Perkuat Cadangan Devisa, Presiden Jokowi: Setop Impor Barang Yang Tidak Strategis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  (31/7) siang.

Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dollar AS setiap harinya.

Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

“Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor,” ujar Presiden seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Strategi Detail

Terkait dengan peningkatan ekspor, Presiden Jokowi mengingatkan, perlunya memiliki strategi yang detail produk-produk ekspor apa saja yang perlu diperkuat, yang perlu ditingkatkan, dan juga fokus melihat kendala yang dihadapi eksportir di negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Pemerintah, lanjut Presiden, telah bertemu dengan eksportir-eksportir kecil, sedang, dan besar. Ia minta agar hambatan-hambatan perdagangan segera diselesaikan.

Presiden menekankan, bahwa situasi negara sekarang ini butuh dollar. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga betul-betul tidak ada main-main dan tidak serius menghadapi ini.

“Semuanya harus serius menghadapi ini. Dan juga saya enggak mau lagi bolak-balik rapat, bolak-balik rapat tapi pelaksanaan implementasi tidak berjalan dengan baik,” pungkas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Plt. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirut PLN Sofyan Basir.



Sumber

Blok Rokan Diserahkan ke Pertamina

Jakarta - Pengelolaan Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Kontrak Blok Rokan sendiri akan berakhir pada 2021 mendatang.

Ladang minyak terbesar di Indonesia ini sebelumnya menjadi rebutan PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero).

"Setelah melihat proposal hari ini, jam 5 sore maka pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.

Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph. 

'Saudara' Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude. 

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2. Pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu. (dna/dna)

Sumber

Presiden Jokowi: Tantangan Terberat Kita, Perubahan Zaman Yang Begitu Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, tantangan terberat bangsa Indonesia ke depan adalah perubahan zaman yang begitu sangat cepat dan dinamis. Dunia menghadapi revolusi Industri 4.0 yang perubahannya berlangsung sangat cepat.

“McKinsey Global Institute menyampaikan revolusi Industri 4.0 kecepatan perubahannya 3.000 kali dari industri yang pertama, 3.000 kali kecepatan perubahannya,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan civitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa, di Moyo Hulu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7) petang.

Artinya, lanjut Presiden, dunia akan menghadapi sebuah perubahan yang sangat cepat sekali yang hanya bisa diantisipasi oleh kalangan universitas. Untuk itu, Presiden minta perguruan tinggi menyiapkan para mahasiswanya agar siap menghadapi perubahan-perubahan itu.

Presiden Jokowi menilai generasi muda adalah harapan untuk mengatasi perubahan sebagaimana disampaikan oleh McKinsey Global Institute itu.

Presiden menunjuk contoh kecepatan perubahan itu ditandai dengan perkembangan teknologi artificial intelligence, advanced robotic, atau 3D printing yang bisa digunakan untuk membangun rumah dalam waktu 24 jam.

“Menyapu, membersihkan airport sekarang tidak pakai manusia, di dekat kita di Changi Airport, pakai robot sudah ada. Industri-industri besar yang sudah masuk industri otomotif, pakainya robot semua. Artinya apa? Dibutuhkan persiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang diharapkan,” terang Presiden.

Kepala Negara juga menunjuk contoh sistem pembayaran yang sekarang suka berubah, bisa menggunakan Alipay, cryptocurrency, atau bitcoin.

Selain itu, Presiden juga menunjuk contoh teknologi yang dilihatnya saat berkunjung ke markas twitter, facebook, google, dan plug and play di Silicon Valley. Menurut Presiden, ia sempat diajak pendiri Facebook yaitu Mark Zukerberg bermain tenis meja yang tidak menggunakan alat olahraga tersebut tapi cukup dengan memakai kacamata khusus.

“Tuk sana, tuk, kayak pingpong saja, tak tuk tak tuk tak tuk, padahal hanya pakai kacamata. Gini-gini, enggak ada mejanya, enggak ada apa-apanya,” ungkap Presiden Jokowi sambil memperagakan gaya bermain tenis meja.

Perubahan-perubahan itu, tegas Presiden, harus dimengerti dan disiapkan antisipasinya. Memiliki rektor yang masih muda, Presiden meyakini Universitas Teknologi Sumbawa dapat melakukan hal tersebut. “Antisipasi itu insyaallah bisa disiapkan dari sini,” ucapnya

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada Rektor Universitas Teknologi Sumbawa agar menyiapkan mahasiswanya untuk menghadapi perubahan-perubahan itu.

“Saya yakin kalau tadi lihat mahasiswanya di sini dinamis, matanya itu ceria gitu loh, pintar gitu, cerdas gitu. Beda kalau yang enggak cerdas, enggak pintar, beda, diajak bicara gini diam saja, enggak ada reaksi apa-apa kadang,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi meyakini dari kampus Universitas Teknologi Sumbawa itu akan muncul pemimpin-pemimpin visioner untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dalam acara yang merupakan kegiatan terakhir Presiden Jokowi dalam kunjungan di NTB itu, tampak hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi.




Sumber

Ke Lombok Timur, Presiden Jokowi Cek Penanganan Dampak Gempa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana, Senin (30/7) pagi, bertolak dari Sumbawa menuju Lombok Timur guna meninjau masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Barat dan Bali, Minggu (29/7) pagi kemarin.

Helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara yang membawa Presiden Jokowi lepas landas dari Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III sekitar pukul 07.00 WITA menuju helipad Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur.

Dari SPN, Presiden Jokowi langsung menuju lokasi pengungsian di Lapangan Madayin, Sambelia, Lombok Timur.

“Dalam peninjauan ini, Presiden ingin  memastikan bahwa penanganan dampak gempa dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, seperti adanya bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi pengungsi, serta tersedianya layanan pendidikan darurat,” demikian disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (30/7).

