Pemerintah akan Bayar Utang Subsidi Listrik ke PLN di 2019

Jakarta - Pemerintah akan membayar utang subsidi listrik. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.

Sofyan menjelaskan utang tersebut akan dibayarkan pada 2019.

"Kan kemarin lagi dihitung (jumlah utang). Mungkin di atas Rp 5 triliun juga. Di 2019 (pembayaran utang)," katanya di acara Halalbihalal Rini Soemarno, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

"2016 itu utangnya Rp 2 triliun- Rp 3 triliun," jelasnya.

Merespons penguatan dolar AS terhadap rupiah, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, berharap hanya bersifat sementara. Dolar AS yang menguat akan memberatkan keuangan PLN karena biaya bahan bakar pembangkit listrik, yang sebagian besar batu bara dan dalam dolar AS, harganya bakal naik.

"Memang kenaikan ini mudah-mudahan berharap ini sangat sementara. Sesuai dengan Gubernur BI (Bank Indonesia) mudah-mudahan kita berharap hanya sementara. Memang lompatan signifikan ya sudah sampai Rp 14.400," kata Sofyan.

Untuk itu, Sofyan memastikan PLN akan melakukan langkah hedging atau lindung nilai.

"Pasti lakukan adjustment. Suka tidak suka jadi beban buat kita. Sebagian kita kan pembayaran pakai dolar. Jangka pendek 1 tahun kita hedging," jelasnya. (hns/hns)

Sumber

Dibangun Sejak 2015, 9 Proyek Bendungan Di Seluruh Nusantara Akan Selesai Tahun 2018

Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode 2015-2019 telah menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

Sembilan diantaranya ditargetkan rampung tahun ini. Sembilan bendungan ini telah dimulai pembangunannya sejak 2014.

Sembilan proyek tersebut adalah Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Bendungan Tanju, Mila, dan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, serta Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan.

“Pembangunan bendungan, embung dan infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan yang merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (28/6)

Saat ini progres pembangunan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang tengah dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini telah mencapai 82,55%. Bendungan dengan kapasitas tampung 9,15 juta m3 ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018.

Bendungan Gondang yang dibangun sejak tahun 2014 akan mengairi irigasi seluas 4.680 hektare. Sebagian besar akan mengairi lahan pertanian di Kabupaten Sragen dan lainnya akan mengalir ke Kabupaten Karanganyar. “Dengan adanya suplai air dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, nantinya akan bisa 2-3 kali,” kata Menteri Basuki.

Manfaat lain yakni menjadi sumber air baku dengan debit 200 liter per detik. Air baku ini bisa dimanfaatkan bagi 200.000 orang masyarakat sekitar, pengendali banjir, pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 0,2 megawatt, destinasi wisata dan menjadi kawasan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Garuda. Bendungan Gondang dibangun dengan biaya Rp 657 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya.

“Kemajuan konstruksi saat ini 82,55 persen dengan kapasitas tampung 9,15 juta meter kubik (m4) ditargetkan rampung pada akhir tahun ini,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip Antara, Kamis (28/6).

Selain Bendungan Gondang, Kementerian PUPR Embung Giriroto di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Embung yang dibangun seluas 1,3 hektare dengan kapasitas tampungan air 48.000 meter kubik ini direncanakan mampu mengairi lahan irigasi seluas 74 hektare. Pembangunan embung Giriroto dimulai sejak bulan April 2018 dan ditargetkan selesai akhir tahun 2018 dengan biaya pembangunan sebesar Rp 12,14 miliar.

Sejak tahun 2015 hingga 2017, Kementerian PUPR telah membangun 847 embung diberbagai wilayah dengan anggaran sebesar Rp 2,44 triliun. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 658,47 miliar untuk membangun 108 embung. Rencananya akan ada tambahan pembangunan sebanyak 133 embung pada tahun depan.

Sebagai upaya mempercepat pembangunan embung dan penampung air lainnya di desa, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi (Inpres) Nomor 1 tahun 2018. Dalam Inpres tersebut Menteri PUPR ditugaskan untuk menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis, dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunannya.

Sumber : https://wartakota.co/dibangun-sejak-2015-9-proyek-bendungan-di-seluruh-nusantara-akan-selesai-tahun-2018/

Nama Jokowi Masih Menjadi Kunci Kemenangan Parpol di Pilkada 2018

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy menyebut partai-partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) mayoritas mendulang kemenangan dalam Pilkada Serentak 2018. Rommy pun mengatakan kemenangan itu menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada calon kepala daerah yang diusungnya.Untuk itu peluang Jokowi untuk memerintah dua periode tidak terbendung lagi.

“PPP dan Golkar bersyukur bahwa di antara hasil-hasil pilkada, meskipun baru berdasarkan hitung cepat, mayoritas kemenangan berada dalam usungan partai-partai koalisi Pak Jokowi,” ujar Rommy di kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Rommy bersyukur PPP memenangi pilkada di Pulau Jawa. Ada tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang mengikuti pilkada serentak kali ini.

“PPP alhamdulillah bisa mendapatkan kemenangan di seluruh Pulau Jawa dan Golkar, di samping Jawa Timur, juga mendapatkan kemenangan di provinsi di luar Jawa,” kata Rommy.

“Sapu bersih di Jawa ini sebenarnya bukti kepercayaan masyarakat kepada calon yang diusung PPP. Tidak sendiri, tetapi bersama partai lain. Di Jawa Timur pun kami bersama Golkar,” imbuh Rommy.

Untuk di Jawa, pasangan yang diusung Golkar-PPP berhasil menang versi hitung cepat, yaitu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Jawa Timur, dan Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Jawa Tengah.



Sumber

Pilkada NTB - KPU minta warga tunggu hasil "real count"

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Lalu Aksar Ansari.

Mataram (Antaranews NTB) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansari meminta warga masyarakat untuk menunggu hasil "real count" yang dilakukan KPU terhadap hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat NTB agar percaya, bersabar menunggu hasil resmi dari KPU secara berjenjang setelah melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS," katanya di Mataram, Kamis.

Menurutnya, rujukan KPU dalam menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menang dalam Pilkada NTB 2018, adalah hasil "real count" yang dilakukan KPU yang nantinya akan di umumkan pada 9 Juli 2018.

"Saat ini rekapitulasi sedang dilakukan di tingkat kecamatan, dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota. Untuk di tingkat provinsi itu tanggal 9 Juli sudah bisa ketahui hasil resminya," jelasnya.

Sementara itu, terhadap hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga apa pun, kata Aksar Ansori, bahwa hal itu tidak ada urusannya dengan KPU. Karena itu, hasil hitung cepat tidak boleh dijadikan acuan atau rujukan atau pegangan karena itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan hasil Pilkada 2018, apa pun hasilnya.?

