemerintah-pertahankan-tarif-listrik-dan-harga-bbm/

Langkah Bawaslu untuk Atasi Isu SARA Jelang Pilkada

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) merancang sejumlah upaya sebagai bagian dari pencegahan semakin merebaknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelangPilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Salah satunya, dengan menyelenggarakan kegiatan semacam Jambore Lintas Iman yang diikuti kalangan muda dari daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

"Kami ingin lakukan semacam Jambore Lintas Iman. Harus digelorakan di kalangan muda," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu akan memberikan pendidikan politik terkait isu SARA serta bahaya yang akan timbul.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Dengan cara ini, diharapkan muncul deterrent effectatau efek gentar sehingga masyarakat tak lagi menggunakan isu SARA dalam kontestasi politik.

Hal senada juga akan diberikan untuk mengurangi praktik politik uang pada Pilkada.

"Kami harap bisa ada dampaknya," ujar Afifuddin

Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti juga memprediksi politik SARA tak akan berhenti pada Pilkada 2018.

Menurut Ray, bahkan bisa terus berlanjut hingga Pemilu 2019. Ray mengatakan, efek politik SARA bisa melebihi bahaya politik uang.

"Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang," kata Ray.

Menurut Ray, politik SARA perlu diantisipasi karena seolah ada suasana yang melegalisasi praktik politik tersebut.

"Bahwa SARA dianggap tidak bermasalah karena perspektif dianya, bukan persepektif demokrasinya. Karena dianggap mengamalkan kepercayaan agama tertentu," ujar dia.

Parpol Yang Tak Lolos Administrasi KPU Pertimbangkan Ajukan Gugatan

Tujuh partai dinyatakan belum lolos penelitian administrasi untuk Pemilu 2019 yang akan datang. Sejumlah partai menyiapkan langkah lanjutan. Salah satunya adalah Partai Republik.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik, Warsono menuturkan, partainya telah menyiapkan sejumlah langkah. Dimulai dengan audiensi kembali dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau pun itu tidak disepakati Bawaslu, langkah berikutnya dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Memang langkah hukum akan kami ambil," ujar Warsono saat dihubungi, Senin (25/12/2017).

Republik sebelumnya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebab, masih ada data di daerah yang tak sinkron dengan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Baca juga : Tujuh Parpol Tak Lolos Penelitian Administrasi Pemilu 2019

Namun, ia merasa partainya mendapat ketidakadilan hingga akhirnya belum dinyatakan lolos.

"Kalau untuk masalah cukup lengkap mungkin kami juga enggak mau sombong. Pasti manusia ada kekurangan. Jadi tidak merasa lengkap. Tapi mbok keadilan sama," tuturnya.

Meski begitu, Warsono mengaku partainya masih optimis bisa lolos ke tahap verifikasi faktual.

Sipol

Sementara itu, Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daniel Hutapea menyayangkan adanya sikap yang cukup kontradiktif antara KPU dan Bawaslu soal penggunaan Sipol.

Adapun PPPI juga merupakan satu dari tujuh parpol yang dinyatakan belum lolos penelitian administrasi oleh KPU.

"KPU kan memberlakukan Sipol. Sedangkan Bawaslu bilang tidak perlu. Itu yang kontradiktif," kata Daniel.

Namun, Daniel menegaskan partainya akan berupaya memenuhi persyaratan yang belum dilengkapi sesuai dengan waktu yang ditetapkan KPU. Partainya juga akan mempertimbangkan mengajukan langkah hukum ke Bawaslu.

"Ya, kami akan ajukan," ujarnya.

Konsultasi Bawaslu

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Bawaslu terkait hal ini.

"Terkait putusan ini ya, apakah kemudian kami lanjut dan apa saja yang kami harus lengkapi, kami sudah konsultasi ke Bawaslu. Sekarang kami rapatkan ke pimpinan, apakah lanjut ke Bawaslu dan PTUN," tuturnya.

Ia mengakui pada awal penyerahan berkas, ada beberapa dokumen wilayah yang diserahkan dalam bentuk salinan. Hal itu dikarenakan berkas di daerah belum tiba di pusat.

Hal itu sudah sempat diperbaiki dan diunggah ke Sipol. Namun, status beberapa daerah tetap TMS alias Tak Memenuhi Syarat.

"Yang tidak memenuhi syarat kami ganti, kami perbaiki, beberapa daerah ketika di-upload masih bermasalah," ujar Ramdansyah.

