Sunday, March 31, 2019

Lagi, Caleg Partai Gerindra di Lingga Tersangkut Masalah Hukum


JAKARTA – Calon anggota legislatif (caleg) dari partai besutan capres urutan 02, Prabowo Subianto kembali bermasalah. Rahmat Nur Cahyono, 38, caleg DPRD Kabupaten Lingga dari partai Gerindra, daerah pemilihan (Dapil) I nomor urut 2, tertangkap tangan saat pesta narkoba jenis sabu-sabu di Batam, Kepualaun Riau, Selasa (12/3) lalu.

Rahmat ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang bersama temannya, Hendri alias Ahok di salah satu hotel kawasan Lubukbaja. Dari mereka disita barang bukti sabu-sabu, seberat 0,6 gram.

“Barang bukti kami temukan disaku tersangka H (Hendri). Kemudian kita lakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan, ternyata yang membeli narkotika jenis sabu ini merupakan dari tersangka R (Rahmat),” jelas Kasat Narkoba Polresta Barelang AKP Abdul Rahman.

“Kalau dari informasi yang kami dalami itu benar merupakan Caleg di daerah Kabupaten Lingga Dapil I nomor urut 2,” tambahnya.

Dimana, pada saat dilakukan penangkapan itu, Rahmat memberikan uang kepada Hendri sebesar Rp 500 ribu untuk membeli sabu kepada seseorang yang masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Barelang berinisial, R. Dimana, saat itu Hendri bersama R melakukan transaksi narkoba di kawasan Nagoya.

Dari hasil pemeriksaan itu juga, Rahman membeberkan bahwa Hendri dan Rahmat sudah sering mengonsumsi sabu bersama-sama. Sebab 4 hari sebelum ditangkap oleh pihaknya, keduanya juga mengkonsumsi sabu di salah satu hotel di kawasan Tanjungpinang.

Dia menambahkan, selain mengamankan barang bukti sabu, pihaknya juga mengamankan alat hisap sabu atau bong berbahan kaca dari dalam kamar hotel tempat mereka menginap. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas kedua tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, tinggal menunggu berkas lengkap dan dinyatakan lengkap oleh jaksa, baru kita limpahkan,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lingga, Tengku Nazwar, mengaku terkejut mendengar penangkapan terhadap salah satu caleg dari Partai Gerindra tersebut.

Hingga kemarin, Tengku mengaku bahwa dia belum mendapatkan informasi bahwa salah satu kader Partai Gerindra Kabupaten Lingga ditangkap dalam kasus narkoba.

“Kalaupun itu benar, itu kan tidak ada hubungannya ke partai. Itu tindakan pribadi, oknum pribadi dia. Kita tidak bisa juga mengontrol prilaku sehari-hari. Kan tidak mungkin,” ujarnya.

Tengku mengatakan, sejauh yang ia ketahui, Rahmat Nur Cahyono selama ini tidak ada menunjukkan sikap bahwa dia merupakan pengguna narkoba sudah lama tau baru kali itu. Sebab, selama ini menurut Tengku, Caleg tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di Batam.

“Tidak dapat saya, karena informasi (penangkapan Rahmat) masih mentah kali kepada saya. Kita menunggu keputusan hukumnya tetap, kita belum tau apakah terbukti bersalah atau tidak. Kalau sudah terbukti sudah jelas kita keluarkan,” tuturnya.

KH Ma’ruf Amin: Indonesia sudah Punya Ideologi Pancasila


Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin mengatakan paham atau ideologi khilafah bukan masalah besar bagi Indonesia. Dia mengatakan ideologi tersebut tak akan laku karena masyarakat Indonesia sudah punya kesepakatan bersama soal bentuk negara.
Kesepakatan bersama tersebut menjadi alasan MUI maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menolak paham khilafah diterapkan di Indonesia
“Saya kira khilafah tidak masalah. Itu tidak akan laku di Indonesia. Semua elemen bangsa tidak akan menerima kehadiran khilafah karena kita sudah punya kesepakatan, Pancasila dan UUD 1945. Bentuk negara kita republik juga. Makanya MUI sendiri, NU, Muhammadiyah semua menolak khilafah,” kata Ma’ruf Amin di sela kampanye di Lapangan Kamboja, Depok, Jawa Barat.
mengingatkan, paham khilafah bisa saja menggunakan sistem demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Meski begitu, mantan Rais Aam PBNU ini yakin khilafah tak akan berhasil di Indonesia.
“Ya sangat mungkin, mereka menggunakan kendaraan politik, bisa saja mereka menggunakan politik sebagai kendaraan untuk memperjuangkan keinginan mereka. Karena itu tidak akan berhasil,” tutur Ma’ruf.
Ucapan Hendropriyono soal Pilpres 2019 adalah pertarungan ideologi antara Pancasila dan khilafah ini tengah mengemuka. Hendro menyatakan hal tersebut kepada wartawan di Gedung Pertemuan Soekarno Hatta, Jl Seno Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (28/3), setelah mengumumkan draf buku karyanya berjudul ‘Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia’.
“Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak prabowo, bukan, tapi ideologi,” kata Hendropriyono.
“Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, kita jalan aja di luar kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana,” sambung Hendro.

