Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat agar bisa menikmati liburan di dalam negeri.
"Kalian yang di Pulau Jawa, misalnya, bisa bepergian antarkota dengan leluasa. Dari Jakarta ke Semarang, sampai Surabaya, misalnya, kini punya banyak pilihan rute: jalur pantai selatan, pantai utara, atau lintas tengah," tulis Jokowi dalam akun instagramnya belum lama ini.
Kata Jokowi, sejak akhir tahun 2018 ini, jalur darat paling cepat sudah tersedia di Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Surabaya sejauh 760 kilometer.
"Jalannya mulus, lebar, dan menawarkan pengalaman baru. Ada pemandangan alam indah hampir di sepanjang jalan, obyek-obyek wisata yang layak untuk menjadi latar foto untuk disebar melalui media sosial, makanan lokal di rest area, bahkan jalan tol itu sendiri," ujarnya.
Dewan pengarah Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) yang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program-program dari janji-janji Presiden Jokowi sebagian besar sudah terlaksana, diantaranya berhasil mengubah kedudukan Pertamina di atas Petronas.
Meski tidak masuk dalam stuktur Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden nomor urut 01, dirinya mengaku tanpa ragu mendukung Jokowi untuk menjadi presiden dua periode, mengingat program yang dilakukan mengajak masyarakat Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
“Sebetulnya program-program dari janji-janji beliau (Jokowi) sebagian besar sudah terlaksana. Seperti misalnya, beliau ingin Pertamina di atas Petronas, hari ini sudah,” kata Khofifah, Sabtu (29/12).
Lebih lanjut kata dia, dengan memiliki saham mayoritas Freeport sebesar 51 persen, menjadi beberapa indikator keberhasilan yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi sebagai Presiden. Dengan beberapa capaian lain, juga sudah berhasil dilaksanakan.
“Begitupun Blok Mahakam sudah 100 persen dimiliki oleh Bangsa Indonesia, juga Blok Rokan sudah 100 persen dimiliki Indonesia,” jelasnya.
Sementara mengenai infrastruktur akses jalan tol, Khofifah menyatakan, sudah ada dalam perencanaan.
Dengan adanya akses jalan tol diharapkan dapat mendorong dibangunnya pusat-pusat industri untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, sehingga akan memperkuat ekonomi masyarakat, mendekatkan lapangan kerja, dan menjadi akses untuk pembangunan.
“Jadi ini akan menjadi akses penguatan ekonomi masyarakat. Akses untuk mendekatkan lapangan kerja untuk masyarakat, dan akses untuk membangun,” ujarnya.
Sementara, Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut dengan dikuasainya saham mayoritas PT Freeport-McMoran sebesar 51,2% oleh PT Inalum yang merupakan perusahaan BUMN, menjadi bukti bahwa kebijakan Jokowi pro terhadap kepentingan rakyat.
“Ini torehan sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 baru sekarang kepemilikan saham mayoritas dikuasai bangsa Indonesia. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ace melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/12).
Ketua DPP Partai Golkar ini juga menyebutkan dengan dikuasainya saham PT Freeport juga nantinya pendapatan baik dari pajak maupun non-pajak, royalti, semuanya akan lebih besar untuk kemakmuran negara dan rakyat.
“Selain itu, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya,” tutur Ace.
Kesuksesan ini lanjut Ace, menunjukan bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden yang secara nyata telah mewujudkan cita-cita konstitusi ekonomi yaitu tanah, air, dan sumber daya dikuasai negara yang diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.
“Jadi tak tepat rasanya jika Presiden Jokowi selama ini sering dituding selalu pro Asing. Telah beliau buktikan, salah satunya, dengan penguasaan saham Freeport ini,” katanya.
Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora terbukti mampu meningkatkan partisipasi pemuda membangun masyarakat.
Dengan adanya PMMD ini secara nyata telah memberikan dampak positif seperti terjalinnya persatuan, pereratan dan persaudaraan pemuda.
Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni’am Sholeh menyebut bahwa PMMD merupakan salah satu program unggulan Kemenpora dengan target 1.000 sampai dengan 1.500 pemuda setiap tahun.
Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 dan merupakan pengembangan dari program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3).
Pada 2017 PMMD diikuti kurang lebih 1.500 anak muda seluruh Indonesia. Sementara, untuk tahun 2018 sebanyak 1.000 pemuda lulus seleksi mengikuti program ini, terdiri atas 800 orang peserta baru dan 200 orang peserta terpilih dari program sebelumnya.
“Pemuda desa adalah aset sekaligus market leader atas potensi pemberdayaan ekonomi di lingkungannya. PMMD harus jadi inkubator ekonomi desa , setidaknya investasi sumber daya manusia (SDM) untuk menyiapkan pemuda mandiri melalui beberapa pelatihan dan pendampingan,” kata Ni’am.
Alumni PMMD Irbabunnuha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/12/2018) mengakui, setelah menjadi peserta PMMD tahun 2018, ia aktif di lingkungannya dengan melakukan beberapa program kegiatan seperti seminar kepemudaan, kajian pemuda Islam, pelatihan desain produk 3D, pelatihan pemuda tangggap narkotika, dan turnamen futsal kejuaraan pemuda.
Ia pun mnegatakan melalui program tersebut semakin meningkatkan kepercayaan dirinya dan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar.
“Ini sesuai dengan harapan ketika awal ikut dalam kegiatan ini,” kata Irbabunnuha.
Hal yang sama juga dirasakan Farman Adinata, pemuda asal Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, peserta PMMD angkatan 2018.
Farman mengatakan PMMD telah mengajarinya cara menggerakkan pemuda di kampung. Berawal dari sosialisasi sampai pada program nyata pemberdayaan pemuda.
“Alhamdullillah saat ini banyak kegiatan kepemudaan yang diikuti oleh semua elemen pemuda lantaran beberapa program yang saya adakan di desa,” ujarnya.
