Dorong Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Gencar Bangun Kawasan Industri Terintergrasi

Jakarta – Pemerintah gencar memacu pembangunan infrastruktur terintegrasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan keunggulan dari aspek geoekonomi, geopolitik atau geostrategic.

Salah satunya kawasan industri sebagai pendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi sehingga mampu mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat dunia sebagai pendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi sehingga mampu mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat dunia.

Menurut pelaksana tugas Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, hadirnya kawasan industri meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan dan pelabuhan, serta menyediakan lapangan kerja dan menarik investasi.

Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bagi penanam modal baru di sektor manufaktur telah diwajibkan untuk mendirikan pabriknya di kawasan industri. Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang dan kemudahan segala proses perizinannya.

Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mengakselerasi pembangunan kawasan industri dimana kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai PSN menjadi 24.

“Dari regulasi itu, kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi 24. Beberapa kawasan industri sudah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” jelas Putu.

Beberapa waktu lalu, pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi tentang kemudahan dan pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Upaya ini bertujuan meningkatkan investasi di Indonesia terutama melalui pembangunan kawasan industri.

Hingga saat ini, jumlah kawasan industri yang telah tergabung di Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebanyak 87 kawasan industri dengan luasan area mencapai 86,8 ribu hektare di 18 provinsi. Total industri yang sudah dibangun lebih dari 9,9 ribu perusahaan manufaktur.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, selama periode tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi di tiga tahun terakhir terdiri dari PMA sebesar Rp 103 triliun dan PMDN hingga Rp 23,5 triliun.

Investasi sektor manufaktur di 13 kawasan industri baru pada tahun 2018 diproyeksi bisa menembus angka Rp 250,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 112 ribu orang.

13 kawasan industri (KI) baru itu meliputi KI Morowali, KI/KEK Sei Mangkei, KI Bantaeng, KI JIIPE Gresik, KI Kendal, KI Wilmar, KI Duma, KI Konawe, KI/KEK Palu, KI/KEK Bitung, KI Ketapang, KI/KEK Lhokseumawe, dan KI Tanjung Buton. (RN/MCF)

Bosan dengan #2019GantiPresiden Publik Mau #2019KitaTetapBersaudara

#2019KitaTetapBersaudara ramai jadi perbincangan di media sosial. Para netizen sepertinya sudah jenuh dengan dan ingin #2019KitaTetapBersaudara agar kedamaian di negeri yang kita cintai ini terus berlangsung.

Mereka menyadari bahwa aksi #2019GantiPresiden sarat politis.

Pasca peristiwa Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan saat menonton final pencak silat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (29/8/2018) kemarin, kemunculan hastag #2019KitaTetapBersaudara menjadi heboh. Karena memang hastag itu berhubungan dengan heboh hastag #2019GantiPresiden.

Menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), munculnya tagar tersebut menunjukkan masyarakat sudah jenuh dengan tagar #2019GantiPresiden.

Politikus PDIP Charles Honoris menuturkan tagar #2019KitaTetapBersaudara merupakan luapan kegembiraan masyarakat, yang dinilainya sudah bosan dengan perpecahan yang terjadi selama ini.

“Ini juga menunjukkan bahwa publik sudah muak dengan perpecahan, muak dengan upaya-upaya provokasi berisikan nada kebencian seperti kontroversi hashtag #2019GantiPresiden,” ujarnya, Kamis (30/8/18).

Masih menurut dia bahwa persatuan bangsa harus diutamakan di atas segala kepentingan politik. “Semangat ini sudah ditunjukkan oleh gesture Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” tegasnya.

Ia berharap semangat tagar maupun keakraban Jokowi dan Prabowo Subianto bisa berlanjut hingga Pilpres 2019. Sehingga, kata dia, perhelatan pilpres diisi dengan kontes gagasan dan program.

“Mudah-Mudahan semangat ini juga diikuti oleh para pendukung paslon agar dalam kontestasi politik tahun depan bersaing ide, gagasan, program dan rekam jejak calon. Jangan lagi menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi kita seperti memprovokasi publik dengan kebencian dan fitnah,” kata dia.



Sumber

Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Tekan Disparitas Antar Wilayah

Pemerintah Presiden Joko Widodo sangat  memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan serta mengurangi disparitas antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam guna mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta mengatasi masalah urbanisasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahun melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan nasional sepanjang 40 ribu kilometer. Pembangunan jalan baru 2015-2017 sepanjang 2.621 km, yang terus bertambah pada 2018 sepanjang 811 km dan 2019 sepanjang 556 km. Jumlah ini melampaui target Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sepanjang 2.650 Km.

Adapun penambahan pembangunan jalan tol 2015 hingga Juli 2018 yang telah dioperasikan adalah 443 km, dengan rincian pada akhir 2015 sepanjang 132 km, 2016 sepanjang 44 km, 2017 sepanjang 156 km, dan hingga 15 Juli 2018 telah mencapai 110 km.

Sementara itu, di sektor infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019.

Pemerintah pun menargetkan pada tahun 2019, pembangunan 29 bendungan akan selesai dengan kapasitas tampung 2,16 miliar m3 dan akan menambah luas irigasi yang mendapat air dari bendungan (irigasi premium) dari 10,7 persen menjadi 14,28 persen dari luas jaringan irigasi Indonesia seluas 7,1 juta hektare

Untuk Program Satu Juta Rumah pada periode 2015-2017, sebanyak 2.469.538 unit dengan rincian tahun 2015 sebanyak 699.769 unit, tahun 2016 sebanyak 867.950 unit, tahun 2017 sebanyak 902.000 unit. Tahun 2018 ditargetkan bisa dibangun 1 juta unit baru.

Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh, Kementerian PUPR bersama stakeholeder lainnya berupaya mencapai target 100-0-100, yakni 100 persen akses aman air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi layak pada 2019.

Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, perkiraan capaian dari tahun 2015-2018 sebesar 20.438 liter per detik dari target hingga 2019 sebesar 34.319 liter per detik dan penanganan kawasan kumuh 13.556 hektare dari target 38.431 hektare.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan telah bisa melayani tambahan 9.616.334 Kepala Keluarga (KK) dari target hingga 2019 sebesar 12.163.334 KK.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk melaksanakan proyek infrastruktur di tahun depan, pihaknya mendapatkan alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 110 triliun. Angka ini lebih besar dari anggaran yang dialokasikan pada 2018 yang sebesar Rp 107 triliun.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur di tahun 2019, antara lain:

Bidang Bina Marga

– Preservasi jembatan 511.613 km

– Pembangunan jalan tol‎ 8,6 km

– Pembangunan jembatan 10.055,1 km

– Pembangunan FO/UP 4.242 m

– Pembangunan jalan 686,9 km

– Preservasi jalan 47.221,6 km

Bidang Cipta Karya

– Penanganan pemukiman kumuh 570 ha

– Kawasan pemukiman pedesaan 985 ha

– PISEW 600 kawasan dan infrastruktur pemukiman kumuh di KSPN Labuan Bajo

– Penyelenggaraan bangunan gedung 675.220 m2

– Dukungan PON Papua, pembangunan UIII, renovasi Masjid Itiqlal, 44 kebun raya dan penataan Toba, Borobudur, Mandalika dan Morotai.- Rehabilitas sekolah, madrasah, sekolah keagamaan.

– 8 PLBN seluas 73.195 m2 seperti PLBN Jagoi, Entikong, Sei Pancang, Long Midang, Motamasin, Skouw, Sota dan Yetetkun

– Pembangunan sistem pengelolaan air limbah 167.680 KK- Pembangunan sistem penanganan persampahan 215.500 KK

– Pengembangan SPAM 3.396 liter per detik

Bidang Sumber Daya Air

– Pembangunan irigasi 42 ribu ha

– Rehabilitasi irigasi 120 ribu ha

– Pembangunan air baru 5,0 m3 per detik

– Pembangunan 47 bendungan yang terdiri 8 bendungan baru dan 39 bendungan on going

– Pembangunan embung 120 buah- P3TGAI di 9.000 lokasi

– Pengaman pantai 13,1 km- Pengendalian banjir 34,25 km

– Pengendalian lahar dan sedimen 13 buah4. Bidang Penyediaan Perumahan

– Pembangunan rumah susun 7.512 unit

– Pembangunan rumah khusus 3,230 unit

– Pembangunan rumah swadaya, untuk rumah baru 8.000 unit dan peningkatan kualitas 192.000 unit

– Pembangunan PSU rumah umum 13.000 unit

(AA/MCF)

Sumber : http://bacafakta.com/pembangunan-infrastruktur-era-jokowi-tekan-disparitas-antar-wilayah/

Merata, Inilah Sederetan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi

Jakarta – Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan serta mengurangi disparitas antar wilayah. Infrastruktur juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta mengatasi masalah urbanisasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahun melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan nasional sepanjang 40 ribu kilometer.

Seperti pembangunan jalan baru 2015-2017 sepanjang 2.621 km, yang terus bertambah pada 2018 sepanjang 811 km dan 2019 sepanjang 556 km. Jumlah ini melampaui target Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sepanjang 2.650 Km.

Pembangunan jalan tol 2015 hingga Juli 2018, tambahan panjang tol yang telah dioperasikan adalah 443 km, dengan rincian pada akhir 2015 sepanjang 132 km, 2016 sepanjang 44 km, 2017 sepanjang 156 km, dan hingga 15 Juli 2018 telah mencapai 110 km.

Sementara itu, di sektor infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019.

Pada 2019, ditargetkan 29 bendungan akan selesai dengan kapasitas tampung 2,16 miliar m3 dan akan menambah luas irigasi yang mendapat air dari bendungan (irigasi premium) dari 10,7 persen menjadi 14,28 persen dari luas jaringan irigasi Indonesia seluas 7,1 juta hektare
Untuk Program Satu Juta Rumah pada periode 2015-2017, sebanyak 2.469.538 unit dengan rincian tahun 2015 sebanyak 699.769 unit, tahun 2016 sebanyak 867.950 unit, tahun 2017 sebanyak 902.000 unit. Tahun 2018 ditargetkan bisa dibangun 1 juta unit baru.

Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh, Kementerian PUPR bersama stakeholeder lainnya berupaya mencapai target 100-0-100, yakni 100 persen akses aman air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi layak pada 2019.

Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, perkiraan capaian dari tahun 2015-2018 sebesar 20.438 liter per detik dari target hingga 2019 sebesar 34.319 liter per detik dan penanganan kawasan kumuh 13.556 hektare dari target 38.431 hektare.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan telah bisa melayani tambahan 9.616.334 Kepala Keluarga (KK) dari target hingga 2019 sebesar 12.163.334 KK.
Berdasarkan data, Pemerintah pun terus melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur di 2019 antara lain di bidang Bina Marga, Preservasi jembatan 511.613 km, Pembangunan jalan tol‎ 8,6 km, Pembangunan jembatan 10.055,1 km, Pembangunan FO/UP 4.242 m, Pembangunan jalan 686,9 km, Preservasi jalan 47.221,6 k.