Saturday, March 30, 2019

Visi-Misi Jokowi Dinilai Makin Relevan di Debat Keempat Capres


BEKASI – Debat keempat calon presiden yang mengusung tema 'Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional' berjalan cukup dinamis. Capres nomor urut 01 Joko Widodo dinilai sangat relevan memaparkan visi-misi di setiap sesi debat.
Dengan gaya yang lebih santai ketimbang debat sebelumnya, Jokowi memaparkan satu demi satu tema debat yang diajukan moderator.
"Menurut kami, apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam debat itu sangat relevan. Semuanya nyata dan tidak dibuat-buat," kata Hanief Mochammad, koordinator Relawan Dozer se-Jawa Barat di Bekasi, usai nonton bareng debat di salah satu pusat perbelanjaan, Sabtu 30 Maret 2019.
Menurut dia, sempat terjadi sedikit ketegangan saat pembahasan tema pertahanan keamanan. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer coba bertanya ke Jokowi seputar masalah ini saat sesi debat terbuka.
"Bahkan, Jokowi yang kita tahu tidak ada latar belakang militer pun nyatanya bisa menguasai materi ini. Prabowo justru hanya berputar-putar di seputaran alutsista saja, sehingga penjelasannya sangat monoton sekali. Skor 4-0," paparnya.
Para relawan yang berasal dari wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Sukabumi ini mengaku puas dengan hasil debat keempat tersebut. Mereka semakin solid menyuarakan kesiapannya memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di wilayah masing-masing.
Selain itu, para relawan juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita hoaks yang semakin massif beredar, khususnya di media sosial, jelang Pemilu 17 April 2019.
"Saatnya kita menjadi pemilih cerdas dengan memilih pemimpin yang benar-benar sudah terbukti hasil kerjanya dan bukan yang baru coba-coba," imbuhnya.
Keseruan nobar debat capres putaran keempat ratusan relawan Jokowi juga turut dimeriahkan kehadiran vokalis band Radja, Ian Kasela. Giat ini sekaligus menjadi ajang pemberian edukasi politik kepada para relawan.
(han)

Pancasila sebagai Ideologi Kreatif, Tak Lekang oleh Perubahan Zaman


JAKARTA - Pancasila tidak pernah lekang oleh perubahan zaman. Tidak terkecuali saat tren digital mulai mengubah dunia. Bagi masyarakat millenial, gotong royong bisa dirasakan sebagai ‘shared economy’.
“Shared economy merupakan bentuk gotong royong dalam ekonomi digital,” kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi.
Ekonomi digital sekarang sebenarnya melanjutkan pesan goyong royong dari Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Bung Karno pernah mengatakan “Gotong Royong adalah paham yang dinamis,” kata Rudi mengutip. Prinsip tersebut terasa dalam industri digital saat ini.
Rudi memberi contoh, saat ini makin jarang orang membeli tiket pesawat di travel agen atau pesan hotel dengan perantara travel agen. Kini semua sudah diurus dalam aplikasi. Mereka bekerja dalam kolaborasi mulai dari dapur hingga ujung tombak. Startup seperti ini merupakan bentuk kreatif dari Pancasila.
“Saya yakin, semua sudah dipermudah dengan gadget-nya masing-masing,” katanya.
Kolaborasi atau gotong royong ini disalurkan melalui ekonomi digital. Bayangkan apabila seluruh lapisan sudah berkolaborasi dengan baik. Kemudian, jumlah yang kolaborasi juga banyak. Indonesia akan semakin berkembang dalam dunia ekonomi.
Pemahaman lanjut dari Pancasila itu menjadi topik dalam diskusi yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jumat (29/3/2019). Diskusi bersama media itu mengambil tema “Pancasila sebagai Ideologi Kreatif”.
Selain Rudiantara, hadir narasumber lainnya. Seperti Dr. Karjono (Sekretaris Utama BPIP), Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI), dan Dr. Awaludin Tjalla (Kapuskur Kemendikbud RI). Bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.
Pendapat Rudi diamini Ahmad Alamsyah Saragih dari Ombudsman. Dia mengingatkan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi era perubahan. Bukan hanya perubahan fisik tetapi juga perubahan nilai. “Jadi pemerintah, dalam hal ini melalui Kemenkominfo dan Kemendikbud, bertugas bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun nilai,” dia mengingatkan.
Dr. Awaludin Tjalla pada kesempatan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah untuk menguatkan Pancasila. Termasuk dalam bidang pendidikan. Pancasila sebagai ideologi negara tetap akan diajarkan dan dipahami di sekolah. “Hal ini juga sekaligus mencegah ideologi transnasional masuk ke sekolah dan mempengaruhi anak-anak didik dan lebih jauh masyarakat kita,” kata Awaludin.
Dr. Karjono, Sestama BPIP, pada kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya menjaga semangat dan komitmen bersama dalam mengamalkan Pancasila. “Pemerintah berada di garda terdepan untuk menjaga, menjalankan, dan membumikan Pancasila,” katanya.
(kha)

Pemimpin Indonesia Harus Utamakan Kearifan Bersama


Tak lama lagi rakyat Indonesia akan menentukan masa depan bangsa ini untuk lima tahun kedepan. Penting menjadi catatan dalam memilih calon Presiden yang mampu membawa negara ini kepada sebuah peradaban yang baik dan tidak memecah belah.
Pesta demokrasi sejatinya harus menjadi sebuah kegembiraan dan bukan permusuhan, hal inilah yang menjadi perhatian bagi budayawan . Ia mengatakan, siapapun calon presiden dan wakil presiden yang terpilih harus menjadi Pemimpin Indonesia untuk periode 2019-2024 yang mengutamakan kearifan bersama dalam memimpin negeri ini.
“Pesan saya harus menomorsatukan kearifan bersama sebagai bangsa Indonesia, tidak sebagai Partai Gerindra tidak sebagai PDIP, tidak sebagai apapun, tetapi harus menomorsatukan kemenangan rakyat,” ujarnya saat bersilaturahim bersama wartawan di Rumah Maiyah, Yogyakarta, Jumat (29/3/2019).
Selain itu ia juga berpesan, siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2019 harus menjadi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kemenangan kelompok atau golongan tertentu.
“Harus ada para pemimpin yang arif dan rendah hati karena di Indonesia yang harus menang kan rakyat, bukan kelompok manapun,” kata dia.
Budayawan yang akrab disapa Cak Nun ini menyebut, Pemerintah Indonesia perlu menimbang ulang dan merumuskan kembali etos kepemimpinannya agar bisa menakar keseimbangan pembangunan, serta kebijaksanaan arah masa depan. Serta berhenti dari kecengengan dan ‘gimmick’ pembangunan, serta membuang segala jenis kekerdilan politik, yang selama ini menjadi sumber permusuhan, kebencian, dan pertengkaran-pertengkaran yang mubadzir.
Menurutnya, untuk memperkecil kemungkinan munculnya gesekan pasca-Pemilu 2019, pemimpin terpilih harus menghilangkan egonya dengan mengumpulkan orang-orang tua serta para tokoh nasionalis.
Sebab lanjut dia, Presiden yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang punya kesanggupan membawa Indonesia ber-“husnul khatimah” (akhir yang baik).
“Jangan sampai bangsa Indonesia, terutama rakyat kecil di strata bawah, akan semakin berposisi sebagai pelengkap penderita dan menjadi korban kamuflase-kamuflase elite politik nasional maupun global,” jelas dia.