"Kami tidak berkaitan dan tidak memiliki tanggung jawab apa pun karena kami tidak akan pernah merujuk hasil hitung cepat," tegas Aksar Ansori.

Dia mengatakan KPU menyediakan data di mana dari seluruh penghitungan TPS telah dihimpun C1 untuk diinfokan dan dipindai oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh TPS dan ini masih berlangsung.

"Data ini juga untuk disajikan kepada publik karena itu hasil scan C1, hasil penghitungan di TPS tapi tidak bisa juga KPU menggunakan sebagai hasil resmi," terangnya.

KPU, katanya, ingin memberi ruang kepada publik hasil pilkada tapi kalau media massa mengutip hasil itu atas nama KPU maka itu keliru. Hasil resmi dari KPU paling lambat tanggal 9 Juli hasil rekapitulasi secara berjenjang.

Sumber :

https://mataram.antaranews.com/berita/36831/pilkada-ntb--kpu-minta-warga-tunggu-hasil-real-count

Presiden Jokowi Sebut Konektivitas Pemersatu Bangsa Indonesia

Mading Indonesia -  Kekuatan yang menyatukan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah konektivitas antar kota di seluruh Indonesia, sehingga warga dari Rembele di Provinsi Aceh dapat langsung terbang ke Wamena di Provinsi Papua. “Dari Aceh bisa turun ke Raja Ampat,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Peresmian Bandara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Presiden menyambut baik peresmian Bandara ini karena dapat mempermudah mobilitas manusia dan barang dari Kabupaten Bener Meriah menuju Aceh Tengah dan Medan, yang sebelumnya harus menggunakan moda transportasi jalan darat dengan memakan waktu 12 jam, kini hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan pesawat udara. “Artinya ada kecepatan amat sangat yang bisa dilakukan dalam rangka mobilitas manusia dan masyarakat,” kata Presiden Jokowi.

Dalam persaingan global yang menuntut kecepatan dalam merespons pergerakan ekonomi, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa saat ini di era persaingan terbuka antar negara hanya yang mampu bergerak cepat yang akan memenangkan persaingan. “Saya ingin negara kita memenangkan kompetisi itu, kota dan kabupaten menangkan persaingan itu,” ucap Presiden.

Selanjutnya Presiden berharap bahwa Bandara Rembele ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan bandara dapat dimaksimalkan dengan menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk mengangkut manusia dan juga kargo, bahkan bukan hanya antar kota, melainkan antar negara seperti ke Malaysia atau Singapura mengingat lokasi yang berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu pariwisata dan promosi, Presiden memerintahkan Bupati Bener Meriah dan Bupati Aceh Tengah untuk gencar melakukan promosi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain dan juga Kementerian Pariwisata. “Di kawasan ini ada Danau Laut Tawar, ada gunung yang indah sehingga berdatangan wisatawan. Boeing 737 sudah bisa masuk, tapi kalau tidak ada yang datang ya percuma,” ucar Presiden.

Bandara Rembele sebelumnya hanya merupakan bandara perintis dengan terminal penumpang hanya 400 meter persegi, kemudian diperluas menjadi 1.000 meter persegi. Selain itu, perluasan apron juga dilakukan dari 80 meter x 106 meter menjadi 95 meter x 150 meter. Perpanjangan landasan juga telah dilakukan dari semula 30 meter x 1.400 meter menjadi 30 meter x 2.250 meter sehingga dengan pengembangan tersebut, Bandara Rembele akan mampu didarati pesawat jenis Boeing 737. Bandara ini mampu menampung sampai dengan 200.000 penumpang per tahun.

Proses Perizinan di Daerah Harus Selesai dalam Hitungan Jam

Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa kini memang tengah gencar dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi di Pulau Jawa saja, tapi menyeluruh di semua wilayah Tanah Air. “Dari pinggir ke tengah, bukan Java Sentris, tapi Indonesia Sentris,” ujar Presiden. Untuk itulah, Presiden Joko Widodo menghimbau kepada pemerintah daerah agar dapat bersama-sama mewujudkan hal tersebut dengan memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan. “Segera dicepatkan, jangan ada lagi urus izin dari bulan sampai tahun. Hitungannya sekarang urus izin itu jam,” kata Presiden.

Presiden memberikan contoh keberhasilan BKPM dalam mempermudah proses perizinan investasi dari yang sebelumnya memakan waktu dalam hitungan bulan dan tahun, sekarang BKPM dapat memproses 8 izin hanya dalam jangka waktu 3 jam. “Pertama ya sulit, ada yang masih tarik ulur, karena saya tahu itu banyak duitnya, itu kue. Sekarang alhamdulillah urus 8 izin hanya dalam waktu 3 jam”.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan bahwa Bandara Rembele yang terletak di daerah pegunungan akan menjadi bandara mitigasi bila terjadi bencana. Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nangroe Aceh.

Sumber : http://kabardwipa.co/presiden-jokowi-sebut-konektivitas-pemersatu-bangsa-indonesia/

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Jadi Mitra Terpercaya Timor Leste

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menerima kunjungan Presiden Timor Leste, Francisco Guterres Lú Olo yang datang beserta Ibu Negara Timor Leste,  Cidália Lopes Nobre Mouzinho. Terlebih ini adalah kunjungan pertama Presiden Timor Leste ke luar negeri paska memenangkan Pemilu, Mei lalu.

“Saya menaruh perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan dua rakyat kita,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada pertemuan bilateral delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Timor Leste, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (28/6) siang.

Presiden meyakini, dibawah kepemimpinan Presiden Francisco Guterres Lú Olo hubungan Indonesia dan Timor Leste akan semakin kokoh. Presiden menegaskan, Indonesia berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dan tetap menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan di Timor Leste. Timor-leste yang damai, yang stabil, yang maju menjadi harapan kita bersama.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Timor Leste bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

“Berkat dukungan tersebut alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York,” ujar Presiden Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menristekdikti M. Nasir.



Sumber

Keren! Tujuh Ruas Tol Baru Siap Dioperasikan Segera

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo kebut pembangunan infrastruktur. Akhir tahun ini, tujuh ruas tol baru segera beroperasi.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, dari tujuh ruas jalan tol yang akan diresmikan, tiga di antaranya sudah selesai dan menunggu diresmikan. Ruas tol tersebut adalah Pejagan-Pemalang ruas Brebes Timur (Brexit-Pemalang) sepanjang 37,3 km, ruas Kertasura-Sragen sepanjang 35,2 km, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi I sepanjang 10,75 km.

“Tapi biasanya peresmian tidak lama setelah pembangunan selesai. Ketika selesai ya langsung disiapkan untuk dioperasikan,” kata Herry di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6).