Di Bidang Cipta Karya, untuk tahun 2019 direncanakan Penanganan pemukiman kumuh 570 ha, Kawasan pemukiman pedesaan 985 ha, PISEW 600 kawasan dan infrastruktur pemukiman kumuh di KSPN Labuan Bajo, Penyelenggaraan bangunan gedung 675.220 m2, Dukungan PON Papua, pembangunan UIII, renovasi Masjid Itiqlal, 44 kebun raya dan penataan Toba, Borobudur, Mandalika dan Morotai.- Rehabilitas sekolah, madrasah, sekolah keagamaan, 8 PLBN seluas 73.195 m2 seperti PLBN Jagoi, Entikong, Sei Pancang, Long Midang, Motamasin, Skouw, Sota dan Yetetkun, Pembangunan sistem pengelolaan air limbah 167.680 KK- Pembangunan sistem penanganan persampahan 215.500 KK serta Pengembangan SPAM 3.396 liter per detik.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun irigasi 42 ribu ha, Rehabilitasi irigasi 120 ribu ha, Pembangunan air baru 5,0 m3 per detik, Pembangunan 47 bendungan yang terdiri 8 bendungan baru dan 39 bendungan on going, Pembangunan embung 120 buah- P3TGAI di 9.000 lokasi, Pengaman pantai 13,1 km- Pengendalian banjir 34,25 km, Pengendalian lahar dan sedimen 13 buah4. Bidang Penyediaan Perumahan, Pembangunan rumah susun 7.512 unit, Pembangunan rumah khusus 3,230 unit, Pembangunan rumah swadaya, untuk rumah baru 8.000 unit dan peningkatan kualitas 192.000 unit, dan Pembangunan PSU rumah umum 13.000 unit. (RN/MCF)

Gubernur NTB deklarasi Lombok Bangun Kembali

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bertindak selaku inspektur upacara apel deklarasi Lombok Bangun Kembali di Pemenang. Foto Wld/Humas dan Protokol Setda KLU.

Beliau-beliau yang telah meninggal dunia termasuk syahidul akhirah, yang mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah SWT. Bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bagi kita yang sehat tidak ada kata lain, kita berjuang bersama merehabilit

Mataram  - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi mencanangkan deklarasi Lombok bangun kembali pascagempa yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota, termasuk di Pulau Sumbawa.

Pada apel di pelataran Masjid Al Hikmah Pemenang telah dibersihkan dari puing reruntuhan Gubernur NTB bertindak sebagai inspektur upacara deklarasi, Senin (27/8)  yang antara laih dihadiri Bupati Lombok Utara DR H Najmul Akhyar SH MH.

Gubernur NTB memberikan motivasi dan semangat agar mampu bangkit membangun daerah dalam bentuk yang lebih baik, lebih indah dan lebih berkah dari sebelumnya.

"Beliau-beliau yang telah meninggal dunia termasuk syahidul akhirah, yang mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah SWT. Bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bagi kita yang sehat tidak ada kata lain, kita berjuang bersama merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang sangat indah dan kita cintai ini," ujarnya.

Ia mengatakan daerah yang terkena gempa, ke depannya akan lebih baik dan lebih indah lagi.

"Marilah kita berlelah-lelah, bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun kembali daerah yang kita cintai ini," kata Zainul Majdi.

Pada kesempatan tersebut Gubernur NTB mendeklarasi motto "Lombok Bangun Kembali", "NTB Bangun Kembali". Kemudian menyerahkan bantuan kendaraan roda tiga untuk mobilisasi sampah di lokasi pengungsian.

Sementara itu Kepala BPBD Provinsi NTB Ir H Mohammad Rum, melaporkan terkait pengalihan status tanggap darurat menjadi masa transisi darurat ke pemulihan mulai tanggal 26 agustus 2018.

Masa tanggap darurat ditutup, kata dia, ada pengalihan transisi darurat ke pemulihan.

"Tahap ini kelanjutan dari masa tanggap darurat. Sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2018 pada transisi ke pemulihan, ini ada percepatan untuk rekonstruksi," ujarnya.

Menurut data, rumah terverifikasi rusak berat berjumlah 17.319 unit, tersebar di ima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Sedangkan di Pulau Sumbawa berjumlah 2.323 unit rumah yang rusak berat, sehingga kesemuanya hampir mencapai 20 ribu unit rumah rusak berat akibat gempa yang mengguncang NTB

Dalam acara tersebut, gubernur selaku inspektur upacara menyampaikan sambutannya sekaligus mencanangkan deklarasi Lombok Bangun Kembali. Gubernur NTB memberikan motivasi dan semangat mampu bangkit membangun daerah dalam bentuk yang lebih baik, lebih indah dan lebih berkah dari sebelumnya.

"Beliau-beliau yang telah meninggal dunia termasuk syahidul akhirah, yang mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah SWT. Bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bagi kita yang sehat tidak ada kata lain, kita berjuang bersama merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang sangat indah dan kita cintai ini," ujar gubernur.

Gubernur mengungkapkan pula, daerah yang terkena gempa, kedepannya akan lebih baik dan lebih indah lagi.

"Marilah kita berlelah-lelah, bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun kembali daerah yang kita cintai ini," tutur gubernur.

Pada kesempatan itu, gubernur mendeklarasi motto "Lombok Bangun Kembali", "NTB Bangun Kembali". Kemudian menyerahkan bantuan kendaraan roda tiga untuk mobilisasi sampah di lokasi pengungsian.

Sementara itu, laporan disampaikan Kepala BPBD Provinsi NTB Ir. H. Mohammad Rum, terkait pengalihan status tanggap darurat menjadi masa transisi darurat ke pemulihan mulai tanggal 26 agustus 2018. Masa tanggap darurat ditutup, ada pengalihan transisi darurat ke pemulihan.

"Tahap ini kelanjutan dari masa tanggap darurat. Sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2018 pada transisi ke pemulihan, ini ada percepatan untuk rekonstruksi," ujarnya.