Dengan program itu Farman berhasil menggerakkan para pemuda dikampungnya dengan berbagai aktivitas positif seperti turnamen badminton, pentas seni qosidah shalawat, pelatihan teknisi handphone, seminar kepemudaan, dan pelatihan tanggap bencana.
Jelang pergantian tahun 2019, petugas gabungan dari Polisi, TNI, Satpol PP dan BNN terus melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam seperti di Banyuwangi, Sukabumi, Kupang, Tegal, Lhouksemawe, Pontianak.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama dengan sejumlah personel TNI menggelar razia Cipta Kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kupang.
Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba Polda NTT AKBP Albert Neno kepada wartawan di Kupang, Sabtu malam mengatakan, jumlah personel gabungan yang diturunkan sebanyak 109 orang.
“Ini merupakan personel gabungan, baik dari anggota Polda NTT, kemudian juga POM TNI, baik itu TNI AD, TNI AU maupun TNI AL,” ungkapnya.
Albert menambahkan, ada 16 lokasi tempat hiburan yang disisir oleh seluruh petugas gabungan itu.
“Kita tak ingin nantinya ada penyebaran narkoba di wilayah kita, oleh karena itu, kami cek juga urine para pemakai tempat hiburan,” jelas dia.
Sementara di Palembang, Direktorat Narkoba Polda Sumsel melakukan operasi razia menjelang tahun baru 2019 dengan menyisir sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kota Palembang.
Personil gabungan dari Polisi, TNI, BNNP, dan POM, menyisir tempat hiburan malam pada minggu dini hari yang berada di Komplek Ramayana, Jalan Soekarno Hatta, hingga tempat hiburan malam elit lainnya di Jalan R Sukamto, Minggu (30/12).
“Hari ini kami melakukan razia gabungan. Terdiri dari 2 tim, yang bergerak secara bersamaan di beberapa lokasi tempat hiburan malam,” ujar Direktur Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Farman, usai melakukan razia.
Tim yang terdiri dari 100 personil gabungan tersebut mendata sekaligus melakukan tes urine kepada para pengunjung, dan pekerja hiburan malam.
“Dalam razia ini kita ambil sampel tes urine kepada sekitar 26 pengunjung, hasilnya urine semuanya negatif,” jelasnya.
Di Jawa Barat sendiri, jelang pergantian tahun, sejumlah tempat hiburan malam dirazia oleh petugas gabungan dari Polisi, TNI, Satpol PP dan BNN. Mereka menggeledah barang bawaan pengunjung serta melakukan tes urine untuk mengetahui apakah pengunjung pengguna narkoba.
Beberapa masyarakat yang kedapatan membawa narkoba langsung diamankan petugas.
Sedangkan di Jakarta, Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya bersama TNI, gelar razia di tempat hiburan malam kawasan Duta Merlin Gajah Mada, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018 dini hari.
Razia tersebut merupakan salah satu bentuk antipasi kepolisian terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di ibu kota, khususnya jelang malam pergantian tahun baru.
Sedikitnya, tujuh orang pengunjung yang terdiri dari empat orang wanita dan tiga pria positif menggunakan metafetamin, amfetamin dan zat pac. Guna kepentingan penyidikan, ke tujuh orang tersebut lalu dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
Sementara petugas gabungan Polri, TNI dan BNN di Pontianak melakukan razia terhadap pengunjung di tempat hiburan malam di wilayah Pontianak Selatan.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Nanang Purnomo menuturkan anggota Polda Kalbar beserta Polresta Pontianak di terjunkan sekitar 159 personel dan di dukung anggota dari BNN Kalbar serta Polisi Militer TNI.
Petugas melakukan test urine terhadap 158 orang warga yang terdiri 107 orang pria dan 51 orang perempuan yang di temukan saat berada di tempat hiburan malam.
“Hasil dari pemeriksaan urine kepada pengunjung THM, dari ratusan pengunjung, ada 7 orang pria dan 3 orang wanita Positif terdeteksi urinenya di duga kuat mengandung zat narkotika,” kata Nanang.
Sementara di Aceh, Polisi mengamankan tamu kafe yang terbukti menggunakan narkoba setelah dilakukan pemeriksaan urine saat razia di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (30/12). Sumber
Jakarta – Jika Anda menemukan video seperti yang ada di bawah artikel ini, jangan langsung percaya dengan kalimat-kalimat dibubuhkan pada rekaman video. Sebab, polisi sudah memastikan video itu telah direkayasa pihak tertentu.
Video itu berdurasi lebih dari satu menit. Dalam video terlihat rekaman sejumlah orang tak dikenal sedang melakukan kegiatan seperti sedang latihan perang. Mereka semua berpakaian serba hitam dan memegang senjata api laras panjang.
Di lokasi latihan perang itu, juga ada sejumlah bendera berwarna merah dengan gambar palu dan arit bersilang di bagian tengahnya. Diketahui gambar bendera ini merupakan lambang dari komunis.
Namun, belakangan ini, di berbagai jenis media sosial, video ini telah disulap seolah merupakan orang-orang dari Partai Komunis Indonesia alias PKI, yang sedang latihan perang.
Di beberapa bagian rekaman video ditambahi dengan tulisan berisi kalimat-kalimat provokasi yang mengesankan orang-orang dalam video itu benar-benar ada di Indonesia.
Menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui akun Twitter resminya, CCIC Polri atau Cyber Crime, video itu merupakan rekaman anggota aktivis komunis di Filipina bernama New Peoples Army atau disingkat NPA.
“Hai twips, jika mendapatkan video tersebut di media sosial atau group chat, bahwa video itu merupakan aktivitas NPA (New Peoples Army) komunisme di Filipina tahun 2014,” kata CCIC Polri seperti dikutip VIVA, Kamis, 22 Februari 2018.