Untuk tiga ruas tol lainnya, kata Herry, ditargetkan bisa rampung tahun ini. Ketiga jalan tol tersebut yakni Depok-Antasari seksi I sepanjang 5,80 km kemudian ada tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I sepanjang 15 km dan Cinere-Jagorawi seksi II sepanjang 5,5 km.

“Depok Antasari nanti kita cek kesiapannya. Cijago kemungkinan selesai. Terus Bocimi jadinya kan Juli, nanti kita cek kesiapannya,” ujarnya.

AVP Corporate Communication PT Jasamarga Tbk Dwimawan Heru mengatakan, jalan tol Ngawi-Kertosono ruas Wilangan-Kertosono siap diresmikan tahun ini. Saat ini ruas tol tersebut dalam tahap finishing.

Dengan demikian, terdapat tujuh jalan tol yang siap diresmikan pada tahun ini. Khusus ruas tol Kertasura-Sragen, siap diresmikan dalam waktu dekat. Peresmian masih menunggu beberapa teknis.

Sumber : http://stopfitnah.com/keren-tujuh-ruas-tol-baru-siap-dioperasikan-segera/

Jokowi Pantau Pilkada Serentak dari Istana Bogor

residen Joko Widodo, Rabu (27/6/2018), akan memantau jalannya Pilkada serentak 2018 di 171 daerah seluruh Indonesia.

"Presiden akan memantau jalannya Pilkada serentak di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (26/6/2018). 

Kemungkinan besar, aktivitas pemantauan tersebut dilaksanakan dari Istana Presiden Bogor. 

"Jadi, beliau tidak (memantau) ke daerah-daerah" ujar Pramono.

Meski demikian, belum diketahui apakah Presiden akan blusukan meninjau pelaksanaan Pilkada di Bogor atau tidak. Sebab, kota dan kabupaten Bogor juga hari ini melaksanakan Pilkada serentak.

Pramono sekaligus menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menggunakan hak pilih. Sebab, Jokowi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.

Sementara, Pilkada DKI Jakarta telah berlangsung pada 2017 lalu. 

"Jadi momentum menggunakan hak pilihnya Presiden sudah lewat," ujar dia.




Sumber  : https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/07080431/jokowi-pantau-pilkada-serentak-dari-istana-bogor

Indonesia Negara Besar Tidak Layak Hanya Karena Pilkada Menjadi Pecah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat agar dalam memilih pemimpin yang paling baik menurut pilihan masing-masing. Namun perbedaan pilihan di Pilkada seyogyanya tidak membuat perpecahan antar sesama masyarakat, antar agama dan suku karena Indonesia adalah negara yang besar dengan 714 suku.

“Jangan sampai karena beda pilihan, kita menjadi tidak rukun antartetangga, tidak rukun antarkampung,” kata Jokowi

Kepada semua calon bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur, Jokowi mempersilakan untuk berkampanye. Akan tetapi, ia minta agar menggunakan hal-hal yang tidak menyakiti.

“Jangan sampai saling menjelekkan, jangan saling mencemooh, jangan saling mencela. Silakan adu prestasi, adu rekam jejak, adu program, adu gagasan, adu rencana-rencana silakan, tapi jangan sampai memakai isu-isu ras, agama, jangan sampai,” imbaunya.

“Rugi besar kita semua kalau hal-hal seperti itu kita lakukan, saya titip itu saja,” Jokowi memungkasi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Meski begitu, ia mengimbau kepada para kandidat untuk tidak saling mencela dan tidak menyebarkan black campaign atau kampanye hitam.

“Antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, jangan saling menjelekkan. Apalagi memakai black campaign, kampanye hitam harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita,” kata Jokowi.

Jokowi meminta agar para kandidat calon kepala daerah bersaing secara sehat. Hal ini agar Pilkada Serentak berlangsung aman, damai, dan tidak ada kegaduhan.

“Silakan adu prestasi, adu rekam jejak, adu track record, adu ide, adu gagasan, adu program, adu rencana-rencana. Saya kira yang dimunculkan harus seperti itu,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Sekali lagi demokrasi kita harus mencerminkan karekter kita, karakter bangsa Indonesia yang ramah, sopan, santun, penuh kesantunan. Itu,” imbuh Jokowi.

Sumber

Jokowi Ingin Persiapan IMF-World Bank Selesai Akhir Juli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait persiapan pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF)-World Bank 2018 yang berlangsung di Bali.


Dalam ratas tersebut, Jokowi ingin memastikan semua hal terkait ajang IMF-World Bank 2018 sudah siap sebelum Oktober 2018. Salah satu hal yang menjadi perhatian Jokowi yaitu soal kesiapan bandara, akomodasi, tempat berlangsungnya acara, serta fasilitas pendukung lain.

"Rapat kali ini tentang persiapan pertemuan IMF World Bank 2018, waktunya sudah semakin dekat bulan Oktober 2018. Untuk itu pada rapat terbatas kali ini saya ingin memastikan kesiapan dimulai dari urusan airport, urusan tempat pertemuan akomodasi termasuk acara dan fasilitas-fasilitas pendukungnya yang berhubungan dalam rangka menyukseskan acara ini," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, lanjut dia, kesiapan pengamanan juga perlu menjadi perhatian. Sebab, ribuan delegasi dari 189 negara akan hadir dalam acara IMF-World Bank 2018.

"Dan juga sampai pada kesiapan pengamanan ini juga sangat penting terhadap 15 ribu delegasi dari 189 negara peserta IMF World Bank yang saya kira perlu dipersiapkan mulai dari sekarang," kata dia.

Jokowi berharap semua persiapan yang terkait dengan persiapan acara ini bisa selesai sebelum akhir Juli. Dengan demikian, pada sisa waktu hingga penyelenggaraan pada Oktober 2018 dapat dimanfaatkan untuk melakukan.

"Jika ada hambatan dan kendala di lapangan akan dapat diselesaikan. Tetapi untuk persoalan fisik saya sudah ke Gubernur sudah pada posisi nanti pada akhir Juli sudah siap semuanya. Sehingga tinggal persoalan ke arah Oktober-nya," ujar dia.

Persiapan Pertemuan IMF-World Bank di Bali Sudah 77 Persen

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin ini.
Kedatangan kedua pejabat tersebut untuk membahas persiapan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.Luhut selaku ketua panitia acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 menyatakan hingga saat ini, kesiapan penyelenggaraan Annual Meeting sudah sekitar 77 persen.

"Kami laporkan progres sudah 77 persen atau mungkin sudah 80 persen Semua bidang-bidang yang termasuk dalam check list yang kami miliki berjalan baik," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.

Mantan Menko Polhukam ini mengatakan dalam rapat, dibicarakan berbagai hal yang disiapkan dan dari laporan yang dia terima, sejauh ini tidak ada hambatan berarti.