Gugatan

Sebelumnya diberitakan, tujuh partai politik yang dinyatakan gagal lolos tahap verifikasi faktual antara lain PPPI, PIKA, Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, Partai Idaman dan Partai Rakyat.

Tujuh partai politik tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dokumen yang wajib diserahkan kepada KPU RI dan hasil penelitian administrasinya terhadap daftar kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi syarat.

Meski demikian, tujuh partai politik tersebut masih punya kesempatan untuk mengajukan gugatan atau sengketa Pemilu ke Bawaslu RI.

Gugatan Pemilu bisa diajukan sejak keputusan KPU terhadap tujuh partai tersebut ditetapkan atau tiga hari pasca surat keputusan (SK) hasil verifikasi penelitian administrasi diserahkan.

"Kalau 24 Desember, tiga hari kerja ya 26 Desember, tapi itu kan hari libur, berarti 29 Desember. Tujuh partai itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sampai tanggal 29 Desember," kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.

Nantinya, Bawaslu RI akan melakukan mediasi atas setiap permohonan sengketa yang diajukan oleh partai.

"Akan kita coba mediasi terlebih dulu, harus ada proses mediasi, apakah ada dokumen salah, atau ada salah pembacaan oleh KPU terhadap dokumen yang disampaikan," kata Fritz. 

Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2017/12/25/13440361/parpol-yang-tak-lolos-administrasi-kpu-pertimbangkan-ajukan-gugatan

Listriki 191 Desa di Papua, Jokowi Sebut Ini Soal Keadilan

Keempat desa tersebut adalah Desa Bomopai, Desa Pamaha Pegunungan Arfak, Desa Kosimeaga Wamenda, dan PLTMG Jayapura.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan yang menjadi kendala saat pembangunan di Papua adalah dana yang mahal dan medan yang sulit. Namun, ini tidak boleh menjadi halangan agar semua rakyat Papua bisa mendapatkan keadilan terutama yang menyangkut persoalan listrik.

 "Tadi saya dilaporkan pak ESDM dan PLN, membangun desa di Papua Rp 2 miliar. Kalau di dua tempat lain biasanya Rp 1 miliar. Ya bedanya tiga kali lipat," kata Jokowi di Nabire, Papua, Rabu (21/12/2017).

"Tapi ini bukan urusah mahal atau murah, ini persoalan keadilan seluruh rakyat Indonesia yang harus dipenuhi," lanjut dia.

Sebanyak 74 desa baru berlistrik ini tersebar di 20 kecamatan dan 12 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Total di 2017, PLN telah mampu mengalirkan listrik ke 191 desa di Papua dan Papua Barat.

Turut mendampingi Jokowi dalam acara peresmian adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Nabire Isias Dow, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir juga hadir dalam acara tersebut.

Pembangunan listrik pedesaan merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik. 

Rasio Elektrifikasi Meningkat

Dalam dua tahun terakhir PLN Wilayah Papua dan Papua Barat telah berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua dari 45,93 persen menjadi 50,11 persen dan Rasio Desa Berlistrik dari 22,02 persen pada 2015 menjadi 29,53 persen pada 2017. 

Adapun untuk Provinsi Papua Barat, Rasio Elektrifikasi meningkat dari 82,7 persen menjadi 91,76 persen dan Rasio Desa Berlistrik dari 33,23 persen pada 2015 menjadi 54,47 persen pada 2017.

Dalam penyusunan Roadmap Papua terang mengacu pada data Potensi Desa (PODES) yang diterima dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data PODES tersebut jumlah desa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum berlistrik pada 2016 sebanyak 2.376 desa.

Dari 2.376 desa tersebut, 1.941 desa akan dilistriki secara pra-elektrifikasi oleh EBTKE menggunakan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), sehingga desa yang harus dilistriki PLN sampai dengan tahun 2018 sebanyak 435 desa.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3202108/listriki-191-desa-di-papua-jokowi-sebut-ini-soal-keadilan

Jelang Tahun Politik, Presiden Minta Semua Organisasi Parpol Solid dan Kompak

Menjelang tahun politik yang meliputi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan anggota legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres) maka semua organisasi partai politik (Parpol) di Tanah Air harus solid dan kompak.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura, yang digelar di Pantai Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (23/12).

