Sunday, September 30, 2018

Pemerintah RI Siapkan Rp 560 Miliar untuk Penanganan Gempa Palu-Donggala

Pemerintah RI Siapkan Rp 560 Miliar untuk Penanganan Gempa Palu-Donggala
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp560 miliar untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9).
Dana tersebut kata Sri Mulyani merupakan dana siap pakai (on call) yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Permintaan dari BNPB sekitar hampir Rp 560 miliar,” katanya.
Menurutnya, proses pencairan itu segera dilakukan paling cepat pada Minggu (30/9) agar BNPB bisa segera melakukan upaya penanganan bencana.
Melalui pencairan dana tersebut, pemerintah berkomitmen untuk fokus melaksanakan penyelamatan maupun penanganan terhadap para korban terlebih dahulu.
Sri melanjutkan, tidak menutup kemungkinan dana tersebut dapat bertambah melalui pos belanja mendesak dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan.
Dijelaskannya, dana tersebut belum digunakan untuk rehabilitasi sarana infrastruktur, karena prioritas utama adalah penanganan terhadap korban terdampak bencana alam.
“Jadi ini adalah masa ‘emergency’. Bantu masyarakat agar korban seminimal mungkin atau mereka yang sakit. Rumah sakit, dan lainnya, nanti kita lihat ‘assesmen’ dari kerusakannya,” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat terdapat 2,4 juta penduduk yang terkena dampak gempa bumi pada Jumat (28/9), dan tersebar di 13 kecamatan di Donggala serta delapan kecamatan di Palu.
Hingga Sabtu sore (29/9), jumlah pengungsi di Palu diperkirakan berjumlah 16.700 orang dan tersebar di 24 titik.
“Hingga pukul 17.00, data sementara korban meninggal berjumlah 384 orang, orang hilang 29 di Kelurahan Pantoloan Induk, Kota Palu,” jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Sedangkan data sementara untuk korban luka berat hingga pukul 17.00 berjumlah 540 yang dirawat di lima rumah sakit yaitu RS. Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS. Budi Agung Palu sebanyak 114 orang, RS. Samaritan Palu 42 orang, RS. Undata Mamboro Palu sebanyak 160 orang, dan RS. Wirabuana sebanyak 184 orang.
Sumber : https://bidikdata.com/pemerintah-ri-siapkan-rp-560-miliar-untuk-penanganan-gempa-palu-donggala.html

Jubir FPI Slamet Ma’arif Sebar Hoax tentang BIN

Jubir FPI Slamet Ma'arif Sebar Hoax tentang BIN
Cerita karangan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif yang menyebut kondisi pimpinan FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab di Mekkah, Arab Saudi, layaknya tahanan rumah.
Rizieq saat menerima tamu juga dibatasi dengan jumlah maksimal lima orang.
Isu pencekalan yang digulirkan Slame Ma’arif adalah tendensius belaka tanpa bukti.“Jadi saat ini pencekalannya itu mulai meningkat.
Awalnya tamu dibatasi. Sekarang sudah mulai diperkecil lagi. Tidak bisa lebih dari lima. Nah kemudian indivasi terakhir malah tidak bisa keluar rumah sama sekali.
Jadi betul-betul kayak tahanan rumah,” kata Slamet di kediaman Djoko Santoso, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (29/9) malam.
Bahkan Ma’arif membeberkan, saking ketatnya pengawasan, Badan Intelijen Negara (BIN) sampai menyewa rumah di sekitar tempat tinggal Rizieq.
Informasi tersebut diperolehnya dari kerabat dekat Rizieq yang berada di Mekkah. Pernyataan Juru Bicara FPI (Slamet Ma’arif) adalah hoax atau cerita karangan karena tidak mungkin keberadaan BIN tidak di tolak ataupun tidak diketahui oleh Arab Saudi.
HRS ingin pulang ke Indonesia saja sampai mengarang cerita fitnah.
Kelompok FPI dan HRS mulai melakukan drama playing victim sehingga seolah-olah pemerintahan Jokowi sangat tidak suka dengan HRS.
BIN masih memiliki banyak kerjaan yang harus dilakukan daripada memantau HRS.
Ucapan HRS dan FPI serta para pengikutnya tidak perlu diladeni tetapi harus dicerna karena sebagian besar adalah kebohongan untuk memancing situasi memanas dan menaikkan kembali isu Pemerintah anti Ulama.
Padahal faktanya pemerintah ikut mendukung kegiatan pesantren di seluruh Indonesia serta merangkul alim ulama hingga pecalonan Kyai Ma’ruf Amin yang notabene adalah ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai calon Wakil Presiden.
Sumber : https://bidikdata.com/jubir-fpi-slamet-maarif-sebar-hoax-tentang-bin.html

Bukti Nyata Disaksikan Dan Dirasakan Rakyat, Tidak Salah Jika Jokowi Lanjut Dua Periode