Friday, March 29, 2019

Peran Generasi Milenial Bagi NKRI


Oleh : Tirta Purnama Aji..*)
Istilah generasi milenial belakangan ini sedang booming dan akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millenials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika yaitu : William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya.
Millenial generation atau generasi Y, yang akrab disebut generation me atau echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 – 1990, atau pada awal 2000 dan seterusnya.
Penulis Elwood Carlson di dalam bukunya The Lucky Few : Between the Greatest Generation and the Baby Boom yang terbit di tahun 2008, mendefinisikan bahwa Millenial lahir di antara tahun 1983 – 2001 berdasarkan lonjakan kelahiran setelah tahun 1983 dan berakhir dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi setelah peristiwa 11 September. Pada tahun 2016, lembaga U.S Pirg mendefinisikan Millenial sebagai orang yang lahir antara tahun 1983 dan 2000.
William Strauss dan Neil Howe percaya bahwa setiap generasi mempunyai karakteristik umum yang akan menjadi karakter generasi itu, dengan 4 pola yang berulang. Menurut hipotesa mereka, Millenial akan mirip dengan generasi yang lebih berwawasan sipil dengan empati yang kuat terhadap komunitas lokal dan global. Strauss dan Neil Howe menjelaskan, ada tujuh karakter Millenial yaitu : Spesial, terlindungi, percaya diri, berwawasan kelompok,konvensional, tahan tekanan dan mengejar pencapaian.
Di “Zaman Now “ peran generasi millenial sangatlah diharapkan, untuk menjadi agen perubahan ( Agent of Change ). Mengingat ide idenya yang selalu segar, pemikirannya yang kreatif dan inovatif yang diyakini akan mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik lagi, melalui perubahan dan pengembangan.
Menurut Lancaster dan Stillman (2002), dalam risetnya menyimpulkan bahwa generasi Y dikenal dengan sebutan generasi Millenial atau Milenium, adalah generasi yang tahun kelahirannya antara : 1980 – 1995.
Generasi millenial ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan, seperti : email, SMS, media sosial ( Facebook, twetter dll ). Atau dengan kata lain bahwa generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming (Lyons, 2004).
Mereka sangat mahir dalam teknologi dan insfrastruktur yang ada serta memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan, dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, mampu dan berusaha menjadi bijak terutama dalam menggunakan media sosial.
Menurut Data BPS ( Biro Pusat Statistik ) tahun 2018 mencatat, bahwa populasi generasi millenial adalah sekitar 90 juta orang. Kajian menyebut, rata-rata fokus  perhatian dari generasi millenial hanya sekitar 12 detik.  Bahkan untuk generasi Z (Pasca Millenial ) bisa hanya sekitar 8 detik.
Jumlah penduduk Indonesia usia 20-40 tahun di tahun 2020 diduga berjumlah 83 juta jiwa atau 34% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta penduduk. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah geneasi X yang 53 juta jiwa atau 20% ataupun generasi baby boomer yang hanya tinggal 35 juta jiwa atau hanya 13%. Hal ini membuktikan dengan jumlah populasi yang banyak, besar potensi yang dapat dihasilkan oleh generasi millenial atau generasi Y tentunya untuk kemajuan bangsa
Untuk itu, hal  penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dapat menyajikan data yang menarik dan akurat bagi kalangan millenial agar mereka mampu untuk menjabarkan dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya (Generasi Z).
Peran dan Tantangan Generasi Milenial
Potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda ternyata sudah disadari oleh Presiden RI Pertama, Bapak Ir. Soekarno sejak era kemerdekaan RI. Kutipan pidato  Presiden ini, menyiratkan pesan yang sangat kuat bagaimana pemuda bisa menciptakan perubahan. ( “Beri Aku 10 Pemuda, Niscaya Akan Ku Guncangkan Dunia”. ).
Dalam konteks kemerdekaan, peran generasi pemuda sangat diperlukan untuk bertempur melawan penjajah dengan sekuat tenaga, cucuran darah, dan keringat. Kekuatan  yang dimiliki generasi muda dibutuhkan untuk mempertaruhkan nyawa demi merebut NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) dari tangan penjajah. Sejarah membuktikan, bahwa gerakan generasi muda  membawa Indonesia masuk ke Gerbang Pintu Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Latar belakang sejarah tersebut melahirkan bukti, bahwa  generasi muda merupakan bagian dari perubahan sosial dari generasi ke generasi. Hal ini rasanya tidak akan berubah sampai kapanpun, jika melihat karakter psikologis pemuda yang notabene sedang memasuki masa aktif, reaktif, kreatif, dan kritis dalam masa perkembangan sosial manusia. Tentu sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk menyematkan label agen perubahan (agent of change) di pundakgenerasi muda.
Dunia saat ini sudah move on memasuki era millennials. Era ini digambarkan sebagai periode waktu di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi generasi di dalamnya. Generasi millennials menjadi sebutan bagi orang yang lahir sekitar tahun 1980 hingga 1999. Artinya, masyarakat yang kini berusia 18-35 tahun diklasifikasikan sebagai kaum millennials.
Perbedaan yang menjadi ciri khas kaum millenial dengan generasi sebelumnya diantaranya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini telah menjadikan  para millenial masuk ke dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda “zaman now “ sebutan bagi kaum millenial untuk menggambarkan masa kini. Setidaknya ada tiga peran pemuda di era millennials, yaitu sebagai agent of changeinnovator, dan promoter bangsa.
Peran apa yang harus dilakukan dalam bela negara Indonesia?. Bela negara berarti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperanserta dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Pada masa sekarang, bela negara bukan hanya menghadapi ancaman militer berupa agresi dan pelanggaran wilayah, melainkan juga menghadapi ancaman nonmiliter.
Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman nonmiliter, seperti masuknya paham komunisme dan liberalisme,  pengaruh negatif dari kemajuan iptek ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ).
Generasi muda harus mencoba untuk tidak selalu menjadi “buruh” di negara lain. Sudah waktunya generasi mudaberkarya untuk negeri. Membuat sesuatu dengan ciri khas Indonesia. Generasi muda harus tahu apa yang dikerjakan, kita juga harus cerdas dan yang paling penting adalah bisa bekerja sama dalam perbedaan, karena Indonesia adalah keberagaman dan kesatuan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang dicintai.
Di zaman millenial  yang lekat dengan kecanggihan teknologi, telah mengubah tren Peran dan Tantangan generasi muda. Pemuda di zaman millenial ini,  memiliki peran sebagai pengisi kemerdekaan NKRI dengan menjadi agent of changeinnovator, dan promoter bangsa. Tantangan yang dahulu bersifat kolonialisme, kini telah berevolusi menjadi kompetisi global. Musuh generasi muda yang harus diperangi bukan lagi penjajah bersenjata, melainkan ketidakmampuan dalam menyaingi cepatnya arus perkembangan zaman.
Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Forum Indonesia Millenial Movement yang berlangsung tanggal 9 – 13 November 2018 di Kota Tua Jakarta, Presiden meminta para generasi muda dari berbagai daerah untuk beralih dari kebiasaan menebar ujaran-ujaran kebencian ke pernyataan-pernyataan positif yang menjaga persatuan dan optimisme bangsa. Istilah peralihan kebiasaan tersebut, disebut Presiden Jokowi sebagai ‘hijrah’. Presiden meminta generasi milenial hijrah dalam berbagai hal. Antara lain, dari ujaran kebencian ke ujaran kebenaran, dari pesimisme ke optimisme dan dari kegaduhan ke persatuan. Indonesia Millenial Movement merupakan sebuah forum yang dibentuk organisasi Ma’arif Institute yang mempertemukan 100 anak muda dari berbagai daerah untuk merumuskan usaha perdamaian, pencegahan ekstremisme dan perdamaian.
Saat Tahun 2017 di Kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. (4/8/2017), Presiden Joko Widodo juga mengajak semua kalangan untuk bersiap menghadapi perubahan karena generasi Y atau generasi millenial itulah yang nanti mempengaruhi pasar, ekonomi dan politik.
Kemunculan generasi Y (sebutan lain dari generasi millenial) sebagai agen pembawa perubahan akan sangat mempengaruhi pasar, baik politik maupun ekonomi Indonesia dalam kurun 5 – 10 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Presiden untuk menyadarkan kepada semua bahwa perubahan global, betul betul ada, dan sudah nyata.
Penulis berkesimpulan, disinilah peran generasi muda, sebagai sosok  yang dinamis, optimis dan penuh semangat kerja, diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif  dan inovatif, sehingga dunia tidak selalu dihadapkan pada hal-hal zaman old. Dengan kata lain generasi mudaharus menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini.
Untuk itu, mari sukseskan pembangunan dengan penuh semangat kerja, demi masa depan bangsa Indonesia yang jaya tercinta. Maju terus pantang mundur dan lanjutkan jangan berhenti di jalan wahai generasi muda ku. Kita bekerja untuk negeri, semangat terus jangan berhenti, gotong royong sesuai visi dan memperkuat jati diri. Semoga…..