Selain itu, lanjut Bey, Presiden akan bertemu dengan warga yang terkena dampak bencana dan juga menyerahkan bantuan.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi.




Sumber

Pencapaian Program Tax Amnesty Era Jokowi Tertinggi di Dunia

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK sukses menerapkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Program yang berlangsung selama smebilan bulan ini mencapai nilai tertinggi di dunia dengan pengungkapan harta Rp4.884,2 triliun.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesadaran masyarakat ikut program tax amnesty yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat,” kata Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Sampai dengan akhir pelaksanaannya 31 Maret 2017, kata Jokowi, tax amnesty berhasil diikuti 973,4 ribu wajib pajak. Total penerimaan pajak dari uang tebusan mencapai Rp 115,9 triliun. “Berdasarkan pengungkapan harta, program tax amnesty Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan hasil capaian Rp 4.884,2 triliun,” jelasnya.

Terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp 3.700,8 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 1.036,7 triliun, dan repatriasi aset mencapai Rp 146,7 triliun.

“Selanjutnya sadar pajak ini harus diikuti dengan kewajiban membayar pajak dengan baik pada masa mendatang. Kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan menjadikan negara RI menjadi kuat dan sejahtera,” ujar Jokowi.

Hal senada dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Indonesia menjadi negara tertinggi dalam pencapaian Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Dampaknya banyak negara ingin melihat cara Indonesia.

Menkeu mengatakan, dari sisi nilai harta deklarasi, Tax Amnesty mencapai 34,4 persen dari GDP. “Itu angka tertinggi dari negara-negara yang melaksanakan Tax Amnesty yang biasanya kurang dari 10 persen dalam deklarasinya,” ujarnya saat ditemui di JIExpo, Jakarta.

Dilihat dari uang tebusan, lanjutnya, Tax Amnesty RI mencapai 0,88 persen dari GDP. Inipun masih tertinggi dari dua kompetitor terdekat yakni Chile dan India yang hanya 0,6 persen.

Menkeu menambahkan pencapaian peserta Tax Amnesty yang mencapai 682.000 pendaftar belum memuaskan. “Kalau dilihat WP yang terdaftar mencapai 32,8 juta. Sekarang yang terdaftar wajib SPT mendekati 29,3 juta. Dan dari angka itu hanya 12,6 juta yang melapor SPTnya. Maka 682.000 itu sangat kecil dibanding mereka yang sudah wajib SPT namun belum menyerahkan. Tax amnesty dari sisi peserta masih bisa ditingkatkan,” tutur Menkeu.

 Sumber : http://stopfitnah.com/pencapaian-program-tax-amnesty-era-jokowi-tertinggi-di-dunia/

Humas BNPB: Tetap Tenang, Kondisi Aman

Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengingatkan masyarakat dan para turis yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), agar tetap tenang. Terkait dengan laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan terjadinya gempa dengan kekuatan 6,4 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa pada Minggu (29/7/2018) sekira pukul 05.47 WIB pagi.

“Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB. Beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan,” kata Sutopo, seperti dikutip dari akun resminya pada Minggu (29/7/2018).

Gempa itu juga berdampak khusus yaitu adanya korban yang meninggal dunia, luka-luka dan rumah rusak. Meski demikian, tidak berpotensi tsunami.

“Dampak gempa 6,4 SR di Lombok Timur: terdapat korban meninggal dunia, luka-luka dan rumah rusak. Gempa susulan beberapa kali terjadi dengan intensitas lebih kecil. Tidak berpotensi tsunami. Pendataan masih dilakukan,” jelas Sutopo.

Satu orang meninggal akibat gempa bumi NTB

Gempa 6,4 SR terjadi di Lombok Timur, NTB, Minggu merusak sejumlah rumah (Dok BNPB)

Mataram,  (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima laporan sementara bahwa satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 pada Skala Richter (SR), pada Minggu pukul 06.47 WITA.

"Informasi yang kami terima dari BPBD kabupaten Lombok Utara, satu orang meninggal dunia atas nama Sandi (20) berasal dari kabupaten Sumbawa. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka. Itu informasi sementara," kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum, ketika dihubungi di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan seluruh korban sudah dirawat di Puskesmas Bayan. Para korban ada yang mengalami patah kaki, robek di bagian kaki dan kepala. Seluruhnya tertimpa reruntuhan tembok yang roboh akibat gempa.

Selain menimbulkan korban jiwa, laporan sementara yang diterima dari BPBD kabupaten Lombok Utara adalah sedikitnya lima rumah rusak berat.

  "Kami masih bergerak untuk melakukan pendataan para korban karena guncangan gempa relatif besar terasa di 10 kabupaten/kota," ujarnya.

  Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat kerusakan bangunan terjadi di kecamatan Sambelia, dan Sembalun, kabupaten Lombok Timur.

Kerusakan bangunan, terutama rumah penduduk juga terjadi di kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, dilaporkan satu rumah penduduk di desa Tepas Sepakat, kecamatan Brang Rea, roboh.

BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD NTB terkait pendataan jumlah korban dan kerusakan akibat gempa bumi yang tidak berpotensi tsunami tersebut.

Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR itu mengguncang pulau Lombok dan pulau Sumbawa, NTB, Minggu, pukul 06.47 WITA, namun tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pusat gempa bumi tersebut pada koordinat 8,26 lintas selatan, dan 116,55 bujur timur. Lokasi gempa terjadi di regional Sumbawa pada kedalaman 10 kilometer. 

Sumber:

https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/731022/satu-orang-meninggal-akibat-gempa-bumi-ntb?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Jokowi: Memasuki Tahun Politik 2019, Mari Sama-Sama Dinginkan Suasana

Menjelang Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pentingnya peran pemimpin di daerah khususnya kepala desa untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di masyarakat.

Jokowi juga mengingatkan bahwa kepala desa bisa menyadarkan, mematangkan, dan mendewasakan cara-cara berpolitiknya untuk rakyat.