Jakarta,  Kerja nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terbukti membawa banyak manfaat bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tak terkecuali di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar  (3T). Pembangunan infrastruktur yang bukan hanya di pulau Jawa saja atau Jawa-sentris, tapi mencakup seluruh wilayah Indonesia yang saat ini dikenal dengan sebutan Indonesia-sentris.
Wilayah perbatasan pun dibangun infrastruktur yang memadai dan indah agar selain menjadi wajah Indonesia di perbatasan, menegaskan kedaulatan Indonesia, juga membangun sentra-sentra ekonomi baru bagi penduduk setempat.
Masyarakat pun saat ini sudah bisa menyaksikan dan merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
Manfaat pembangunan bukan hanya untuk kemajuan fisik suatu wilayah saja, tapi melalui pembangunan-pembangunan tersebut, Presiden Jokowi juga membangun konektvitas antar wilayah, membangun peradaban, membangun dan mempertemukan berbagai budaya bangsa, membangun SDM Indonesia serta menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi di daerah.
Tidak salah Presiden Jokowi memilih KH. Ma’ruf Amin untuk mendampinginya maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang.
Rekam Jejak Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin penuh dengan berbagai prestasi dan inovasi sehingga dicintai rakyat dan disegani dunia internasional.
Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin adalah seorang  ulama sekaligus politisi Indonesia. Sejak Agustus 2015, ia menjabat sebagai Rais ‘Aam Syuriah pada Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Perjalanan Ma’ruf Amin bukan hanya di dunia keagamaan saja. Beliau pun pernah duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, KH. Ma’ruf Amin pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Utusan Golongan, anggota DPR-RI dan pernah menjabat sebagai anggota MPR RI.
Pada 2017 silam, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengukuhkan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah.
KH. Ma’ruf Amin menerima gelar Profesor bidang Hukum Ekonomi Islam berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69195/A2.3/KP/2017 tertanggal 16 Mei 2017.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Mudjia Rahardjo pada saat itu, Ma’ruf Amin layak mendapat gelar tertinggi akademik lantaran telah menjadi ulama yang banyak menggagas dan mengembangkan bidang perekonomian syariah Islam, termasuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait yang menjadi rujukan.
KH. Ma’ruf Amin mengembangkan Islam yang moderat, Islam yang ramah terhadap sesama. Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau pun diterima oleh seluruh golongan dengan baik.
Menurut KH. Ma’ruf Amin, ekonomi syariah adalah sektor potensial sebagai salah satu variabel kesejahteraan Indonesia yang memberikan efek berantai. Indonesia merupakan pasar potensial untuk tumbuh kembangnya ekonomi syariah karena mayoritas penduduknya Muslim.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2019, Jokowi-Ma’ruf, dinilai bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju dengan kerja nyata, bersih dan merakyat.
Hal tersebut karena rekam jejak,  sikap, tindakan dan berbagai prestasi keduanya adalah untuk kepentigan rakyat.
Rakyat Indonesia sendiri yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia untuk lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, rakyat diharapkan agar memilih sesuai dengan suara hati, tanpa diintimidasi, tanpa hasutan, tanpa paksaan agar terciptanya pesta demokrasi yang aman dan damai.  Memilih yang terbaik untuk Indonesia yang maju.

Sumber : http://kasakusuk.co/bukti-nyata-disaksikan-dan-dirasakan-rakyat-tidak-salah-jika-jokowi-lanjut-dua-periode/

Jokowi Bersama Ribuan Warga Solo Berdoa untuk Korban Gempa di Sulteng


Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba di Stadion R Maladi, Solo, Minggu (30/9/2018). Dia menghadiri acara berkabung dan doa bersama untuk korban gempa disertai tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, bersama ribuan warga.

Jokowi yang hadir mengenakan kemeja putih tampak ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Jokowi pun sempat melayani warga yang hendak bersalaman.

Acara tersebut juga menghadirkan para pemuka agama setempat yang ikut mendoakan para korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Acara doa bersama pun berjalan singkat.

Jokowi awalnya direncanakan hadir dalam undangan untuk acara jalan sehat bersama warga di kampungnya. Namun, Jokowi memilih untuk ikut dalam acara doa bersama.

"Tapi kemarin saya sampaikan agar dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena saudara kita di Palu, Donggala, Sigi, baru berdukacita karena gempa dan tsunami," kata Jokowi.

Langsung ke Palu

Jokowi pun mengajak ribuan warga yang hadir untuk berdoa bersama. "Marilah kita berdoa, agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu, Donggala, Sigi, dan sekitarnya, diberi kesabaran, diberi ketabahan dalam menjalani cobaan ini," ucap Jokowi.

Usai berdoa bersama, masih kata dia, dirinya langsung menuju Palu untuk melakukan peninjauan.
"Setelah ini saya akan terbang ke Palu untuk melihat langsung kondisi yang ada di sana," pungkasnya.


Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/3655688/jokowi-bersama-ribuan-warga-solo-berdoa-untuk-korban-gempa-di-sulteng

Saturday, September 29, 2018

Indonesia Sangat Menyesalkan Upaya Vanuatu Untuk Mendukung Atau Bahkan Yang Terburuk Menjadi Bagian Dari Gerakan Separatis Di Papua


NEW YORK – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam apabila negara kepulauan Vanuatu mengusik kedaulatan teritori Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wapres Kalla dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Ke-73 PBB di Markas Besar PBB New York, Kamis (28/9/2018) waktu setempat.

“Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit,” katanya.
Menurut Jusuf Kalla, untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua. Vanuatu sering kali menyampaikan isu-isu yang tidak benar mengenai pelanggaran HAM.

Hal tersebut menunjukkan tindakan permusuhan yang tidak memiliki tempat di sistem PBB dan melanggar prinsip-prinsip PBB. Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI. (RA/MCF) 

http://kabardwipa.co/indonesia-sangat-menyesalkan-upaya-vanuatu-untuk-mendukung-atau-bahkan-yang-terburuk-menjadi-bagian-dari-gerakan-separatis-di-papua/

Hitung-hitungan Bamsoet Jagokan Jokowi Menang di Pilpres 2019


Jakarta - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yakin pasangan Jokowi-Ma'ruf mampu menangkis isu politisasi agama yang marak digaungkan oleh kubu lawan politik. Dia yakin, pasangan tersebut dapat mempersatukan basis nasionalis dan religius, khususnya basis nahdliyin. Terlebih, adanya dukungan dari keluarga besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan para pengikutnya yang disampaikan langsung oleh puteri Gus Dur, Yenny Wahid.

"Pasangan Jokowi-Ma'ruf punya peluang yang sangat besar memenangkan hati rakyat. Tercermin dari berbagai survei yang dilakukan empat lembaga survei seperti Alvara, LSI Denny JA, Y Politic, dan Indikator Politik. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf rata-rata 54,1 persen, sedangkan Prabowo-Sandi rata-rata hanya 31,4 persen," ujar Bamsoet di acara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Jakarta, Sabtu (29/09/18).

Pembicara lainnya, Jend TNI (purn) Luhut Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perindustrian), Lodewijk F. Paulun (Sekjen Partai Golkar), Agun Gunandjar Sudarsa (Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI), Ahmad Noor Supit (Wakil Ketua Umum SOKSI), Mukhmad Misbakhun (Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI) dan Nusron Wahid (Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar). 


Hadir pula Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, senior SOKSI Oetojo Oesman dan Thomas Suyatno serta Ketua Dewan Pembina SOKSI Bobby Suhardiman. Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum SOKSI mengingatkan, sebagai partai politik yang mengusul paling awal, Golkar dapat berperan penting dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf. 