17 April Jelang ‘Long Weekend’, Presiden Jokowi: Jangan Golput, Coblos Dulu Baru Berlibur


Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada 17 April mendatang dibayang-bayangi libur panjang long weekend, karena selain 17 April (Rabu) dinyatakan Hari Libur, pada Jumat (19 April) ada liburan Wafat Isa Al-Masih, sehingga bagi yang cuti satu hari pada 18 April akan mendapatkan libur 5 (lima) hari, yaitu 17, 18, 19, 20 (Sabtu), dan 21 April (Minggu).
Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan jika masyarakat memanfaatkan libur long weekend itu untuk berlibur. Namun Presiden mengingatkan, agar mereka nyoblos dulu menggunakan hak pilihnya dulu. Jangan sampai ada yang golput. Jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu, 17 April 2019.
“Mau berlibur silakan, tapi nyoblos dulu setelah itu, jam delapan nyoblos kan masih bisa. Jam delapan nyoblos, jam sembilan nyoblos, jam 10.00 langsung terbang berlibur silakan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah menunaikan salat Jumat, di halaman Masjid Baitussalam, Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (29/3) siang.
Presiden menjelaskan, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut memerlukan pembiayaan yang besar sehingga amat disayangkan bila masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Karena pemilu ini, pileg, pilpres menghabiskan biaya yang triliunan, sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita, karena menentukan arah negara ini ke depan,” tutur Presiden Jokowi.


Jokowi Serukan Pakai Baju Putih Saat Nyoblos, TKN: Ada Larangan Nggak?

Jakarta - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengajak pendukungnya memakai baju putih saat pencoblosan pada 17 April 2019. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, menyebut ajakan itu sah-sah saja dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Boleh nggak? Boleh kan? Ada larangan nggak? Ya berarti kan gini, kalau Pak Jokowi dalam kampanyenya mengajak masyarakat mencoblos yang baju putih, memang beliau pake baju putih, ketika beliau mengajak masyarakat pakai baju putih ya sah-sah saja," ujar Erick di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya, ajakan Jokowi itu tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, pada Pilpres 2014, Jokowi juga mengajak pendukungnya memakai baju kotak-kotak.


