Prabowo Curhat Tidak Nasionalis Dituduh Dukung HTI, Sikapnya Tetap Mendukung

Retorika Prabowo Subianto tentang nasionalisme dan lainnya dianggap sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prilakunya dalam kehidupan sosial dan berpolitik sehari-hari.

“Saya dari kecil mendukung NKRI, tapi saya malah dituduh mendukung membela khilafah ISIS. Tapi ya sudahlah kalau orang sudah fitnah.

Kita janganlah terpancing, jangan dibikin marah,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri deklarasi dukungan dari Relawan Rhoma Irama di Markas Soneta, Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal kontroversi ormas HTI yang telah sah dibubarkan oleh pengadilan karena bertentangan dengan Pancasila.

Juga saat mengunjungi kediaman Istri Almarhum Gus Dur, ketika Ibu Shinta Nuriyah Wahid menanyakan perihal tersebut secara formal Prabowo tidak menjawab spesifik. “Apakah mendukung pengubahan Pancasila menjadi sistem Khilafah?” tanya Ibu Shinta.

“Masalah khilafah itu adalah propaganda yang sebetulnya picik, tapi berbahaya karena rakyat bisa terpengaruh.” sontak Prabowo menjawab. Prabowo juga menambahkan bahwa ia mempertaruhkan nyawanya untuk NKRI, jadi tidak mungkin akan keluar dari sistem Pancasila dan NKRI.

Namun dalam kenyataannya Ketika Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan oleh Pemerintahan Jokowi pada bulan Juli 2017, tidak terdengar sedikit pun suara dukungan dari Prabowo maupun partainya terhadap pembubaran kelompok pro khilafah itu.

Bahkan pada Mei 2018, Gerindra, PAN dan PKS mendukung HTI mengajukan banding atas pembubaran itu.

Menurut aktifis media sosial Denny Siregar retorika Prabowo bahwa ia tidak mendukung khilafah, toh bukti di lapangan terlihat jelas partainya mendukung keberadaan HTI. Prabowo bahkan disebut mengetahui bahwa gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi oleh HTI.

Bukti itu jelas dan nyata dari video yang viral yang menampilkan Mardani Ali Sera dari PKS dan Ismail Yusanto Jubir HTI yang mengeluarkan statemen, “ganti sistem”. Gerakan “ganti Presiden” ini didukung penuh oleh Gerindra, dimana Fadli Zon, Waketum Gerindra, tampak aktif melindungi para penggerak gerakan ini.

Sikap Prabowo juga sangat kontras dengan sahabatnya Raja Abdullah Yordania yang telah secara tegas menindak organisasi Hizbut Tahrir disana karena percobaan kudeta yang gagal, dimana Hizbut Tahrir menyusup ke dalam tubuh militer.

Prabowo mungkin nasionalis, ia mungkin merasa dirinyalah yang menunggangi HTI, bukan sebaliknya. Dan mungkin ia bercita-cita bahwa jika kelak ia berkuasa, HTI tidak akan mampu mengubah Pancasila menjadi negara khilafah.

Tapi Prabowo lupa, bahwa HTI itu adalah gerakan transnasional, yang tidak terbatas pada batas negara. Ia gerakan ideologi.

Keberadaannya sendiri akan merusak sendi-sendi suatu negara jika ia dibiarkan berkembang biak.

Hizbut Tahrir tidak bisa dijadikan teman, karena ia mampu menyusup ke elemen pemerintahan sampai aparat sebelum melakukan kudeta yang merugikan. Melarang keberadaannya jauh lebih berguna daripada membiarkannya berkembang.

Jika Hizbut Tahrir mudah ditunggangi, lalu kenapa belasan negara melarang keberadaannya? Apakah Prabowo lebih perkasa dari belasan negara yang melarang keberadaan gerakan ideologis itu?

Prabowo mungkin tidak ingin mengubah Pancasila menjadi sistem khilafah, tetapi membiarkan pendukung khilafah di dalam negara berasas Pancasila tentu akan menggerogoti sistem itu sendiri.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin, Johnny G. Plate ikut menanggapi curhatan Prabowo Subianto yang merasa dituduh mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Terkait itu, Johnny meminta Prabowo, yang juga Capres nomor urut 02 di Pilpres 2019 untuk mengambil sikap yang tegas.

Menurut Johnny, masyarakat akan sulit percaya kalau yang dilakukan Prabowo hanya curhat karena telah dituduh mendukung HTI. Menurutnya, langkah Prabowo yang seperti itu tidak akan mengubah keadaan.

“Kalau pake curhat bilang (mengaku) tidak, tidak, rakyat susah percaya,” jelas Johnny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Politikus Partai Nasdem ini kemudian meminta Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra untuk segera mengambil langkah tegas, dan tidak hanya curhat untuk menimbulkan opini baru.

Johnny kemudian menganggap kalau tuduhan tersebut hanya dibuat oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan Pilpres 2019. Selain itu, Johnny menyarankan pada kubu oposisi untuk menyelidiki adanya kemungkinan adanya kemungkinan penyusup di kubu Prabowo – Sandiaga Uno.

“Ambil sikap yang tegas, berantas kalau ada unsur itu di tempatnya. Jangan pakai curhat, ambil sikap yang tegas, jaga jarak, bubarin. Kasih tahu aparat kalau ada inflitrasi kelompok yang seperti itu di dalam atau ikut disana,” pungkasnya.

Sumber 

Prabowo Curhat Tidak Nasionalis Dituduh Dukung HTI, Sikapnya Tetap Mendukung

Jokowi dan Putin akan Bertemu di East Asia Summit Singapura

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Rusia Vladimir Putin direncanakan akan bertemu sela-sela perhelatan East Asia Summit di Singapura. Pertemuan itu akan membahas perdagangan antar kedua negara. 

"Sebenarnya tadinya Putin mau datang sebelum akhir tahun cuma ada jadwal tidak memungkinkan kedua belah pihak. Akhirnya disepakati sementara ditengah pertemuan East Asia Summit di Singapura 14-15 November. Tapi setahu saya belum bilateral, tapi sebagai pemanasan ya. Karena melihat ke depannya bagus sekali, banyak sekali perdagangan yang nggak dapat sanksi kan," kata Dubes RI untuk Federasi Rusia dan Belarus, M Wahid Supriyadi, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018). 

Pertemuan itu akan membahas hubungan ekonomi, perdagangan kedua negara. Wahid mengatakan pada tahun lalu Rusia banyak mengekspor makanan seperti gandum. Selain itu di Rusia terjadi oversupply produk kacang-kacangan, kedelai, dan daging. Sementara Indonesia meminta agar syarat ekspor ikan ke Rusia dipermudah karena baru ada 10 perusahaan yang diizinkan, sedangkan permintaan ikan ke Rusia banyak. 

"Makanya di trade expo juga kita minta ikan, kita ada kapasitas banyak dan demandnya di sana banyak," kata Wahid.

Selain itu Indonesia juga akan meminta investasi dan kemudahan ekspor buah tropis seperti mangga, buah naga, pepaya, belimbing. 