Apel deklarasi Lombok bangkit dihadiri para kepala OPD beserta staf se-Kabupaten Lombok Utara, instansi vertikal, perwakilan TNI dan unsur kepolisian, beserta warga pengungsi sekitar Pemenang (27/8).

Selain itu deklarasi juga dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Barat Drs H Moh Taufiq, MM, dan perwakilan Perguruan Tinggi se-Nusa Tenggara Barat.

Sumber :

https://mataram.antaranews.com/berita/37759/gubernur-ntb-deklarasi-lombok-bangun-kembali

Waspadai Upaya Tegakkan Negara Khilafah, HTI Tunggangi Gerakan #2019gantiPresiden

Bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan pesta demokrasi, dimana nantinya pada tahun 2019, rakyat sendirilah yang akan menentukan nasib bangsa dan negara ini selama lima tahun kedepan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Pilpres 2019 tidak hanya soal pertarungan antara Joko Widodo atau Prabowo Subianto, tapi ada skenario dan upaya kerusuhan yang ingin diulang seperti kejadian tahun 1998 silam.

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah sedang menunggu momentum untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia menjadi khilafah.

Upaya penegakan khilafah hanya dapat dilakukan apabila Indonesia berada dalam kondisi ricuh. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menggaungkan gerakan #2019GantiPresiden.

Saat ini, HTI sudah menempati posisi elit dan siap bergerak jika kerusuhan terjadi.

Melalui gerakan #2019GantiPresiden, mereka akan terus memprovokasi dan mencari masalah untuk membuat ricuh dan rusuh.

Tentu saja, analisa tersebut memiliki dasar, salah satu bukti dari analisa tersebut adalah video Mardani Ali Sera yang bersama elite HTI mengatakan “2019 ganti Presiden, ganti sistem, Allahuakbar,” secara bergantian.

Nah… ganti Presiden, siapa lagi sedangkan Capres Dan Cawapres hanyalah 2 Pasangan. Sistem.. yang dimaksud adalah Pancasila akan mau diganti dengan Khilafah.

Tidak heran apabila pergerakan deklarasi terlihat seperti teror di berbagai daerah.

Masyarakat jangan mudah terpancing deklarasi #2019GantiPresiden dan menolaknya karena hal tersebut digerakkan oleh PKS dan HTI yang jelas-jelas bertentangan dan ingin merubah ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sumber : http://bacafakta.com/waspadai-upaya-tegakkan-negara-khilafah-hti-tunggangi-gerakan-2019gantipresiden/

Tudingan BIN Terlibat Dalam Pembubaran Massa 2019 Ganti Presiden Adalah Provokasi

Jakarta – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menuduh BIN tidak netral dan Kepala BIN berafiliasi dengan salah satu partai. Jelas ini adalah tuduhan yang salah kaprah. Hal tersebut terkait dengan pemulangan Neno Warisman ke Jakarta dari Pekanbaru.

Mardani menuding BIN tidak memahami tugas dan fungsinya yang seharusnya. Ia mempertanyakan maksud BIN yang turun tangan dalam pemulangan Neno Warisman. Padahal tindakan tersebut untuk meredam situasi yang sudah mulai mencekam.

Tudingan Mardani tersebut merupakan provokasi dan pembiasan berita. Karena pada kenyataannya deklarasi tersebut telah mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, penyelenggaraannya tidak mendapatkan izin serta berpotensi menimbulkan kericuhan.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apkam, dalam hal ini BIN terus melakukan pengamanan wilayah. Hal ini sama sekali tidak terkait dengan afiliasi kepartaian karena memang merupakan tugas dan fungsi untuk menjaga tidak terjadinya bentrokan antar kelompok masyarakat.



Sumber

Organda dengan Pemerintah Cari Jalan Tengah Sukseskan B20

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan implementasi kebijakan mandatori bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20pada awal September 2018. Bila badan usaha atau lembaga penyalur tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut akan mendapatkan sanksi. Tapi tak sedikit dari mereka mengeluhkan akan kesesuaian bahan bakar terhadap kendaraannya.

Seperti salah satu anggota Organda dari PO SAN Putra Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan misalkan yang menyatakan bahwa standar biodiesel B10 saja masih banyak kendala saat ini. Seperti adanya blocking pada filter atau penyaring BBM pada mesin bus karena gel.

Oleh sebab itu, pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagaimana dikatakan wakil ketuanya, Shafruhan Sinaungan akan mencari jalan tengah demi sukseskan B20. Direncanakan, kebijakan tersebut akan selesai pada awal September nanti.

"Sebenarnya tak masalah, paling harga saja kali ya. Yang terkendala itu adalah mobil yang sudah out of date, yang 30 sampai 50 tahun usianya. Oleh karena itu bus tersebut harus diremajakan sebagaimana amanat Perda DKI No.5 tahun 2014," katanya kepada detikOto di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Nah ini pihak Organda dengan Pemerintah dan pelaku bisnis bersangkutan sedang berdiskusi. Menyamakan visi dan tujuan agar B20 sukses," tambah Shafruhan.

Jadi, nantinya bus yang sudah lewat 10 tahun mulai dari Metromini, Kopaja, dan lain sebagainya akan ditarik dan diganti oleh unit yang lebih baru. "Skemanya nanti ya, karena masih tahap pembahasan," ujarnya.

"Kami sangat mendukung langkah pemerintah ini karena tujuannya untuk membuat udara bersih kembali. Selain itu goal utamanya adalah mengalihkan para pengendara mobil pribadi beralih ke transportasi umum karena sudah nyaman, aman, sehat, dan lain sebagainya," papar Shafruhan.