"Seperti Pak Sandi, mengajak pakai baju biru, atau yang dulu Pak Jokowi memakai baju kotak-kotak sah-sah saja, jadi permasalahan apa?" katanya.

Dia juga menepis jika dikatakan seruan baju putih itu menimbulkan gesekan antarpendukung. Dia pun meminta baju putih yang diserukan Jokowi ini tidak dijadikan polemik.

"Yah ditakut-takuti lagi, yang lebih menakuti misalnya ketika bicara 'ayo kita demo KPU' atau misalnya di media hari ini presiden tapi bukan pemenangnya, yang gitu-gitu yang takut-takutin, kalau kita kampanye enak loh pameran lukisan," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi telah mengajak masyarakat memilihnya pada 17 April. Pada hari itu, Jokowi mengajak para pendukungnya berbaju putih. Ajakan ini dia sampaikan saat berkampanye di Lapangan Ciceri, Serang, Banten, Minggu (24/3) lalu.

Namun cawapres Sandiaga Uno mengkritik hal itu. Menurutnya, sikap Jokowi mengkotak-kotakkan masyarakat.

"Ya teman-teman banyak yang menyayangkan. Kalau saya lihat dari sisi positif aja bahwa saya melihat daripada kita terkotak-kotak seperti ini karena Pak Jokowi sudah mengeluarkan statement itu, saya terpikir gitu, alangkah baiknya kalau Prabowo-Sandi menganjurkan juga pada pendukung kita supaya tidak terkotak-kotak, sebaiknya kita pakai baju putih saja, sehingga kita putihkan Indonesia. Why not?" kata Sandiaga di Makassar sebelum bertolak menuju Manado, Jumat (29/3).
(zap/gbr)
Sumber

Prabowo Bicara Isu 'Menang tapi Tak Dilantik', TKN: Berbahaya!

Jakarta - Capres Prabowo Subianto mengaku ada pihak yang mengatakan dirinya akan memenangi Pilpres 2019 tapi yang dilantik adalah orang lain. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai klaim kemenangan Prabowo tersebut berbahaya.

"Ada pihak juga yang bilang beliau akan kalah. Lalu agar tidak malu mungkin, terpaksa cari alibi. Dan satu satunya alibi ya, pasti bilang dicurangi. Karena jauh-jauh hari omongnya kan cuma satu! Kalau nggak menang, pasti dicurangi!" kata juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago kepada wartawan (29/3/2019).

"Lo, belum pencoblosan kok sudah merasa menang? Ini berbahaya. Klaim sepihak namanya," imbuhnya.

Irma menganggap pernyataan klaim kemenangan dan dicurangi yang dilontarkan Prabowo sebagai upaya delegitimasi penyelenggara pemilu. Menurut Irma, ada grand design yang masif dan terstruktur.

"Grand design-nya mungkin memang seperti itu. Karena secara masif dan terstruktur, setiap kesempatan menuding penyelenggara akan curang! Bukankah tiap partai ada saksi? Ada dokumen?" tutur Irma.

Lebih lanjut politikus NasDem ini menuturkan seorang negarawan harus meneladani sikap Bung Karno yang seperti lilin. Seorang negarawan, menurut Irma, tidak boleh merusak kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu.

"Seorang negarawan itu sebaiknya belajar dari Bung Karno, seperti lilin. Bukan malah merusak trust rakyat terhadap penyelenggara yang dipilih oleh parlemen," ucap Irma.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto mengaku ada pihak yang mengatakan dirinya akan memenangi Pilpres 2019. Namun nantinya akan ada kecurangan untuk menggagalkan kemenangan itu.

"Ada yang mengatakan kepada saya, 'Pak Prabowo yang menang, ini sudah dibicarakan, yang menang nanti Prabowo'. Tapi ada rencana yang dilantik jadi presiden orang lain," kata Prabowo saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3).
(azr/tor)
Sumber

Thursday, March 28, 2019

Jokowi Vs Prabowo di 5 Survei Terakhir

Jakarta - Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersaing merebut hati masyarakat untuk Pilpres 2019 yang kurang dari 3 minggu lagi. Sejumlah lembaga survei pun menunjukkan potret dukungan masyarakat kepada Jokowi dan Prabowo.

Yang terbaru adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang merilis hasil survei elektabilitas Jokowi dan Prabowo menjelang Pilpres. Survei dipublikasikan hari Kamis (27/3/2019). Jokowi unggul 18,1% dari Prabowo.

Selain dalam survei CSIS, Jokowi masih dominan atas Prabowo dalam empat survei terakhir yang dipublikasikan. Rata-rata, elektabilitas Jokowi berada di atas 50% dan Prabowo di kisaran 30%.

Tentu saja, yang menentukan adalah hasil pencoblosan pada 17 April 2019. Perolehan angkanya bisa saja berbeda dari hasil survei sederet lembaga.