"Lalu buah tropis seperti mangga, buah naga, pepaya, belimbing," sambungnya.

Diketahui East Asia Summit merupakan rangkaian ASEAN Summit di Singapura. Rusia merupakan salah satu mitra negara ASEAN. Sebelumnya, pertemuan antara Putin dan Jokowi juga disampaikan Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko. Hal tersebut disampaikan Valentina saat menerima delegasi yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang tengah mengadakan kunjungan kerja ke Rusia. 

"Kami masih ingat sekali kunjungan Bapak Presiden RI pada 2016. Pembicaraan kedua presiden sangat konkret dan membawa keuntungan kedua belah pihak. Kami menanti pertemuan dua presiden di ASEAN Summits di Singapura," ujar Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko di Moskow, Rusia, Selasa (23/10/2018). (yld/hns)

Sumber

Pemerintah Indonesia Telah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Menghentikan Eksekusi Mati Terhadap TKI Tuti Tursilawati

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan protes kepada Menlu Arab Saudi terkait eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati, TKI yang dipidana atas kasus pembunuhan majikannya di Arab Saudi. Eksekusi mati terhadap Tuti dijalankan pada 29 Oktober di Thaif, Arab Saudi, tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa permasalahan notifikasi tidak diterima Indonesia sebelum eksekusi Tuti pada 29 Oktober lalu, maka BNP2TKI akan menyerahkan tindak lanjutnya kepada Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut juga menjadi sorotan pihak Komisi IX DPR, yakni perihal perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu M Iqbal menyatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia karena eksekusi tersebut dilakukan Kerajaan Arab Saudi tanpa notifikasi kepada perwakilan, baik KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

Sebelumnya, Pengadilan memvonis hukuman mati kepada Tuti pada 2011 atas kasus pembunuhan terhadap majikannya pada 2010. Wanita asal Majalengka, Jawa Barat itu dihukum atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan eksekusi mati terhadap TKI Tuti Tursilawati. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyurati Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Kasus Tuti Tursilawati telah inkrah atau ditetapkan pengadilan pada tahun 2011 namun pemerintah terus melakukan upaya untuk meringankan hukuman, upaya yang dilakukan antara lain pendampingan kekonsuleran sejak tahun 2011 sampai tahun 2018. Pemerintah telah mengajukan 3 kali permohonan banding. Namun upaya hukum tersebut tak menemui hasil.

Lembaga Amnesty International Indonesia meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan proaktif terhadap pemerintah Arab Saudi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, yang dilakukan pemerintah Aran Saudi telah menciderai etika diplomasi antara kedua negara.

Hukuman mati jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sehingga pihaknya menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dalam kasus apa pun dan dengan metode apa pun

Hati-hati Sebar Info Hoaks Insiden Lion Air Bisa Dipidana

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meminta warganet tidak menyebarkan informasi hoaks, ataupun informasi yang bukan berasal dari sumber berwenang terkait dengan musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.

“Kemkominfo juga mengimbau warganet untuk tidak menyebarkan foto-foto korban dari musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 melalui media apapun termasuk media sosial,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/10/2018).

Insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Kemkominfo, kata Fernandus, mengingatkan setiap aktivitas di ruang siber, telah diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aktivitas tersebut termasuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi hoaks.

Lebih lanjut, Kemkominfo turut menyampaikan belasungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin (29/10/2018).

Inilah Jawaban Presiden Jokowi Soal Isu PKI, Antek Asing, dan Harga Bahan Pokok Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinannya, sekarang ini muncul isu-isu yang menurutnya tidak mencerdaskan rakyat, tidak mematangkan masyarakat dalam berdemokrasi.

“Ini bisa memecah kita, kalau kita nggak segera kembali kepada rel bahwa pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden itu akan ada terus setiap 5 tahun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Indonesia (WKRI), di Magnolia Grand Ballroom Hotel Grand Mercure, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10) pagi.

Kepala Negara menunjuk contoh isu yang menyebut dirinya simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal PKI dibubarkan tahun 1965-1966, saat dirinya masih berumur 4 tahun. Juga ada dalam media sosial gambar dirinya disamping Aidit, tokoh PKI yang sedang berpidato tahun 1955.

“Saya cek pidato tahun berapa sih? Tahun 1955, saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini,” kata Kepala Negara dengan nada bertanya.

Namun, menurut Presiden, banyak yang percaya dengan isu-isu itu. Bahkan ada survei 6 persen atau 9 juta lebih yang percaya. Inilah yang membuat Kepala Negara bertanya, yang pintar itu yang membuat gambar atau yang nggak bener yang percaya.

“Saya heran kok gambarnya ya persis saya gitu, di dekatnya lagi kok persis. Aduh yang namanya media sosial ini memang nakal-nakal,” ujar Presiden Jokowi.

Antek Asing

Presiden Jokowi juga menunjuk isu lain yang dikembangkan melalui media sosial, yang menuduhnya sebagai antek asing. Menuduhnya langsung.  Presiden justru mempertanyakan antek asing yang mana?

Presiden memberi contoh, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dikelola oleh Perancis dan Jepang, sudah 100 persen ia serahkan kepada Pertamina, sejak 2015. Lalu Blok Rokan, Chevron sudah 100 persen dimenangkan oleh Pertamina.

Freeport yang 40 tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen, menurut Presiden, negoisasi sudah 4 tahun, sudah head of agreement, sudah Sales & Purchase Agreement.

“Kita bisa mendapatkan 51 persen sudah mayoritas. Tapi nggak mudah melakukan ini, baik tekanan politik, baik tekanan kanan kiri,”ungkap Presiden seraya menambahkan, kalau kepengen gampang ya sudah sehari saja selesai, tanda tangan, 9 persen, sudah, rampung, enggak ada tekanan apa-apa.

Tapi Presiden menegaskan, bukan itu yang kita inginkan, tapi National Interest kita, kepentingan nasional kita.

“Kok enggak ada yang demo waktu kita dapat 100 persen,  dapat 51 persen? Demo mendukung gitu loh. Demo mendukung kok enggak ada. Kalau antek asing, antek asing ramainya kaya gitu,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, TKA, katanya ada 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok membanjiri Indonesia. Presiden mengakui, isu-isu seperti ini banyak dipercayai.

Padahal, lanjut Presiden, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia paling 80.000-an semuanya. Yang dari Tiongkok itu kurang lebih 24.000. Sementara tenaga kerja Indonesia yang ada di Tiongkok, di China, itu malah 80.000 lebih.

“Jadi di sana malah antek Indonesia, kalau ngomongnya antek-antekan. Jangan seperti itulah, negara-negara lain juga menerima kok tenaga kerja asing, dalam rangka memperbaiki SDM yang ada di negaranya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga menunjukkan data, tenaga kerja asing di Indonesia tidak sampai 1 persen. Ia membandingkan dengan Uni Emirat Arab (UEA) 80 persen. Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapura ada 24 persen, Malaysia 5 persen, sementara Indonesia 0,03 persen.