"Kami diskusi baik masalah keamanan, masalah visa, bea cukai, masalah kesehatan, masalah digital ekonomi, nanti akan jadi showcase kita juga. Kemudian menyangkut masalah pariwisata, dan sebagainya, banyak sekali. Sudah kita diskusikan satu satu sampai tadi, tidak ada hambatan berarti," ujar dia.

Dia pun menjelaskan nantinya akan ada Meetings Team Secretariat (MTS) yang akan turut mengecek kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan yang akan dilakukan di Denpasar, Bali Oktober mendatang.

"MTS yang jadi pemeriksa dari Washington, mereka April kemarin ada di sini. Juga kita di Washington kemarin, dan nanti Juli, Agustus final kunjungan MTS kemari. Sekarang tinggal 125 hari dari pelaksanaan annual meeting," kata dia.





Sumber : Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3570315/jokowi-ingin-persiapan-imf-world-bank-selesai-akhir-juli

Presiden Jokowi: Mutlak, Netralitas TNI, Polri, dan BIN Dalam Pilkada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa netralitas TNI, netralitas Polri, netralitas BIN (Badan Intelijen Negara) itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

“Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Saya sampaikan kepada Kepala BIN, Kapolri dan kepada Panglima TNI,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (25/6) sore.

Presiden menegaskan hal itu, menanggapi keraguan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada Rabu (27/6) mendatang.

Menurut Presiden, soal netralitas ketiga lembaga itu tidak perlu ditanyakan lagi.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi netralitas TNI, Polri, dan BIN. “Kalau dilihat ada tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Jelas sekali saya kira,” ucap Presiden Jokowi.




Sumber

Moeldoko Tegaskan Jokowi Tak Memihak Calon Tertentu di Pilkada

Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan segera dilakukan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo tidak berpihak ke calon tertentu.

"Presiden tidak punya pandangan politik--bukan pandangan politik--tidak punya calon saya kira, jadi tidak akan memasuki wilayah itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Ia mengatakan, Jokowi memandang pilkada dengan cara keseluruhan. Selain itu Jokowi, kata Moeldoko, tidak akan memenangkan calon tertentu dalam Pilkada 2018. Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi akan bersikap netral.

"Presiden seperti helikopter view-nya melihat ya melihat semuanya. Tidak ada 'oh ini dimenangkan, oh ini dimenangkan' tidak ada itu," kata Moeldoko.

Ia mengatakan hal ini karena meskipun secara struktur kepala daerah bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun calon kepala daerah tersebut dipilih langsung oleh masyarakat.

"Secara struktur, pemerintahan itu kepanjangan presiden, tetapi secara politik bernegara atau apa istilahnya itu bahwa itu kepanjangan dari masyarakat," kata Moeldoko.

"Harus dibedakan, setelah terpilih dia menjadi representasi pemerintah pusat yang ada di daerah tapi dia jangan salah dia jadi seperti itu karena dipilih langsung masyarakat," sambungnya.
(bag/bag)

Sumber

Gatot Ingatkan TNI-Polri Bersikap Netral di Pilkada Serentak

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan TNI dan Polri untuk bersikap netral pada Pilkada Serentak pada Rabu mendatang (27/6/2018).

Hal itu diungkapkan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat menghadiri halal bihalal akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Tengku Zulkarnain di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (23/6/2018).

Gatot Nurmantyo berharap netralitas pemerintah dan penyelanggara pemilu. Pada kesempatan itu, dia mengingatkan masyarakat Sumatera Utara untuk tidak menghinakan diri dengan memilih Pemimpin dari luar. "Jangan pilih pemimpin yang tidak minum air Sumatera Utara, tidak makan makanan Sumatera Utara, dan tidak menghirup udara Sumatera Utara," tegasnya penuh semangat.

Selain itu, sebuah seruan heroik dan patriotisme kedaerahan membangkitkan spirit marsipature hutanabe bahwa orang Sumatera Utara (Sumut) mampu memperbaiki tanah kelahirannya. "Memilih pemimpin Sumut bukan dari warga Sumut adalah penghinaan terhadap warga Sumut sendiri. Dalam diri putera-puteri Sumatera Utara mengalir darah pemimpin. Warga Sumatera Utara bukan mental tempe," ujar Gatot dalam pidatonya.

Seruan itu mendapat sambutan positif dari sejumlah ulama. Di antaranya Syekh Ahmad Sabban Rajagukguk. "Sungguh luar biasa seruan ini. Ini seruan heroik membangkitkan semangat kedaerahan bahwa kita orang Sumut masih mampu memperbaiki daerah kelahiran kita. Sebagaimana gagasan mantan Gubsu Raja Inal Siregar, Marsipature Hutanabe," ujar Sabban.

Sabban berharap Pilgub Sumut 27 Juni 2018 berjalan damai dan sukses. "Semoga Pilgubsu ini berjalan dengan sukses dan damai serta diberi Allah pemimpin yang membangkitkan kembali martabat Sumatera Utara. Insya Allah," pungkasnya.
(rhs)

Tol Merak – Banyuwangi Tersambung di 2019, Presiden Jokowi: Akan Ada ‘Jalan Daendels’ Baru

Meskipun masih ada yang fungsional dan juga ada yang dalam proses konstruksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, secara umum jalan tol dari ujung Pulau Jawa, yaitu Merak (Banten) hingga kota Pasuruan (Jatim) secara umum sudah bisa dilewati.

“Kita harapkan di akhir tahun ini Merak-Pasuruan sudah rampung, kemudian dilanjutkan lagi ke Banyuwangi yang diharapkan selesai 2019,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan penggunaan ruas Tol Gempol-Pasuruan, di Gerbang Tol Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (22/6) siang.

Jika jalan tol Merak sampai Banyuwangi tersambung keseluruhan, yang diharapkan selesai 2019, menurut Presiden Jokowi, akan ada jalan Daendels baru. “Kalau dulu Daendels dari Anyer sampai Panarukan sekarang dari Banyuwangi sampai ke Merak,” ujarnya.

Mengenai tarif  tol tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa investasi tersebut dikerjakan oleh investor baik oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun oleh swasta. Ia mengingatkan, masyarakat harus tahu ini jalan tol ini dikerjakan oleh investor baik BUMN ataupun swasta.

Oleh karena itu, lanjut Presiden, penentuan tarif jalan tol harus berbicara dengan mereka karena pemerintah tidak ingin investor dirugikan.

“Kita ingin investor diuntungkan tapi kita juga ingin masyarakat diuntungkan. Artinya apa dengan kecepatan mobilitas barang distribusi logistik, distribusi barang kita harapkan biaya logistik akan turun lebih murah karena jauh lebih cepat,” terang Presiden.