Berikut ini elektabilitas Jokowi versus Prabowo dalam 5 survei terbaru:

1. CSIS
Waktu: 15-22 Maret 2019
Jumlah responden: 1.960
Margin of error: +/- 2,21% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 51,4%
- Prabowo-Sandi: 33,3%
- Tidak tahu/tidak jawab: 14,1%


2. Vox Populi
Waktu: 5-15 Maret 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,9% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 54,1%
- Prabowo-Sandi: 33,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 12,3%


3. Charta Politika
Waktu: 1-9 Maret 2019
Jumlah responden: 2.000
Margin of error: +/- 2,19% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 53,6%
- Prabowo-Sandi: 35,4%
- Tidak tahu/tidak jawab: 11,0%

4. JSI
Waktu: 3-8 Maret 2019
Jumlah responden: 1.220
Margin of error: +/- 2,9% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 55,6%
- Prabowo-Sandi: 26,1%
- Tidak jawab: 10,6%
- Tidak tahu/belum memutuskan: 7,8%


5. New Indonesia Research & Consulting
Waktu: 1-10 Maret 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,89% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 55,8%
- Prabowo-Sandiaga: 34,3%
- Tidak tahu/tidak jawab 9,8%

(dkp/dnu)

Jokowi akan cerita yang telah dilakukan saat debat

Jokowi saat diarak dengan menggunakan becak menuju lokasi kampanye terbuka di Mamuju. (Foto: Hanni Sofia)
Ya cerita apa yang sudah kita lakukan
Mamuju (ANTARA) - Calon presiden petahana Joko Widodo menyatakan akan menceritakan dan menjadikan semua kerja yang telah dilakukannya dalam 4,5 tahun terakhir dalam debat capres putaran keempat.

“Ya cerita apa yang sudah kita lakukan," kata Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis.

Jokowi mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi debat yang keempat.

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan debat akan diikutinya secara mengalir dan sealamiah mungkin.

"Persiapan debat, ya nanti debat sajalah. Semuanyalah, besok kan (tema) pemerintahan, ideologi, pertahanan, sama luar negeri. Ya cerita apa yang sudah kita lakukan. Kita mengalir saja," ucapnya.

Bagi Jokowi, latihan debat atau simulasi menjelang acara untuk saat ini sulit dilakukan. "Bagaimana mau simulasi, kampanye terus," ujar Jokowi.

Debat capres putaran keempat Pilpres 2019 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/3) pukul 20.00 WIB.

Untuk debat kali ini, hanya kedua calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akan saling beradu argumen.

Debat tersebut akan diselenggarakan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.

Debat tetap mempertahankan format dan durasi seperti debat ketiga, yaitu enam segmen dengan berkisar 90-94 menit.

Pilpres 2019 diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Wednesday, March 27, 2019

Survei CSIS: elektabilitas Jokowi unggul 18,1 persen

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww./)
Jakarta  - Hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di 34 Provinsi menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul 18,1 persen dibandingkan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Peneliti CSIS Arya Fernandez mengatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 51,4 persen dan Prabowo-Sandi 33,3 persen.

"Lalu ada 14,1 persen responden tidak menjawab dan 1,2 persen belum menentukan pilihan," kata Arya saat memaparkan hasil survei CSIS di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan angka responden yang tidak menjawab dan belum menentukan pilihan masih besar. Menurut dia, mereka kemungkinan telah memiliki pilihan namun tidak terbuka pada pilihan politiknya.

Arya juga menjelaskan dalam survei CSIS itu juga melihat kemantapan pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres karena merupakan faktor yang menentukan kemenangan adalah solid atau tidak.

"Sebanyak 83,2 persen responden sudah mantap terhadap pilihannya dan 16,8 persen masih berubah atau ragu-ragu," ujarnya.

Arya menjelaskan tingkat kemantapan pilihan di paslon Jokowi-Ma'ruf sebesar 84,4 persen dan 15,6 persen masih ragu-ragu.

Di paslon Prabowo-Sandi, menurut dia, tingkat kemantapan pilihan sebesar 81,3 persen dan 18,7 persen masih mungkin berubah.

Arya mengatakan dengan tingkat kemantapan pilihan sudah melebihi 80 persen maka migrasi pemilih kemungkinan kecil terjadi di kalangan pemilih yang solid.

Survei CSIS itu dilakukan sejak 15-22 Maret 2019 dengan menggunakan metode "multistage random sampling" dengan jumlah responden sebanyak 1960 orang di 34 provinsi.

Margin of error sebesar 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sandiwara Istri Kedua Sandiaga Uno


Sandiwara Istri Kedua Sandiaga Uno
Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin kasihan kepada mahasiswi Vincentia Tiffani yang mengaku lamarannya ke Sandiaga Uno merupakan candaan lantaran diminta panitia. TKN menyebut Tiffani menjadi alat sandiwara Sandi.
“Saya kasihan dengan Mbak Tiffani ini. Dijadikan sebagai alat panitia untuk bersandiwara. Panitianya tidak memikirkan persepsi masyarakat tentang pribadi Tiffani,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (27/3/2019).
Ace menilai panitia tidak memikirkan perasaan Tiffani. Menurut dia, panitia hanya bergerak demi kepentingan citra Sandi.
“Hanya untuk kepentingan sandiwara seolah-olah digandrungi para wanita, tega menyuruh untuk mengucapkan seperti itu. Tidak sensitif gender,” ujarnya.
Namun, Ace juga merasa kasihan dengan Sandi. Dia menyinggung soal sandiwara.
“Saya kasihan dengan Pak Sandi ini. Sandiwaranya kembali terbongkar. Untuk kelihatan bahwa dirinya digandrungi gadis-gadis muda tega membuat sandiwara murahan,” sebut Ace.
Dia berharap tidak ada lagi sandiwara serupa. Menurut Ace, para paslon harus menghadirkan kampanye yang orisinal.
“Semakin lama semakin terbongkar Sandiwara Uno ini. Kita membutuhkan kampanye yang genuine, orisinal dan apa adanya. Bukan sandiwara seperti itu,” kata dia.
Momen Tiffani nembak Sandiaga itu terjadi ketika acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE di warung kopi Cengkir Heritage Resto and Coffee di Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (23/3).
Tiffani kemudian membuat pengakuan mengejutkan soal nembak Sandiaga. Dia mengaku hanya bercanda.
“Saya dimintai tolong sama panitia untuk menanya bagaimana kalau saya menjadi istri kedua Bapak Sandiaga Uno. Kesannya seperti beneran ya. Tapi di situ saya sebenarnya adalah bercanda,” kata Tiffani dalam video yang diunggah di akun Instagram @vincentiatiffani seperti dilihat detikcom, Rabu (27/3).
Panitia acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE di Cengkir Heritage Resto and Coffee Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angkat bicara soal ‘drama’ seorang mahasiswi, Vincentia Tiffani ‘melamar’ Sandiaga Uno untuk jadi istri kedua. Diketahui, ‘lamaran’ Tiffani itu disampaikan di sela acara tersebut.
“Ini intinya kan hanya untuk mencairkan suasana, bukan untuk politik-politikan,” kata panitia sekaligus Korda OK OCE Prasasti Yogyakarta, Endar Budi Setyono saat dihubungi wartawan, Rabu (27/3).
Tim Sandiaga Uno juga sudah merespons pengakuan Vincentia Tiffani itu. Sandi disebut juga kaget saat mendapat pertanyaan dari Vincentia Tiffani dan tidak mengenal mahasiswi itu sebelumnya.