Bamsoet memaparkan beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan sosialisasi kepada seluruh kader dan simpatisan Golkar. Karena, berdasarkan survei Indikator Politik yang dirilis minggu lalu, tingkat pengenalan pemilih Golkar kepada Jokowi-Ma'ruf baru 40 persen.

"Kedua, menugaskan para Caleg memenangkan Jokowi-Ma'ruf dengan strategi pemenangan menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah pemilihannya masing-masing. Ketiga, melakukan co-branding dalam alat peraga kampanye, terutama di daerah yang menjadi basis nasionalis. Keempat, menggarap secara khusus daerah yang menjadi basis Golkar," papar Bamsoet.

Langkah lainnya, posisi Partai Golkar sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah harus dioptimalkan, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Golkar dipercaya memimpin 13 Tim Kampanye Daerah pemenangan Jokowi-Ma'ruf, antara lain Riau, Sumbar, Sumsel, Jawa Barat, Kalsel, NTT, Sulsel, Sulbar dan Papua. 

"Dibanding Pemilu sebelumnya, persiapan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2019 cukup berat. Selama 2,5 tahun kita mengalami dinamika internal yang menyebabkan 3 kali pergantian Ketua Umum. Akibatnya, citra partai sempat terpuruk, elektabilitas juga naik turun. Kini Golkar sudah berada di urutan ke-dua. Tapi kita tak boleh duduk manis, konsolidasi harus semakin diperkuat," tegas Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara ini mengajak sesama koleganya sebagai Caleg segera memanaskan mesin pemenangan. Kerja politik di masing-masing daerah pemilihan sudah harus dimulai dari sekarang.

"Walaupun sempat dirundung berbagai cobaan, namun Golkar membuktikan saat bertarung di Pilkada kitalah juaranya. Pilkada 2017 menang 58 persen dan Pilkada 2018 menang 54 persen. Karena itu, pada Pileg 2019 saya yakin dengan sistem penghitungan kursi menggunakan metode saint lague, minimal setiap daerah pemilihan Golkar bisa mendapatkan satu kursi," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini yakin, pada Pileg 2019 nanti Golkar mampu memenangkan 110 kursi DPR RI atau 18 persen suara nasional. Dengan demikian, selain bermanfaat untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf, juga bermanfaat untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Jokowi Jilid II.

"Insya Allah kemenangan Jokowi-Ma'ruf dan Golkar pada Pemilu 2019 akan membawa berkah bagi Bangsa Indonesia. Karena baik Jokowi-Ma'ruf maupun Golkar, kita sama-sama mementingkan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Bamsoet. (idr/idr)

Presiden Joko Widodo Memerintahkan Jajaran Pemerintah Pusat Mengoordinasikan Penanganan Dampak Gempa Bumi Di Palu



JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani kondisi darurat usai gempa dan tsunami menghantam Donggala, Palu dan sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). Presiden Jokowi memantau langsung gempa bumi beruntun hingga 7,4 skala richter (SR) terjadi di Donggala, Palu dan Mamuju, Sulawesi Tengah ini. Jokowi meminta seluruh jajaran terkait bersiaga menjaga kemungkinan terjadi usai gempa bumi tersebut.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Pemerintah Pusat, diantaranya : Menko Polhukam Wiranto untuk mengoordinasikan penanganan dampak gempa bumi, memerintahkan Panglima TNI untuk bersama-sama menangani pasca gempa terutama yang berkaitan dengan penanganan darurat baik pencarian korban, evakuasi dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan, Kemensos melakukan upaya tanggap darurat untuk menangani gempa Donggala dan Palu.
Tim evakuasi sudah bergerak ke lokasi kejadian yang terdiri dari TNI dibantu oleh Kepolisian dan relawan. Truk-truk yang diisi bantuan makanan dan juga alat rumah tangga sudah dikerahkan dari Makassar, kapal-kapal juga akan dikerahkan untuk bisa mengangkut bantuan ke Palu dan Donggala.
Kemensos melakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki Kementerian Sosial dan mengaktivasi sistem penanggulangan bencana bidang sosial, baik bufferstok bantuan darurat, peralatan evakuasi, personel relawan Tagana, maupun kendaraan siaga bencana. Mensos juga berkoordinasi dengan Panglima TNI dalam rangka mobilisasi barang bantuan dan peralatan evakuasi yang sudah disiapkan dari Gudang Pusat Kemensos di Bekasi.
Pemerintah telah menggelar rapat darurat dengan agenda rapat mengoordinasikan penanganan langkah cepat dengan seluruh kementerian, lembaga terkait dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemendagri, Mabes TNI, Mabes Polri, Kemenkominfo, PLN, Kemenhub, Kemensos, BNPB, BNKG dan Kemenkes. (RA/MCF)

Friday, September 28, 2018

Pemerintah Target Bantuan Sampai ke Lokasi Gempa Palu Pagi Ini



Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat segera melakukan koordinasi untuk penanganan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). Sejumlah tenaga medis direncanakan akan langsung dikirimkan ke wilayah bencana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI Angkatan Darat serta Laut sudah menyiapkan rumah sakit lapangan di Kota Palu. Sedangkan untuk tenaga medis sendiri rencananya akan diberangkatkan pada Sabtu (29/9/2018) pagi nanti.
Baca Juga : Sabtu Pukul 04.00 WIB, Pasukan TNI Terbang ke Lokasi Gempa Palu

“Kesehatan tadi sudah disiapakan, rumah sakit lapangan dari BNPB dari angkatan laut dari darat sudah menyiapakan unit kesehatan yang akan diangkut dengan pesawat Hercules maupun kapal laut. Besok kita harapkan sudah siap untuk bergerak ke tempat lokasi,” jelas Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dinihari.

Selain itu, kata Wiranto, sejumlah pasukan TNI sudah mulai berangkat menuju lokasi untuk segara melakukan evakuasi baik untuk korban maupun rumah-rumah masyarakat yang rusak.

“Pasukan TNI sudah bergerak dari daerah-daerah yang dekat dari daerah-daerah yang dekat dengan bencana dari Gorontalo, Mamuju, Makassar dengan jalur darat dan sudah bergerak menuju ke tempat bencana,” ujarnya.

