Wednesday, February 28, 2018

Ekonomi Indonesia Saat ini Sudah Tembus US$ 1 Triliun




Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan ekonomi Indonesia saat ini sudah tembus US$ 1 triliun yang artinya semakin baik dan bersaing dengan negara lain.

Perkembangan ekonomi Indonesia itu belum disadari oleh banyak masyarakat. Padahal, dengan ukuran ekonomi tersebut Indonesia menjadi negara dengan ekonomi triliun dolar atau trillion dolar club. Apa itu?

Trillion dollar club menjadi sebutan bagi negara yang produk domestik bruto (PDB) nya mencapai lebih dari US$ 1 triliun atau setara Rp 13.500 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp 13.500 per US$.

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). PDB juga merupakan salah satu metode menghitung pendapatan nasional.

Peneliti dari Institute dor Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia masuk sebagai negara trillion dollar club dikarenakan nilai PDB-nya sudah melebihi US$ 1 triliun.

"Tahun 2017 PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 13.588 triliun," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Bhima menyebutkan banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia usai menjadi negara trillion dollar club.

"Manfaatnya potensi ekonomi negara trillion dollar cukup besar sehingga menarik minat para investor," kata Bhima.

Sementara itu, Ekonom dari PT Bank Permata Josua Pardede mengatakan, nilai PDB Indonesia saat ini sebesar US$ 1,02 triliun atau meningkat dibandingkan PDB pada 2016 yang sebesar US$ 932,7 juta.

"Indonesia masuk dalam trillion dollar club, dan peringkat PDB Indonesia berdasarkan paritas daya beli/PPP pada 2017 juga diperkirakan naik 1 peringkat menjadi peringkat 7 dari tahun sebelumnya peringkat 8," kata Josua.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menyebut, ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat 16 dengan PDB terbesar di dunia.

"Indonesia berada pada peringkat 16 negara dengan PDB terbesar di dunia, di atas Turki dan Belanda, dan setara dengan Brasil, negara dengan size perekonomian terbesar di Amerika Latin," tutup dia.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3891797/jokowi-sebut-ekonomi-ri-tembus-us-1-triliun-apa-artinya?_ga=2.252619530.2066083510.1519865188-1899616476.1516061700

Tuesday, February 27, 2018

Awas! Beredar Video Berisi Informasi Hoax Terkait Simbol Dan Kebangkitan PKI


Jakarta – Di media sosial beredar konten video hoax yang mengandung provokasi karena isu kebangkitan PKI dan adanya pemberian simbol tertentu di rumah salah satu pemuka agama Islam di Bogor.
Video tersebut hanyalah pemikiran khayalan dan fitnah karena tidak ada data dan bukti yang dapat mendukung kebenaran dan keakuratannya  malah hanya akan meningkatkan kecemasan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan agar tidak percaya dan tidak terprovokasi konten-konten sesat yang dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan bangsa.
Waspada terhadap pihak-pihak yang selalu mengangkat isu-isu negatif dan hoax serta  menyebarkan berbagai opini provokatif merupakan oknum yang ingin mengadu domba masyarakat
Jangan terpancing isu mengenai kebangkitan PKI karena hal tersebut adalah hoax dan sengaja diangkat oleh pihak tertentu untuk mengguncang pemerintahan, memecah belah bangsa, mengadu domba serta menimbulkan perasaan tidak aman bagi masyarakat Indonesia.
Hal ini merupakan penggiringan opini yang sangat bias dan berbahaya karena dapat menciptakan adu domba antara pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan potensi munculnya kepanikan terkait dengan kekejaman PKI.
Pihak-pihak yang menyebarkan fitnah pemerintah adalah PKI merupakan hal yang melanggar hukum sehingga harus dibuktikan di pengadilan.
Seperti kasus Alfian Tanjung yang saat ini tengah berurusan dengan pihak kepolisian akibat seringkali memberikan ceramah yang bias dan provokatif mengenai pemerintah.
Aparat keamanan pun diharapakan agar dapat dengan segera menangkap pihak-pihak yang seringkali mengangkat isu PKI karena hal tersebut mengancam stabilitas dan ketahanan nasional.
Sumber : http://stopfitnah.com/awas-beredar-video-berisi-informasi-hoax-terkait-simbol-dan-kebangkitan-pki/

Sunday, February 25, 2018

Dicalonkan Kembali Jadi Presiden di Pilpres 2019, Presiden Jokowi : Terima Kasih PDIP

Dicalonkan Kembali Jadi Presiden di Pilpres 2019, Presiden Jokowi: Terima Kasih PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden periode 2019-2024.

Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018, yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat, (23/2).

“Jadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai Calon Presiden 2019-2024,” ucap Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menyerahkan sertifikat tanah adat desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya untuk menjadi Calon Presiden 2019-2024. Ia juga menyatakan akan menerapkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah diamanatkan.

“Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan, dan keuangan,” ungkapnya.

Menurut Presiden, PDI Perjuangan merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Hal tersebut tak lepas dari hasil kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri.

“Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat,” ujar Presiden.

Meski sudah dicalonkan sebagai Calon Presiden, Kepala Negara belum memutuskan Calon Wakil Presiden. “Kriteria mengenai Wakil Presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Sumber : http://setkab.go.id/dicalonkan-kembali-jadi-presiden-di-pilpres-2019-presiden-jokowi-terima-kasih-pdip/

Saturday, February 24, 2018

Jokowi Apresiasi Penggagalan Peredaran 1,6 Ton Sabu


Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja tim gabungan yang menggagalkan peredaran 1,6 ton sabu. Presiden menekankan, pemberantasan narkoba memang menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerja sama antar lembaga.



Friday, February 23, 2018

Video dan Foto Viral PKI Latihan Perang, Hoax!

Sebuah video dan foto tengah viral di jagat maya. Foto dan video itu memperlihatkan sekelompok tentara sedang bergelirya di tengah hutan. Nampak juga terlihat bendera palu artit sebagai lambang Komunis.
Rilis hasil riset yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pun bisa jadi bahan hoaks.
Pelakunya yang menyebarnya? Siapa lagi kalau bukan blog-blog pemburu klik dan iklan online.
Salah satu blog yang eksis menyebarkan hoax mengenai PKI adalah id-portal-politik.blogspot.co.id. Pada 17 Februari lalu, blog tersebut membuat tulisan berjudul, ”Keturunan PKI, Baik Anak-Anak maupun Wanita, Akan Dilatih untuk Perang”.
Sebagaimana perilaku khas blog clickbait, judul itu tak akan ditemukan dalam tubuh tulisan.
Tak ada sama sekali penjelasan keturunan PKI akan dilatih perang. Yang ada hanyalah paparan SMRC.
Tulisan dalam blog id-portal-politik hanyalah hasil copy paste dari berita Tribunnews.com.
Berita yang dibuat Tribun berjudul, ”5 Fakta Isu Kebangkitan PKI Menurut Survei SMRC, Mencengangkan”.
Agar mengesankan orang yang membaca link judul tulisannya, pengelola blog id-portal-politik menyelipkan sebuah foto.
Dalam foto tersebut, terlihat beberapa orang. Ada lelaki dan perempuan yang memanggul senjata.
Sepertinya mereka berlatih perang. Orang-orang itu menggunakan atribut berlogo partai komunis.
Tapi, jangan takut, potret tersebut bukanlah penampakan di Indonesia. Foto itu merupakan aktivitas komunisme di Filipina.
Gambar tersebut aslinya dipotret Dondi Tawatao dan dipublikasikan situs Getty Images.
Dondi merupakan jurnalis foto dari Manila. Dia menjadi fotografer untuk Reuters, Getty Images, dan The New York Times.
Foto itu menggambarkan sebuah peleton pejuang gerilya dari Komando Daerah Chadli Molintas saat memperingati ulang tahun ke-48 Tentara Rakyat Baru (NPA).
Saat itu mereka mengadakan acara di sebuah kamp di dataran tinggi tersembunyi di Filipina, 2 April 2017. NPA merupakan sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (CPP).
Mereka melakukan perang gerilya yang berkepanjangan selama 48 tahun.
Foto NPA termasuk paling sering digunakan untuk hoax soal kebangkitan PKI.
Pada 2017 lalu, Jawa Pos juga menemukan hoaks dengan foto yang sama. Ketika itu, foto NPA digunakan untuk menyebarkan isu impor senjata.
Sumber : https://fajar.co.id/2018/02/20/video-dan-foto-viral-pki-latihan-perang-hoax/