CCIC menyebutkan, video itu diambil dari akun YouTube oleh aktor penyebar hoaks, lalu video dipotong-potong dan ditambahi dengan tulisan #PKIBANGKITLAGI. Sumber
Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Tol Trans Jawa memberi kenyamanan mobilitas wisatawan di 224 destinasi. Spot-spot eksotis ini dihubungkan dengan jalan tol, seperti tol Trans Jawa yang membuka peluang pertumbuhan destinasi di sekitarnya.
"Komitmen Presiden Jokowi luar biasa. Infrastruktur yang dikembangkan ini akan memberikan impact bagus bagi pariwisata dan sektor lain. Sebab, Tol Trans-Jawa ini melewati ratusan destinasi dari banyak provinsi yang dilewatinya," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018).
Dengan adanya Tol Trans Jawa, lanjut Arief, juga bisa mengangkat potensi kuliner lokal di sekitar area tol tersebut.
"Salah satu kekuatan pariwisata adalah kuliner. Wisatawan datang ke satu tempat untuk mencari kuliner. Selain tentunya menikmati budaya, juga shopping. Dan kehadiran tol baru ini mampu mengangkat potensi kuliner lokal. Itu sungguh luar biasa," sambung Arief.
Menurut Arief, pemerintahan Jokowi-JK yang getol membangun infrastruktur aksesbilitas ini memang dilakukan untuk mendongkrak perekonomian. Termasuk melalui sektor pariwisata yang dijadikan leading sector selama 4 tahun ini. Terbukti, pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pembukaan Tol Trans Jawa ruas Jakarta hingga Surabaya, dan sebaliknya. Jokowi juga semakin gencar mempromosikan pariwisata di Pulau Jawa.
"Ke mana kalian berlibur di akhir tahun ini? Saya mengajak kita semua menikmati liburan di dalam negeri. Kalian yang di Pulau Jawa, misalnya, bisa bepergian antar kota dengan leluasa. Dari Jakarta ke Semarang, sampai Surabaya, misalnya, kini punya banyak pilihan rute, mulai jalur pantai selatan, pantai utara, atau lintas tengah," ujar Jokowi.
Ajakan ini ditulis Jokowi melalui unggahan di akun resmi Twitter miliknya, @jokowi, Sabtu (29/12). Ia memastikan jalan Trans Jawa mulus, lebar, dan menawarkan pengalaman baru.
Hal itu ditunjukannya melalui video yang diunggahnya, seperti pemandangan alam indah hampir di sepanjang jalan, obyek-obyek wisata yang layak untuk menjadi latar foto untuk disebar melalui media sosial, makanan lokal di rest area, bahkan jalan tol itu sendiri.
"Bayangkan suasana senja melewati ruas tol Bawen-Salatiga di Jawa Tengah seraya memandang Gunung Merbabu. Di ruas ini juga ada Jembatan Tuntang yang melewati kawasan hutan dan Danau Rawa Pening. Panorama alamnya sangat indah. Di daerah Kendal, di ruas tol Batang-Semarang, ada jembatan Kalikuto yang menjulang kokoh dari rangka baja lengkung bercat merah," sebut Jokowi.
Dalam unggahan itu, Jokowi juga menampilkan keindahan pemandangan alam saat bepergian melalui jalan tol Trans Jawa. Seperti saat melewati simpang susun Kartosuro dari Salatiga akan menikmati pemandangan di kiri-kanan jalan berupa persawahan yang membentang luas, padang rumput, pepohonan dan rumah-rumah penduduk di kejauhan. Juga saat melintasi simpang susun Jombang di ruas tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur.
"Di sepanjang jalan tol, terdapat tempat-tempat peristirahatan dengan toilet, masjid atau musala, warung-warung yang menawarkan aneka makanan lokal. Saya sendiri pernah mampir di rest area kilometer 597 di ruas tol Ngawi-Kertosono, dan mencicipi pecel Madiun, sate Ponorogo, dan kopi lokal," kata Jokowi.
Dengan adanya Jalan Tol Trans Jawa, Jokowi berharap liburan masyarakat jadi menyenangkan. Karena bisa menikmati perjalanan yang cepat, indah, dan menyenangkan. Jokowi juga mengajak masyarakat berbagi pengalaman perjalanannya melalui media sosial.
"Selamat berlibur. Dan jangan lupa bagikan foto-foto perjalananmu di media sosial," pungkas Jokowi.
Komitmen Jokowi terhadap pariwisata tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur. Tapi juga mengalokasikan SDM "The Right Man on The Right Place" dengan menempatkan sosok Menteri Pariwisata yang mumpuni.
Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terus meningkat 4 tahun berturut-turut. Berbagai prestasi juga diraihnya Kemenpar. Seperti The Best Ministry Of Tourism level Asia Pasifik di ajang TTG Travel Awards 2018 dan The Best Marketing Minister Tourism of ASEAN dari Philip Kotler, seorang suhu Marketing kelas dunia.
Perkembangan luar biasa juga terjadi pada pariwisata Indonesia. Dari tidak berperingkat, kini branding Wonderful Indonesia peringkatnya menduduki posisi ke-47 dunia.
Prestasi juga terlihat dalam daya saing pariwisata Indonesia atau The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang terus meningkat. Dari tahun 2015 yang berada di peringkat 70, melesat naik ke peringkat 50, dan meningkat lagi di posisi 42 pada 2017. Bahkan The World Travel & Tourism Council (WTTC) menempatkan pariwisata Indonesia dalam 10 besar dunia, tepatnya peringkat ke-9.(mul/ega) Sumber
LSM Sadis Laporkan BW Manipulasi Pidana Pajak dan TPPU
Jakarta – Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum (Sadis) kembali menggeruduk Kejagung RI.
Mereka mendatangi Kejagung untuk melaporkan dugaan manipulasi pidana pajak dan TPPU, yang dilakukan Bambang Widjojanto, SH, selama menjalankan profesi sebagai pengacara Senior Partner pada Kantor Pengacara Widjojanto, Sonhaji, & Associates yang merugikan negara puluhan miliar rupiah.