Wiranto menambahkan Kemensos sudah menyiapkan bahan-bahan makanan hingga santunan untuk para korban bencana gempa bumi dan tsunami.

“Mensos sudah menyiapkan bahan-bahan makanan, paket sembako sudah disiapkan, termasuk selimut, bahkan santunan pun sudah disiapkan, tinggal menunggu instruksi dari hasil rapat-rapat koordinasi yang kita akan laksanakan disana nanti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Gempa 7,7 Skala Richter dengan disusul tsunami terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). Gempa berkekuatan tinggi terasa pukul 18.00 Wita atau saat warga selesai melaksanakan salat maghrib.

Kemudian dilaporkan air laut di Teluk Palu sempat meninggi mencapai 4 meter. Kenaikan air laut tersebut terekam sejumlah video amatir. Sementara kelompok kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), mengatakan air laut sempat meninggi di Teluk Palu.

https://www.suara.com/news/2018/09/29/014605/pemerintah-target-bantuan-sampai-ke-lokasi-gempa-palu-pagi-ini

Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Hutan untuk Kemakmuran Rakyat

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa banyaknya. Dari situ tersimpan potensi ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan Festival Kesatuan Pengelola Hutan Tingkat Nasional mengatakan, fungsi hutan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga berperan sebagai sumber kehidupan masyarakat dan sering tidak disadari.

“Saya pernah bertemu dengan beberapa kepala negara dari Skandinavia. Mereka cerita kehidupan sehari-hari dan perputaran ekonomi yang ada di negara-negara itu contoh Norwegia, Finlandia, dan Denmark banyak yang hanya hidup dari sektor industri kehutanan,” ujarnya di hutan pinus Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (28/9).

Namun, di Indonesia, kekayaan hutan yang ada selama ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Hutan selama ini belum mampu dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan.

“Fakta yang ada, ini yang harus kita perbaiki, di negara kita masyarakat kita yang hidup baik di sekitar maupun di kawasan hutan justru miskin. Seharusnya terbalik, masyarakat yang hidup di sekitar atau di dalam hutan harusnya makmur,” kata Presiden.

Maka itu, dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui program perhutanan sosial, hutan yang ada dikelola bersama dengan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka.

“Oleh sebab itu, 4 tahun lalu saya perintahkan kepada Menteri agar membangun kelompok-kelompok usaha yang berada di hutan maupun di tepi dan pinggiran hutan,” ujarnya.

Dalam program itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disingkat dengan KPH, harus dapat berperan dalam membangun pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah menjadi tugas bagi KPH untuk dapat membimbing masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan kekayaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

“Kita ini ada lahan, ada orang yang bisa menanam, tapi kok enggak (mulai) menanam. Ini tugasnya KPH untuk membimbing, mengajak, dan mengawal. Kalau rakyat sudah berjalan dan merasakan hasilnya enggak usah disuruh semua akan tanam,” tuturnya.

Ia mengingatkan, betapa potensi industri dari hasil perhutanan rakyat ini terbuka lebar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan bahan baku perhutanan sementara kebutuhan itu belum dipenuhi secara luas.

“Padahal kalau ditanami ada yang mau beli. Ini kan hanya menyambungkan, yang menengahi ini harus ada. Siapa? KPH. Tugas-tugas seperti ini adalah tugas lapangan, bukan tugas administratif,” imbuhnya.

Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk dapat mengembangkan dan menjalankan program perhutanan sosial di lebih banyak daerah di Tanah Air. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Tugas saya adalah mengejar menteri terus agar hal-hal ini bisa dilaksanakan di lapangan. Menterinya juga mengejar kepala-kepala KPH. Kepala KPH juga mrngejar yang ada di bawahnya. Kerja memang harus seperti itu,” tandasnya.

Sektor Kehutanan Serap Banyak Tenaga Kerja

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, dunia usaha kehutanan sesungguhnya memiliki kontribusi yang nyata. Pada tahun 2017, sesuai instruksi Presiden, Menteri LHK melakukan identifikasi untuk meneliti kesempatan kerja yang dibuka oleh semua sektor.

“Penyerapan tenaga kerja dalam pola padat karya kehutanan dari rehabilitasi lahan serta tebang tanam kayu rakyat dengan rata-rata luas rehabilitasi 24.000 hektare, kebun bibit rakyat dan persemaian serta bibit produksi dan bangunan konservasi tanah, semuanya merangkum tenaga kerja tidak kurang dari 151.400 orang dalam setahun,” kata Siti Nurbaya.

Sementara tahun 2019, Menteri LHK melanjutkan, Presiden menugaskan untuk melakukan rehabilitasi lahan pada luasan 10 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata setahun selama ini yaitu 240.000 hektare, yang berarti akan diserap tenaga kerja sangat besar. Di sisi lain, rakyat juga melakukan tebang tanam pohon kayu pada lahan milik rakyat sendiri seluas 102.000 hektare.

“Ini identik dengan tenaga kerja sekitar 510.000 orang dengan volume kayu yang berputar tiap tahun sekitar 9,53 juta meter kubik, khususnya hutan rakyat Pulau Jawa,” ujarnya.





Sumber

Jokowi Minta Kerja Sama BUMN dan Swasta Ditingkatkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kerja sama antara BUMN dan swasta ditingkatkan. Hal tersebut terkait pembangunan jalan tol Depok-Antasari yang baru saja diresmikan.
"Kalau kerja sama terus dilakukan antara swasta dan BUMN, saya rasa pembangunan jalan tol yang ada di tanah air ini, akan semakin cepat bisa diselesaikan," kata Jokowi dalam sambutannya, Kamis, 27 September 2018.
Jokowi menjelaskan, dalam pembangunan tol Depok-Antasari, dikelola oleh tiga perusahaan yang bergabung di PT Citra Waspphutowa. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain PT Citra Marga Nusaphala Persada (Tbk) , PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Jokowi meresmikan tol sesi I. Setelah itu tol sesi II sepanjang jalan Brigif hingga Sawangan, sepanjang 6,3 kilometer, akan rampung pada Desember 2018. Kemudian, sesi III sepanjang jalan Sawangan hingga Bojong Gede, sepanjang 9,5 kilometer, akan rampung 2021.
Jokowi meminta seluruh proyek pembangunan tol tersebut segera diselesaikan. "Kalau bisa ya semuanya (selesai) sampai 2019 saja, jangan lama-lama," tutur dia.



Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1130736/jokowi-minta-kerja-sama-bumn-dan-swasta-ditingkatkan/full&view=ok

Thursday, September 27, 2018

Bagikan 30 Ribu Sertifikat, Jokowi Ajari Hadapi Sengketa Tanah


Presiden Joko Widodo membagikan 30 ribu lembar sertifikat kepemilikan tanah kepada warga Kota Depok. Sebanyak 4.000 lembar di antaranya dibagikan langsung Jokowi kepada warga Kota Depok yang hadir di Lapangan RRI Depok, Kamis, 27 September 2018. 
“Sudah pegang semuanya? Jangan diturunkan dulu karena mau saya hitung 1234567891011121314151617181920212223242526272829 4.000 betul?” ujar Jokowi dalam kata sambutannya.
Menurut Jokowi, dalam setiap kunjungan ke pelosok Indonesia, dia selalu mendapat laporan mengenai sengketa tanah. Konflik agraria disebutnya terjadi akibat masyarakat tidak memiliki sertifikat. “Pegangnya hanya girik, hanya letter C, sehingga kalau sengketa banyak yang kalah,” katanya.
Konflik, kata Jokowi, biasanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah, perusahaan atau badan usaha milik negara, atau bahkan horizontal sesama warga masyarakat. Dengan menggenggam sertifikat sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki, konflik sengketa tanah atau agraria bisa diharapkan dihindari.
“Kalau ada orang datang ini tanah saya, (beri jawaban) 'Bukan, ini tanah saya!' Karena sertifikatnya ada, sudah pasti (orang yang datang itu) balik nanti,” ucap Jokowi sambil menjelaskan bahwa sertifikat memuat data nama pemegang hak tanah, luas bidang, hingga lokasi.
Dia menerangkan, seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat secara nasional per 2015 lalu. Namun yang dipegang masyarakat baru 46 juta lembar.
Pada periode pemerintahan sebelumnya, kata Jokowi, hanya bisa diterbitkan 500-600 ribu lembar sertifikat tiap tahun. “Artinya rakyat menunggu 160 tahun untuk bisa dapat sertifikat,” tuturnya.
Karena itu, Jokowi menambahkan, dia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menargetkan penerbitan 5 juta lembar sertifikat pada 2017. “Akhirnya angka itu bisa dilampaui,” katanya.



Sumber : https://metro.tempo.co/read/1130723/bagikan-30-ribu-sertifikat-jokowi-ajari-hadapi-sengketa-tanah/full&view=ok

Segera Tutup Situs Suaramekkah.blogspot Karena Sebar Hoax Dan Menyesatkan


Jakarta – Media online suaramekkah.blogspot.com mempublikasikan artikel hoax dengan melakukan fitnah terhadap Pemerintah terkait informasi pencekalan Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi.

Skenario yang  dimuat dalam tulisan tersebut adalah tidak benar, bohongan dan tidak sesuai kenyataan. Tidak ada rekayasa politik terhadap HRS. Masyarakat khususnya umat Islam jangan terhasut.

Artikel tersebut merupakan upaya provokasi untuk mencari simpati masyarakat terhadap nasib HRS di Arab Saudi.

Suaramekkah.blogspot adalah situs abal-abal penyebar fitnah dengan maksud dan tujuan menghasut masyarakat.

Sementara itu, tidak ada bukti bahwa pemerintah menciderai HRS, bahkan kasus hukumnya di dalam negeri beberapa sudah di hentikan (SP3)

Tulisan tersebut adalah fitnah keji kepada Pemerintah. Kelompok yang tidak suka dengan Pemerintah telah melakukan kedzoliman yang luar biasa.

Situs suaramekkah harus segera ditutup karena  menyebarkan informasi sesat, menghasut umat dan menebarkan kebencian. [anies/mcf]

http://kabardwipa.co/segera-tutup-situs-suaramekkah-blogspot-karena-sebar-hoax-dan-menyesatkan/

Wednesday, September 26, 2018

PPP Menghimbau Agar Fadli Zon tidak Provokasi Masyarakat

Mading Indonesia – Politisi Gerindra yang juga sebagai wakil ketua DPR, Fadli Zon, dalam berbagai pernyataannya kerap membuat kegaduhan dan dianggap sebagai ciri provokator. Yang terbaru unggahan terbarunya yang memplesetkan lagu Potong Bebek menjadi bernada PKI.
Sikap Fadli dianggap memprovokasi dan melanggar komitmen kampanye damai. Sikapnya itu justru dianggap sebagai cerminan PKI yang sesungguhnya.
“Itu povokatif. Provokatif itu sifat dan ciri dari PKI. Itu ujungnya untuk mengadu domba,” ujar politisi PPP Ahmad Baidowi, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/9).
Baidowi mengatakan, sebagai orang terpelajar dan umat Muslim yang baik, ia seharusnya menghindari bentuk-bentuk provokasi.
“Kami berharap pak Fadli Zon tidak ikut memprovokasi masyarakat, tidak ikut-ikutan gaya PKI. Karena dia kan Muslim, kok ikut-ikutan gaya komunis, memprovokasi dan mengadu domba,” ujar Baidowi.
Baidowi mengatakan, siapapun yang merasa terganggu dengan sikap Fadli Zon dipersilakan melaporkan. Baik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau ke kepolisian.
“Silahkan masyarakat yang merasa dirugikan pada tingkah laku Fadli Zon melaporkan saja ke MKD. Bahkan PSI sudah membawa ke ranah hukum,” ujar Baidowi.
Meski dalam video dan cuitannya di akun Twitter itu Fadli tidak secara gamblang menyebut siapa yang ia maksud dengan PKI, asumsi jika itu ditujukan bagi koalisi Jokowi-Amin dapat dengan mudah ditebak.
“Meski tidak secara gamblang menyebut, tapi arahnya sangat mengarah ke kubu kami. Karena tidak mungkin ia menujukan itu pada dirinya sendiri,” tutup Baidowi.
Sumber: https://bidikdata.com/ppp-menghimbau-agar-fadli-zon-tidak-provokasi-masyarakat.html