Presiden juga mengingatkan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol harus terintegrasi dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Baik itu dengan kawasan industri, baik dengan namanya Pelabuhan, kawasan wisata harus diintegrasikan semua. Sehingga jalan tol dibangun betul-betul berguna dan bermanfaat maksimal untuk dunia usaha, untuk pariwisata, untuk Kawasan Industri, dan untuk kawasan kawasan pelabuhan.

“Nanti bisa disambungkan. Kan ini sudah ada ruasnya kalau ada Kawasan Industri 20 kilometer dari sini nanti bisa disambungkan bisa dengan tol, bisa dengan jalan biasa, misalnya Pelabuhan Patimban yang akan kita bangun nanti kita integrasikan dengan tol Trans-Jawa ini,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, hanya kurang tambahan ke sana 40 kilometer untuk menuju jalan tol terdekat dengan kawasan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.





Sumber

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Itu Membangun Peradaban

Denpasar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan peradaban dan menjadi penghubung pertemuan beragam budaya nusantara.

"Ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, MRT, LRT, kita sesungguhnya membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di depan ribuan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Sabtu (23/6/2018).

Ia menuturkan, upaya pemerintah dalam tiga tahun terakhir menggenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua, Trans Sumatera, dan Trans Kalimantan, serta pelabuhan dan bandara hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur.

"Jangan pula dimaknai untuk pembangunan ekonomi semata, ini masih banyak yang keliru. Tetapi pembangunan infrastruktur itu adalah bagian penting dari pembangunan infrastruktur budaya. Infrastruktur yang akan semakin mempersatukan 714 suku bangsa di bumi Nusantara," kata Jokowiseperti dilansir dari Antara.

"Sehingga semakin merasakan bahwa kita ini satu bangsa, satu Tanah Air, dan saling menginspirasi," ia menambahkan.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur fisik di daerah perbatasan dan terpencil serta pulau-pulau terdepan pada dasarnya juga ditujukan untuk membangun karakter bangsa.

"Bahwa saudara kita di wilayah tersebut, harus merasa menjadi bagian dari Indonesia, satu bangsa, satu Tanah Air, dan bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Jokowi.

Membangun Budaya Baru

Presiden Jokowi menambahkan, pembangunan sarana transportasi massal seperti LRT dan MRT sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya membangun budaya baru untuk mencintai transportasi massal, membangun budaya tepat waktu dan antre.

Dalam acara yang dihadiri para rektor perguruan tinggi seni di Indonesia itu, dia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Sekarang bukan lagi negara kuat yang menguasai negara yang lemah, bukan negara besar menguasai yang kecil, yang terjadi adalah negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Perubahan terjadi begitu cepat, sehingga yang lambat beradaptasi akan tertingggal," ujar Jokowi.

Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/3567288/jokowi-pembangunan-infrastruktur-itu-membangun-peradaban

Pembangunan Nasional Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Berorientasi Indonesiasentris

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berhasil memunculkan politik pembangunan nasional berorientasi Indonesiasentris yang memperkokoh fondasi dan ikatan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Politisi Golkar dengan panggilan akrab Bamsoet ini memyebutkan dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.

“Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," terang Bamsoet dalam diskusi Survei Indo Barometer “Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita" di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Bamsoet menuturkan, berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa program itu di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.

Belum lagi adanya Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya cash.

"Tak heran jika tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi trennya terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah Tanah Air, yaitu dikisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa. Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” ujar Bamsoet.

Khusus di bidang hukum, Bamsoet menilai, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi. Data Transparansi International (2018) menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.

Presiden Jokowi, kata Bamsoet, telah bersikap tegas untuk tak masuk dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

“Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata. Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan. Yang patut digaris bawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” ungkap Bamsoet.

Kecelakaan Mudik Turun, Anggota DPR Apresiasi Kinerja Polri dan Kemenhub IHSANUDDIN

Kendaraan pemudik melintas di jalan tol fungsional Pejagan-Pemalang, Kalimati, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (18/6/2018). Meningkatnya volume kendaraan arus balik dan mengurai kemacetan pada H+3 di jalan tol fungsional Pejagan-Pemalang, Polres Tegal menerapkan sistem satu arah dari Jawa Tengah menuju Jakarta pada pukul 17.00.(ANTARA FOTO/OKY LUKMANSYAH)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai musim mudik Lebaran 2018 lebih kondusif dari tahun sebelumnya.

Sahroni mengapresiasi kinerja Polri, Kementerian Perhubungan, dan stakeholder lainnya dalam mengawal arus mudik dan balik.

Kinerja berbagai instansi ini, kata dia, membuat turunnya angka kecelakaan.

Berdasarkan data Polri, pada 2017, sekitar 815 orang meninggal dunia. Sementara pada 2018 hingga H+3 Lebaran, pemudik meninggal dunia berjumlah 333 orang atau berkurang 482 orang.

Kemudian, jika dibandingkan tahun lalu ada penurunan jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 2.110 kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan 4.498 kendaraan.

Hal ini, kata dia, tidak lepas dari peran aktif anggota Polri mengamankan dan mengatur lalu lintas di jalur mudik. "Polri menempatkan anggotanya untuk mengamankan jalur di titik rawan kemacetan, serta tempat-tempat rest area," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/6/2018).

"Selain itu anggota Polri juga melakukan patroli dan pemantauan lewat udara untuk mengetahui jalur mana yang tersendat dan kemudian diuraikan," tambah dia.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi Kemenhub dan Polri memberlakukan sistem satu arah atau one way pada saat arus balik. Dengan sistem itu, pemudik bisa lebih lancar dan nyaman kembali ke Ibu Kota.

"Manajemen lalu lintas yang sudah dilakukan Kemenhub, Polri, dan seluruh jajaran terkait sudah sangat bagus," kata politisi Partai NasDem ini.

Ia mengatakan, banyak pemudik yang mengaku lebih cepat menempuh jarak ke kampung halamannya atau pun kembali ke Jakarta setelah mudik. Dia berharap kinerja Polri dan Kemenhub dibantu unsur lainnya dapat semakin lebih baik pada periode mudik tahun berikutnya.

Selain itu, Sahroni juga menilai lancarnya mudik tahun ini karena bertambahnya infrastruktur pendukung seperti jalan tol.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/07362341/kecelakaan-mudik-turun-anggota-dpr-apresiasi-kinerja-polri-dan-kemenhub.

Jokowi Akan Resmikan Tol Rembang-Pasuruan Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II yang menghubungkan ruas Rembang-Pasuruan hari ini (22/6/2018). Tol ini dikelola PT Jasamarga Gempol Pasuruan, anak usaha PT Jasa Marga Tbk.

Hal ini seperti dikutip dari laman resmi Instagram Jasa Marga. Tol Gempol-Pasuruan Seksi II ruas Tol Rembang-Pasuruan memiliki panjang 6,6 kilometer (km).