“Untuk itu Kejagung RI perlu membentuk Tim Joint Investigation, dengan menggandeng Dirjen Pajak dan KPK,” ujar Gunawan, Koordinator LSM Sadis kepada wartawan.
Gunawan mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum, sebagai pengacara dan pemilik law firm “Widjojanto, Sonhaji, & Associates”, Bambang Widjojanto, dengan basis obyek penelitian pada pekerjaan di tahun 2009-2010 diperkirakan berhasil meraih pendapatan sebesar Rp. 400 milyar.
Dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang harus dibayar kliennya mrata-rata minimal sebesar Rp. 10 milyar, setelah tanda tangan surat kuasa. Sebagai contoh, meskipun menjadi seorang korban mafia hukum seperti Jonny Abbas sekalipun, tetap wajib membayar Rp. 10 milyar kepada Bambang Widjojanto, SH, yang hanya mendampingi dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, pada Februari 2011.
Penunjukan kuasanya dilakukan di Singapore, oleh Nurdian Cuaca, atasan Jonny Abbas. Oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Jonny Abbas dihukum 1,8 tahun penjara.
Selain itu, menurut catatan LSM Sadis, Bambang Widjajanto pernah menjadi pengacara sejumlah pejabat penting, antara lain: Bupati Morotai Rusli Sibua, tersangka dugaan suap 2,9 milyar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Rusli Zaenal, mantan Gubernur Riau, Sengketa Pilkada Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, dan lembaga LPS yang melahirkan bailout Bank Century.
Meskipun memiliki kekayaan ditaksir minimal sekitar Rp. 150 milyar, tegas Gunawan Bambang Widjojanto menjelang mengikuti pemilihan Ketua KPK melaporkan dan memberikan keterangan, dengan mengaku hanya memiliki harta sebesar Rp. 4,8 M, berdasarkan data LHKPN tahun 2012. Laporan ini dikualifisir sebagai Keterangan palsu sekaligus terindikasi Bambang Widjojanto melakukan dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU selama menjadi Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji, & Associates, yang merugikan keuangan Negara puluhan milyar rupiah.
“Ia seorang hipokrit, berpura-pura hidup sederhana, dengan bergelantungan di kereta api Depok-Jakarta saban hari. Naik ojek mengajar di kampus Universitas Trisakti. Oleh karenanya kami menuntut agar Jaksa Agung RI mengusut atas terjadinya dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU yang terjadi ditubuh “Widjojanto, Sonhaji, & Associates”, yang melibatkan Bambang Widjojanto, SH, yang merugikan negara puluhan miliar.
LSM Sadis juga meminta agar Jaksa Agung RI H.M Prasetyo, SH mencabut dan membatalkan keputusan deponeering perkara atas nama tersangka Bambang Widjojanto yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2016.
Massa mendesak perkara pidana atas nama tersangka Bambang Widjojanto dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan prinsip Equality Before The Law.
Keputusan deponeering menurut LSM Sadis tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016, yang pada intinya menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kapolri.
“Keputusan deponeering Jaksa Agung RI tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya,” ujar Gunawan.
Seperti diketahui, Bambang Widjojanto dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.
Pada tanggal 25 Mei 2015, berkas perkara Bambang Wdjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah dilakukan pelimpahan Tahap ke-II pada 18 September 2015, siap disidangkan. Akan tetapi, atas desakan dan rekayasa yang dibangun oleh kawan-kawan tersangka yang tergabung dalam beberapa NGO, Jaksa Agung Republik Indonesia dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, memutuskan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara tersebut.
“Apa yang diberikan Ketua MA, Ketua DPR dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement katagori biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung RI” ujarnya.
Faktor yang mendukung pertimbangan tuntutan pencabutan deponeering menurut LSM itu karena Bambang Widjajanto tidak memiliki kualifikasi secara yuridis dan moral untuk mendapatkan keistimewaan deponeering, setelah adanya temuan dugaan pada dirinya telah melakukan manipulasi pidana pajak dan TPPU selama menjalankan profesi sebagai pengacara menjadi Senior Partner di “Widjojanto, Sonhaji, & Associates” yang merugikan Negara mencapai puluhan milyar rupiah.
Sementara itu Jaksa Agung RI, H.M Prasetyo, SH sebelumnya memberikan tanggapannya kepada wartawan akan mempelajari dan mempertimbangkan isi laporan yang disampaikan LSM Sadis.
Sampai berita ini diturunkan wartawan masih menunggu konfirmasi Jampidsus dan Jampidum Kejagung RI. Perwakilan demo sedianya bertemu Jampidum dan Jampidsus untuk berdialog langsung. Namun urung karena terbentur SOP internal sesuai Peraturan Jaksa Agung RI tahun 2017, pejabat yang diberi kewenangan adalah Kapuspenkum Kejagung RI. Bambang Widjojanto hingga saat ini belum memberikan klarifikasi.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat yang akan berlibur akhir tahun. menggunakan kendaraan pribadi mengakses jalur Tol Trans Jawa.
Presiden menyebut, jalan tol ini telah tersambung penuh sepanjang 760 kilometer dari Jakarta hingga Surabaya, Jatim.
Bahkan, bila dihitung dari Merak, Banten, hingga Pasuruan, Jatim, tol ini telah terkoneksi sepanjang 933 kilometer.
“Kalian yang di Pulau Jawa, misalnya, bisa bepergian antarkota dengan leluasa,” tulis Presiden lewat akun Instagram resminya, Sabtu (29/12/2018).
“Dari Jakarta ke Semarang, sampai Surabaya, misalnya, kini punya banyak pilihan rute: jalur pantai selatan, pantai utara, atau lintas tengah,” katanya.
“Bahkan sejak akhir tahun 2018 ini, jalur darat paling cepat sudah tersedia: Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Surabaya sejauh 760 kilometer sudah tersambung,” kata dia.
Tol Trans Jawa, ungkap Presiden, tak hanya menyajikan jalanan yang mulus serta lebar, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru.