Yenny Wahid Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019

Yenny Wahid Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019
Jakarta – Putri Gus Dur, Yenny Wahid, menyatakan sikap politik keluarganya dalam Pilpres 2019. Dalam pernyataannya, putri kedua Gus Dur tersebut menegaskan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Dengan ini kami nyatakan mendukung pasangan nomor 1 Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Yenny Wahid di Sekretariat Gusdurian, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2018).
Dia menegaskan, Indonesia harus dipimpin dengan sosok yang tidak berjarak dengan rakyat, serta menghadirkan keadilan sosial bagi mereka yang tidak tersasar.
“Pemimpin itu mendengar nurani rakyat. Yang tidak berjarak dengan rakyat dan sederhana. Bangsa ini dipenuhi kebutuhan hak dan dasarnya untuk hidup,” kata dia.
Dalam acara tersebut, hadir berbagai elemen dari kader Gus Dur. Antara lain Forum kiai kampung Nusantara. Garis poltik almawadi alumni mahasiswa Timur Tengah, Gerakan Kebangkitan Nusantara.
Selain itu, Satuan Mahasiwa Nusantara (Samara), Milineal Political Movement, Komunitas Santri Pojokan, Jaringan Perempuan untuk NKRI, dan Forum Profesional Peduli Bangsa.
Sementara istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, menegaskan sikap politiknya dalam Pilpres 2019. Dia mengatakan, dalam pilpres ini dirinya hanya berperan sebegai ibu bangsa.
Dia kemudian menyampaikan pesannya agar Pilpres 2019 menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan, bukan tempat untuk saling hujat saling fitnah dan melontarkan kebencian.
“Karena itu, pesta rakyat itu harus kita lakukan secara santun damai secara adil jujur dan dilakukan secara kesatria. Itu yang saya harapkan karena ini demi keutuhan bangsa dan negara RI. Itu pesan politik saya,” kata Sinta usai bertemu calon wakil presiden Ma’ruf Amin di kediamannya, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Atas sikap itu, Yenny Wahid menegaskan tugas ibundanya sebagai penjewer bagi siapa saja yang bermain terlalu keras dalam pilpres ini.
Perannya itu, kata Yenny, seperti tokoh bangsa lainnya, antara lain Mustofa Bisri (Gus Mus), BJ Habibie, dan mantan Wapres Tri Sutrisno.
“Ibunda saya itu tugasnya jewer kita-kita kalau sudah berlebihan, termasuk saya juga harus siap dijewer, ketika nantinya permainannya terlalu keras ibu yang akan ingatkan kita semua termasuk saya yang siap dijewer,” ujar Yenny Wahid.
Sumber: https://bidikdata.com/yenny-wahid-dukung-jokowi-maruf-amin-di-pilpres-2019.html

Visi Misi Jokowi-Ma’ruf Fokus Pembangunan SDM


Koalisi Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah menyiapkan sejumlah visi dan misi yang akan ‘dijual’ di Pilpres 2019.
Secara keseluruhan visi dan misi yang diusung koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf tak jauh berbeda dengan fokus pemerintah.
Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani mengatakan visi misi tersebut sifatnya hanya melanjutkan dari apa yang dilakukan pemerintah. Tapi, menurut Arsul, visi misi Jokowi-Ma’ruf untuk 5 tahun ke depan jika terpilih di Pilpres 2019 lebih menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia.
“Saya kira enggak ada perbedaan. Karena itu di dalam judulnya itu, visi misi Jokowi kan melanjutkan. Jadi, boleh dibilang enggak ada yang beda.
kalau yang sekarang pun, yang nomor 1 di misi itu kan membangun sumber daya manusia,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Senin (24/9).
Aspek peningkatan kualitas SDM menjadi fokus karena mendapatkan masukan dan kritik dari banyak pihak.
Untuk itu, Arsul menyebut, pembangunan manusia dimasukkan dalam fokus Koalisi Pendukung Jokowi-Ma’ruf.
“Tentu saya kira ke depan itu pak jokowi selama periode pertamanya juga mendengar masukan-masukan termasuk kritikan-kritikan,” ujarnya.
Adapun visi misi Jokowi-Ma’ruf yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sementara, dalam upaya mewujudkan visi itu ditempuh dengan 9 misi, diantaranya:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sumber : https://bidikdata.com/visi-misi-jokowi-maruf-fokus-pembangunan-sdm.html

Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pencapaian program satu juta rumah di tahun 2018 akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sebab, program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang sebagai salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, pengembang dan masyarakat dimana setiap tahunnya ditargetkan mencapai jumlah satu juta unit hunian. Program ini meliputi penyediaan perumahan bagi MBR dengan proporsi sekitar 70%, dan 30% bagi non-MBR. Hal tersebut tidak lepas dari realisasi program sejuta rumah tersebut sampai 20 Agustus 2018 telah mencapai 582.638 unit.

Pada tahun 2015, pencapaian program satu juta rumah hanya mencapai 669.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. “Untuk tahun 2018, per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit. Kami optimis karena masih punya waktu sekitar 4,5 bulan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya untuk menyediakan rumah dan memberikan kemudahan dengan harga terjangkau dan layak huni bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak melalui pemberian subsidi uang muka, bunga pinjaman, serta stimulan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). “Insya Allah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60%-70% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” lanjut Khalawi Abdul Hamid.

Program satu juta rumah adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, perusahaan swasta dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. dan pengawasan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang agar memenuhi standar layak huni dengan membangun Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng).

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan, jumlah backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.




Sumber

Tuesday, September 25, 2018

Dianugerahi Keberagaman, Presiden Jokowi: Jangan Korbankan Persatuan Gara-Gara Pesta Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa negara ini adalah negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini Indonesia, lanjut Presiden, memiliki penduduk yang tidak sedikit yakni sejumlah 263 juta.

“Semuanya pasti ingin hidup baik, semuanya pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Inilah tugas besar kita yang harus menyiapkan itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam IX (Hima Persis), di Pondok Pesantren Persis Ustman Bin Affan, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (25/9) siang.