"Pada 22 Juni 2018, jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II (Tol Rembang-Pasuruan) akan segera diresmikan Presiden Jokowi," bunyi cuitan @official.jasamarga.

Cuitan ini dibenarkan oleh Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani. Ia mengungkapkan, rencananya Jokowi akan meresmikan ruas tol tersebut hari ini pada pukul 16.00 WIB. 

"Iya (Presiden meresmikan) jam 16.00," tutur Desi melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Jasamarga Gempol Pasuruan telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 8 Juni 2018 tentang pengoperasian jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II (Rembang-Pasuruan) sepanjang 6,6 Km tersebut.

Tol Gempol-Pasuruan yang tergabung ke dalam Proyek Jalan Tol Trans Jawa akan memiliki total panjang 34,15 Km. Jika sudah rampung seluruhnya, jalan tol yang menghubungkan daerah Gempol dan Kota Pasuruan ini akan dilengkapi dengan lima Gerbang Tol (GT), yakni Gempol Junction, GT Bangil, GT Rembang, GT Pasuruan, dan GT Grati.

Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol JORR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda penerapan integrasi sistem transaksi tol di jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) dari rencana sebelumnya pada Rabu esok (20/6/2018) mulai pukul 00.00 WIB. Penundaan tersebut diputuskan setelah mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai kebijakan tersebut. 

Penundaan ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya kebijakan integrasi tarif tol tol JORR akan diterapkan pada 13 Juni. Kemudian mundur menjadi 20 Juni ini. Dan mundur lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. 

Alasan Kementerian PUPR menunda integrasi tarif Tol JORR karena ingin memberikan kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait untuk dapat mensosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat.

Penerapan integrasi sistem transaksi ini yang semula akan diberlakukan mulai hari Rabu, 20 Juni 2018 pukul 00.00 WIB, dimaksudkan untuk meningkatkan layanan di jalan Tol JORR sehingga dapat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang menjadi persyaratan dalam pengoperasian jalan tol.

Kualitas layanan jalan tol melalui integrasi sistem ini, pertama adalah meningkatnya efisiensi waktu tempuh karena transaksi hanya dilakukan satu kali. Sebelumnya pengguna ruas tol JORR melakukan 2-3 kali transaksi untuk perjalanan lintas-seksi atau ruas, mengingat tol JORR dikelola oleh Operator (BUJT) yang berbeda-beda, sehingga masing-masing ruas tol memiliki gerbang pembayaran.

Dengan adanya integrasi tarif tol, maka 5 gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol diharapkan akan berkurang. Transaksi hanya akan dilakukan satu kali pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).

Selanjutnya

Kedua, integrasi sistem akan menurunkan tarif tol JORR untuk kendaraan angkutan logistik golongan II, III, IV dan V sehingga dapat mendukung pembentukan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif.

Penyesuaian tarif tol diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku logistik dan mendorong truk atau kontainer untuk memanfaatkan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri. Dengan demikian, jalan arteri akan senantiasa dalam kondisi mantap. Selain itu, juga akan mengurangi antrean lalu lintas jalan arteri yang padat seperti pada kawasan Tanjung Priok.

Melalui penyederhanaan sistem transaksi, akan berlaku sistem terbuka dengan pemberlakuan tarif tunggal, di mana pengguna tol, sesuai golongan kendaraannya akan membayar besaran tarif tol yang sama, tanpa memperhitungkan jauh dekatnya jarak tempuh.

Tarif baru akan berlaku untuk 4 ruas dan 9 seksi tol JORR dengan panjang keseluruhan 76,43 km yang terdiri dari: Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir).

Berlaku pula di Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Penundaan ini berlaku hingga sosialisasi kepada masyarakat dinilai memadai oleh Kementerian PUPR.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3565688/jokowi-akan-resmikan-tol-rembang-pasuruan-hari-ini

Rakyat Dukung Jokowi 2 Periode dan Ini 9 Aksi Nyatanya

Hari ini tepat 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo merayakan ulang tahun ke 57 dan Jelang pemilihan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo memberitahukan kepada publik keberhasilan pembangunan yang saat ini berhasil ia lakukan.Untuk itulah rakyat merasakan hasilnya dan banyak dukungan untuk Jokowi 2 periode karena keberhasilannya.

Melalui akun facebook resmi yang dimilikinya, Presiden Joko Widodo menunjukan sejumlah keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh pemerintahannya sejauh ini.

Pembangunan-pembangunan itu dipastikan memudahkan para pemudik pulang kampung.

Berikut sembilan postingan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan yang langsung dirasakan pemudik tahun ini.

1. Jalan Trans Maluku

Kabar baik dari timur Indonesia, Jalan Trans Maluku sepanjang 914 kilometer di Pulau Seram telah terbangun sepanjang 640 kilometer atau 70 persen. Jalan sepanjang itu sebagian beraspal, dan sebagian masih berupa perkerasan tanah, tapi sudah fungsional.
Pulau Seram ini salah satu pulau besar di Maluku dengan luas 18.625 kilometer persegi. Jalan di pulau ini semula merupakan jalan pemerintah daerah yang kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi jalan nasional. Jalan Trans Maluku sepanjang 914 kilometer itu terdiri atas ruas-ruas Pelabuhan Amahai – Saleman sepanjang (84 kilometer), Saleman – Waisala (228 kilometer), Piru – Werinama (339 kilometer), dan Saleman – Bula (263 kilometer).

Tantangan pembangunan Trans Maluku ini cukup berat. Pada ruas Pelabuhan Amahai hingga Saleman yang sudah beraspal tetap menyisakan kehati-hatian karena ruas ini rawan longsor. Sementara pada ruas Saleman-Piru, masih dibutuhkan pembangunan sembilan buah jembatan, yang tahun depan akan dibangun dua jembatan.

Jika tak ada hambatan, Insya Allah pada akhir tahun 2019, Jalan Trans Maluku di Pulau Seram bisa tembus fungsional seluruhnya.

2. Sejumlah ruas tol baru sudah beroperasi

Kurang lebih dua pekan lagi, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari Lebaran. Inilah saat berkumpul bersama keluarga, kerabat dan handai taulan. Bagi sebagian besar umat di Indonesia yang tinggal di kota-kota besar di mana pun, libur Lebaran berarti mudik ke kampung halaman untuk melepas rindu dan bersilaturahmi.

Pemerintah memperkirakan musim mudik Lebaran tahun ini juga akan semarak yang diikuti sekitar 30 juta orang!

Mereka yang mudik dengan mobil pribadi dan angkutan umum mencapai 8,09 juta orang, yang menggunakan kereta api sebanyak 4,63 juta orang, dengan pesawat terbang diperkirakan sebesar 5,75 juta orang, yang menggunakan transportasi laut 1,77 juta orang. Selain itu, pemudik dengan menggunakan sepeda motor diperkirakan mencapai 6,39 juta orang.