Hal itu disebabkan adanya pemandangan alam indah di hampir sepanjang perjalanan
Belum lagi berbagai objek pariwisata yang layak untuk difoto dan disebar di media sosial.
Area pesawahan, padang rumput, dan pepohonan juga dapat dinikmati di sepanjang kiri-kanan ruas selepas simpang susun Kartasura dari arah Salatiga serta simpang susun Jombang yang terdapat di ruas Tol Jombang-Mojokerto.
“Di sepanjang jalan tol, terdapat tempat-tempat peristirahatan dengan toilet, masjid atau musala, warung-warung yang menawarkan aneka makanan lokal,” ucapnya.
“Saya sendiri pernah mampir di rest area kilometer 597 di ruas tol Ngawi-Kertosono, dan mencicipi pecel Madiun, sate Ponorogo, dan kopi lokal,” papar Jokowi, yang mengaku akan menghabiskan malam tahun barunya bersama keluarga di dalam negeri.
Dia mengatakan, hadirnya Trans Jawa memungkinkan masyarakat untuk menikmati perjalanan yang cepat, indah dan menyenangkan.
“Dan satu lagi, foto-foto perjalananmu layak untuk dibagikan di media sosial,” ucapnya
Jakarta – Prabowo Subianto terbukti sebagai sosok yang inkonsisten dan terkesan hanya memanfaatkan rakyat dan umat Islam sebagai alat politik untuk kepentingan dirinya.
Oleh para pendukungnya, Prabowo disebut sebagai titisan Allah, menyerahkan pemerintahan kepada Prabowo adalah jihad fisabillilah. Padahal Prabowo hanya menjadikan Islam sebagai kendaraan politik.
Pada November 2018, Prabowo menjadi pro Yahudi. Sementara pada Desember 2018, Prabowo mengucapkan Selamat Natal bahkan mengikuti rangkaian perayaan Natal bersama umat Nasrani.
Prabowo adalah salah satu tokoh yang ikut mendukung rencana pindahnya kedubes Amerika Serikat Dan Australia Ke Yerusalem, dimana bangsa Indonesia termasuk FPI dan ormas Islam lainnya sangat membela Palestina.
Pemerintah dituduh pro asing padahal Prabowo sendiri pro Australia dan Amerika. Dalam salah satu pidato Prabowo yang disampaikan dalam forum LDII, Prabowo menyebut kondisi negara buruk karena sistem neoliberalisme barat. Di beberapa kesempatan Prabowo berkoar-koar bahwa anti ‘asing dan aseng’.
Prabowo bertemu dengan Duta Besar Tiongkok Xiao Qian dan mengatakan harus menjalin hubungan yang baik. Bukan hanya itu, Prabowo pun bertemu dengan pengusaha-pengusaha Tiongkok di Indonesia dan menerima dana sumbangan. Di lain kesempatan saat bertemu dengan duta besar Australia, Gary Quinlan, Prabowo menyebut jalin kedekatan dengan barat.
Begitu besarnya ambisi Prabowo untuk mencapai kekuasaan sehingga segala cara dilegalkannya. Kadang Prabowo menjadi Islam, kadang menjadi Kristen. Kadang pro asing, kadang anti asing.
Masih dalam rangka Angkutan Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (29/12), mengunjungi Rest Area KM 207 (A) yang terletak di Tol Palimanan – Kanci, Kota Cirebon.
Pada kesempatan tersebut, Menhub juga memperkenalkan Peta Kuliner Trans Jawa yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 22 Desember lalu.
Peta Kuliner Trans Jawa ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di masing-masing kota yang dilalui oleh ruas Tol Trans Jawa melalui bisnis kuliner.
Hal ini sejalan dengan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menciptakan konektivitas yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Ada tugas dari Pak Presiden kepada saya bahwa konektivitas itu harus. Tapi konektivitas yang seperti apa? Yang deliver. Konektivitas yang deliver itu berarti punya arti bagi masyarakat. Pertama, berfungsi sebagai sarana perhubungan, tapi juga punya fungsi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di kota-kota yang dilalui,” jelas Menhub.
“Nah oleh karenanya saya bersemangat sekali bahwa kuliner ini harus dibukukan karena saya sendiri kalau ke pergi kota-kota tertentu yang dicari adalah kuliner. Nah kalau kuliner ini bangkit, maka banyak sekali orang yang punya kesempatan untuk bekerja. Mereka punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis,” tambahnya.
Sampai dengan saat ini, terdapat 61 tempat peristirahatan pengemudi atau rest area yang tersebar di sepanjang ruas Tol Trans Jawa. Jumlah ini dianggap cukup untuk memfasilitasi para pengendara beristirahat.
Namun, Menhub meminta kepada Jasa Marga untuk dapat memperluas tempat parkir pada rest area yang ada, agar dapat meingkatkan daya tampung pada saat tingkat kepadatan arus lalu lintas tinggi seperti pada musim mudik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
“Sekarang ini setiap 15 km ada, jadi ada 61 rest area. Kita lihat memang pada saat hari-hari biasa atau libur seperti ini tidak ada masalah. Tetapi pada saat lebaran itu memang kurang tempatnya, harus disiasati dengan menambah tempat parkir. Jadi kalau saya bilang tetap saja segini dulu tapi tempat parkirnya diperluas supaya pada saat lebaran daya tampungnya lebih banyak,” terang Menhub.
Bagi masyarakat yang ingin mengunduh Peta Kuliner Trans Jawa dari Kementerian Perhubungan dapat mengunjungi link berikut: http://hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/dokumen-publikasi/umum/2671-peta-kuliner-trans-jawa-.
Menhub Lakukan Ramp Check Bus di Terminal Tegal
Usai mengunjungi Rest Area KM 207 (A) di Cirebon, Menhub Budi melakukan ramp check bus serta tes urine bagi pengemudi di Terminal Tipe A Tegal.
Dalam kesempatan ini, Menhub menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengemudi dan pengusaha bus karena hasil ramp check maupun tes urine mendapat hasil yang baik.