“Satu persen saja enggak ada kok diramaikan. Jutaan dari mana? Kalau kita ini kan gampang sekali. Tanya imigrasi sudah kelihatan,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, isu-isu seperti itu kalau enggak dijawab dipikir itu sebuah kebenaran.

Tanya Langsung Pedagang

Sedangkan mengenai isu-isu harga bahan pokok naik.  Presiden mengemukakan, inflasi biasanya 9 persen, 8 persen, namun sekarang inflasi dibawah 3,5 (persen). “Artinya harga itu terkendali. Harga itu terkendali, dikendalikan,” tegas Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, dirinya juga sering keluar masuk pasar, bertanya langsung ke pedagang. “Saya itu mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan juga. Kalau kita bisa mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar, ya kita berikan. Tapi kalau yang sulit, misalnya barang impor ya sulit karena pasar internasional,” terang Kepala Negara.

Terakhir, Kepala Negara mengaku masuk di pasar di Semarang, dan bertanya mbok-mbok yang berjualan di pasar, harga yang stabil atau tidak stabil. Menurut para pedagang itu, ungkap Presiden, biasa harga cabai ada yang naik ada yang turun sampai Rp10.000. Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar jangan sampai termakan isu-isu yang tidak benar.




Sumber

Daftar Prestasi Gemilang Empat Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menginjak tahun keempat. Daftar hasil kerja yang berhasil diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK yang sangat dikenal adalah pembangunan infrastruktur.

Indonesia sentris menjadi tujuan utama Jokowi. Hal itu menggeser orientasi pembangunan di daerah yang dengan skala ekonomi besar dan penduduk padat ke daerah pinggiran dengan skala ekonomi kecil dengan akses susah, serta penduduk yang jarang adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Pemerintah bangun 3.432 KM Jalan, 947 KM Jalan Tol dan 39,8 KM Jembatan serta meningkatkan aksesibilitas pariwisata. Untuk tol laut, pemerintah menambah pembangunan pelabuhan, memperluas trayek perintis, angkutan ternak dan pelayaran rakyat.

Pemerintah melalui dana desa telah membangun 158.691 KM jalan desa, 1.028.255 KM jembatan.

Di wilayah perbatasan, pemerintah telah membangun pos lintas batas Negara di 7 Lokasi, meningkatkan akses listrik ke seluruh pelosok tanah air. Rasio elektrifikasi nasional pada semester I/2018 capai 97,13%. Pembangunan di Papua antara lain jalan trans papua, memperbaiki akses udara dan pelabuhan serta mewujudkan papua terang.

Jokowi juga fokus pembangunan manusia Indonesia yang tangguh. Inilah titik pijak sekaligus fondasi utama Indonesia menuju negara maju.

Di tahun keempat, Indonesia menghadapi tantangan eksternal yang besar yakni kondisi instabilitas perekonomian global. Pemerintahan mengoptimalkan segala sumber daya dan peluang untuk memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Ekonomi Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5% dan terus meningkat. Tingkat pengangguran terus menurun mencapai angka 5,13% dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Tingkat kemiskinan menurun capai single digit yakni 9,82%.

Selain itu, di bidang ekonomi, sebuah capaian yang sangat baik ketika Indonesia menguasai 51% saham Freeport serta mengambil alih blok-blok migas besar. Untuk capaian Reforma Agraria yakni 9.491.557 Bidang dan 2.007557,81 Ha Tanah. Realisasi BBM Satu Harga pada 2018 mencapai 62 titik. Hingga Agustus 2018, tercatat sebanyak 92.244.075 jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat.

Di kancah internasional, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB sehingga semakin berperan aktif dalam perdamaian dunia dan memberikan perlindungan kepada warganya. Negara hadir dalam penanganan dan penanggulangan bencana mewujudkan ketahanan terhadap bencana.

Di tahun keempat, prestasi yang berhasil diukir pemerintahan Jokowi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018. Selain menjadi tuan rumah yang sukses, Indonesia juga meraih total 98 medali dan Asian para games dengan total 135 medali.

Sumber : http://stopfitnah.com/daftar-prestasi-gemilang-empat-tahun-kepemimpinan-presiden-jokowi/

Keberhasilan Jokowi-JK Membangun Sumber Daya Manusia dan Peluang

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap empat tahun, Sabtu, 20 Oktober 2018. Selama itu, telah banyak pencapaian yang diraih Jokowi-JK.

Dikutip dari “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla” yang dilansir laman presidenri.go.id, Sabtu, 20 Oktober 2018, disebutkan pada tahun keempat ini, Indonesia menghadapi tantangan eksternal yang besar, yakni kondisi instabilitas perekonomian global.

Pemerintah mengoptimalkan segala sumber daya dan peluang, untuk memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. “Kita terus memperbaiki ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan maupun antar-wilayah, menjaga stabilitas politik dan keadilan hukum serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang,” tulis laporan tersebut.

Penciptaan fondasi pada tahun pertama, percepatan pada tahun kedua dan pemerataan pada tahun ketiga diyakini telah membangkitkan kepercayaan diri Indonesia sebagai bangsa besar yang akan terus bergerak maju dan menjadi bangsa pemenang.

Pencapaian yang telah diraih, di antaranya di bidang ekonomi. Soal pertumbuhan ekonomi, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5 persen dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari data BPS, angka pengangguran terus menurun mencapai 5,13 persen. Hal itu dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Sementara tingkat inflasi pada kisaran 3 persen.
Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit yaitu 9,82 persen. Hal itu diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten. Rasio gini tercatat pada level 0,389.

Kemudian, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Sementara utang pemerintah dikelola untuk mendukung pembangunan program-program prioritas dan sektor produktif.

Bersama otoritas moneter, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Pemerintahan Jokowi-JK telah berupaya mengembangkan kawasan luar Jawa dengan pembangunan berbagai infrastruktur. Hingga tahun ini, sudah terbangun infrastruktur jalan sepanjang 3.432 km, jalan tol 947 km, jembatan 39,8 km, dan 134 unit jembatan gantung.

Kemudian untuk kereta api, jalur yang sudah terbangun (plus reaktivasi) adalah 754,59 km spoor. Lalu ada pembangunan 10 bandara baru plus revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan. Lalu ada pula 19 pelabuhan baru.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan gairah ekonomi di daerah-daerah luar Jawa. Ketika roda ekonomi berputar, maka konsumsi pun meningkat.

Pemerintah melalui dana desa telah membangun 158.691 KM jalan desa, 1.028.255 KM jembatan, 4.711 unit tambahan perahu, 14.770 unit Bumdes, 6.932 pasar desa, 179,625 unit penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 39.351 irigasi dan 3.026 unit embung.




Sumber

Aksi Bela Tauhid, Operasi Hitam Kubu Prabowo

Jakarta – Aksi Bela Tauhid merupakan operasi hitam yang digagas kubu Prabowo-Sandiaga beserta kelompok radikal pendukungnya untuk memecah belah umat Islam melalui upaya penghancuran NU dengan narasi bahwa Banser menistakan Tauhid.