Penduduk 263 juta itu, lanjut Presiden, hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Karena itu, Presiden meminta jangan berpikir bahwa pulau di Indonesia hanya Jawa saja. Ada 17.000 pulau yang dimiliki, lanjut Presiden, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi.

“Ini saya ingatkan terus di mana-mana karena kita kadang-kadang terjebak pada pemikiran Jawa sentris, hanya Jawa saja. Padahal negara ini adalah negara besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa negara ini dianugerahi oleh Allah SWT keberagaman, berbeda-beda, berwarna-warni, bermacam-macam. Agama berbeda-beda, sambung Presiden, suku berbeda-beda, adat berbeda-beda, tradisi berbeda-beda, bahasa daerah berbeda-beda.

“Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang terus harus kita rawat dan kita jaga bersama-sama karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini ada kerukunan, persaudaraan,” ujar Kepala Negara.

Karena itu, Kepala Negara mengaku selalu menyampaikan agar menjaga bersama-sama ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah.

“Kita jaga bersama-sama. Jangan sampai, harmoni yang telah berjalan lama, sinergi antar anak bangsa yang telah berjalan lama, kita menjadi kelihatan terpecah, terbelah gara-gara hanya pesta demokrasi setiap 5 tahun,” tutur Kepala Negara.

Ditegaskan Presiden Jokowi, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden itu setiap 5 tahun pasti ada. Karena itu, Presiden meminta jangan korbankan persatuan dan persaudaraan gara-gara pesta demokrasi itu.

“Rugi besar bangsa ini. Pilihan bupati menjadikan antar tetangga tidak saling menyapa, ada. Pilihan gubernur menjadikan antar teman tidak saling sapa, ada, banyak. Pilihan presiden juga sama, antar kampung gak saling menyapa, antar tetangga, antar teman, antar saudara tidak saling menyapa,” kata Presiden.

Menurut Presiden, tidak apa-apa kok berbeda pilihan. “Berbeda pilihan bupati, boleh. Berbeda pilihan dalam memilih wali kota juga boleh. Berbeda pilihan dalam memilih gubernur juga boleh. Beda pilihan memilih presiden juga boleh, tidak ada yang melarang,” tambah Presiden.

Namun ia menegaskan, tapi jangan yang namanya ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dikorbankan gara-gara pesta demokrasi setiap 5 tahun. “Akan rugi besar,” tukasnya.

Presiden mengemukakan, betapa negara-negara lain melihat Indonesia. Dalam Konferensi Islam Wasathiyah di Bogor, beberapa waktu lalu misalnya, lanjut Presiden, ulama-ulama besar dari negara lain datang ke sini dan mengapresiasi kehidupan sehari-hari di Indonesia.

“Grand Syekh Al Azhar datang, beliau menyampaikan sambutan mengagumi Indonesia, betapa meskipun berbeda-beda kita masih bisa menjaga harmoni, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengajak semuanya untuk terus merawat dan menjaga persatuan, persaudaraan, kerukunan, ukhuwah, agar terus bisa membangun dan menyejahterakan rakyat.

Rumah Susun dan Universitas

Sebelumnya saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi sempat menyinggung mengenai pembangunan tiga rumah susun (rusun) dan pendirian Universitas Persis yang disampaikan kepadanya.

“Ada tiga rusun yang diajukan oleh Persis dan tadi sudah saya konfirmasi ke Bapak Seskab, semuanya kami setujui. Insyaallah segera dibangun, sebagian tahun ini dan sebagian tahun depan,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan peserta Muktamar Hima Persis.

Sedangkan yang berkaitan dengan pendirian Universitas Persis, menurut Presiden, jawabannya segera diproses.

“Jadi syarat-syaratnya disampaikan ke Dikti, saya bagian ngejar. Asal syaratnya segera, izinnya segera akan dikeluarkan,” kata Presiden seraya menambahkan apapun yang namanya pendidikan, yang namanya pembangunan sumber daya manusia adalah sangat penting bagi bangsa ini untuk bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir.



Sumber

HMI Tidak Ikut Gerakan Turunkan Jokowi yang Sarat Kepentingan Politik Praktis


PENGURUS Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyerukan kepada seluruh cabang HMI Se-Indonesia untuk tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 45). Tidak mudah terprovokasi masuk dalam pusaran politik praktis. 

Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi saat ini bebas dari kepentingan politik praktis. 

"Secara subtansi kritik adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi, tetapi sebagai kaum yang terdidik dikampus, kita mesti memastikan bahwa demonstrasi yang terjadi bebas dari kepentingan politik praktis, karena HMI adalah organisasi yang besar, sehingga mudah disusupi kelompok tertentu, "ujar Saddam saat berbincang di kediaman Akbar Tanjung di Jakarta, Sabtu (22/09/2018). 

Saddam juga menghimbau agar kader-kader HMI tidak mudah terprovokasi oleh agen-agen yang dengan sengaja memanfaatkan momentum saat ini. 

"Di tahun politik semua hal akan digiring ke arah yang berlawanan dengan pihak tertentu, sehingga saya sangat khawatir jika HMI masuk dalam pusaran politik praktis, "ungkap Saddam. 

Ia menambahkan, bahwa HMI tidak mengenal istilah politik praktis, yang ada hanya kaderisasi intelektual dan mengawal pembangunan bangsa supaya dapat berkembang dan maju. 

"Ikrar kader HMI sejak dikukuhan adalah untuk memperkuat pondasi bangsa Indonesia dan meningkatkan derajat masyarakat Indonesia, demi terwujudnya kemajuan bangsa," paparnya. 

Secara kelembagaan, independensi harus dimaknai secara utuh, dan gerakan #TurunkanJokowi nampak terbilang politis. 

"Lebih baik aksi dalam hal konten yang sejuk dan damai, bukan mengarahkan pada individu," jelasnya. 

Selain itu, Saddam membantah jika ada tuntuntan untuk menurunkan Presiden Jokowi, karena HMI berdiri independen dan tidak berkompromi dengan pihak manapun. 

"HMI sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang termaktub dalam tafsir independensi organisasi, maka tidak benar jika organisasi HMI menuntut Presiden untuk mundur dari jabatanya, sekali lagi saya nyatakan itu hoaks," tegasnya. 