Demi kelancaran arus mudik itu, pemerintah telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jalan tol, bandara dan pelabuhan, serta fasilitas-fasilitas di sepanjang jalur. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemudik terbesar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra.

Untuk itulah, sejumlah ruas tol baru sudah beroperasi tahun ini untuk melayani arus mudik lebaran 2018. Yang tengah dalam pengerjaan tapi sudah bisa dilalui di jalur Trans Jawa dan Trans Sumatra, juga akan dibuka darurat atau fungsional khusus

Jalur panjang Jakarta ke Surabaya sepanjang 759 kilometer kini siap operasional 524 kilometer, dan fungsional 235 kilometer. Ruas tol fungsional ini hanya di jalur: Pemalang sampai Semarang sejauh 113 kilometer, Semarang sampai Solo sepanjang 32 kilometer, Sragen ke Ngawi sejauh 55 kilometer dan Wilangan – Kertosono sepanjang 37 kilometer.

Adapun ruas tol di Wilayah Sumatera sejauh ini 244 kilometer dari Bakauheni ke arah Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yang telah beroperasional adalah 119 kilometer dan nanti akan difungsikan selama musim mudik 125 kilometer.

Di luar jalan-jalan tol ini, para pemudik di Pulau Jawa memiliki pilihan-pilihan jalur biasa lintas Pantai Utara 1.341 kilometer yang sebagian besar bersisian dengan jalan-jalan tol, jalur Pantai Selatan 1.405 kilometer, lintas selatan 888 kilometer dan lintas tengah 1.197 kilometer.

Begitulah. Menghadapi musim mudik Lebaran ini, pemerintah bersungguh-sungguh mengerahkan segenap upaya dan sumber daya demi kelancaran saudara-saudara kita yang hendak berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan para pemudik tiba dan kembali dengan selamat.

3. Bandara Internasional Ahmad Yani Makin Keren

Saya mendarat di Semarang setelah terbang dari bandara baru Kertajati, Majalengka. Dari udara, Bandara Internasional Ahmad Yani di ibukota Jawa Tengah ini terlihat cantik, landas pacunya memanjang sampai di pinggir laut, terminal dan ruang parkirnya dibangun di atas rawa-rawa.

Terminal baru inilah yang saya resmikan kemarin sore. Dan saya begitu takjub, selama setahun pembangunannya oleh PT Waskita Karya saya tidak pernah datang meninjau, tapi hasilnya begini: arsitekturnya bagus dan lingkungannya cantik.

Saya ingat dulu saat mendarat di sini. Saya sedih, namanya bandara internasional tapi calon penumpang berdesakan dan — maaf — kumuh. Dua tahun lalu saya pun memerintahkan Menteri BUMN untuk membangun terminal Bandara Bandara Ahmad Yani. Pembangunannya dimasukkan ke dalam percepatan Program Strategis Nasional.

Dan inilah hasilnya. Terminal yang dulunya hanya 6.708 meter kini menjadi seluas 58.652 meter persegi — hampir sembilan kali lipat! Terminal lama yang hanya menampung 800 ribu penumpang per tahun kini bisa sampai 6,5 juta penumpang per tahun.

Luas apron pada terminal yang dilengkapi tiga unit garbarata ini mencapai 72.522 meter persegi sehingga mampu menampung 12 pesawat berbadan ramping. Hanya landas pacunya yang masih kurang panjang, saat ini masih 2.500 meter. Akhir tahun depan, Insya Allah akan ditambah menjadi 3.000 meter.

Selain terminal, menara pengawas bandara juga dibangun sembilan lantai setinggi 45 meter.

4. Tol Bocimi Dibuka

Mudik Lebaran telah tiba. Anda yang dari Jakarta menuju Jawa Barat bagian selatan dan sudah biasa terjebak macet di jalur Ciawi ke arah Sukabumi, kini punya pilihan: Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pada ruas Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 kilometer.

Mulai Jumat kemarin, ruas ini sudah dibuka secara fungsional tanpa tarif sampai sepekan setelah Lebaran. Melalui ruas tol ini, waktu tempuh Ciawi-Cigombong akan berkurang jauh dari sekitar satu sampai dua jam menjadi hanya sekitar 20 menit. Selama dibuka fungsional, telah disiapkan tiga pintu tol, yakni di pintu Tol Ciawi, Cimande/Caringin, dan Cijeruk/Cigombong. Pengelola juga menyediakan tempat perhentian sementara bagi pemudik di kilometer 10+700 yang dilengkapi parkir kendaraan, toilet, dan musala.
Panjang Jalan Tol Bocimi ini seluruhnya 54 kilometer. Tol ini akan memangkas jarak dan waktu tempuh Bogor-Sukabumi yang berjarak sekitar 67 kilometer bila melalui jalan arteri, dari semula sekitar 5 jam menjadi sekitar satu dua jam saja.

Adapun tol fungsional di jalur Trans Jawa akan dibuka seluruhnya sejak pukul enam pagi ini untuk mudik Lebaran 2018.
5. BPRR dari Kedung Badak ke Yasmin Diresmikan

Inilah salah satu ruas Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) dari Kedung Badak ke Yasmin yang diresmikan hari Kamis lalu. Panjangnya hanya 2,65 kilometer tapi biaya investasi pembangunannya dua kali lipat dari jalan tol biasa. Kenapa bisa?

Karena konstruksi ruas tol ini seluruhnya layang (elevated). Pengerjaannya sangat kompleks. Pemerintah mengerjakannya siang dan malam. Syukur Alhamdulillah, selesai juga dan mulai beroperasi.

Tol BORR Kedung Badak ke Yasmin (2,65 kilometer) adalah kelanjutan dari jalan tol BORR ruas Sentul menuju Kedung Badak sepanjang 5,8 kilometer. Lalu dari Yasmin, tol ini berlanjut ke Junction Salabenda dengan panjang 5 kilometer. Dengan demikian, total panjang Jalan Tol BORR adalah 13,45 kilometer.

Nantinya, pembangunan tol BORR ini dilanjutkan hingga ke Parung serta Antasari. Bagian sebelah utara dari Parung ke Antasari akan menjadi Jagorawi Dua dengan posisi yang paralel sehingga dari Jakarta ke Bogor memiliki rute alternatif. Sedangkan untuk ke selatan akan terus tersambung ke Cigombong, sehingga menjadi jalan lingkar luar Bogor.