"Memasuki tahun politik 2019, saya kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di masyarakat. Sebagai yang paling depan berhubungan dengan rakyat, para kepala desa hendaknya bisa menyadarkan, mematangkan, dan mendewasakan cara-cara berpolitik kita untuk rakyat. Mari sama-sama mendinginkan suasana," imbau Jokowi melalui akun Facebooknya, yang dikutip Liputan6.com, Jumat (27/7/2018).

Jokowi sebelumnya bertemu dua ribuan kepala desa di acara bertajuk "Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018" di Yogyakarta.

Ucapkan Terima Kasih

Jokowi menyebut acara itu berlangsung luar biasa. Pada kesempatan itu Jokowi menyampaikan terima kasih karena Pilkada serentak 2018 berlangsung lancar dan aman.
"Ini kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa karena kemarin, 171 pilkada semuanya berjalan aman, lancar, jujur, adil. Tak ada masalah yang berarti," tulis Jokowi lagi.







Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/3601619/jokowi-memasuki-tahun-politik-2019-mari-sama-sama-dinginkan-suasana

Keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Program BBM Satu Harga Di Papua

Jakarta – Selama ini harga BBM di wilayah Papua sangat tinggi, jauh di atas harga BBM di Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan ketidak adilan serta menjadi kendala pemerataan pembangunan bangsa. Oleh sebab itu. Sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan kebijakan BBM Satu Harga.

Sejak diluncurkan pada pertengahan 2016 lalu, tercatat sudah 21 daerah pedalaman dan terluar bisa menikmati Program BBM Satu Harga. Presiden Joko Widodo berupaya mendorong terwujudnya energi berkeadilan melalui program BBM Satu Harga yang juga diberlakukan di wilayah Papua.

Harga BBM di daerah-daerah terpencil itu, misalnya di pedalaman Papua, bisa mencapai Rp 100.000/liter. Berkat BBM Satu Harga, sekarang jadi hanya Rp 6.450/liter untuk premium dan solar Rp 5.150/liter.

Kebijakan BBM satu harga yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mempercepat gerak perekonomian Papua yang memiliki wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Dengan Program BBM Satu Harga, kini penduduk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya.

Kebijakan Presiden Joko Widodo sangat berpihak pada rakyat. Hal ini salah satunya terlihat dari komitmennya untuk menerapkan kebijakan satu harga BBM meskipun hal tersebut membutuhkan biaya logistik yang cukup besar. Salah satu solusi yang diterapkan Presiden adalah dengan melakukan subsidi silang memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TGB Bicara Pemimpin Harus 2 Periode, Ini Alasannya

Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meyakini pemimpin di Indonesia harus menjabat selama dua periode agar pembangunan terus berjalan. Dia menyebut tradisi estafet kepemimpinan di Indonesia belum kuat.

"Yang saya rasakan seperti itu. Dan di sisi lain kan yang kita lihat tradisi estafet kepemimpinan belum kuat di Indonesia," kata TGB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis (26/7/2018).

TGB memandang setiap pemimpin baru di Indonesia cenderung menegasikan warisan pembangunan sebelumnya. Alhasil, pembangunan yang dilakukan tak berkelanjutan.

"Jadi, kalau tradisi estafet kepemimpinan kita sudah kuat, saya pikir mungkin agak beda. Tapi sekarang itu kecenderungannya seperti itu bahwa yang datang itu dia cenderung meninggalkan apa yang dibangun sebelumnya dan mencari legacy baru. Saya pikir, kalau itu terjadi, nggak baik. Karena sedang proses pembangunan, sedang cepat sekali di mana-mana," ujarnya.

Hal itu pulalah yang menjadi salah satu alasannya mendukung Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden pada periode kedua. TGB juga kemudian mencontohkan dirinya yang menjabat Gubernur NTB dua periode.

"Saya rasa kepala daerah yang pernah memimpin Indonesia itu tahu betul bahwa melaksanakan tugas-tugas, menekankan visi-misi dan program, itu memang tidak cukup dalam satu periode, ya. Analoginya pada saya pribadi. Dalam konteks saya melaksanakan kepemimpinan di NTB memang tidak cukup hanya 5 tahun, apalagi dalam konteks di Indonesia. Jadi memang perlu waktu yang cukup dan kita menyaksikan sedang bergerak pembangunan yang masif," ujarnya.

Masih berbicara tentang kepemimpinan, TGB juga mendukung Gubernur NTB terpilih Zulkieflimansyah untuk melanjutkan program pembangunan sebelumnya. TGB menyebut dirinya sebagai endorser kuat pasangan yang diusung oleh PKS dan Partai Demokrat itu.

"Pasangan ini, saya salah satu endorser terkuat untuk pasangan ini. Kenapa? Karena saya merasa pasangan ini punya visi dan misi yang sama. Jadi kita ketemu di frekuensi bahwa NTB ini harus terus ada percepatan. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Latar belakang partai apa pun, yang penting visi-misinya sama," bebernya. 

(knv/ams)

Sumber

KPK Sambut Positif Timnas Pencegahan Korupsi Jokowi

KPK menyambut positif terkait penerbitan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam perpres itu, Presiden Jokowi membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Peraturan itu dianggap sejalan dengan upaya pencegahan yang saat ini tengah dilakukan KPK.

“Kami melihat Perpres itu positif untuk pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (25/7).

Sejumlah strategi baru dianggap jauh lebih baik dengan peraturan presiden sebelumnya. Strategi baru yang dimaksud Febri adalah terkait adanya kolaborasi antar instansi terkait di bawah perintah presiden dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

“Karena di sana kalau kita bandingkan dengan Perpres yang ada sebelumnya, ada beberapa strategi baru yang ingin dilakukan di sana yang paling ditekankan adalah aspek kolaborasi. Jadi kolaborasi antara organ-organ di bawah presiden dengan KPK,” imbuh Febri.