“Hasilnya baik, tadi saya coba lampunya, remnya, rem tangannya baik. Dan saya berterima kasih kepada supir bis atau pengusaha yang melakukan itu. Saya minta ini dilakukan lebih intensif kepada Polda, Dishub, dan terminal. Tadi sempat lihat tes urin, dan semua bagus-bagus. Terima kasih para supir,” ujarnya.
Kunjungan ke Terminal Tegal ini sekaligus dilakukan untuk mengecek terminal yang akan direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan pada bulan Januari mendatang.
“Saya bersama Pak Kapolda kita melihat Terminal Tegal ini karena Januari akan diserahterimakan ke pusat, kita akan melakukan suatu revitalisasi terhadap terminal ini,” ungkap Menhub Budi.
Kunjungannya hari ini di Rest Area Cirebon dan Terminal kota Tegal, Menhub ditemani oleh para Millenial yang merupakan CPNS Kementerian Perhubungan.
Para CPNS yang tergabung dalam Milenial Perhubungan ini diharapkan dapat turut menginformasikan kinerja Kementerian Perhubungan kepada masyarakat melalui media sosial.
Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, serta Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Sabtu (29/12), menuju Provinsi Sumatra Utara (Sumut) guna melakukan kunjungan kerja.
Presiden dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.50 WIB.
Tiba di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang pada pukul 11.50 WIB, Presiden disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah, dan Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol Agus Andrianto.
Dari Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Presiden beserta rombongan langsung menuju Kabupaten Langkat untuk bersilaturahmi dengan Syekh Haji Hasyim Al-Syarwani Tuan Guru Babussalam.
Petang hari nanti, Presiden akan menghadiri Perayaan Natal Nasional Tahun 2018 yang dihelat di Gedung Serbaguna T Rizal Noordin, Kabupaten Deli Serdang.
Setelah itu, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang.
Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Siti Ruhaini Dzuhayatin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menutup transaksi perdagangan saham tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (28/12) sore. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup berakhir pada angka 6.194 dan berada pada zona hijau.
Presiden mengatakan bahwa capaian IHSG itu sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni berada di atas angka 6.000.
“Melihat akhir dari penutupan perdagangan di bursa ini, saya ingin menyampaikan optimisme terhadap perkembangan pasar modal yang kita miliki. Kita melihat capaian Bursa Efek Indonesia tahun ini sesuai dengan target,” ujar Presiden.
Di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak dan tak terprediksi, menurut Presiden, kinerja IHSG tampil sebagai yang terbaik di Asia Tenggara dan yang kedua di Asia Pasifik terkait dengan kinerja bursa.
“Juga yang berkaitan dengan jumlah perusahaan baru yang mencatatkan efeknya di Bursa Efek kita. Ini juga terbanyak sejak 1995,” ucap Presiden.
Kepala Negara memandang bahwa capaian tersebut menandakan ekonomi kita perlahan dan bertahap bergerak dari fase konsumtif menjadi produktif. Ia juga menambahkan bahwa perekonomian nasional juga menjadi semakin berkualitas.
“Ini semua terjadi karena sinergi antara sektor moneter, sektor fiskal, dan sektor riil industri serta dunia usaha. Ketiga-tiganya bisa terkonsolidasikan dengan baik. Bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling mengisi, saling berkontribusi sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini bisa mencapai di atas 5 persen,” imbuhnya.
Hal itu ditambah, lanjut Presiden, dengan laju inflasi yang mampu dikendalikan. Angka inflasi pada akhir tahun ini, sambung Kepala Negara, diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.
“Inflasi bisa kita jaga sehingga kepercayaan dari investor kepada negara kita akan semakin baik,” ujarnya.
Lebih jauh Kepala Negara menegaskan bahwa capaian ini dan perjalanan ekonomi bangsa Indonesia baru saja dimulai. Ke depan, lanjut Presiden, akan ada lompatan kemajuan dan kebijakan lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perekonomian nasional, termasuk pasar modal Indonesia.
“Perjalanan transisi atau hijrah ekonomi kita ini memang baru dimulai. Belum selesai. Kita harapkan ada sebuah lompatan-lompatan dan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Tentu saja termasuk kemajuan di pasar modal ini,” tandasnya.
Jakarta – Kepada wartawan di Jakarta Kamis (19/6), Mantan Pangab Jenderal (Purn.) Wiranto memastikan Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto berinisiatif melakukan penculikan aktivis pada 1998.
Jendral (Purn.) Wiranto menjelaskan bahwa dirinya pada waktu itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn.) Subagyo HS untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis 1998.
“Selaku Panglima ABRI saat itu atas kasus itu saya kemudian melakukan pengusutan dan penghukuman kepada para pelaku penculikan. Letjen Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), oleh DKP yang saya bentuk, telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Maka DKP dari hasil penyelidikan kasus penculikan 1998 merekomendasikan Panglima Kostrad waktu itu diberhentikan dari dinas keprajuritan,” kata Jendral Wiranto.
Tentang Prabowo diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, Wiranto menyatakan dirinya tidak ingin terjebak dengan istilah itu. “Seorang prajurit berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Kalau diberhentikan secara hormat, sebabnya karena sudah habis masa tugasnya, atau karena cacat akibat operasi sehingga tidak bisa melanjutkan tugas, atau bisa juga karena sakit kronis, dan atau atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak berhenti dengan hormat,” jelas Jendral (Purn.) Wiranto.
“Nah, disisi lain ada berhenti tidak dengan hormat karena melanggar sapta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang dan hukum di Indonesia. Dengan demikian terkait wacana yang berkembang apakah Prabowo diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat, sudah tidak relevan diperdebatkan. Karena publik sudah mengerti,” tambahnya.
Sebelumnya Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjen (Purnawirawan) Kivlan Zen memastikan ada pasukan lain selain Tim Mawar Kopassus, yang menangkap kembali 13 orang aktivis yang sebelumnya telah dibebaskan bersama dengan sembilan aktivis lainnya.