“Kepemimpinan parpol harus memberikan teladan untuk rakyat, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Orientasi parpol harus jelas, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat Pancasila, dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Presiden.

Apalagi dunia saat ini semakin terglobalisasi dan arus informasi berkembang semakin cepat. Namun demikian berita bohong ada di mana-mana.

“Artinya apa? NKRI selalu diuji tapi kita tahu bahwa NKRI itu tahan uji. Pancasila juga diuji tapi kita tahu Pancasila itu tahan uji, tahan banting. Bhinneka Tunggal Ika juga selalu diuji, tapi kita tahu bahwa Bhinneka  Tunggal Ika itu tahan uji. Meskipun kita berbeda beda, kita bermacam-macam tapi kita tetap satu dalam NKRI,” tutur Kepala Negara.

Oleh karenanya kader Partai Hanura harus selalu waspada untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga turut mengembangkan politik yang santun, berkarakter, berhati nurani, menjauhi fitnah dan caci maki, berlandaskan hati nurani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kader Partai Hanura untuk menjadikan Hanura sebagai partai modern, profesional, dan dicintai masyarakat luas.

“Saya mengajak Partai Hanura agar terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan,” ucap Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, serta para kader Partai Hanura dari seluruh Indonesia. (BPMI/EN)

sumber : http://setkab.go.id/jelang-tahun-politik-presiden-minta-semua-organisasi-parpol-solid-dan-kompak/

Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera, pada 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (tautan: Inpres_Nomor_9_Tahun_2017).

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengoordinasikan, menyinergikan penyusunan, dan menetapkan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2019, yang sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian/lembaga, belanja nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa.

Selain itu, melakukan penyusunan dan penajaman program, kegiatan, proyek, lokasi, dan output (keluaran) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama indikasi pendanaannya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa.

“Bersama-sama dengan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa,” bunyi diktum PERTAMA poin ketiga Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengoordinasikan dukungan mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara Indonesia, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan kepada Presiden setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Presiden menginstruksikan agar bersama-sama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengalokasikan anggaran dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa.

Selain itu, Presiden menginstruksikan Menkeu bersama-sama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menetapkan harga biaya satuan khusus belanja kementerian/lembaga untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga,” bunyi poin ketiga Instruksi Presiden kepada Menkeu dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2017 ini.

Presiden juga menginstruksikan kepada Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Menteri PPPN/Kepala Bappenas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Khusus kepada Menteri Kesehatan, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui, antara lain:

1. pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian reproduksi remaja;
2. pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. penyediaan tenaga kesehatan strategis serta penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
4. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat; dan
5. pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine).

Adapun kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Presiden menginstruksikan untuk mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung, antara lain pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicine), pelayanan pendidikan berbasis digital/e-learning, dan pelayanan publik.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti), untuk mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui, antara lain:

1. penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi;
2. pemberantasan tuna aksara dan penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua;
3. penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru;
4. peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital/e-learning;
5. pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua; dan
6. pemberian dukungan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan dosen dan tenaga ahli

Adapun kepada Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Presiden menginstruksikan untuk  memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan jaminan sosial masyarakat, Program Keluarga Harapan, serta sistem perlindungan dan kesejahteraan anak, perempuan, dan kelompok berkebutuhan khusus.

Kedaulatan Pangan

Presiden juga menginstuksikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), serta Menteri Perdagangan untuk memastikan:

1. peningkatan kedaulatan pangan lokal;
2. pengembangan lumbung pangan nasional Merauke, dan pengembangan industri komoditas ekonomi lokal, antara lain sagu, ubi jalar, kopi, coklat, pala, buah merah, vanili dan merica, serta industri peternakan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan pendapatan Orang Asli Papua;
3. peningkatan industri kelautan dan perikanan dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pariwisata bahari;
4. fasilitasi dan penyediaan tenaga pendamping penyuluh;
5. penyediaan bantuan permodalan usaha mikro kecil dan menengah; dan
6. peningkatan keterampilan berwirausaha untuk Orang Asli Papua dan kewirausahaan mama-mama Papua.