Keberanian Uus Sukmana (tersangka pengibaran bendera HTI di Garut) untuk berada dalam peringatan HSN karena dibackup oleh sejumlah pihak, termasuk adanya instruksi menjual HP untuk menghilangkan jejak digital pasca kejadian.  Adanya pengakuan ajakan untuk mengikuti aksi 212 oleh FPI dimana arah politiknya mendukung ke Anies-Sandi juga menjadi satu bukti kuat.
Pihak kepolisian saat ini masih mencari handphone lawas milik Uus Sukmana yang diduga sengaja dijual, tak lama setelah insiden pembakaran bendera HTI.

Pihak Prabowo-Sandi sengaja mengeluarkan isu hoaks surat pemanggilan Kapolri oleh KPK untuk mengalihkan isu terkait kasus pembakaran bendera yang perlahan menemui titik terang.
Saat ini eks-HTI sebagai salah satu underbow Prabowo-Sandi telah menyiapkan skenario demo berjilid-jilid dengan memanfaatkan pendukung/ masyarakat yang mudah untuk dikondisikan. Cara tersebut mirip dengan yang terjadi di Suriah dengan narasi bahwa pemerintah adalah rezim dzalim.
Para pendukung Prabowo-Sandi beramai-ramai mengunggah tagar pembubaran Banser dan diikuti dengan peredaran konten yang berisi ajakan Aksi Bela Tauhiddan hal tersebut memang merupakan salah satu operasi hitam yang terencana, terbukti dari jari pendukung bendera Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) yang mengacungkan dua jari, padahal semua orang tahu bahwa simbol tauhid ialah mengangkat satu jari, namun karena saat ini Prabowo Subianto menjadi capres dengan nomor urut 2, mereka pun tak malu-malu menggadai angka satu tauhid degan angka dua jari.

Kesiapan kubu Prabowo-Sandi juga jelas terlihat ketika semua ‘buzzer‘nya dipersenjatai oleh pernyataan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa bendera yang dibakar tersebut bukanlah bendera HTI.

Untuk diketahui, pada masa Pilkada DKI Jakarta lalu, Yunahar Ilyas ialah sosok kunci yang menegaskan bahwa Ahok saat itu melakukan penistaan agama, dimana beliau bertugas untuk memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menguntungkan pihak Prabowo.
Selanjutnya untuk memperkuat aksinya, Prabowo juga menghubungi dan berniat menjemput Rizieq Shihab yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan untuk memprovokasi massa dengan embel-embel jatah Menteri Agama jika terpilih sebagai Presiden.

Yang menarik, insiden pembakaran bendera HTI tersebut terjadi dalam acara Hari Santri Nasional begitu juga dengan dan pernyataan Prabowo Subianto yang akan menjemput Rizieq Shihab juga diucapkan acara Hari Santri Nasional.

http://kabardwipa.co/aksi-bela-tauhid-operasi-hitam-kubu-prabowo/

Empat Tahun Memimpin, Pemerintahan Jokowi Kembangkan 48 Bandara di Papua

Mading Indonesia – Kementerian Perhubungan saat ini sedang membangun dan mengembangkan 48 bandara di Provinsi Papua, sebagai komitmen Kemenhub dalam mendukung program Indonesia Sentris. Pembangunan ini juga ditargetkan akan mengurangi disparitas harga di Provinsi Papua. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan ini dalam Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan Tema “Penguatan Indonesia Sentris”di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.

Selain di Provinsi Papua, untuk mengurangi disparitas harga Kemenhub saat ini juga sedang mengembangkan 16 bandara di Provinsi Papua Barat.

“Kalau kita bicara Indonesia sentris, maka Papua adalah suatu pusat yang harus kita perhatikan. Karena nyata-nyatanya banyak terjadi disparitas harga. Disparitas harga karena memang terbatasnya dan tidak mudahnya angkutan ke Papua,”sebut Menhub.

Menhub menambahkan 40 persen anggaran Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan digunakan untuk Papua, dan difokuskan untuk meningkatkan safety serta peningkatan aksesibilitas.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional dan angkutan barang berjadwal untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia, Kemenhub memiliki program Jembatan Udara yang berada di daerah Papua dan Kalimantan Utara. Menurutnya, saat ini subsidi angkutan udara perintis kargo yang telah dianggarkan berjumlah 31 rute.

“Kami juga menyediakan tol udara atau jembatan udara yang menghubungkan dari kota-kota di tepi pantai dan ke kota-kota di pegunungan Papua. Jembatan udara digunakan untuk memasok berton-ton logistik, bersamaan juga kita mensubsidi penumpang untuk menuju Papua dan di Kalimantan Utara,”jelasnya.

Tol Laut Kurangi Disparitas Harga

Melalui Indonesia sentris Kemenhub berkomitmen menyatukan NKRI melalui konektivitas. Secara intensif untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Barat dan Timur dilakukan melalui program tol laut. Tol laut adalah satu upaya dari pemerintah untuk memasok logistik dengan memberikan subsidi bagi angkutan laut. Saat ini sudah ada 15 trayek tol laut yang dijalankan Kemenhub bersama BUMN dan swasta.

Yang menggembirakan setelah program tol laut diluncurkan, menurut Menhub Budi yaitu, terjadinya penurunan harga yang signifikan, mengurangi disparitas harga, serta memberikan harapan bisnis baru bagi masyarakat indonesia bagian timur.

“Karenanya selain dengan swasta, kita juga mengintensifkan dengan Bulog dan semen indonesia, dimana pemerataan harga-harga semen, harga beras, harga –harga barang pokok itu menjadi suatu tujuan kami. Kami memang belum sempurna, masih perlu kita tingkatkan, oleh karenanya kami bahu-membahu untuk meningkatkan produktifitas tol laut tersebut,”ujar Menhub.

Sumber : https://bidikdata.com/empat-tahun-memimpin-pemerintahan-jokowi-kembangkan-48-bandara-di-papua.html

Aksi Politik Berkedok Tauhid adalah Bela HTI

Aksi Politik Berkedok Tauhid adalah Bela HTI

Jakarta – Banyak para tokoh, warga geram melihat Agama dijadikan bungkus politik kotor oleh orang-orang yang tidak paham agama secara kaffah, bahkan nekat mengatasnamakan pencipta untuk dikendarai pada politik Pilpres 2019.

Hal ini membuat sosok Abu Janda atau Permadi Arya membuat video mengkritisi hal tersebut dengan berpakaian ala Timur Tengah,”Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Dengan Saya Permadi Arya, kenapa saya berpakaian seperti ini karena sesuai dengan topik kali ini , Politik Berkedok Tauhid,”ucapnya menjelaskan kalau semua bisa dibungkus hal ini membuat Permadi Arya membungkus dirinya dengan pakaian ala Timur Tengah.

Permadi Arya menekankan kalau sangat jelas bendera-bendera HTI ini terlihat jelas di markas HTI, logo dan spanduk sedangkan bendera Panji Rasulullah tidak ada harakatnya.