“Ya benar (mereka sempat ditahan di markas Kopassus, Cijantung), tapi setelah itu dilepas. Tapi setelah di tengah jalan diambil lagi, kita tidak tahu. Itu yang menangkap boleh jadi double agent. Boleh jadi lawan dari pak Harto, lawan dari Prabowo,” kata Mantan Kostrad Mayjen (Purn.) Kivlan Zen.
Kivlan mengatakan berdasarkan laporan intelijen yang ia terima, ada kelompok yang yang sengaja menjebak Prabowo dengan menangkap kembali ke 13 orang aktivis yang hingga kini belum kembali.
“Pada waktu kejadian itu, Panglima ABRI adalah pak Feisal Tanjung. Yang kemudian dilanjutkan oleh pak Wiranto,” lanjutnya.
Menanggapi penjelasan Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto terkait keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (kontraS) Haris Azhar berharap ada proses hukum kepada Prabowo Subianto.
“Keterangan Wiranto meski tidak utuh gitu ya, tapi itu semakin menunjukkan suatu kekuatan dari keputusan DKP. Dan juga makin menunjukkan urgensi-nya buat kita sebagai bangsa agar bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat dalam hal ini kasus penculikan aktivis. Ini juga menunjukkan keengganan dari Presiden SBY termasuk Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus ini,” kata Haris Azhar.
Keterangan Wiranto, menurut Haris Azhar makin menunjukkan bahwa Prabowo diperbolehkan maju sebagai calon presiden, tetapi juga punya kewajiban tunduk dan taat pada proses hukum. “Karena ternyata proses hukum belum berjalan, baru kepada tim mawar Kopassus. Itu pun dibebaskan semua. Nah yang ke Prabowo apa?,” lanjut Haris Azhar.
Kasus penculikan dialami puluhan aktivis pro-demokrasi sekitar tahun 1997/1998. Satu orang ditemukan tewas, sembilan orang dibebaskan setelah disiksa, dan 13 orang lainnya hingga kini masih hilang.
Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Tentara Nasional Indonesia pada 1999 untuk menyelidiki kasus itu, berakhir dengan pemecatan Prabowo Subianto dari kesatuan TNI. Prabowo dalam laporan DKP dipastikan mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.
Sumber : https://bidikdata.com/prabowo-inisiator-penculikan-aktivis-1998.html
Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.542 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Jumat pagi (28/12). Posisi ini menguat 18 poin atau 0,13 persen dari Kamis (27/12) di Rp14.561 per dolar AS.
Di kawasan Asia, rupiah menguat bersama peso Filipina 0,3 persen, baht Thailand 0,21 persen, ringgit Malaysia 0,18 persen, yen Jepang 0,16 persen, won Korea Selatan 0,07 persen, dan dolar Singapura 0,02 persen. Hanya dolar Hong Kong yang melemah 0,05 persen.
Begitu pula dengan mata uang utama negara maju, mayoritas berada di zona hijau. Hanya rubel Rusia yang melemah 0,33 persen dari dolar AS. Sementara franc Swiss menguat 0,2 persen, dolar Australia 0,13 persen, euro Eropa 0,09 persen, poundsterling Inggris 0,05 persen, dan dolar Kanada 0,01 persen. Analis Monex Investindo Dini Nurhadi Yasyi memperkirakan rupiah kembali melanjutkan penguatannya pada hari ini. Namun, penguatannya tidak signifikan karena jelang akhir tahun sudah minim sentimen baru di pasar mata uang.
"Sebenarnya cenderung stabil karena risk appetite pelaku pasar tidak ada lagi (jelang tutup tahun)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/12).
Sementara sentimen terakhir yang membayangi rupiah adalah kekhawatiran akan perekonomian 2019. Di luar itu, tidak ada lagi sentimen baru, termasuk dari dalam negeri. "Kebijakan Bank Indonesia juga belum ada yang baru lagi, begitu juga dengan pemerintah," pungkasnya Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181228084847-78-356935/rupiah-menguat-rp14542-per-dolar-as-jelang-pergantian-tahun
Palembang, JembatanMusi IV, Palembang ditargetkan dapat mulai beroperasional pada awal Januari 2019. Jembatan ini sebelumnya direncanakan untuk diresmikan oleh Presiden Joko Widodopada akhir bulan ini.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Musi IV, Suwarno mengatakan jembatan sepanjang 1,13 kilometer tersebut akan difungsikan pada 3-4 Januari 2019. Uji coba rekayasa lalu lintas juga rencananya akan dilakukan bersamaan dengan difungsikannya jembatan tersebut.
"Rencananya peresmian (tetap) bakal sama pak Jokowi langsung, jadi menunggu jadwalnya terlebih dahulu. Ini nanti soft launching dulu," kata Suwarno, Kamis (27/12). Suwarno berujar uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi. Setelah uji coba rekayasa lalu lintas, pihaknya akan mengevaluasi kekurangan jembatan tersebut.
Menurut Surwano, saat ini pembangunan jembatan sudah 100 persen dan sudah dilakukan uji beban. Namun, jalan di dekat jembatan tersebut dinilai masih terlalu kecil karena beberapa lahan belum selesai dibebaskan oleh Pemprov Sumsel. Sekretaris Dishub Palembang Agus Supriyanto menjelaskan, rekayasa lalu lintas yang akan dilakukak, yakni untuk Jalan KH Azhari mulai dari Simpang Telaga Swidak hingga Simpang Tiga Plaju akan dibuat satu arah.
Kemudian, Jalan Telaga Swidak menuju Jalan KH Azhari juga dibuat satu arah. Sehingga kondisi jalan seperti melingkar mulai dari Jalan KH Azhari belok kanan menuju Jalan Ahmad yani dan belok kanan menuju Jalan Telaga Swidak. Serta dipasang beberapa rambu lalu lintas dan petunjuk arah juga memasang pembatas jalan untuk mengatur kendaraan.