Dari kolaborasi itu, Febri berharap baik organ dari perwakilan KPK atau instansi terkait di bawah presiden dapat berkolaborasi dengan baik untuk mendorong pencegahan korupsi dengan lebih efektif.

“Jadi ini domainnya adalah pencegahan. Sehingga harapannya, ke depan bersama-sama kita bisa mendorong pencegahan yang lebih efektif,” ucap Febri.(WO)

Penuhi Kebutuhan Listrik Dalam Negeri, Jokowi Bangun Mobile Power Plant

Infrastruktur dan ketersediaan energi listrik saat ini menjadi fokus Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kerja. Dalam dua hari kunjungan kerjanya, Jokowi melakukan peletakan batu pertama empat pembangkit listrik di Sumatra dan Kalimantan.

Jokowi meresmikan Mobile Power Plant (MPP) 350 MW se-Regional Sumatra di Desa Air Anyir, Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka; meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun dengan kapasitas 184 MW di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe; menghadiri groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 4 x 25 MW Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat; dan meresmikan PLTU Ketapang 2 x 10 MW di Kalimantan Barat. Jokowi tengah mengejar target 35.000 MW listrik di Indonesia.

Melalui keterangan pers yang diterima redaksi media di Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa membangun pembangkit listrik bertenaga batu bara akan memakan waktu lama. Itu sebabnya, pemerintah membangun pembangkit listrik menggunakan tenaga mesin gas menindaklanjuti keluhan masyarakat dan kebutuhan industri secara lebih cepat. Pembangunannya diperkirakan selesai dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat, 18 bulan sejak perencanaan.

“Jadi PLTMG ini untuk mempercepat kekurangan listrik di daerah. Sebagai contoh di sini yang kita resmikan berdaya 184 MW. Kalau ini tidak ada bagaimana investasi bisa masuk ke Aceh? Ya pasti akan mundur investor itu,” kata Jokowi di Aceh.

Dia juga membandingkan, PLTMG memang lebih mahal dengan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Namun, penggunaan alternatif kedua atau PLTMG ini tetap dipakai agar kesulitan masyarakat dapat segera teratasi. “Ya harus diputuskan pemakaian cara yang lebih cepat. Saya tanyakan juga pada Dirut PLN ini akan dilanjutkan lagi, tambahannya 250 megawatt. Setelah itu saya kejar di tempat lain,” kata Jokowi.

Di Kalimantan, Jokowi melakukan peletakan batu pertama MPP Kalimantan Barat berkapasitas 4×25 MW Program 35.000 MW dan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang berkapasitas 2×10 MW.

“Kenapa sore hari ini (kemarin) saya ke lokasi ini? Yang pertama, saya mendengar ada power plant yang mangkrak tujuh sampai delapan tahun. Saya juga ingin melihat perkembangan pembangunan mobile power plant yang kita harapkan bulan September bisa diselesaikan,” katanya.

Jokowi mengatakan proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak itu telah menghabiskan dana kurang lebih Rp 1,5 triliun. Dia menginstruksikan PLN segera menyelesaikan proyek yang lokasinya tepat di sebelah proyek MPP Kalimantan Barat berkapasitas 4×25 MW.

Sebelumnya, di Bangka, Jokowi mengatakan membangun pembangkit batu bara membutuhkan waktu sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan MPP bisa selesai dalam waktu 6 bulan menggunakan gas. Pembangunan MPP 350 MW se-Regional Sumatera di Desa Air Anyir, Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka baru mencapai 30 MW dan memasuki tahap uji coba. “Kemudian pada akhir September nanti tambah lagi 25 MW. Artinya tahun ini kurang lebih 50 MW sampai 60 MW sudah bisa menerangi Bangka Belitung. Ini bukan tambahan sedikit tapi ini tambahan banyak,” katanya.

Jokowi mengatakan pemerintah masih terus berusaha mengejar target listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. “Listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia harus dikejar. Kalau tidak akan kejadian lagi seperti di Bangka Belitung dan provinsi lain. Saya yakin semuanya akan terkejar, sudah direncanakan dengan baik,” katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi hingga akhir tahun lalu, sudah ditandatangani Power Purcahse Agreement (PPA) sebesar 17.300 MW. “Kemudian groundbreaking ada kurang lebih 8.000 MW. Ini progresnya jelas, ada,” kata Jokowi.

Dia mengingatkan agar proses pembangunan infrastruktur listrik tidak hanya ramai saat peletakan baru pertama. Dia juga meminta agar masyarakat ikut memantau sehingga 2018 rakyat tidak lagi mengeluhkan listrik. Jokowi juga memastikan akan terus memantau langsung perkembangan di lapangan.





Sumber

Presiden Ground Breaking 6 Pembangkit MPP dengan Pembangkit Mesin gas

JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuktikan komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur kelistrikan. Presiden melakukan ground breaking enam pembangkit Mobile Power Plant (MPP) yang menggunakan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 350 Mega Watt (MW) yang akan mengaliri kelistrikan Regional Sumatera. Ini adalah kunjungan pertama Presiden dalam rangkaian peninjauan progress program 35.000 MW.

Keenam pembangkit tersebut terdiri dari MPP Bangka 2×25 MW, MPP Belitung 1×25 MW cMPP Paya Pasir Medan 3×25 MW, MPP Nias 1×25 MW, MPP Balai Pungut Duri 3x 25 MW, dan MPP Tarahan Lampung 4×25 MW.

Presiden RI Joko Widodo menyatakan, Bangka Belitung merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur kelistrikan. Untuk itulah melalui pembangunan MPP ini diharapkan bisa segera memenuhi kebutuhan akan listrik di Bangka dan Belitung.