Ketum PB HMI juga mengingatkan kepada aparat kepolisian agar tidak bertindak arogan terhadap aksi Mahasiswa, dan dalam situasi seperti ini profesionalitas Polri akan di uji ketangkasanya menangani masa aksi. 

"Kader HMI banyak yang menjadi korban atas aksi represifitas Polri. Saran saya Kapolri harus tegas terhadap anggotanya yang bertugas dilapangan," tukasnya. (OL-4)

Monday, September 24, 2018

John Glen: Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh Dan Sejahtera


Jakarta, Kasakusuk – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan Menteri Muda Inggris Untuk Bidang Ekonomi, John Glen di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (24/9).a

John Glen mengatakan bahwa pihaknya melihat ekonomi Indonesia terus akan tumbuh dan sejahtera sehingga peluang kerja sama antara Inggris dengan Indonesia semakin terbuka lebar.

“Senang untuk mengunjungi Negara anda dan pertemuan dengan menteri keuangan sangat bermanfaat bagi kami, membahas berbagai masalah apa yang dapat kami kerjakan bersama,” ujar John Glen.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 45 menit membahas sejumlah hal terkait ekonomi, sistem keuangan, fintech, hingga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Perusahaan Indonesia bisa melepas saham di bursa saham Inggris, London Stock Exchange dan bisa menerbitkan obligasi di Inggris.

“Kami membicarakan sejumlah hal terkait ekonomi, layanan keuangan, bagaimana generasi muda bisa mengakses layanan keuangan,” kata Glen.

Sri Mulyani dan Glen juga membahas pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, yakni model pembiayaan green finance atau pembiayaan ramah lingkungan untuk meredam dampak dari pemanasan global.

“Mengenai green finance juga bisa dilakukan karena kita tengah menghadapi perubahan iklim,” ujar Glen. Green finance untuk mengaktifkan Kemakmuran dan Pertumbuhan. (RN/MCF)

Capres-Cawapres dan Pimpinan Parpol Deklarasi Kampanye Tanpa ‘Hoax’ dan Politisasi SARA

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor 01, Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, dan nomor 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersama pimpinan partai-partai politik (Parpol) peserta Pemiliham Umum (Pemilu), Minggu (23/9) pagi, di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, menyampaikan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019.

Deklarasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan itu ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi, dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati, dan penandatanganan naskah Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019.

Dalam kesempatan itu, pasangan Capres-Cawapres, pimpinan Parpol, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI yang hadir mendeklarasikan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, beritegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang,” tegas para Capres-Cawapres, pimpinan partai politik, dan calon anggota DPD DKI Jakarta itu.

Mereka juga mendeklarasaikan untuk melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakaian Adat

Baik pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden maupun pimpinan partai politik dan calon anggota DPD DKI Jakarta yang hadir dalam deklarasi tersebut datang dengan menggunakan pakaian adat.

Joko Widodo datang dengan menggunakan pakaian adat Bali, sementara KH. Ma’ruf Amin menggunakan sarung yang dilipat di celananya. Prabowo Subianto menggunakan pakaian adat Jawa, sementara Sandiaga Uno menggunakan pakaian adat Melayu. Adapun Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy bahkan menggunakan pakaian model tokoh pewayangan Gatot Kaca.



Sumber

Sunday, September 23, 2018

Upaya Kemenpan Bantu Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa Di NTB


Kementerian Pertanian terus membantu untuk memulihkan perekonomian warga pasca gempa. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pada Jumat (21/9/2018) menyampaikan bahwa bencana gempa ini telah menimbulkan kerugian jiwa dan material, sehingga sesuai instruksi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kementan turut andil menjadi bagian pemerintah untuk membantu penanganan pasca gempa.
“Bapak Mentan langsung mengintruksikan kami untuk turun langsung membantu pemulihan pasca gempa di NTB ini,” kata I Ketut.
“Bantuan uang tunai dari keluarga besar Kementan dan para mitranya yang masuk ke rekening posko gempa bumi Pulau Lombok yang dikelola BPBD Provinsi NTB sampai saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 11.751.000.627,” ungkapnya.
I Ketut juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Posko Utama Kementan Peduli Gempa NTB juga masih terus menerima dan menyalurkan berbagai bentuk bantuan berupa telur, beras, minyak goreng, pakaian, selimut, pakan ternak, air mineral, susu, sembako, sosis, dan makanan siap saji.
Terkait dengan penanganan bidang peternakan dan kesehatan hewan, Ditjen PKH sampai saat ini masih terus memberikan bantuan dalam penanganan ternak milik warga terdampak. Tim Satgas Ditjen PKH bahkan sudah sebulan lebih pasca bencana gempa NTB ditugaskan secara bergantian disini daerah bencana.
Tim tersebut terdiri dari unsur pusat (Sekretariat Ditjen PKH, Direktorat Keswan, Kesmavet, Pakan, Bitpro, PPHNak), UPT Ditjen PKH (BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBMSOH Gunung Sindur, BPTUHPT Denpasar, Bvet Subang, BPMSPH Bogor, BPMPP Bekasi, BET Cipelang dan BIB Lembang), serta UPT dibawah Badan Karantina Pertanian (Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Mataram).
I Ketut menyebutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH untuk penanganan ternak, diantaranya: (1). Mengidentifikasi jumlah, jenis ternak dan ternak sakit (zoonosis); (2). Merencanakan dan mengkoordinasikan upaya untuk mengatasi masalah yang mendesak akibat bencana gempa khususnya terkait bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3). Memobilisasi ternak dalam rangka evakuasi dari daerah terdampak ke daerah yang lebih aman; (4). Inventarisasi kebutuhan pakan (konsentrat dan HPT), obat-obatan dan air minum; (5). Memberikan dan menyediakan Pelayanan Kesehatan Hewan, kandang penampungan sementara; (8). Melakukan pendistribusian bantuan pakan ternak (konsentrat dan HPT) pada kelompok ternak yang sudah teridentifikasi; (6). Memonitor dan mengevaluasi kegiatan penanganan bencana Gempa bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7). Analisis kerugian dampak bencana khususnya dibidang peternakan (ekonomi veteriner).




Sumber : http://inibenar.com/upaya-kemenpan-bantu-pemulihan-ekonomi-masyarakat-pasca-bencana-gempa-di-ntb/