"Nantinya untuk mempertahankan kondisi jalan di Kota Palembang kita akan mengeluarkan larangan truk bermuatan lebih dari 8 ton, meskipun kapasitas jembatan melebihi 8 ton. Kalau jalan pendekat sudah selesai dan lebih lebar, baru diperbolehkan," jelas dia. (idz/agi) Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181227231135-92-356903/jembatan-musi-iv-palembang-beroperasi-awal-januari-2019
Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyebutkan bahwa perayaan Natal 2018 di seluruh Indonesia berjalan aman dan kondusif tanpa gangguan yang menonjol.
Hal itu terwujud atas sinergisitas Polri-TNI dan semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Suasana kondusif ini tak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang saling menghormati dan mengedepankan toleransi antarumat beragama saat menjalankan ibadah keagamaan.
“Sinergitas Polri-TNI dan semua elemen masyarakat menciptakan suasana kondusif saat perayaan Natal,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Iqbal menegaskan, masyarakat jangan takut untuk menjalankan ibadahnya. Karena negara telah menjamin masyarakat bebas melakukan ibadah dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana merujuk pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
“Pemerintah menjamin menjalankan ibadah dan kepercayaan menurut agama masing-masing,” jelas Iqbal.
Iqbal menambahan, terciptanya keamanan yang kondusif ini juga diharapkan sampai Pemilu 2019.
“Kami berharap suasana ini akan terus terwujud sampai Pemilu 2019,” ucapnya.
Jakarta Di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kementerian ESDM terus bertekad untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, memberikan akses energi hingga ke pelosok nusantara.
Kinerja ini terlihat dari angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi yang sudah mencapai angka 97,13% hingga akhir Juni 2018.
Capian ini terbilang luar biasa mengingat target rasio elektrifikasi dari Pemerintah sendiri di akhir tahun ini sebesar 97,50% dengan komposisi PLN 94,5%, Non-PLN 2,36% dan LTSHE 0,12%.
Tak puas di situ, Menteri Jonan beserta jajarannya pun kembali memasang target rasio elektrifikasi sebesar 99,9% di tahun 2019 mendatang, dari target yabg sebelumnya hanya 97,5%.
Nantinya, pemerataan rasio elektrifikasi akan dipusatkan ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rasio eletrifikasi sebesar 97,5% di akhir tahun 2019, tapi saya sudah bicara dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, saya katakan saya sangat tidak puas kalau di akhir masa pemerintahan ini, di akhir masa tugas saya itu rasio elektrifikasi mencapai 97,5%. Sekarang sudah dikejar mencapai 97,13%,” terang Jonan beberapa hari yang lalu di Jakarta.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit. Tercatat hingga Semester I tahun 2018, kapasitas terpasang sudah mencapai 62 Giga Watt (GW) atau meningkat 7 GW dalam 3 tahun terakhir.
Di samping itu, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program 35.000 mega watt (MW). Status Juni 2018, perkembangan program tersebut sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 2.278 MW atau sekitar 6%, 16.523 MW (47%) memasuki tahap konstruksi, kontrak/PPA belum kontrak 13.481 (38%), pengadaan 2.130 MW (6%) dan dalam tahap perencanaan sebesar 1.007 (3%) MW.
Capaian selanjutnya, susut jaringan atau losses cukup baik mencapai 9,51% atau sudah lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan di tahun ini sebesar 9,60%. Guna mencegah pencurian listrik, Pemerintah akan terus meingkatkan pengawasan dan modernisasi sistem penyaluran dan metering.
Sementara, bauran energi pada sektor pembangkit masih didominasi oleh batubara sebesar 58,64%, disusul kemudian gas 22,48% dan Energi Baru Terbarukan 12,71%. Untuk realisasi pangsa BBM dalam bauran pembangkit listrik sekitar 6,18% atau mencapai 1,77 juta kilo liter.
Pun halnya dengan konsumsi listrik sebesar 1.034 kWh per kapita atau meningkat dibandingkan empat tahun terakhir, yaitu 2017 (1.012 kWh/kapita), 2016 (956 kWh/kapita), 2015 (918 kWh/kapita) dan 2014 (878 kWh/kapita).
Pemerintah menargetkan tahun 2018 mendatang konsumsi listrik masyarakat akan meningkat mencapai 1.129 kWh per kapita. Pada kurun 2017-2018, untuk pertama kalinya Indonesia menembus angka konsumsi listrik diatas 1.000 kWh per kapita. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menanggapi singkat pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.
Seruan Lukas Enembe ini memang diamini Ketua DPR Papua, Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP.
Para pemimpin eksekutif dan legislatif di Papua itu meminta kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pascaterjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang pahlawan pembangunan Papua di Puncak Kabo, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada awal Desember.
Tito menegaskan, sebagai mantan Kaploda Papua, dirinya mengatakan bahwa yang terpenting adalah untuk tetap tenang. “Cooling down saja,” kata Tito usai meninjau keamanan misa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (24/12) malam.
Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.
“Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kok, gubernur dan Ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Jayapura sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/12).
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin tak mengomentari lebih jauh pernyataan Lukas tersebut. Martuani menegaskan, tugas aparat TNI/Polri adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
“Saya tidak mau mengomentari pernyataan Gubernur Papua itu. Tapi harus diketahui secara universal kehadiran aparat negara atau aparat keamanan di mana pun bertujuan mengemban tugas yang diberikan negara,” katanya.
Martuani mengatakan kehadiran TNI dan Polri di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi, sekaligus menjamin keamanan masyarakat di sana.
“Jadi tidak satu pun yang bisa melarang kami untuk menempati dan bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Nduga,” tegas dia.
Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga menepis permintaan Lukas untuk menarik TNI-Polri dari Nduga.
“Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik,” tegas Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12).
Moeldoko mengatakan, untuk menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh Gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan. Karena itu lanjut dia, permintaan menarik pasukan menjadi kurang tepat.