“Sesuai hadist Roya Rasulullah berwarna hitam dan Liwa Rasululah berwarna putih tidak ada tulisan tauhidnya dan kedua di bendera HTI ada harakatnya artinya itu tulisan Arab ejaan baru pada zaman rasulullah tidak ada tulisan harakatnya dan tanda bacanya,”ucap Permadi.

HTI yang mengelak namun tidak bisa memungkiri kalau markas, logo dan setiap ada aksi selalu bendera HTI.

Bahkan pembawa bendera di Garut juga mengakui kepada polisi kalau bendera yang dibawa bendera HTI.”Aksi bela Tauhid, aksi bela bahlu ente!,”ungkap Permadi Arya yang menunjukan bukti-bukti valid hubungan pembawa bendera HTI, aksi bela HTI.

Lebih disayangkan oleh Permadi Arya mengenai bendera-bendera yang dibawa malah dinistakan, Permadi Arya menunjukan foto-foto mengenai para peserta aksi yang menistakan bendera yang bertuliskan Tauhid, para peserta ini malah menginjak-injak bendera tersebut.

“Nih liat bendera disejajarkan dengan kaki, bendera diinjak-injak ada yang lebih parah bendera ditaruh di got, begitu kelakukan yang katanya membela tauhid!begitu membela Tauhid, membela bahlul ente.”cetusnya.

Permadi Arya membongkar sesungguhnya para penunggang aksi bela Tauhid yang notabene aksi bela HTI ini adalah kelompok pendukung Capres Prabowo-Sandi. Permadi kembali memberikan bukti-buktinya.

“Lha ente kok malah teriak-teriak turunkan Presiden, salahnya Presiden sama antum apa? sebenarnya aksi bela Tauhid apa kampanye politik!,preet!”ucapnya.

Tak hanya itu foto-foto kembali di perlihatkan Permadi pada videonya.”Lha ini kok malah bawa spanduk ganti presiden, ini lagi kok tanganya malah begini , kalau salam tauhid begini nih (sambil menunjukan jari satu),”terangnya membuktikan kalau motif aksi pembela Tauhid kemarin adalah kampanye politik terselubung.

Jadi aksi bela Tauhid kemarin sangat-sangat terang benderang kalau ada motif terselubung karena dengan bukti bendera-bendera yang disejajarkan kaki, ditaruh digot membuat tidak peduli pada kalimat tauhid.

“Jadi sebenarnya mereka tidak peduli dengan kalimat Tauhid, Ini sebenarnya politik berkedok Tauhid, kampanye terselubung udah kebaca jurus ente,preet,”kesalnya.

Permadi bahkan menuding kalau cara-cara kotor ini digunakan karena Capres Prabowo minim prestasi.

“Capres ente minim prestasi jadi cara-cara ini yang ente lakukan, yang katanya aksi bela Tauhid tahunya kampanye terselubung, kan kampreet,”tambahnya.

Pada video akhir Permadi Arya membuktikan kalau dibalik dalang aksi serta pendukung Capres Prabowo ada HTI, sambil menunjukan gambar-gambar spanduk di penyebrangan jalan dengan tulisan HTI pendukung Prabowo-Sandi.”Seperti bang Deny Siregar bilang ini bukan soal Prabowo lawan Pak Jokowi tetapi NKRI lawan HTI,maka lawan,”tutupnya.

Sumber : https://bidikdata.com/aksi-politik-berkedok-tauhid-adalah-bela-hti.html

Sumpah Pemuda Bisa Jadi Benteng Indonesia dari Perpecahan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kerap menggaungkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Senapas dengan Ma'ruf Amin, Arus Baru Indonesia (ARBI) mengawal hal tersebut dan mengingatkan bahwa Hari Sumpah Pemuda adalah momentum untuk mempersatukan Indonesia.

“Sumpah Pemuda itu komitmen kebangsaan yang luhur, tujuannya untuk mempersatukan pemuda Indonesia sebagai tokoh utama pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua Umum ARBI Lukmanul Hakim, Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Peringatan Sumpah Pemuda ke-90, sambungnya, harus bisa kembali menelurkan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Sebab, Sumpah Pemuda itu komitmen kebangsaan yang luhur, tujuannya untuk mempersatukan pemuda Indonesia sebagai tokoh utama pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia.

Indonesia tidak mungkin merdeka tanpa adanya persatuan. Lukmanul menegaskan, pemahaman itu pula yang digaungkan Ma'ruf Amin, dan tertuang dalam sembilan pilar ARBI yang terkonsep sesuai pemikiran Ma’ruf.

“Karena itu, semangat persatuan harus terus dijaga dalam kerangka membawa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, dan mandiri,” ujarnya.

Peringatan Sumpah Pemuda bisa menjadi benteng mencegah Indonesia dari perpecahan karena isu dan finah di tengah derasnya arus informasi. Karena kegaduhan dan provokasi, menjadi cara termudah untuk membuat rakyat terpolarisasi secara ekstrem.

"Ini yang harus kita cegah melalui momentum Sumpah Pemuda,” tegasnya.

Selain itu, makna lainnya bisa menjadi refleksi semangat persatuan bangsa sebagai arah baru pergerakan umat. Baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

“Dalam semangat Sumpah Pemuda, saatnya kita kembali bersatu. #SatukanKitaSatukanIndonesia,” pungkasnya.

Sumber : https://news.okezone.com/read/2018/10/28/337/1970073/sumpah-pemuda-bisa-jadi-benteng-indonesia-dari-perpecahan

Gelar OOC, Bukti Kepemimpinan Indonesia di Sektor Kelautan dan Perikanan

 

Perhelatan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, 29-30 Oktober 2018 merupakan ajang penting bagi pemerintah Indonesia karena merupakan negara pertama di Asia yang melaksanakan OOC kelima ini.

“Hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut baik melalui diplomasi maritim maupun kebijakan dalam negeri,” bunyi rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima Sabtu (27/10).

Dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam menangani ancaman terhadap laut Indonesia.

“Maanfaat yang akan diterima Indonesia yakni Sustainable blue economy dan berbagai rencana aksi lainnya yang dicanangkan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi kelautan dan mencegah kerusakan laut,” tulis rilis tersebut.

Pelaksanaan OOC di Indonesia juga merupakan bentuk investasi dalam ocean diplomacy untuk menunjukkan our legacy, our ocean issues, atau our ocean related issues.

Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini, di antaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security).

Berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan komitmen konkret. Tidak hanya di Plenary, diskusi enam bidang tersebut juga akan dilaksanakan pada Side Events, Ocean Talks, dan Ocean Youth Leadership Summit.

Saat ini, sudah ada 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2.200 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran.

Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy”, Indonesia mengharapkan komitmen konkret yang diusung dari berbagai sektor dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan laut sebagai warisan yang dipersiapkan bagi anak cucu dan generasi mendatang dengan parameter yang terukur.

“Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi, sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret,” terang Menteri Retno.

Pada OOC 2018 ini, panitia penyelenggara OOC telah melakukan review pada komitmen untuk melihat sejauh mana progres implementasi komitmen yang disampaikan pada OOC 2014-2017.

Sebanyak 663 komitmen disampaikan oleh berbagai negara yang ditujukan pada enam bidang aksi. Dari komitmen yang terkumpul, baru 206 komitmen yang telah dianggap selesai.