Jokowi menambahkan pemerintah saat ini fokus dalam upaya peningkatan infrastruktur kelistrikan, namun dirinya berharap agar masyarakat bersabar, mengingat untuk membangun sebuah pembangkit bukanlah hal mudah dan membutuhkan waktu lama. “Misalnya saja pembangunan sebuah PLTU bisa memakan waktu 3-5 tahun,” ujar Jokowi.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, sesuai dengan nawacita yang dituangkan dalam program 35.000 MW, pemilihan pembangkit jenis MPP untuk percepatan rasio elektrifikasi di Regional Sumatera dirasa tepat mengingat waktu pembangunan pembangkit MPP yang relatif singkat. Pembangkit ini juga menggunakan gas sebagai bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan.

“Keenam pembangkit ini ditargetkan akan beroperasi akhir tahun ini,”ujarnya.

Sistem kelistrikan Sumatera pada 2016 terdiri dari sistem Sumatera Bagian Utara yang melayani Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara; sub sistem Sumatera yang melayani Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung; sistem kelistrikan Bangka Belitung dan sistem kelistrikan Kepulauan Riau serta sistemisolated seperti Nias, Mentawai, dan pulau-pulau kecil lainnya. Sistem Sumatera Bagian Utara memiliki beban puncak saat ini sebesar 2.090 MW dan daya mampu sebesar 2.327 MW dengan cadangan daya 237 MW atau sekitar 11%.

Sementara sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah, beban puncaknya adalah 2.041 MW dan daya mampu pembangkit 2.827 MW dengan cadangan daya 426 MW atau sekitar 15%.

Selanjutnya, diharapkan dengan penambahan 11.000 MW pembangkit baru program 35.000 MW serta jaringan transmisi 500 kV yang menghubungkan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara sampai Aceh sepanjang 1.300 kilometer (km), sistem Sumatera dapat melayani semua pelanggan, termasuk pelanggan besar dan industri, serta menaikkan rasio elektrifikasi 86% pada 2016 menjadi 98% pada 2019.

“Target kami untuk Regional Sumatera pada 2016 ini akan menyuplai daya pasok hingga 6.036 MW. Untuk itu, diharapkan adanya cadangan daya untuk Sumatera, yakni sebesar 1.615 MW. Sementara untuk Lampung, target kami untuk daya pasok sebesar 1.068 MW, dan diharapkan adanya cadangan daya hingga 172 MW,” ujar Sofyan.

Sementara itu, enam pembangkit MPP berkapasitas 350 MW ini akan disebar ke seluruh Regional Sumatera. Untuk Wilayah Bangka dan Belitung, bertambahnya tiga MPP dengan total kapasitas 75 MW akan memperkuat sistem kelistrikan Bangka Belitung. Adapun daya mampu pada sistem kelistrikan Bangka saat ini adalah 142 MW, sedangkan beban puncak rata-ratanya sebesar 130 MW. Sementara itu, daya mampu Belitung saat ini adalah 42 MW dengan beban puncak rata-rata 36 MW.

Bertambahnya kapasitas pembangkit ini akan membuat pasokan listrik di Bangka dan Belitung akan siap, di mana jika ada pemeliharaan terhadap salah satu pembangkit, pasokan listrik masih mencukupi.

Sumber : http://stopfitnah.com/presiden-ground-breaking-6-pembangkit-mpp-dengan-pembangkit-mesin-gas/

Jokowi Ground Breaking Pembangunan MPP di Sumatera

Jakarta – Pada tahun 2016, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan enam pembangkit listrik jenis mobile power plant (MPP) untuk memasok listrik bagi Sumatera, di Desa Air Anyir, Keeamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Pembangkit ini menggunakan pembangkit listrik tenaga mesin gas.

Jokowi sangat peduli terhadap pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Hal itu menjadi alasan beliau banyak membuat proyek strategis untuk membangun infrastruktur kelistrikan.

Presiden Joko Widodo Presiden mendorong pembangunan enam pembangkit Mobile Power Plant (MPP) yang menggunakan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 350 Mega Watt (MW) yang akan mengaliri kelistrikan Regional Sumatera.

Keenam pembangkit tersebut terdiri dari MPP Bangka 2×25 MW, MPP Belitung 1×25 MW cMPP Paya Pasir Medan 3×25 MW, MPP Nias 1×25 MW, MPP Balai Pungut Duri 3x 25 MW, dan MPP Tarahan Lampung 4×25 MW.

Presiden RI Joko Widodo menyatakan, Bangka Belitung merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur kelistrikan. Untuk itulah melalui pembangunan MPP ini diharapkan bisa segera memenuhi kebutuhan akan listrik di Bangka dan Belitung.

Presiden menegaskan, dalam dua tahun mendatang tidak boleh lagi ada keluhan dari sektor industri, perhotelan, dan masyarakat mengenai listrik yang byar-pet. Karena itu, dia ingin supaya program 35 ribu MW segera diselesaikan. “Program 35 ribu MW hams dikejar dengan cara apa pun.”

Nasdem NTB rekomendasikan TGB Cawapres Jokowi

Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi ketika bersama Preside RI Joko Widodo.

TGB punya kapasitas, karena memiliki kemampuan manajerial dan intelektual yang mumpuni, sehingga layak untuk diusulkan menjadi Cawapres mendampingi Pak Jokowi

Mataram -NTB - DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat merekomendasikan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Ketua DPW Nasdem NTB, Muhammad Amin di Mataram, Selasa, mengakui DPW Nasdem telah merekomendasikan Tuan Guru Bajang (TGB) menjadi Cawapres Jokowi setelah melihat figur dan elektabilitas TGB yang terus merangkak naik.

"Rekomendasi serta usulan TGB menjadi Cawapres Jokowi akan diumumkan secara resmi besok, Rabu (25/7) di kantor DPW Nasdem NTB," katanya.

Muhammad Amin menegaskan, pertimbangan Nasdem merekomendasikan TGB sebagai cawapres karena Nasdem menilai bahwa TGB memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang cawapres.