Sementara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mendesa PDTT, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Perhubungan (Menhub), Presiden menginstruksikan memastikan tersedianya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan perumahan, peningkatan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung, serta peningkatan rasio elektrifikasi.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk:

1. memfasilitasi dan mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah provinsi (perdasi), dan peraturan daerah khusus (perdasus);
2. mendorong dan memastikan efektivitas pelaksanaan program wawasan kebangsaan; dan
3. memastikan peningkatan akses pelayanan kualitas kelembagaan sistem administrasi kependudukan, catatan sipil, dan statistik hayati yang inklusif, lengkap, akurat, dan tepat waktu.

“Menteri Luar Negeri secara aktif melaksanakan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” bunyi diktum KESEBELAS Inpres No. 9 Tahun 2017 itu.

Adapun kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Bupati/Wali kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memastikan peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi, kabupaten/kota, dan distrik untuk memberikan pelayanan dasar publik.

Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini, menurut diktum KETUJUHBELAS, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 9 Tahun 2017, yang dikeluarkan pada 11 Desember 2017 itu.

Sumber  : http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pembangunan-kesejahteraan-di-papua-dan-papua-barat/

Anggaran Diketok, INAPGOC: Tak ada problem lagi

Kendala dalam penyelenggaraan Asian Para Games 2018 akhirnya terselesaikan. Itu setelah DPR RI mengetok palu menyetujui anggaran ajang olahraga untuk atlet difabel itu sebesar Rp 1,7 triliun.

Wakil Ketua INAPGOC Sylvia Murni menjelaskan bahwa persetujuan dari DPR terkait anggaran tersebut sangat penting bagi panitia penyelenggara Asian Para Games 2018 Indonesia (INAPGOC).

"Selama ini kan kendala kami pada anggaran. Tapi setelah keputusan selesai, sudah tak ada problem lagi," katanya saat ditemui dalam pertemuan Tehnical Delegate visit Asian Para Games di kantor INAPGOC, menara Bidakara 2, Jakarta, Kamis (21/12).

Menurut dia, anggaran tersebut delapan kali lebih kecil dari anggaran Asian Games 2018 yang mencapai lebih dari Rp 13 triliun. Namun, INAPGOC tidak dituntut untuk melakukan pembangunan venue baru seperti Asian Games.

"Ya, anggaran memang delapan kali lebih kecil dari Asian Games. Namun, itu wajar karena cabang olahraga lebih sedikit serta tidak membangun fasilitas baru," ungkap dia.

Dengan anggaran yang sudah pasti turun tersebut, INAPGOC semakin optimistis menatap Asian Para Games 2018. Sebagian cabor sudah melakukan persiapan di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, proses persiapan lainnya, juga sudah bisa langsung dijalankan.

Sumber : https://www.ucnews.id/news/Anggaran-Diketok-INAPGOC-Tak-Ada-Problem-Lagi/4467918146531331.html

Hadapi Natal dan Tahun Baru, Presiden Jokowi Minta Perhatian Soal Pangan, Transportasi, dan Keamanan

Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 yang bersamaan dengan masa liburan panjang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada jajaran pemerintah terkait untuk memperhatikan tiga hal penting.

Pertama, mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok dan stabilitas harga pangan. Meskipun ini  sudah rutin dilakukan, Presiden meminta agar diantisipasi terjadinya cuaca ekstrem dan beberapa bencana di beberapa daerah.

“Ketersediaan dan stabilitas harga pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Juga soal kelancaran distribusi logistik, baik berupa pangan, maupun BBM, dan juga elpiji,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12) sore.

Yang kedua,  Presiden juga meminta diperhatikan terkait dengan pelayanan transportasi.

Ia mengingatkan, tahun ini ada liburan yang sangat panjang, sehingga harus dipastikan pelayanan transportasi yang mudah dan gampang diakses oleh masyarakat, serta aman dan nyaman.

Apalagi, lanjut Presiden, akhir tahun ini juga bertepatan dengan momen liburan sekolah sehingga kebutuhan akan layanan transportasi semakin meningkat.

“Utamakan keselamatan warga dalam menggunakan sarana transportasi, baik yang di darat, laut maupun udara,” tegas Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden meminta Polri dan TNI dibantu BIN untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban.

“Hadirkan rasa aman kepada masyarakat dengan meningkatkan pengawasan, pengamanan terhadap tempat-tempat publik, tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, stasiun dan terminal bus,” pinta Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga meminta agar masyarakat dilibatkan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sumber : http://setkab.go.id/hadapi-natal-dan-tahun-baru-presiden-jokowi-minta-perhatian-soal-pangan-transportasi-dan-keamanan/