Thursday, February 22, 2018

Deklarasi Polda NTB dan Pimpinan Media, Komitmen Pilkada Damai Tanpa Hoaks

Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H Agus Talino menandatangani deklarasi pilkada damai tanpa hoaks disaksikan Kapolda NTB, Brigjen.Pol. Drs.Firli, M.Si,  Senin, 19 Februari 2018. (Suara NTB/why)

Giri Menang (Suara NTB) – Elemen media massa memegang peranan penting menjaga suasana damai Pilkada Serentak 2018. Berita bohong, menyesatkan, dan politisasi SARA wajib dicegah dan diberantas.
Komitmen media massa tentang hal itu tercetus dalam silaturahmi Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs.Firli, M.Si dengan pimpinan media massa di NTB, Senin malam, 19 Februari 2018 malam di Batulayar, Lombok Barat.
Kapolda bersama Pimpinan Media Massa dan organisasi wartawan bersepakat. Yakni menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dalam sebuah penandatanganan deklarasi Pilkada Damai Tanpa Hoaks.
Turut serta menandatangani deklarasi, Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H Agus Talino, Wartawan Senior RRI, organisasi wartawan AJI Mataram, IJTI NTB, dan para wartawan.
Firli mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang damai tidak lepas dari peran media massa yang turut menangkal berita hoaks. ‘’Malam hari ini (kemarin), kita berkomitmen agar seluruh wartawan tidak memuat berita tidak benar atau berita hoaks,’’ tegasnya.
Dia menjelaskan rujukan hukum jeratan pembuat berita hoaks dalam UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE.
Deras arus informasi melalui media internet memungkinkan berita yang tidak akurat atau bahkan cenderung fitnah mudah menyebar.
‘’Di zaman ini, ruang komunikasi itu tidak terbatas, baik waktu maupun tempat. Ngobrol-ngobrol bisa bikin berita, yang mencaci orang, yang menyebar kebencian, bisa saja menjadi sebuah berita,’’ jelasnya.
‘’Buatlah berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan membuat berita bohong atau semacamnya,’’ imbuh Firli.
Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menangkal hoaks antara lain, mengintensifkan patroli siber dengan mengerahkan cybertroops, dan tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, H Ahmad Sukisman menjelaskan, untuk menangkal hoaks, wartawan memiliki pedoman UU RI No 40/1999 tentang Pers. Selain itu juga dengan sistem produksi berita yang mengacu pada kode etik dan kaidah jurnalistik. (why)
 Sumber : (http://www.suarantb.com/news/2018/02/21/253189/Deklarasi.Polda.NTB.dan.Pimpinan.Media,Komitmen.Pilkada.Damai.Tanpa.Hoaks)

Wednesday, February 21, 2018

Himbauan MUI NTB kepada seluruh umat islam


Mataram, – Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Nusa Tenggara Barat 2018, MUI NTB menghimbau kepada seluruh umat islam untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah walaupun berbeda pilihan politik. Selain itu tidak menggunakan masjid dan mushola sebagai tempat kegiatan kampanye Pilkada.

Himbauan tersebut disampaikan melalui surat himbauan MUI NTB dengan No. B-20/MUI-NTB/II/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI NTB, Prof H Saiful Muslim MM dan Sekretaris Umum MUI NTB, Drs H Anang Zainuddin.

Dalam pesan singkatnya kepada media ini, Prof Saiful Muslim mengingatkan kepada umat muslim di NTB tentang fungsi masjid sebagai tempat ibadah sehingga pemanfaatannya juga harus bernilai ibadah. “Masjid adalah rumah Allah maka dari itu kesucian dan netralitas masjid harus tetap dijaga”.

Secara lengkap isi dari surat himbauan tersebut mencakup himbauan kepada umat islam untuk tetap memlelihara kerukunan dan menjaga ukhuwah Islamiyah walaupun berbeda pilihan politik maupun pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Kemudian tidak menggunakan masjid dan musholla sebagai tempat kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pengumpulan dan mobilisasi massa untuk mendukung paslon tertentu. Lalu tidak memasang segala macam atribut kampanye yang dipasang di lingkungan masjid/musholla.