Langkah politik TGB yang maju pada pentas nasional menurut Amin sangat rasional dan realistis.

"TGB punya kapasitas, karena memiliki kemampuan manajerial dan intelektual yang mumpuni, sehingga layak untuk diusulkan menjadi Cawapres mendampingi Pak Jokowi," tegas Amin yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB tersebut.

Disinggung apakah rekomendasi kepada TGB sebagai Cawapres Jokowi merupakan bagian dari `deal` politik dengan TGB yang memberikan gerbong Nahdatul Wathan ke Nasdem, Amin mengaku dukungan terhadap TGB tersebut tidak ada kaitannya dengan hal itu.

Namun, pihaknya melihat kapasitas dan kapabilitas TGB, meski TGB sendiri merupakan tokoh NW yang memiliki basis massa riil.

"TGB bukan hanya gubernur berprestasi. Tapi juga ulama yang memimpin Ormas Nahdlatul Wathan (NW)," kata dia.

Sumber :

https://mataram.antaranews.com/berita/37211/nasdem-ntb-rekomendasikan-tgb-cawapres-jokowi

Pemerintah Jokowi Targetkan 65 Waduk di Seluruh Indonesia

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mentargetakan pembangunan 65 bendungan selama 2015-2019. Pembangunan Infrastruktur akan terus dilakukan terus dan berkesinambungan, guna mempercepat peningkatan ekonomi disegala bidang. Dan juga ntuk meningkatkan jumlah dan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

Tujuh bendungan telah rampung, ketujuh bendungan itu adalah Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, Bendungan rajui dan Bendungan Teritib.

Pemerintah mentargetkan tiga bendungan selesai lagi yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Marangkayu. Hingga akhir 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 29 bendungan selesai.

Tahun ini dibangun sembilan bendungan baru dengan total kebutuhan dana untuk konstruksi dan supervisi senilai Rp 18,25 triliun.

Kesembilan bendungan itu yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Baliem di Papua, Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara, dan Bendungan Sidan di Bali. Kemudian Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Komering II di Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

Proyek mangkrak yang dieksekusi adalah Pembangunan Bendungan Karian di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten sempat mangkrak terbengkalai selama lebih dari 3,5 dekade atau 37 tahun.

Padahal, pembangunan bendungan tersebut, sudah direncanakan sejak 1980.

Namun, baru pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi)-lah, pembangunan bendungan dieksekusi

“Tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur, dan Jatigede,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Bendungan Karian dirancang untuk dapat menampung 314,7 juta meter kubik dengan nilai proyek Rp 1,07 triliun yang berasal dari pinjaman dari Korea Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kita punya 230 bendungan yang mencukupi bagi 11 persen layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta hektar.

”Air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun, sehingga pola tanam bisa dua kali dalam setahun. Sementara bila sumber air dari tadah hujan hanya mampu satu kali setahun,” jelas Basuki di Padang, beberapa waktu lalu.

Pembangunan 65 bendungan yang tengah dilakukan Pemerintah adalah untuk meningkatkan luas lahan irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga meningkatkan jumlah dan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air (SDA) yang sangat besar yaitu mencapai mencapai 3,9 triliun meter kubik/tahun dengan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 Megawatt.

Namun, yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar baru sekitar 691,3 miliar meter kubik/tahun. Artinya masih terdapat 3,2 triliun m3/tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku perkotaan dan industri, pembangkit energi listrik dan pariwisata.

Karena, potensi SDA tersebut bila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan banjir dan longsor pada saat musim hujan dan kekeringan saat terjadi musim kemarau.

“Kita harus tetap waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi. Dalam hal ini, peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan menyuplai air pada musim kemarau perlu dioptimalkan,” tutup Basuki.

Basuki juga menambahkan, tercapainya target pembangunan 65 bendungan tergantung kekompakan seluruh pihak yang terlibat.

“Pembangunan bendungan tidak sederhana. Diperlukan tenaga ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat keahlian, tidak cukup sarjana atau doktor di bidang Teknik Sipil saja” tutupnya.

Sumber : https://bidikdata.com/pemerintah-jokowi-targetkan-65-waduk-di-seluruh-indonesia.html

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Terpencil Adalah Amanah Konstitusi

Jakarta – Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan desa-desa merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pembangunan di daerah akan terus dilanjutkan.

Pernyataan tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi sambutan pada peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Minggu (22/7).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tetap membangun kawasan terpencil untuk menggerakkan ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa energi bangsa Indonesia tidak boleh habis hanya untuk mengurusi perbedaan pilihan politik.

Negara-negara lain telah fokus kepada era revolusi industri ke-4 dengan mengembangkan teknologi transportasi hingga media telekomunikasi. Saat ini,  persaingan global dalam perekonomian tengah terjadi.

“Sekarang ini yang kita hadapi adalah tekanan-tekanan ekonomi global yang mau tidak mau memang harus kita hadapi bersama-sama. Karena memang aset besar kita adalah persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit,” ungkap Jokowi.

Pemerintah sedang membangun sejumlah infrastruktur di daerah di antaranya jalan Trans Papua, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, serta pelabuhan dan bandara. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana desa kepada pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan seperti irigasi, embung, serta jalan desa dan fasilitas MCK.

Pada 2015 pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun, lalu Rp46,9 triliun pada 2016 dan Rp60 triliun pada 2017.

Dengan demikian, dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah NKRI ikut menekan tingkat kemiskinan, juga program pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan turut menekan kemiskinan.

Secara langsung, salah satu kunci penurunan kemiskinan, yang untuk pertama kali menyentuh angka di bawah 10 persen, adalah karena lancarnya distribusi bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama 2018.



Sumber

TNI-Polri Siap Amankan Asian Games di Jakarta dan Palembang

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI-Polri siap mengamankan Asian Games 2018. Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat perhelatan itu juga jadi perhatian.