Namun, pelaporan penyelesaian implementasi komitmen dilakukan dengan self-reporting (pelaporan mandiri).

Oleh karena itu, Indonesia akan mengadakan pertemuan khusus dengan penyelanggara OOC sebelumnya dan yang akan datang untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemantauan implementasi komitmen di masing- masing negara.

Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 ini akan dibuat sistem review mechanism untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan.

“Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja, tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men- tracking delivery. Anda dulu komitmen satu juta hektar misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektar pada 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita,” ungkap Menteri Susi.

Pemerintah juga berupaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan OOC.

Hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan isu kelautan di Indonesia.

Berkolaborasi dengan berbagai instansi, OOC telah melaksanakan serangkaian talkshow, Our Ocean Photo Competition, kolaborasi dengan Ubud Writers & Readers Festival, Our Ocean Film Festival, dan pada acara puncak akan dilaksanakan Indonesia beach clean up serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 28 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.

Melalui kolaborasi, Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan OOC 2018 yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan pendekatan ekonomi untuk menjaga dan merestorasi laut, demi sumber daya laut yang berharga, pariwisata, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh penduduk di dunia.




Sumber

Terima Usulan Tokoh Agama/Masyarakat, Presiden Jokowi Gratiskan Jalan Tol Suramadu

Mempertimbangkan kalkulasi dampak dan pertumbuhan ekonomi bagi warga Madura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membebaskan biaya bagi kendaraan yang melalui Jembatan Surabaya Madura atau yang lebih dikenal dengan Jalan Tol Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota Bangkalan, Madura, Jatim, terhitung mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB.

Peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di kilometer 4,3 tol Kota Bangkalan, Madura, menuju Kota Surabaya.

Bentuk Keadilan

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada 2015 atas masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan kepada dirinya agar sepeda motor digratiskan, pemerintah telah menggratiskan Jalan Tol Suramadu bagi sepeda motor.

Kemudian di tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan 2016 yang lalu menjadi separuh.

Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan, menurut Presiden, pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada Madura.

“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, dari Bupati, pada hari Sabtu (27/10) ini, Presiden Jokowi memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.

“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan,” ucap Presiden.

Diakui Presiden Jokowi, memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan tetapi pemasukan itu dinilai tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dinginkan pemerintah untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura.

“Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo, dan para bupati se-Pulau Madura.





Sumber

15 Juta Pedagang Pasar Indonesia Dukung Jokowi

15 Juta Pedagang Pasar Indonesia Dukung Jokowi

Bogor – Ketua Umum Komite Pedagang Pasar Abdul Rosyid mengklaim 15 juta pedagang pasar di 200 ribu pasar seluruh Indonesia tetap memilih kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Abdul mengatakan mereka tetap mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 karena resah dengan gaya kampanye Sandiaga Uno.

Dukungan pedagang pasar tradisional terhadap pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024 itu dideklarasikan di Bogor, Minggu 21 Oktober 2018.

Abdul Rosyid mengatakan, meski Jokowi belum mampu menstabilkan harga pangan, dirinya yakin kepemimpinan Jokowi mampu menjamin kesejahteraan utamanya bagi pedagang pasar.

“Saya yakin 100 persen anggota KPP dukung Jokowi, ini hanya kekurangannya kita butuh konsolidasi ke seluruh pengurus,” kata Rosyid.

Saat ini, kata Abdul Rosyid, anggota KPP yang sudah deklarasi dukung Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.

“Sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya stop untuk deklarasi serempak pada 25 November mendatang,” kata Rosyid.

Sebelumnya, pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Komite Pedagang Pasar (KPP) menilai kampanye pilpres 2018 yang dilakukan cawapres pasangan nomor urut 2, Sandiaga Uno telah memojokkan para pedagang pasar.

Mereka merasa Sandiaga Uno hanya menjadikan pedagang pasar sebagai alat politik untuk merebut hati masyarakat.

“Beliau (Sandiaga) bicarakan stabilkan harga tapi tak punya sistem, makanya kami melihat ada politisasi dari Sandiaga untuk memojokkan pemerintah dan menggunakan kami, pedagang pasar, sebagai alat politik,” kata Rosyid.

Sumber : https://bidikdata.com/15-juta-pedagang-pasar-indonesia-dukung-jokowi.html

NU-Muhammadiyah Satu Pemahaman Tentang Pembakaran Bendera HTI

JAKARTA – Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat dan pandangan dengan PP Muhammadiyah bahkan dengan Ormas Islam lainnya terkait pembakaran bendera HTI.

NU dan Muhammadiyah bersama ormas Islam lainnya sepakat untuk berperan dalam meredam emosi masyarakat yang tidak terima dengan pembakaran bendera di Garut oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).  NU dan Muhammadiyah serta Ormas Islam lainnya sepakat bersama elemen bangsa untuk mengakhiri segala dendam, kebencian dan permusuhan dalam peristiwa di Garut serta tidak memperbesar masalah tersebut demi persatuan dan kesatuan serta Indonesia yang damai.

“Indonesia harus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan unggul dengan semangat kebersamaan,” ungkap Helmy.

Helmy pun mengimbau seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga NU untuk tidak terprovokasi dengan peristiwa ini. Dia juga mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendinginkan suasana.

“Ini ada upaya-upaya mengadu domba untuk menimbulkan kekisruhan. Dari awal kami menyampaikan ke keluarga besar Ansor, Banser dan teman-teman muslim khususnya, jangan terpancing. Dan seluruh tokoh, marilah kita sama-sama dinginkan suasana ya, cooling down,” katanya.

Helmi juga menanggapi soal aspirasi massa Aksi Bela Tauhid yang ingin GP Ansor dan Banser dibubarkan. Menurutnya, hal tersebut salah alamat karena Banser memiliki peran besar dalam mendirikan Republik Indonesia. Salah satunya ialah Banser turut membantu dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) berharap tidak ada lagi aksi protes di berbagai daerah.

“Kami harapkan ini menjadi langkah tetap menjalankan keinginan damai dengan penuh kedamaian,” kata JK.

Sebelumnya, PBNU dan PP Muhammadiyah memiliki perbedaan pendapat perihal status bendera yang dibakar oleh anggota Banser di Garut pada Senin lalu (22/10). PBNU, beserta GP Ansor menyatakan bahwa bendera yang dibakar adalah bendera ormas yang telah dilarang di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Prabowo Sebut 99% Rakyat Hidup Pas-Pasan, Mensos Minta Datanya

Jakarta – Calon Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang sekali lagi tidak sesuai dengan data dan fakta sesungguhnya. Prabowo mengklaim bahwa berdasarkan  data Bank Dunia, sekitar 99 persen rakyat Indonesia hidup dalam kategori pas-pasan.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang mengatakan bahwa ucapan Prabowo tersebut hanya asumsi pribadi yang tidak berdasar. Menurut data Kemensos hanya 40 persen rakyat Indonesia yang hidup dalam kategori ekonomi terbawah. Dengan data 40 persen tersebut, Pemerintah memberikan perhatian melalui program peningkatan penerima manfaat dan program-program yang tepat sasaran.