Dan terakhir tetap memelihara kesucian dan netralitas masjid dan musholla sebagai tempat ibadah dan tempat pembinaan umat Islam. **

Hadapi Pilkada Serentak, Presiden Jokowi Ajak Ulama Terus Berikan Keteduhan


Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak di 171 daerah pemilihan pada 2018 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh ulama agar terus memberikan keteduhan, kesejukan di seluruh wilayah pelosok tanah air, terutama di tempat-tempat yang berlangsung pemilihan, baik pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup), maupun pemilihan walikota (pilwakot).

“Ini adalah pesta demokrasi rakyat kita. Jangan sampai di dalam pilkada yang ada terutama ini di media sosial saling mencela, saling mencemooh, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menebar kabar-kabar yang tidak benar, hoax yang itu sangat dilarang oleh agama kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) malam.

Kepala Negara mengingatkan, dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini, jangan sampai mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Ia mengajak para ulama untuk terus menjaga ukhuwah, ukhuwah Islamiyyah, dan ukhuwah wathoniyah kita.

“Dengan menjaga kerukunan, persaudaraan itulah kita akan bisa membangun negara yang kita cintai ini dalam rangka menyejahterakan memakmurkan rakyat,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi mengingatkan, biasanya kalau sudah masuk ke pilkada itu ada saja yang memanas-manasi, yang mengompor-ngompori, yang menyebarkan kabar yang tidak benar ada.

“Tapi insyaallah tahun ini enggak ada, tahun depan enggak ada,” ucap Presiden Jokowi.

Inilah, lanjut Presiden, tugas kita bersama, umaro, semuanya untuk menjaga agar negara tetap sejuk, aman, damai, tidak ada konflik-konflik sekecil apapun sehingga pembangunan, kesejahteraan, kemakmuran negara terus bisa ditingkatkan.

Silaturahmi Ulama – Umaro

Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, sebagai umaro dirinya berkepentingan untuk memperoleh saran, masukan-masukan, dan yang terutama, untuk memperoleh doa dari para ulama.

Ia menegaskan, silaturahmi antara ulama dan umaro harus terus ditingkatkan. Karena, selain ilmu agama yang bisa memandu umaro, ulama juga penyalur suara dari masyarakat, suara dari rakyat, suara dari umat, suara dari santri, suara dari pondok pesantren-pondok pesantren yang ada di seluruh tanah air.

Selain itu, pemerintah/umaro juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat, kepada rakyat mengenai program-program pemerintah yang telah dilakukan.

Pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon itu dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, dan ulama senior KH. Maimun Zubair. 

sumber : http://setkab.go.id/hadapi-pilkada-serentak-presiden-jokowi-ajak-ulama-terus-berikan-keteduhan/

Tuesday, February 20, 2018

186 Tokoh Serukan Tolak Kampanye SARA dalam Pilkada dan Pilpres



JAKARTA,- Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial menyerukan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

Dalam salah satu poin seruannya mereka menyoroti Pilkada serentak di 171 daerah. Mereka berharap para politisi tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan isu SARA yang dapat mengancam integrasi nasional.

"Semua pihak menginginkan pilkada dan pilpres yang berintegritas, salah satu indikator ialah kampanye yang sehat, produktif dan mencerdaskan," ujar Ketua Setara Institute Hendardi saat membuka konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Hendardi berharap tidak ada sentimen SARA, hoaks, dan ujaran-ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi, dengan cara mengkapitalisasi kekerasan dan benturan sosial.

Menurut Hendardi, kampanye melalui politisasi agama dan ujaran kebencian dapat mengancam kohesi sosial, ke,bhinekaan, dan integrasi nasional.

"Secara aktual seruan moral kebhinekaan ini juga ditujukan untuk mengingatkan semua pihak yang berkontes dalam 171 Pilkada dan Pemilu 2019 untuk tidak menggunakan sentimen SARA dalam berkampanye. Karena dampak dari itu adalah kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak," ucapnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru menbacakan enam seruan moral mewakili 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi hingga aktivis kemanusiaan.

Mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa.

Presiden Joko Widodo harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.