6. Pemandangan Menarik di Simpang Susun Kartosuro

Inilah penampakan terbaru Simpang Susun Kartosuro di Kabupaten Boyolali dari udara. Anda yang sedang mudik melalui darat di jalur ini dan melewati Simpang Susun Kartosuro akan menikmati pemandangan menarik di kiri-kanan jalan berupa persawahan yang membentang luas, padang rumput, pepohonan dan rumah-rumah penduduk di kejauhan.

Simpang susun ini berada di Jalan Tol Trans Jawa dari arah kota Salatiga. Jalur ke arah kiri adalah lanjutan jalan tol menuju kota Solo, Sragen, Ngawi dan tersambung masuk ruas tol Jawa Timur. Sedangkan jalur ke arah kanan adalah jalur keluar jalan tol masuk ruas Jalan Raya Kartosuro dan selanjutnya ke arah kota Klaten dan Yogyakarta.

7. Maros dan Bone Terhubung Jalan Layang

Dari Pulau Jawa, mari menengok jalur mudik di Sulawesi. Sepanjang halan layang yang berkelok di daerah Camba, di ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Bone.

Para pemudik dari Kota Makassar dan sekitarnya melewati jalan ini menuju Kabupaten Bone , Sinjai, Soppeng, dan Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan. Jalan layang Camba sesungguhnya belum selesai benar, baru mendekati 90 persen. Tapi pemerintah membuka jalur ini tujuh hari sebelum Lebaran sampai 10 hari setelahnya.

Jalan layang Camba dibangun sejak bulan Desember 2015. Semula, jalur ini sempit dan banyak tikungan tajam. Lalu dibangunlah jembatan sepanjang 314 meter dengan lebar 11 meter, pembangunan oprit dan jalan pendekat sepanjang 413 meter, dan pelebaran jalan sepanjang dua kilometer. Pembangunannya dilakukan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya bekerja sama operasi dengan PT. Hutama Karya.

Jalan layang Camba sangat penting sebagai jalur logistik utama ke kawasan tengah Sulawesi Selatan selain sebagai akses ke daerah wisata Taman Nasional Bantimurung.

8. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi telah Dibuka

Sekarang kita ke Sumatra. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) dari Simpang Susun Tanjung Morawa sampai Simpang Susun Parbarakan telah dibuka sebagai jalur fungsional untuk arus mudik Lebaran sejak Senin kemarin. Meski fungsional, kondisi jalan sepanjang 10,75 kilometer ini seperti tol operasional, karena ruas ini sudah selesai dan siap untuk diresmikan.

Jalan Tol MKTT menghubungkan Jalan Tol Eksisting Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi II-VI (Kualanamu-Sei Rampah) yang telah beroperasi sejak 13 Oktober 2017.

Dibukanya ruas Simpang Susun Tanjung Morawa sampai Simpang Susun Parbarakan ini akan memperlancar arus mudik di Sumatra sekaligus bagian dari sosialisasi tol tersebut. Tol MKTT menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional di Sumatra Utara, seperti kawasan industri Medan, Bandara Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, serta akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

9. Siang Malam Merakit Jembatan

Rangkaian baja pelengkung Jembatan Kali Kuto di Jalan Tol Batang-Semarang akhirnya tersambung.

Kontraktor nasional PT Waskita Karya mengerjakannya siang dan malam, merakit batang-batang baja bercat merah ini di lokasi proyek.

Begitu tersambung dan bisa dilalui pemudik, pada hari Rabu sore, Jembatan Kali Kuto langsung difungsikan. Dengan begitu, pemudik dengan tujuan Semarang, Solo, Surabaya, dan sekitarnya tidak harus keluar tol di Gringsing, Batang.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PT Jasa Marga, PT Waskita Karya dan penyedia jasa lainnya yang telah bekerja keras, siang-malam, untuk memastikan jembatan Kali Kuto fungsional dua hari sebelum Lebaran





Sumber

Pemerintah Siapkan Rancangan Keppres Libur Nasional Pilkada 2018

Jakarta - Pilkada Serentak akan memasuki masa pencoblosan tanggal 27 Juni. Rancangan Keputusan Presiden terkait libur nasional saat Pilkada tengah disiapkan.

"Sedang disiapkan Keppresnya oleh Setneg," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin kepada wartawan, Kamis (21/6/2018).

Hal ini mengacu pada aturan saat Pilkada tahun 2015 dan 2017. Seperti diketahui, tanggal 15 Februari 2017 sempat ditetapkan sebagai hari libur nasional karena masa pencoblosan Pilkada 2017.

"Pada pilkada 2017 yang lalu diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 pada 15 Februari sebagai Hari Libur Nasional," beber Bahtiar.

Pilkada tahun ini diikuti 171 daerah. Sebanyak 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur.

Masa kampanye akan berakhir tanggal 23 Juni. Tanggal 24 sampai 26 Juni adalah masa tenang di mana seluruh alat peraga kampanye harus dicopot dan calon kepala daerah tidak boleh kampanye.
(dkp/fjp)

Sumber

Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kondisi Indonesia sangat kondusif, sehingga dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020.

Keadaan ini juga dapat terlihat dari kesiapan daerah untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan pada akhir Juni 2018.

“Karena itu, saya mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik tetap kondusif dan jangan menghiraukan pernyataan-pernyataan bernuansa provokatif,” ajak Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR itu, dalam keterangan persnya, Kamis (14/6/2018).

Bamsoet melanjutkan, setelah hampir sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak seharusnya suasana khusyuk ini dikotori atau dirusak.

Ia menilai, menjejali ruang publik dengan pernyataan kontroversi sangat tidak etis, apalagi demokrasi sudah menjadi pilihan final dan suasana kebangsaan saat ini sangat kondusif.

“Pemilihan Presiden sudah dijadwalkan tahun depan. Mekanismenya pun sudah ada dan jelas, yakni pemilihan presiden secara langsung. Jadi, bukan dengan melancarkan kata-kata kasar dan menyerang ke sana-kemari. Terlalu mahal, dan juga di luar jangkauan akal sehat, jika rakyat harus diadudomba,” papar politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, dengan dukungan TNI dan Polri, DPR bersama pemerintah memastikan bahwa demokrasi yang sudah dipilih akan tetap terjaga. Tidak boleh dikotori oleh tindakan anarkis, sekarang dan di kemudian hari. Sebab, praktik politik seperti itu bukan budaya masyarakat Indonesia.

“Apalagi, segenap komponen masyarakat Indonesia sudah bersepakat bahwa adab demokrasi selalu berpijak pada ragam akar budaya nasional yang menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mufakat,” sambungnya.

Seperti halnya ratusan negara di dunia yang melihat Indonesia sangat kondusif sehingga PBB pun memercayakan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, masyarakat pun hendaknya yakin pula bahwa suasana kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini sangat kondusif. Demikian kondusifnya sehingga 171 daerah telah siap menyelenggarakan Pilkada serentak pada akhir Juni ini.(*)