"Asian games TNI dan Polri akan terus mensukseskan dan berikan pengamanan kepada seluruh peserta yang datang dari luar negeri termasuk masyarakat Indonesia yang menonton," ujar Hadi di sela acara Joy Sailing di atas kapal KRI dr. Soeharso-990, Senin (23/7/2018).

Hadi mengatakan pihaknya sudah membentuk satuan kekuatan untuk pengamanan Asian Games. Jumlah personel yang akan dikerahkan sama dengan pengamanan pilkada serentak pada 27 Juni kemarin. 

"Pengamanan ini sudah kita bentuk, kekuatan hampir sama dengan kekuatan pada saat kita mengamankan pilkada serentak juga mengamankan di wilayah seluruh NKRI itu adalah sifatnya pengamanan, dan juga ada pengamanan tertentu yang kekuatannya tidak bisa saya buka di sini," tuturnya. 

Hadi mengatakan pengamanan dilakukan bukan hanya di venue Asian Games, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini pihaknya dengan Polri masih fokus untuk mencegah agar tak terjadi karhutla.

"Strategi mitigasi apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita menghalau supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Mungkin tanggal 3 dan 4 Agustus 2018 nanti saya akan ke Palembang untuk melaksanakan koordinasi secara ketat, langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya dalam kegiatan Asian Games nanti tidak ada asap, dan negara lain yang hadir tentunya bisa memberikan apresiasi karena kita bisa memberikan service yang terbaik termasuk di antaranya adalah pengamanan," ujarnya.

Sumber

Di Era Jokowi, Tarif Listrik Bisa Lebih Rendah Dari Kondisi Yang Ada

Jakarta – Penetapan tarif listrik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

Hal tersebut terlihat saat PT. Perusahaan Listrik Neara atau PLN (Persero) menurunkan tarif tenaga listrik untuk 12 golongan pelanggan yang sudah tidak disubsidi mulai 1 Februari 2016.

Faktor kuat yang mempengaruhi penurunan tarif listrik tersebut adalah penurunan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Desember 2015 menjadi US$ 39 per barel dari sebelumnya US$ 41,44 per barel.

Namun,  pada kondisi rupiah melemah dan harga minyak Indonesia/ICP menguat, PLN pun tidak mengubah tarif listrik adjustment untuk 12 golongan. Padahal dengan kondisi itu seharusnya tarif listrik meningkat.

Hingga akhir tahun 2018 ini, PLN  tidak akan menaikkan tarif listrik bahkan mengupayakan agar di 2019 harga listrik per kWh menurun. Langkah ini diharapkan memberi efek positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

Pemerintah menetapkan harga listrik secara berimbang sesuai dengan kondisi real yang ada, bukan arogansi dari pemerintah, untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi bangsa dan menjaga daya beli masyarakat. (RN/MCF)

Hemat 21 Juta Dollar/Hari, Presiden Jokowi Tekankan Perlunya Percepat Penggunaan Biodiesel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengritisi penggunaan energi fosil yang masih sangat dominan dari bauran energi nasional. Ia menekankan perlunya melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan.

“Kita tidak boleh hanya tergantung pada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7) pagi.

Menurut Presiden, masalah percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan itu sudah beberapa kali dibicarakan. Namun, implementasinya di lapangan belum sesuai yang diharapkan.

Presiden menyampaikan alasan kenapa dirinya terus menekankan masalah tersebut dan akan terus memantaunya, karena menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia.

“Ini penting sekali, kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya, juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu betul-betul bisa diimplementasikan, maka akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, dirinya akan terus mengikuti dan melihat angka-angka implementasi pelaksanaan mandatori biodisel ini.

“(Saya akan mengikuti) apakah implementasi pelaksanaan yang betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi komitmen kuat untuk setiap kementerian, setiap lembaga, BUMN,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden meminta agar betul-betul disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir, sehingga implementasi ini menghasilkan sesuatu yang baik.

“Tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, sehingga penggunaan biodisel semakin meningkat dan luas,” sambung Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.





Sumber

Ditangan Jokowi, Rel KA Trans Sulawesi Rampung 2019

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo masif melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur. Salahs atu pembangunan tersebut adalah rel kereta api Trans Sulawesi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi capaian perkembangan proyek rel kereta api yang sudah mencapai 16,1 kilometer dari 145 km rencana lintasan yang menghubungkan Kota Makassar hingga Kota Parepare Sulawesi Selatan.

Rencananya, proyek tersebut akan terus dikembangkan hingga menghubungkan Kota Makassar dan Kota Manado Sulawesi Utara. Budi mengatakan, dalam pembangunan proyek tersebut, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan investor asing. Harapannya, pelibatan investor asing dapat meminimalisir penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

Budi optimistis proyek rel kereta api Trans Sulawesi akan dapat diselesaikan meski hanya mengandalkan APBN dan APBD. Targetnya, awal tahun 2019 rel kereta api tersebut sudah dapat dioperasikan.

“Kita akan pastikan, bahwa APBN dan APBD bisa membantu untuk pelaksanaannya agar 2019 awal sudah ada yang beroperasi. Yang kita lihat di sini memang suatu pekerjaan yang luar biasa. Artinya kita sudah memulai suatu proyek besar di Sulawesi, di luar Jawa dan Sumatera,” kata Budi.

Ia juga menegaskan, pelibatan investor asing tetap terbuka untuk menunjang pendanaan proyek tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan, pencairan APBN terkait proyek tersebut masih belum jelas. Apalagi proyek itu sempat terhenti akibat terhentinya kucuran anggaran dari pemerintah. “Tetap terbuka untuk investor yang mau gabung. Boleh saja. Sekarang kan masih pakai APBN,” ucapnya.

Budi berharap, proyek rel kereta api Trans Sulawesi tersebut nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya bagi lima daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota Parepare.