Bela Negara di Era Digital, Menkominfo Ajak Pekerja Media Lawan Penyebaran Hoaks


Sebagai salah satu wujud bela negara di dunia digital, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengajak pekerja media untuk melawan penyebaran hoaks atau berita bohong.

“Peran media sangat penting. Peran jurnalis sangat penting untuk bisa menangkal hoaks. Ini juga salah satu bentuk bela negara di dunia digital,” kata Menkominfo saat saat membuka “Workshop Pendidikan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pekerja Media Tingkat Nasional di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (27/3).

Kementerian Kominfo sendiri, menurut Rudiantara, telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan menanggulangi penyebaran hoaks.  “Ada patroli siber Tim AIS yang melakukan verifikasi dan klarifikasi. Selain itu kami juga melakukan pendidikan atau literasi kepada masyarakat dengan Program Miss Lambe Hoaks,” ujarnya.

Hasil pantauan Tim AIS, menurut Menkominfo, selama Februari 2019 Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 353 isu hoaks, dengan tiga besar konten berkaitan dengan politik, pemerintahan,  dan kesehatan.

“Mungkin karena menuju pesta demokrasi sehingga banyak hoaks terkait politik. Seharusnya demokrasi itu fun. Karena itu Pemilu harus fun. Disinilah peran jurnalis sangat penting untuk bisa menangkal hoaks,” kata Menkominfo.

Semua Desa

Dalam workshop bertema “Membangun Sumber Daya dengan Disiplin Nasional” itu, Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah berupaya menghubungkan Indonesia dengan internet kecepatan tinggi.

“Selain memperluas jaringan internet di desa, juga menghubungkan internet berkecepatan tinggi di sekolah, puskesmas dan lainnya. Bagaimana cara menghubungkannya, yakni dengan Palapa Ring,” ungkap Menkominfo.

Bahkan, saat ini tengah disiapkan rencana untuk membangun satelit milik pemerintah agar bisa menjangkau semua desa. “Saya berharap, tahun 2022 nanti satelit sudah ada dan bisa melayani seluruh desa di Indonesia,” jelas Menkominfo Rudiantara seraya mengajak untuk memanfaatkan internet dengan bijak.





Menko Polhukam: Pemilu Ajang Pilih Pemimpin, Bukan Ajang Permusuhan


Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana atau ajang untuk memilih pemimpin dan bukan sebagai ajang permusuhan.

“Tidak ada alasan karena Pemilu kita bermusuhan, pertunjukan yang aneh kalau pilihan beda tapi kebersamaan tergerus,” tegas Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/3) pagi.

Menko Polhukam menegaskan, pilihan boleh beda, beda pilihan sudah biasa, beda pendapat biar saja, yang penting tidak berkelahi. “Ingat, Pemilu ini ajang memilih pemimpin bukan ajang permusuhan,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto berharap Pemilu juga dijadikan wahana untuk calon pemimpin beradu konsep, gagasan, dan integritas yang meyakinkan agar mampu dipilih oleh masyarakat.

“Pemilu itu kewajiban konstitusi lima tahun sekali untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tapi dipilih, dia tidak saling berhadapan tapi dihadapkan pada publik untuk menampilkan perilaku, rekam jejak, menampilkan kompetensi yang berintegritas untuk dilihat dan dipilih masyarakat,” terang Wiranto.

Sebagai bangsa yang besar, Menko Polhukam berpesan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah dijaga dan dirawat selama ini.

Berkat persatuan itulah, lanjut Menko Polhukam, Indonesia diakui dunia melalui  Gallup Global Law and Order, yang menyematkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi di dunia, negara teraman Nomor 9 di dunia  dengan index 89, negara dengan tujuan investasi Nomor 2 setelah Filipina.

“Indonesia meraih gelar sebagai negara dengan kepercayaan publik tertinggi nomor satu di dunia, negara tujuan investasi, dan lain sebagainya. Saya pesan, ini adalah capaian kita, jangan sampai dirusak oleh permusuhan dan perpecahan Pemilu,” pesan Wiranto.

Sebelumnya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sudarmo dalam laporannya mengatakan, Rakornas digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019.

Tujuannya, yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewaspadaan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).

Rakornas tersebut diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu.







Tuesday, March 26, 2019

Berharap Tidak Golput, Mendagri Minta Masyarakat Proaktif Gunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Serentak


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat proaktif untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak Golput pada Pemilu Serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

“Pemerintah sudah menggerakkan dan mendorong  semua daerah sampai tingkat desa mengadakan gerakan suksesnya Pileg dan Pilpres 2019. Salah satunya menggerakan masyarakat untuk datang ke TPS dan jangan Golput. Oleh karenanya, kami optimistis target KPU dan pemerintah bisa terwujud,” kata Tjahjo usai menghadiri sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2019-2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/3) siang.

Mendagri menegaskan, tingkat partisipasi pemilih dapat menentukan kualitas demokrasi ke depan. Ia pun optimistis angka Golput tahun ini dapat ditekan, dengan harapan proses demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih baik dengan menekan angka Golput melalui gerakan partisipasi masyarakat.