"Jadi nanti kendaraan umum hanya digunakan pada saat libur saja. Ketika hari kerja mereka naik transportasi umum. Itu harapan kami," tutupnya.(ruk/lth)

Sumber

#2019GantiPresiden Disebut-sebut Makar

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto tak berkomentar banyak saat ditanya apakah gerakan #2019GantiPresiden yang disebut-sebut ada indikasi makar. Hal tersebut dikatakan bukan ranah BIN untuk menyampaikan.

"Yang jelas kami ini tidak dalam ranah untuk menjustifikasi si A si B, tidak. Kami tujuan harus aman, karena kalau namanya pidana sudah bukan urusan BIN, tapi urusan Kepolisian," katanya di Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Dia berpendapat, gerakan #2019GantiPresiden tersebut tak jadi masalah apabila tidak menimbulkan bentrok dan memicu reaksi bagi pihak tertentu. Semisal saat aksi mereka di kawasan Taman Pandang Monas beberapa waktu lalu.

Namun dalam kasus yang dialami Neno Warisman, salah satu penggerak #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, Sabtu 25 Agustus 2018 lalu, diduga memang ada yang memprovokasi. Sehingga BIN turun untuk mencegah bentrokan dan korban karena ada indikasi tersebut.

Ada baiknya gerakan itu bila ingin dilakukan di tempat tertutup dan yang datang pasti hanya pihak terkait saja. Sehingga tak berpotensi menimbulkan bentrokan.

Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

Dengan pertimbangan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang telah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, maka untuk penyelesaiannya pemerintah memandang perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Atas pertimbangan tersebut, pada 6 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (tautan: Perpres Nomor 62 Tahun 2018).

Disebutkan dalam Perpres ini, pemerintah melakukan penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional (proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional).

“Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.

Adapun masyarakat yang dimaksud adalah: a. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Sementara penguasaan tanah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud, memenuhi persyaratan: a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus; dan b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilih hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

“Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan santunan berupa uang atau relokasi,” bunyi Pasal 6 Perpres ini.

Untuk itu, Perpres ini menugaskan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh masyarakat menyusun dokumen  rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Dokumen sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Gubernur, yang selanjutnya membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Selain memverifikasi dan melakukan validasi data atas bidang tanah yang dikuasasi masyarakat, menurut Perpres ini, Tim Terpadu juga bertugas menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan, merekomendasikan besaran santunan, dan merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, besaran santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan: a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah; b. mobilisasi; c. sewa rumah paling lama 12 bulan; dan atau c. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Menurut Perpres ini, berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur menetapkan: a. daftar masyarakat penerima santunan; b. besaran nilai santunan; dan c. mekanisme dan tata cara pemberian santunan.

“Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian santunan kepada Masyarakat,” bunyi Pasal 10 Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pemberian santunan yang berupa uang dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan, dan pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila diperlukan.

Terhadap tanah yang telah dilakukan pemberian santunan, menurut Perpres ini, dilakukan pengosongan oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi penyelenggaraan urusan pertanahan, dan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 19, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 10 Agustus 2018.



Sumber

Pemerintah Bangun 11 Ribu Rumah Warga Korban Gempa Lombok

Pemerintah akan membangun Rumah Hunian Sementara (RHS) untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah telah memverifikasi rumah warga korban bencana gempa bumi yang rusak di Lombok NTB.

Kementerian PUPR mempersiapkan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) tersebut sebagai tempat hunian bagi masyarakat. Risha diklaim tahan gempa serta secara konstruksi lebih menghemat biaya dan waktu . Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pemerintah menyediakan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk setiap unit rumah korban gempa Lombok dan sebanyak 11 ribu yang sudah diverifikasi.

Pembangunan rumah-rumah tersebut ditargetkan akan selesai dalam waktu enam bulan. Karena itu, Kementeriannya memang harus bekerja cepat agar korban gempa juga segera tertolong dan pulih.

Sesuai dengan instruksi Presiden dan Wapres, Menteri Basuki diminta segera membangun sarana dan prasarana umum di Lombok agar roda perekonomian segera berjalan dan pulih kembali. Pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 4 triliun guna merehabilitasi pasar, sekolah, rumah sakit, masjid dan perkantoran.

Sumber : http://kasakusuk.co/pemerintah-bangun-11-ribu-rumah-warga-korban-gempa-lombok/

Dilakukan di luar Masa kampanye, Pengamat, “Gerakan #2019GantiPresiden Termasuk Upaya Makar Terhadap Pemerintahan Resmi”

Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan, Rr Dewinta Pringgodani SH MH menilai bahwa Gerakan #2019GantiPresiden dapat memicu perpecahan. Hal semacam itu merupakan cerminan gerakan politik jalanan yang disinyalir telah ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Gerakan #2019 ganti presiden yang dilakukan oleh Neno Warisman sangat berisiko memicu perpecahan di kalangan anak bangsa. Gerakan ini tidak bisa dilarang tapi mengganggu ketertiban umum karena disinyalir terdapat kepentingan parpol tertentu yang takut bersaing melawan Jokowi di Pilpres 2019.

Tagar tersebut seharusnya digaungkan saat masa kampanye pada tahun 2019 mendatang, bukan di tahun 2018 karena melanggar Pemilu dan menyalahi KUHP.

Menurut Romli Atmasasmita tagar #2019GantiPresiden yang di keluarkan di 2018 ini adalah upaya mengajak makar terhadap pemerintahan yang sah. Jika ada yang ingin mengganti pemerintahan saat ini, sebaiknya gunakan saluran resmi seperti DPR atau menunggu Pilpres 2019.

Gerakan #2019GantiPresiden banyak di tentang berbagai pihak dari berbagai daerah yang menyatakan dengan tegas bahkan menolak kedatangan tokoh-tokoh pergerakan ini seperti Neno Warisman, Mardhani ali Sera dan Ratna Sarumpaet.