40 persen data penduduk ekonomi kategori terbawah juga bukan merupakan masyarakat miskin sehingga Mensos Agus Gumiwang meminta Prabowo menunjukkan sumber data atas pernyataan 99 persen rakyat Indonesia hidup dalam kategori pas-pasan.

Berdasarkan penelusuran data Bank Dunia yang terupdate di situs resmi World Bank, rasio jumlah masyarakat miskin pada garis kemiskinan nasional di 2017 adalah 10,6 persen dari PDB sementara rasio jumlah rakyat miskin Indonesia menurut data Bank Dunia paling tinggi saat 1999 yaitu mencapai 23,4 terhadap PDB dan setelahnya cenderung menurun hingga 16 persen terhadap PDB pada 2005, sehingga pernyataan Prabowo tidak sesuai fakta Bank Dunia.

Dengan melihat data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Prabowo tidak benar.

Staf Kepresidenan, Ali Mochtar mengatakan, Prabowo menggunakan data yang tidak valid karena justru 70 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja ekonomi Pemerintah. Data BPJS bahkan mencatat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta penduduk Indonesia dan menjadi titik terendah persentase kemiskinan sejak tahun 1999. 

Buka IdeaFest 2018, Presiden Jokowi: Yang Menggerakkan Indonesia Ke Depan Adalah Saudara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkaget-kaget saat memasuki lokasi IdeaFest 2018, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Ia menilai, banyak lompatan-lompatan, loncat-loncatan yang semuanya itu dikelola, di-manage oleh anak-anak muda, kaum milenial.

“Saya meyakini yang menggerakkan Indonesia ke depan adalah saudara-saudara semuanya. Saya ulang, saya ulang, yang menggerakkan Indonesia ke depan adalah saudara-saudara semuanya,” kata Presiden Jokowi saat membuka IdeaFest 2018, di JCC, Jakarta, Jumat (26/10) pagi.

Presiden mengaku selalu ingin belajar. Tapi kecepatan perubahan sekarang ini memang begitu sangat cepat sekali, sebagaimana oleh McKinsey Global Institute bahwa revolusi industri 4.0 itu 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri yang pertama.

“Saya baru belajar Internet of Things, keluar artificial intelligence, keluar virtual reality,  keluar lagi Bitcoin, keluar lagi cryptocurrency. Cepat sekali, big data, semuanya begitu sangat cepatnya perubahan-perubahan itu hadir ke tengah-tengah kita, Advance robotic, Elon Musk,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menitipkan kepada anak-anak muda peserta IdeaFest 2018 agar berhati-hati. “Kita jangan ketinggalan, kita jangan ditinggal,” tuturnya.

Kepala Negara mengaku bangga, dalam 4-5 tahun ini kita sudah memiliki 4 unicorn. Tetapi Kepala Negara ingin lebih dari itu. Ia menunjuk contoh Zaky dengan Buka Lapak, William dengan Tokopedia, Nadiem dengan Gojek.

Waktu berkunjung ke Vietnam, Presiden mengaku dirinya diajak buka Go-Viet di sana, yang merupakan gabungan antara Gojek dengan Vietnam, jadi Go-Viet.

“Seneng saya, bukan apa-apa, seneng saya teknologi dari Indonesia mengintervensi negara-negara lain. Itu yang saya ingin,” tegas Presiden Jokowi.

Kepala Negara kembali menegaskan keinginannya agar Indonesia ke depan tidak ditinggal. “Tidak ditinggal,” ucap Kepala Negara seraya menambahkan, pemerintah membangun sebuah strategi besar, visi besar dan ke depan Indonesia seperti apa.

Presiden Jokowi meyakini, IdeaFest adalah forum yang berbicara tentang inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendiskusikan misi-misi besar ke depan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berpikir out of the box, menyusun strategi ide, menyusun startegi gagasan agar menjadi sebuah kenyataan.

“Saya tahu, saya merasakan bahwa di hadapan saya ini adalah orang-orang, anak-anak muda yang akan menggerakkan itu menjadi sebuah kenyataan,” kata Presiden Jokowi.

Butuh Kolaborasi

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa smart ideas itu tetap membutuhkan smart execution. Ide-ide brilian butuh eksekusi yang brilian karena ide-ide hanya akan menjadi ide dan terlewat begitu saja jika tidak diiringi smart execution.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Antara perencana dengan pelaksana, antara pemikir dengan kreator, dengan industri, dengan pemerintah harus satu, harus inline, satu garis semuanya.

Menurut Kepala Negara, yang kita hadapi adalah kekuatan-kekuatan besar eksternal, di luar kita. Kalau kita terpecah-pecah sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi jangan harap memenangkan persaingan dan memenangkan kompetisi.

“Sebuah bangsa yang besar saya ingin, kita semuanya ingin kita bisa memenangkan persaingan dan kompetisi itu,” pungkas Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf.




Sumber

KH Maruf Amin Kunjungi Pontren Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur

KH Maruf Amin Kunjungi Pontren Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur SR - Calon Wakil Presiden nomor 01 Prof. Dr. KH Maruf Amin, melakukan silaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Jumat (26/10/2018).
Kehadiran Kiyai Ma'ruf bersama rombongan disambut Ketua Umum PBNW Hj St Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Ketua PW NW NTB Tuan Guru Bajang KH Zainuddin Atsni, Dewan Masyaikhul Mahad DQH NW Anjani, puluhan tuan guru pimpinan pondok pesantren se Pulau Lombok beserta ribuan santri ponpes setempat.
Dalam kata sambutannya, TGB Atsani mengajak kepada keluarga besar santri pontren Syaikh Zainuddin NW Anjani dan warga NW NTB khususnya untuk bersatu mendukung ulama sebagai pemimpin di negara tercinta ini. 
"Sebagai kaum santri, ayo kita dukung Kiyai Maruf sebagai Wakil Presiden RI 2019 mendatang," imbuhnya yang disambut takbir.
Hal yang sama disampaikan Ketua Umum PBNW mengajak semua pengurus NW se Indonesia untuk memenangkan pasangan Jokowi - Maruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.
Kiyai Maruf Amin dalam sambutannya menyatakan bahwa dirinya datang ke pontren Syaikh Zainuddin NW Anjani ini adalah bersilaturahim dengan keluarganya sendiri yaitu Umi Hj Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai kerabat.
"Beliau ( Hj St Raihanun) adalah besan saya, karena TGB Zainuddin Atsani menikah dengan keponakan saya,"ungkap Kiyai Maruf yang disambut pekikan takbir ribuan santri yang hadir.
Kiyai Maruf dalam kesempatan itu juga mengungkapkan kekagumannya kepada Maulanasyaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid, sebagai ulama sekaligus pahlawan yang ikut berjuang merebut kemerdekaan RI. Tuan Guru Zainudin adalah ulama yang punya tanggungjawab besar dan komitmen tinggi dalam memajukan Islam dan bangsanya.
"Peran ulama adalah melanjutkan perjuangan para nabi untuk memperjuangkan agama Islam. Itulah yang dilakukan oleh Maulanasyaikh dengan cara membangun pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia ini dengan menanamkan nilai-nilai agama," terangnya.
Demikian juga peranan dalam membangun bangsa sangat besar, hal ini terlihat dengan membuat organisasi Nahdlatul Wathan yang artinya pergerakan tanah air. 
Pesantren bersama kiyai dan santrinya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena peranan kiyai bersama santrinya sangat besar dalam memperjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga muncul namanya resolusi jihad yang dilakukan santri di Surabaya untuk mengusir para penjajah yang ingin menjajah Indonesia kembali.
Oleh sebab itu kata Maruf, Kiyai dan Santri harus ambil bagian dalam ikut membangun bangsa tercinta ini.
"Sekarang ini adalah zaman santri now yaitu santri yang memiliki multi disiplin ilmu agar
Santri mampu mencari solusi untuk melakukan dan mensolusikan problem-problem kekinian yang muncul sekarang," pinta Ketua Rois Am Dewan Musytasyar PBNU ini.
Lanjutnya, termasuk santri Nahdlatul Wathan yang berhaluan
Ahlusunnah wal jamaah, juga harus tetap dijaga dari paham-paham sekuler.
"Kita patut bersyukur setelah 70 tahun lebih merdeka baru ada Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di awal tahun pemerintahanya empat tahun lalu. Ini artinya Jokowi cinta ulama dan santri.
"Terima kasih pak Presiden Joko Widodo, telah menetapkan hari santri," ucapnya.
Kiyai Maruf, mengingatkan bahwa peran Kiyai dan Santri dalam ikut membangun bangsa cukup besar dan punya tanggungjawab moral, sebab telah ikut mendirikan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Nah kalau sekarang saya dipilih oleh Jokowi untuk mendampingi memimpin negara, kembali Jokowi menunjukan rasa cintanya kepada Kiyai dan Santri. Dan ini adalah kesempatan Kiyai dan Santri ikut terlibat langsung membangun bangsa sesuai ajaran Islam yang dikaji melalui Alquran, alhadist dan kitab- kitab para ulama," tegasnya. 
Kata Maruf, saatnya ulama harus mengambil peran dalam negara RI.
Santri harus punya optimisme tinggi, jangan merasa diri kecil. 
"Insya Allah kalau berhasil ( jadi Wakil Presiden), saya akan membantu pak Jokowi membangun ekonomi keummatan, menghilangkan kesenjangan sosial Insya Allah kalau berhasil ( jadi Wakil Presiden), saya akan membantu pak Jokowi membangun ekonomi keummatan, menghilangkan kesenjangan sosial dan sebagainya," pungkasnya.
Diakhir acara silaturahim dilakukan pengukuhan Relawan Indonesia Satu ( Jokowi -  Maruf Amin) yang dibentuk PBNW oleh Calon Wakil Presiden KH Maruf Amin. (*)

Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi-JK Terukur Dan Nyata

Keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK selalu dapat dijelaskan dengan tolok ukur yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam telah menghasilkan kinerja dan kesuksesan yang nyata dan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK selalu dapat dijelaskan dengan tolok ukur yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam telah menghasilkan kinerja dan kesuksesan yang nyata dan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Seluruh cerita dan bukti kesuksesan program-program Pemerintahan Jokowi-JK tentunya menjadi kampanye positif bagi Capres Jokowi yang pada tahun 2019 kembali mencalonkan diri bersama cawapres Kyai Haji Ma’ruf Amin.

Kampanye positif tersebut tentu akan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua.

Adapun beberapa program pemerintahan Jokowi-JK yang telah berhasil dan sukses dilaksanakan antara lain :

1. Distribusi Kartu Indonesia Pintar yang mencapai 20 Juta

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya di depan sidang DPR/MPR/DPD RI mengatakan distribusi Kartu Indonesia Pintar sudah menjangkau lebih dari 20 juta peserta. “Serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa,” katanya.

Berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK, antara lain Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.

Belum lagi adanya Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya Program Padat Karya Cash.

2. Penerima Bantuan Iuran JKN terus meningkat setiap tahun, dari 86,5 juta jiwa pada tahun 2014, menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Presiden juga menyebut Penerima Bantuan Iuran JKN terus meningkat setiap tahun, dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan manusia, dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017.

Selain itu Presiden Jokowi juga mengklaim dalam empat tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia juga terus meningkat, dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017.

“Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development. Kita tidak berhenti bekerja,” katanya.

4. Menurunnya angka pengangguran, dari 5,70 % menjadi 5,13 %
Tak lupa, Presiden Jokowi juga menyinggung angka pengangguran yang menurun. “Tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” katanya.

5. Menurunnya Pajak UMKM, menjadi 0,5 % serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM
Presiden juga menyebutkan jika pemerintah terus mendorong perkembangan usaha UMKM, “Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM,” katanya.

6. Digenjotnya Jaminan perlindungan Sosial

Presiden Jokowi juga mengatakan pemeritahannya terus memberikan jaminan perlindungan sosial, salah satunya dengan menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok serta menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga.

Pemerintah, kata Jokowi, juga mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai. “Agar lebih tepat sasaran dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019,” katanya.

7. Menurunnya Ketimpangan Sosial, dari 0,406 menjadi 0,389
Presiden Jokowi juga mengatakan jika Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus menurun. “Saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” katanya.

8. Pembangunan infrastruktur dalam upaya konektivitas antar daerah.
Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.

Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas Papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara.

Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa

Presiden Jokowi menjabarkan, antara 2015 hingga 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatifnya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional. Dan tol laut pun sudah dikembangkan mencapai 477 lokasi.

“Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat.

Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan,” ungkap Presiden.

9. Naiknya investasi sektor wisata 1,5 kali lipat.
Investasi sektor wisata naik 1,5 kali lipat. Pada tahun 2013 tercatat nilai investasi sektor wisata hanya mencapai 602 juta dollar Amerika Serikat.

Sedangkan di tahun 2017,investasi sektor pariwisata mencapai angka 929 juta dollar amerika serikat.

10. Membuka 3,4 juta lapangan pekerjaan

Pemerintahan jokowi-JK juga telah berhasil membuka 3,4 juta lapangan pekerjaan di Indonesia dari hasil penanaman investasi.  Dengan rincian, jumlah proyek di pulau Jawa sebanyak 50,981 proyek yang menyerap sebanyak 2,12 juta jiwa. Sedangkan di luar pulau jawa, selama tiga tahun ini memiliki 24,820 proyek dan telah menyerap 1,24 juta pekerja.

11. Mengeluarkan Perpres No.115 Tahun 2015
Perpres tersebut untuk kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Kapal Asing Pencuri Ikan yang ditangkap oleh Satgas Illegal Fishing tidak perlu lagi di bawa ke pengadilan, melainkan dapat langsung ditenggelamkan.

Sumber : https://bidikdata.com/kinerja-pemerintahan-presiden-jokowi-jk-terukur-dan-nyata.html