Dalam konferensi pers tersebut hadir beberapa tokoh lintas agama dan masyarkat sipil, antara lain Jeirry Sumampow mewakili PGI, Pemikir Islam Musdah Mulia, Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network (AMAN), pengamat politik Boni Hargens, dan Gus Soleh Marzuki dari Pengajian Kebangsaan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23553361/186-tokoh-serukan-tolak-kampanye-sara-dalam-pilkada-dan-pilpres

Monday, February 19, 2018

Jokowi: Jangan Pakai Kampanye Hitam, Adu Prestasi


Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Senin (8/1/2018), mengatakan demokrasi di Indonesia harus mencerminkan karakter-karakter ke-Indonesiaan, yakni karakter yang penuh kesantunan, tidak saling menjelekkan, dan tidak saling mencela.
“Karakter-karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan, antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, jangan saling menjelekkan. ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden mempersilahkan para kandidat untuk bersaing secara sehat agar pilkada berlangsung aman dan damai. “Silahkan adu prestasi, adu rekam jejak, adu ‘track record’, adu ide, adu gagasan, adu program, adu rencana-rencana,” paparnya.
Terkait salah satu jajarannya di Kabinet Kerja yang ikut dalam pilkada serentak, Presiden belum bersedia memberikan tanggapannya. Hal ini terjadi karena hingga saat ini dirinya masih belum menerima laporan secara resmi.
“Suratnya nanti sampai ke meja saya nanti saya putuskan ya. Belum sampai ke meja saya,” ungkapnya.
Mantan Walikota Solo tersebut menghimbau agar tidak ada penggunaan istilah “Kampanye Hitam” saat Pilkada serentak tahun ini. Ia ingin Pilkada serentak bener-benar bisa mencerminkan pesta demokrasi masayarakat Indonesia yang baik.
“Saya kira yang dimunculkan harus seperti itu. Sekali lagi demokrasi kita harus mencerminkan karakter kita, karakter bangsa Indonesia yang ramah, sopan, santun, penuh kesantunan itu,” Jokowi menambahkan.

Sumber : http://bacafakta.com/jokowi-jangan-pakai-kampanye-hitam-adu-prestasi/ 

Friday, February 16, 2018

Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas



Jakarta -Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politisasi identitas menjelang Pilkada Serentak 2018.

Ia menuturkan, politisasi identitas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018).

"Di tahun-tahun yang padat politik ini saya kira message-nya adalah bagaimana kita jangan sampai melakukan politisasi identitas yang membuat masyarakat kita yang hidup damai itu diperhadapkan satu sama lain dan mengoyak kenyataan kedamaian indonesia," kata Yudi.

Yudi pun mencontohkan kehidupan di sekitar Vihara Dharma Bakti yang dinilainya dapat menghargai keanekaragaman.

"Komunitas di sekitar kelenteng ini juga bisa ikut merawat menjaga kelenteng ini. Enggak dibakar atau enggak dihancurkan, tapi ini bagian dari kebudayaan yang hidup," ujarnya.

"Kita lihat kelenteng ini juga hidup di tengah komunitas masyarakat yang beragam. Kita juga melihat satu wajah integrasi yang sangat damai," ucap Yudi.

Ia pun mengatakan, situasi yang damai tersebut dapat berubah apabila ada pihak-pihak yang melakukan politisasi identitas.

"Masalah itu sering timbul kalau terjadi politisasi identitas. Politisasi identitas itulah yang sering kali mengganggu kenyataan bahwa kita ini bisa hidup damai dalam keanekaragaman," tutur Yudi.

Siang tadi, Yudi mendatangi Vihata Dharma Bakti bersama sejumlah tokoh nasional, seperti Try Soetrisno, Mahfud MD, dan Romo Benny Setiawan.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga menyambangi wihara tersebut.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2018/02/16/20294231/jelang-pilkada-serentak-masyarakat-diminta-tak-gunakan-politisasi-identitas

Sunday, February 11, 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Mendapat Penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia



Dubai, 11 Februari 2018 – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya dibidang ekonomi. Menteri Keuangan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 milyar penduduk dunia. 

Laporan dari World Government Summit kemudian akan diterbitkan oleh Oxford Analytica, McKinsey, Harvard Business Review, dan di situs web World Government Summit: https://www.worldgovernmentsummit.org/home