Peristiwa penolakan kedatangan Neno Warisman di Riau baru-baru ini bukanlah bentuk persekusi namun merupakan aspirasi dan suara masyarakat yang tidak menginginkan adanya perpecahan bangsa.

Pratinjau - Menunggu pembuktian Zohri

Sprinter Indonesia Lalu Muhammad Zohri memberi penghormatan kepada bendera Merah Putih saat upacara pengukuhan kontingen Asian Games XVIII di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (5/8/2018). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Perlombaan cabang olahraga atletik pada Asian Games 2018 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, menggelar sepuluh nomor final, salah satunya nomor bergengsi lari jarak pendek 100 meter putra.

     

Pada nomor ini, tuan rumah Indonesia mengandalkan perburuan medali pada sosok Lalu Mohammad Zohri, sprinter yang beberapa waktu lalu mengejutkan publik Tanah Air dengan meraih medali emas pada kejuaraan dunia U-20 di Finlandia.

     

Kini berlomba di rumah sendiri, aksi Zohri ditunggu para pendukungnya untuk membuktikan kemampuan terbaiknya menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia, meskipun Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) tidak membebani target emas.

     

Justru Zohri, seperti yang dinyatakan Sekjen PB PASI Tigor Tanjung, diharapkan bisa membuat kejutan bersama rekan-rekannya saat berlomba di nomor 4X100 meter putra.

     

"Yang bersangkutan masih muda dan justru diharapkan untuk Olimpiade 2020 dan 2024. Kalau kita bebani target di Asian Games ini justru akan kontraproduktif," kata Tigor. 

     

Namun sebelum bersaing dalam perebutan medali, Zohri masih harus melewati babak semifinal. Pada babak penyisihan yang berlangsung Sabtu (25/8) sore, Zohri mencapai garis finis dengan catatan waktu 10,27 detik.

     

Catatan waktu ini masih di bawah pencapaian terbaiknya saat menjadi juara dunia di Finlandia, yaitu 10,18 detik.

     

Pesaing terkuat nomor sprint datang dari atlet-atlet China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain Zohri, Indonesia juga masih memiliki Bobi Yaspi yang juga lolos semifinal.

     

Perlombaan atletik baru memasuki hari kedua setelah menyelesaikan empat nomor final di hari pertama, tetapi wakil-wakil Indonesia gagal meraih medali.

     

Agus Prayogo yang menjadi tumpuan pada nomor maraton justru gagal masuk finis, karena mengalami cedera saat perlombaan memasuki kilometer 25-30.

     

"Dia sudah merasakan sakit sejak kilometer 20, kemudian pada kilometer 30 bertemu saya dan memutuskan keluar dari perlombaan," kata dr Wawan Budi Susilo, dokter tim atletik Indonesia.

     

Sementara itu, perhelatan hari kedelapan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menyediakan sebanyak 35 medali emas yang didistribusikan dari 12 cabang olahraga.

     

Selain atletik, perebutan medali emas juga ada di cabang olahraga menembak, kano/kayak, angkat besi, karate, jujitsu, golf, squash, berkuda, panjat tebing, jetski, dan basket 3x3.

     

Kontingen Indonesia berharap bisa kembali menambah perbendaraan medali, seperti dari kano/kayak yang melombakan nomor perahu naga jarak 500 meter putra dan putri.

     

Harapan ini tidak terlalu berlebihan seiring sukses tim putri Indonesia yang sehari sebelumnya mampu meraih medali perak untuk jarak 200 meter, sementara di bagian putranya gagal menyumbang medali.

     

Tim China, Korea Selatan, Thailand, dan Chinese Taipei menjadi pesaing terberat tim Indonesia untuk mengejar medali. Negara-negara ini telah membuktikan kualitasnya di perlombaan hari pertama jarak 200 meter putra dan putri.

     

Kontingen Indonesia hingga Sabtu (25/8) telah mengumpulkan 10 medali emas, 12 perah dan 16 perunggu, menempati posisi kelima di bawah China (72-51-30), Jepang (34-31-44), Korea Selatan (25-26-33), dan Iran (14-11-9).

     

Posisi Indonesia rawan digusur kontingen Korea Utara yang mengoleksi 10 emas, 5 perak dan 6 perunggu, atau juga Thailand dengan 8 emas, 8 perak dan 24 perunggu.

     

Tetapi setidaknya dengan pencapaian hingga sepekan perhelatan pesta olahraga terbesar negara-negara Asia ini, tuan rumah Indonesia sudah berada di jalur tepat untuk mengejar target masuk 10 besar dengan perolehan medali emas minimal 16 keping.

     

Kontingen Merah Putih masih memiliki harapan untuk merealisasikan target medali emas dari beberapa cabang olahraga, seperti bulu tangkis, pencak silat, panahan, dan bridge.

Sumber :

https://asiangames.antaranews.com/berita/741644/pratinjau-menunggu-pembuktian-zohri

Pemerintah Telah Salurkan Bantuan Kebutuhan Dasar Untuk Korban Gempa Lombok

JAKARTA – Pemerintah Jokowi-JK sangat serius dalam menangani bencana Lombok. Salah satu buktinya, pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Pencairan tersebut merupakan upaya membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat. Sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang oleh BNPB dapat digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan BNPB. pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali.

Beberapa kementerian/lembaga lain juga telah menyalurkan bantuan, total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya:
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit;
• Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat;
• Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum;
• Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya;
• Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
• Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi : rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya. Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini.

Pemerintah juga berkesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah Terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018. Untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok. Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal.

Langkah lain, pemerintah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun. Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Kementerian Keuangan juga akan melakukan percepatan penyaluran TKDD terkait dengan kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan governance yang ada.

Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

Sumber : http://bacafakta.com/pemerintah-telah-salurkan-bantuan-kebutuhan-dasar-untuk-korban-gempa-lombok/

Inilah Instruksi Khusus Presiden Kepada Para Menteri Dalam Penanganan Gempa Bumi di Lombok

Selain memberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang ditandatanganinya pada 23 Agustus 2018, juga memberikan instruksi khusus kepada sejumlah pejabat.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, Presiden secara khusus menginstruksikan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi.

“Menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi diktum KETIGA poin 5b Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan Menteri PUPR bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi itu.

Sementara terkait pendanaan, Presiden menginstruksikan Menteri PUPR untuk mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Instruksi ke Sejumlah Menteri

Khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 termasuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, dan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan kepada Menteri Agama (Menag), Presiden menginstruksikan untuk berkoordinasi dengan BNPB, Menteri PUPR dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana ibadah dan pendidikan agama.

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Presiden menginstruksikan untuk berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

“Melakukan pemulihan fungsi proses belajar mengajar di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana,” bunyi sambungan instruksi khusus Presiden kepada Mendikbud sebagaimana tertulis dalam diktum KETIGA poin 8b Inpres tersebut.

Khusus kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Presiden menginstruksikan untuk berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana kesehatan dan prasarana kesehatan.

Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada Menkes untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian kepada masyarakat korban bencana.

Adapun kepada Menteri Sosial (Mensos), Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan rehabitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana, dan berkoordinsi dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

Khusus kepada Menteri ESDM, Presiden menginstruksikan untuk menjamin ketersediaan listrik dan bahan bakar minyak, melakukan kajian daerah rawan gempa bumi dan memberikan rekomendasi, dan berkoordinsi dengan dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Untuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Presiden secara khusus menginstruksikan untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.

“Melaksanakan pemulihan prasarana dan sarana pertanian yang rusak akibat bencana,” bunyi instruksi khusus Presiden kepada Menteri Pertanian dalam Inpres tersebut.

Sedangkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran serta BUMN untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Untuk Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Presiden menginstruksikan melaksanakan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang rusak, dan berkoordinsi dengan dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Khusus kepada Menteri Perdagangan, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pemulihan kegiatan perdagangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana, dan berkoordinasi dengan dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana perdagangan.

Sementara kepada Menteri Keuangan, Presiden secara khusus menginstruksikan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan proses revisi anggan atas usulan kementerian/lembaga untuk penyelesaian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi; memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian anggaran atas usulan Kepala BNPB untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi; memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian dan pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh BNPB; dan memberikan fasilitasi dan dukungan proses serah terima aset hibah barang milik negara yang dibangun dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Presiden menginstruksikan untuk melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi; berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Menteri PUPR, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Presiden meminta kepada para menteri di atas untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi diktum KEENAM Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018, yang dikeluarkan di Jakarta pada 23 Agustus 2018.


Sumber

Istana: Inpres Atur Penanganan Gempa NTB Seperti Bencana Nasional

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dengan Inpres itu maka penanganan bencana di NTB sepenuhnya seperti 'Bencana Nasional'.

Pramono mengatakan, inpres tersebut saat ini sedang dalam proses untuk diundangkan. "Intinya begini, inpres ini mengatur bahwa sebenarnya bencana di Lombok, itu penanganannya sepenuhnya seperti bencana nasional, sepenuhnya," kata Pramomo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Pramono menjelaskan, pemerintah tetap tidak menaikkan status bencana di Lombok menjadi 'Bencana Nasional'. Sebab, jika berstatus Bencana Nasional maka pihak asing akan dengan mudah masuk ke Indonesia. 

"Untuk itu kenapa tidak jadi bencana nasional, kalau bencana nasional maka orang asing itu bisa masuk seenaknya, dan kita masih mampu menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan gempa Lombok itu sendiri. Kalau kemarin Pak Wapres berangkat, sebagai contoh saja, minggu lalu Bapak Presiden, maka nanti malam Panglima TNI dan Kapolri akan berangkat memimpin langsung koordinasi di lapangan. Artinya pemerintah pusat begitu menaruh harapan besar," jelasnya.

Pramono menjelaskan, substansi dasar dari inpres itu adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai koordinator, dibantu oleh TNI, Polri dan BNPB untuk segera merehabilitasi dan normalisasi fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan. 

"Saya mohon betul ini, upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, Sumbawa, NTB, tapi juga di keseluruhan. Sehingga kemudian seharusnya ketika gempa terjadi, bukan malah mempelintir dan sebagainya, kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu harusnya kita bersatu untuk menangani itu, bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan sebenarnya," jelas Pramono.

(jor/idh)

Sumber

Presiden Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Lombok Untuk Mengatur Prosedur Bantuan Kepada Masyarakat

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa beliau telah menandatangani Inpres untuk penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok, NTB. Jokowi menyebut penanganannya dampak gempa Lombok akan secara nasional. Hal tersebut juga mengatur prosedur bantuan kepada masyarakat.

Jokowi menegaskan penerbitan Inpres ini menjadi payung hukum kementerian dan seluruh lembaga yang bekerja di lapangan merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan terdampak gempa yang berulang kali mengguncang Lombok dan sekitarnya. Hal tersebut agar perbaikan bisa dilakukan dalam waktu cepat sehingga masyarakat bisa memiliki tempat tinggal kembali dan kegiatan ekonomi bisa bergerak.

“Kami harapkan bisa pulih kembali. Ingat masih ada gempa susulan di sana seperti malam tadi di sana,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo telah menjadwalkan kembali kunjungan ke Pulau Lombok untuk melihat bagaimana distribusi bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada para korban bencana di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Lombok yang saat ini tengah terkena bencana.