Sumber : http://stopfitnah.com/ditangan-jokowi-rel-ka-trans-sulawesi-rampung-2019/

999 Mantan Napi Teroris Berhasil Dibina Pemerintah Melalui Program Deradikalisasi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil melaksanakan program deradikalisasi terhadap mantan teroris di Indonesia.
Jokowi-JK melalui BNPT selama tiga tahun kepemiminan, telah berhasil melakukan program deradikalisasi dengan membina sebanyak 999 mantan teroris yang terdiri dari 266 orang di dalam Lapas dan 733 orang di luar Lapas.

BNPT melakukan soft approach dengan cara yang lebih manusia dan cerdas yakni mendidik dan membina kembali para teroris.

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, pemerintah tidak hanya membina mantan teroris, tetapi juga merangkul mereka untuk ikut terlibat sebagai Pembina program Deradikalisasi dan proaktif melawan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat.
“Terdapat partisipasi aktif 50 eks teroris dalam program pencegahan dan deradikalisasi, di mana mereka menjadi pembina sesama mantan teroris,” ujar Wiranto.

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang menggunakan pendekatan hard approach dalam menanggulangi terorisme, Indonesia efektif dengan sebuah pendekatan lain, yakni pendekatan soft approach berupa deradikalisasi.

Pendekatan halus ini ternyata banyak diapresiasi dan hendak dicontoh negara lain.
Lima program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan life skill, pengawasan dan pendampingan mantan teroris dan pembinaan kewirausahaan. (RN/MCF)

Diplomasi Jokowi dengan Presiden Italia Hasilkan Kontrak US$1,055 Miliar

Ilustrasi, Presiden Indonesia Jokowi Dodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Italia Sergio Mattarella. Ini merupakan kunjungan Presiden Italia pertama kalinya sejak 66 tahun terakhir. Dalam kunjungan tersebut, Mattarella membawa delegasi bisnis sebanyak 30 orang dari Italia.

“Kunjungan ini menghasilkan total kontrak senilai kurang lebih US$ 1,055 miliar. Kontrak itu terdiri atas kerja sama baru, terutama di bidang logistik, energi dan infrastruktur, serta ekspansi di bidang otomotif,” kata Jokowi.‎

Jokowi menuturkan pihaknya membahas empat isu utama, yaitu peningkatan kerja sama di bidang industri kulit, fashion, dan furniture. Kemudian peningkatan kerja sama di bidang pariwisata. Ketiga, peningkatan kerja sama di bidang energi, termasuk penggunaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Keempat, peningkatan kerja sama di bidang interfaith dialog.

Jokowi menjelaskan hubungan Indonesia dan Italia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Ia menuturkan, perdagangan pada 2014 mencapai sebesar US$ 4,01 miliar. Dan investasi Italia ke Indonesia mencapai US$ 63,02 juta serta wisatawan Italia ke Indonesia mencapai 68 ribu orang.

Selain isu bilateral, kedua kepala negara juga membahas isu penting yang sedang dihadapi Eropa saat ini, yaitu isu migrasi. “Saya gembira dalam pertemuan ini kita telah menandatangani dua dokumen kerja sama di bidang bebas visa untuk pemegang paspor diplomatis dan paspor dinas serta kerja sama di bidang pariwisata,” ujar Jokowi.‎

Sementara itu, Presiden Mattarella menyampaikan penghargaannya kepada Indonesia atas perannya di dalam kawasan Asia Tenggara dan juga komunitas internasional.

“Indonesia turut berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan di kawasan,” ujar Mattarella.

Mattarella juga memuji kehidupan harmonis yang ada di Indonesia sebagai contoh dari kehidupan yang sangat harmonis, yaitu hubungan antar umat beragama yang beraneka ragam. “Sesuai dengan moto nasional atau semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan contoh yang sangat baik, yang diberikan oleh Indonesia kepada dunia,” ucap Mattarella.

Mattarella mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Roma, Italia. “Semoga dengan kunjugan selanjutnya Bapak Presiden Joko Widodo ke Roma, kita akan semakin meningkatkan kerja sama kita,” tuturnya.

Sumber :

http://stopfitnah.com/diplomasi-jokowi-dengan-presiden-italia-hasilkan-kontrak-us1055-miliar/

Presiden Jokowi: Kita Ingin Kurangi Impor Minyak untuk Hemat Devisa

Presiden Joko Widodo mengatakan, percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan perlu segera dilakukan. 

Dengan begitu, Indonesia tidak terus tergantung pada energi fosil. 

"Kita tidak boleh hanya tergantung kepada energi fosil semata karena suatu saat energi fosil akan habis," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018). 

"Kita juga ingin mengurangi impor minyak, artinya juga akan menghemat devisa," tambah Kepala Negara. 

Jokowi mengatakan, apabila penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan ini bisa dilakukan, maka Indonesia bisa menghemat kurang lebih 21 juta Dolar AS per hari.

Hal ini bisa memperbaiki neraca perdagangan yang terus mengalami defisit. Sayangnya, Jokowi melihat implementasi dari program ini belum berjalan dengan baik. 

"Ini saya kira sudah beberapa kali kita bicarakan mengenai ini dan saya hanya melihat implementasi di lapangan ini betul-betul belum sesuai yang kita harapkan," kata dia. 

Jokowi mengaku, kedepannya akan terus memantau proses percepatan pengguna biodiesel dan energi terbarukan ini. 

"Ini akan saya ikuti, angka-angkanya akan saya lihat terus. Apakah implementasi pelaksanaan ini betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target d iatas kertas, tetapi betul-betul menjadi komitmen kuat untuk setiap kementerian, lembaga, BUMN," ujar Jokowi. 

"Saya minta betul-betul untuk disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir sehingga implementasi ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik," tambahnya.






Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/10494871/presiden-jokowi-kita-ingin-kurangi-impor-minyak-untuk-hemat-devisa