“Tingkat partisipasi politik masyarakat akan memengaruhi kualitas proses demokrasi kita. Pemerintah dan jajaran pemerintah daerah juga menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS untuk tidak Golput,” ungkap Tjahjo.

Segera Melapor

Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan, bahwa kesadaran masyarakat untuk mendatangi dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk melaporkan status kependudukannya melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) sangat penting dilakukan untuk menjamin tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu kali ini.

“Masyarakat yang mempunyai KTP ganda, saya mohon yang bersangkutan untuk segera melapor,” pinta Tjahjo.

Tjahjo pun kembali menegaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 2019. Dengan syarat, pemilih harus membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat pencoblosan.

“Keputusan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu  sepakat bahwa yang belum terdata  di DPT tapi sudah mempunyai KTP-el, dia berhak untuk menggunakan hak pilih, secara konstitusional hak pilih terjamin,” tegas Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pendudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut Mendagri, hingga kini terus melakukan upaya untuk jemput bola dan melakukan pelayanan KTP- el bagi masyarakat.

Bahkan di beberapa tempat, pelayanan perekaman KTP-el tetep dibuka meski hari llibur. Terbukti, hingga saat ini masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 98 persen dan akan terus dimutakhirkan.

“Progres KTP-el sudah 98 persen, yang 2 persen tadi kemungkinan sudah mempunyai surat keterangan tapi belum punya KTP-el,” pungkas Tjahjo.






Ma’ruf Ingatkan Relawan Untuk Tetap Jaga Keutuhan Bangsa Dan Hindari Konflik


Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, K.H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh relawan bekerja keras memenangkan Pilpres 2019, namun tanpa harus mengorbankan persatuan.
“Berbagai cara dilakukan, termasuk door to door dari darat, udara, dan langit,” ujar Kiai Ma’ruf saat menghadiri Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama di Grage Hotel, Provinsi Bengkulu.
Meski bekerja keras untuk menang, Kiai Ma’ruf mengingatkan untuk tetap terus menjaga keutuhan bangsa dan menghindari terjadinya konflik. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi, Jokowi sudah meletakkan landasan untuk kemajuan Indonesia. Maka itu harus didukung.
“Kita harus menjaga merawat keutuhan bangsa ini dan mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya paham-paham intoleran, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam,” ujarnya.
Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara kubu 01 dan 02. Pernyataan Ma’ruf Amin menunjukkan paslon 01 ingin menang dengan cara yang baik dan tanpa merusak keharmonisan masyarakat yang berbeda pilihan, dimana hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan kubu paslon 02 yang menghalalkan segala cara tanpa mengutamakan kepentingan bangsa untuk mencapai ambisi berkuasa.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf menjabarkan empat bingkai kerukunan yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia, yakni bingkai bingkai politis, yuridis, kearifan lokal danteologi. Menurutnya di tahun politik seperti saat ini, empat bingkai tersebut harus dijaga. Hal itu agar hubungan antarmasyarakat tetap rukun dan maju.

Monday, March 25, 2019

Vox Populi: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi Capai 71,3%


JAKARTA – Lembaga survei Vox Populi Research Center mengumumkan hasil survei elektabilitas Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelang Pilpres 2019. Hasil survei menyebutkan, Jokowi unggul dari Prabowo dengan selisih di kisaran 20%.
Survei tersebut dilakukan Vox Populi Research Center pada periode 5-15 Maret 2019. Margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.
Hasil survei Vox Populi, Senin (25/3/2019), menempatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan elektabilitas mencapai 54,1%. Sementara Prabowo-Sandi mendapat elektabilitas sebesar 33,6%.
Vox Populi Research Center juga menyurvei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Hasilnya, 71,3% responden puas dan 28,7% merasa tidak puas.
“Pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan Jokowi menempati peringkat pertama indikator kepuasan,” demikian bunyi keterangan dari Populi Center. Pembangunan infrastruktur menjadi penyumbang indikator kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dengan angka 77,6%.
Berikut ini hasil survei Vox Populi Research Center mengenai elektabilitas menjelang Pilpres 2019:
Jokowi-Ma’ruf: 54,1%
Prabowo-Sandi: 33,6%
Tidak tahu/tidak jawab: 12,3%

Syafruddin: ASN Harus Netral di Pilpres 2019, Kalau Tidak Out!


Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) resmi dijabat Komjen (purn) Syafruddin. Dia menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait Pilpres 2019.

"Ya semua ASN netral. Kalau nggak, kita tindak seperti saya di Polri, semua anggota Polri harus netral kalau tidak out!," kata Syafruddin kepada wartawan usai serah terima jabatan MenPAN-RB dengan Asman Abnur di Gedung KemenPAN-RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Dikatakan Syafruddin, dirinya akan segera bekerja di KemenPAN-RB. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah berkoordinasi dengan seluruh pejabat di Kemen-PAN RB untuk mendengarkan dan meminta masukan serta memberi pengarahan. Dia juga akan menuntaskan soal perekrutan CPNS seperti yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya nanti kita rapatkan dulu, tapi semua program yang sudah diprogramkan, dicanangkan, direncanakan, itu akan kita laksanakan di sisa waktu pemerintahan ini," ujarnya.

"Semua akan kita kerjakan, akan kita selesaikan karena waktunya tinggal setahun," sambungnya menegaskan.

Selain itu, lanjut Syafruddin, dirinya juga akan fokus mempersiapkan Asian Games 2018 yang dimulai 18 Agustus ini. Dia sudah meminta izin kepada Jokowi. Diketahui eks Wakapolri ini juga menjabat Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia di Asian Games 2018.

"Saya sudah diizinkan untuk menyelesaikan tugas di Asian Games oleh Bapak Presiden. Jadi setelah ini saya konsentrasi dulu menyelesaikan tugas di Asian Games karena waktu tinggal dua hari," ucapnya.(tiwi)