Soal Gempa Lombok, Presiden Jokowi: Penanganan Secara Nasional Sudah Dikerjakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, bahwa penanganan secara nasional terhadap dampak gempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dikerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten.

“Memang ini kita masih pada tahapan-tahapan terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan masih pada proses administrasi secara besar-besaran, ini menyangkut prosedur,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menyerahkan hewan korban kepada pengurus PP Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8) pagi.

Nanti kalau sudah selesai dalam jumlah yang banyak, Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan datang lagi ke Lombok.

“Mungkin dalam minggu ini atau awal minggu depan, supaya masyarakat segera bisa memperbaiki rumahnya kembali, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergerak di sana,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara berharap, kegiatan masyarakat di Lombok bisa segera pulih kembali. Namun ia juga mengingatkan, masih ada gempa-gempa susulan yang terjadi di sana, seperti malam tadi juga masih terjadi gempa susulan yang cukup besar.

Mengenai penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dalam penanganan dampak gempa Lombok itu, Presiden Jokowi menjawab singkat, “Sudah”.




Sumber

Ingin Wilayah Terpencil Sejahtera, Jokowi Bangun Megah 7 PLBN

Pemerintah berupaya membangun Indonesia secara merata. Salah satu upaya pemerintah yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.

Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Untuk meningkatkan konektivitas jalan akses PLBN Entikong, saat ini Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pelebaran dan perbaikan jalan sepanjang 42 km dari Batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan. Pelebaran jalan dilakukan dari 6 meter menjadi 7,5 meter sesuai dengan standar jalan nasional. Progres hingga saat ini sepanjang 40,70 km sudah teraspal.

Sementara itu, dari total 42 km, sepanjang 4,8 km dilakukan penambahan jalan menjadi 4 lajur dari arah PLBN. Dari jumlah itu, 3,10 kilometer lahan sudah dikerjakan dan 2,35 km sudah teraspal.

Total kontrak pelebaran jalan tersebut sebesar Rp 449 miliar dengan kontraktor PT. Wijaya Karya-Istaka Karya-Daya Mulia Turangga (KSO). Pekerjaan yang dimulai sejak 2015 tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2018 ini.

Selain itu juga dikembangkan infrastruktur permukiman di kawasan Entikong, terutama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 90 liter/detik antara lain untuk melayani 2.850 Sambungan Rumah. Pengadaan dan pemasangan septictank komunal kapasitas sebanyak 38 unit untuk menambah layanan sanitasi.

Warga Perbatasan Entikong

Widya (32) salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi, yang ikut hadir pada saat upacara HUT RI 73 di PLBN Entikong mengungkapkan kebanggaannya atas pembangunan PLBN Entikong yang saat ini kondisinya lebih baik dari pos lintas batas negara tetangga milik Malaysia.

“Selain dibangun PLBN, dengan adanya jalan akses yang semakin bagus juga berarti memperlancar transportasi kami dari wilayah perbatasan untuk membawa hasil bumi. Kalau dari PLBN sendiri tentu saja, semakin banyak orang yang masuk dari negara tetangga yang pasti berpengaruh pada kegiatan ekonomi,” kata Widya.

Hermanto (28) yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek di PLBN Entikong mengatakan, setelah dibangun PLBN yang baru saat ini menjadi lebih banyak kegiatan dibandingkan sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatannya sebagai tukang ojek. “Yang penting keamanan lebih meningkat, sehingga banyak orang Malaysia yang nyaman datang ke Entikong,” ujarnya.

Reynaldi Pratama (21) Petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang bertugas di PLBN Entikong mengungkapkan terima kasih atas pembangunan yang berdampak meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Menurutnya sebelum dibangun, kondisi PLBN kurang memadai untuk pemeriksaan pelintas antar negara Indonesia-Malaysia.

“Saya harap ke depannya dengan masifnya pembangunan infrastruktur di perbatasan, dapat meningkatkan kunjungan warga Malaysia ke Entikong. Terlebih jika Entikong dikembangkan menjadi destinasi wisata baru untuk meningkatkan perekonomian,” tuturnya.

Sumber : http://bacafakta.com/ingin-wilayah-terpencil-sejahtera-jokowi-bangun-megah-7-plbn/

Asian Games 2018 Berdampak Besar Pada Perekonomian Di Sektor Pariwisata Dan Infrastruktur

Jakarta – Dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018 banyak melibatkan industri UMKM dimana 15 perusahaan lokal dan UMKM yang berpartisipasi sebagai pemegang lisensi resmi. Ajang ini juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Hal tersebut memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, dampak ekonomi secara langsung dari Asian Games 2018 sebesar Rp 45,1 triliun. Perolehan itu dihitung dari sisi pengeluaran pengunjung, investasi infrastruktur pendukung, dan operasionalisasi acara, terhitung sejak persiapan pada 2015 hingga selama acara berlangsung mulai 18 Agustus 2018.

Diketahui bahwa sektor konsumsi menyumbang porsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebesar 53-54 persen di antaranya berasal dari konsumsi rumah tangga. Dengan adanya Asian Games, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya event tersebut, infrastruktur Indonesia juga bertumbuh signifikan seperti percepatan pembangunan LRT, MRT, jalan dan renovasi GBK. Sehingga dampaknya luar biasa meliputi semua industri, semua lapisan, dan pemangku kepentingan.

Selain itu, Asian Games 2018 juga berdampak besar pada perekonomian di sektor pariwisata. Dampak langsung pada ekonomi negeri diprediksi bernilai Rp 3 triliun dan menjadi ajang promosi 7 destinasi Tanah Air yakni Jakarta dan Palembang, Bali, Banyuwangi, Bandung, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.