Jelang May Day, Jokowi – Pimpinan Organisasi Buruh Sepakat Revisi PP 78

JAKARTA – Bertempat di ruang Garuda, Istana Bogor, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan organisasi buruh. Mereka membicarakan hal – hal terkait buruh dan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei mendatang. Dalam pertemuan tersebut, hadir Presiden Konfederasi Perserikatan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) Iqbal Said, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI) Mudofir. Turut hadir pula Presiden Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Beberapa keputusan dan kesepakatan juga telah dihasilkan oleh pertemuan antara kedua belah pihak tersebut, aliansi buruh dan pemerintah. Jokowi dan para pimpinan organisasi buruh sepakat untuk melangsungkan Hari Buruh Internasional atau May Day, pada 1 Mei 2019 nanti dengan damai.

Peringatan Hari Buruh yang identik dengan demonstrasi besar – besaran para pekerja ini diharapkan dapat diisi dengan beragam kegiatan yang positif dan tidak memancing keributan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi setelah pertemuan bersama pimpinan organisasi buruh selesai dilaksanakan.

“May Day, yang minggu depan akan dilaksanakan, semuanya sepakat bahwa peringatan Hari Buruh akan dilaksanakan dengan cara – cara, kegiatan – kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai. Menurut Mantan Walikota Solo tersebut, May Day sudah seharusnya dapat dinikmati oleh kalangan selain buruh, sehingga semua pihak bisa bergembira pada hari itu.

“Kita harapkan, rakyat juga ikut merasakan kegembiraan dalam rangka merayakan hari buruh, minggu depan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Gani selaku Presiden KSPSI, dirinya mengatakan bahwa para buruh akan menampilkan atraksi kebudayaan sebagaimana perayaan May Day tahun – tahun sebelumnya.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan terkait dengan revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Permintaan merevisi PP 78/2015 disampaikan oleh Andi dan disepakati oleh Presiden Jokowi.

“Kami telah sepakat untuk membuat, merevisi PP78,” ujar Jokowi.

Dalam melakukan upaya perbaikan atau revisi terhadap PP 78/2015, Jokowi janjikan sistem pengupahan baru yang adil bagi pihak buruh maupun perusahaan.

“Kami harapkan dari serikat pekerja, dari buruh, senang. Tetapi juga di sisi yang lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai keluhan seputar permasalahan yang masih menjerat kalangan buruh juga disampaikan kepada Jokowi. Seperti perlindungan buruh migran, fasiltas penitipan anak di tempat kerja bagi buruh wanita, jaminan sosial tenaga kerja informal dan masalah penahanan sejumlah awak mobil tangki.

Senada dengan pernyataan Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa Presiden akan memperhatikan pihak penyedia kerja dan pekerja.

“Presiden sangat memperhatikan itu, intinya bagaimana buruh tak ada yang dirugikan, tapi di sisi lain ada juga kepastian bagi pengusaha agar tak dirugikan,” tutur Moeldoko.

Perlu diketahui bahwa Said Iqbal merupakan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Ia juga sempat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada 1 Mei 2018, namun dengan tangan terbuka Jokowi berkenan untuk bertemu dengan para perwakilan buruh termasuk Said Iqbal. Hal ini tentu menjadi salah satu poin plus dimana Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakan kepada rakyat tanpa memandang unsur politis. Selain itu, pertemuan tersebut juga menunjukkan kedewasaan politk dan menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut juga mengandung pesan, dimana perbedaan pandangan politik bukan berart bermusuhan secara personal.

“Pertemuan Said Iqbal dengan Pak Jokowi merupakan pesan bagi masyarakat di Tanah Air bahwa situasi kondusif di tengah panasnya situas politik di Indonesia,” Ujar Andi.

Andi juga mengatakan bahwa Said dan Jokowi menunjukkan kedewasaan serta kematangan di dalam berpolitik secara khusus dan bernegara secara umum. Dirinya juga berharap agar pertemuan tersebut dapat menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Selain itu dirinya juga berharap agar pertemuan ini justru tidak ditafsirkan secara politis. (*)

Real Count KPU 57,89 Persen, Jokowi-Ma'ruf 56,04% dan Prabowo-Sandi 43,96%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum telah melakukan penghitungan suara real count Pilpres 2019 sebanyak 57,890008% atau 470.849 dari 813.350 TPS yang ada.

Data tersebut diperoleh dari situs pemilu2019.kpu.go.id hingga pukul 21.00 WIB, Selasa (30/4/2019).

Dari data tersebut menunjukkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat 49.648.028 suara atau 56,04 persen, sedangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 39.937.990 suara atau 43,96 persen.

Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, penghitungan di situng tersebut tak bisa dijadikan sebagai kesimpulan hasil Pemilu 2019. Sebab, rekapitulasi suara tetap akan dilakukan secara manual.

"Masyarakat perlu tahu regulasi kita baik UU Nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU tentang pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pada bagian akhirnya. Kan dilakukan secara berjenjang berdasarkan berita acara manual yang dibuat di masing masing tingkatan," kata Arief beberapa waktu lalu.

Sumber : https://news.okezone.com/read/2019/04/30/605/2050040/real-count-kpu-57-89-persen-jokowi-ma-ruf-56-04-dan-prabowo-sandi-43-96

Indriyanto: People Power Mengarah Revolusi Kekuasaan yang Sah Langkah Inkonstitusional

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Guru Besar dari Universitas Krisnadwipayana, Prof Indriyanto Seno Adji angkat bicara terhadap upaya delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ancaman people power. 

Dia mengatakan, sebaiknya semua pihak peserta pemilu untuk lebih menahan diri dan bersikap sesuai tahapan regulasi perundangan pemilu dan kepatuhan UU lainnya yang terkait saja. Menurutnya, keberatan atas dugaan kecurangan atau kekurangan terhadap metode perhitungan quick count maupun real count harus disalurkan melalui mekanisme hukum dan tetap berbasis due process of law.

"Karena keberatan-keberatan dapat diajukan secara hukum melalui Bawaslu (bila terkait proses penyelenggaraan pemilu), MK (bila ada perselisihan hasil suara) ataupun melalui DKPP bila adanya dugaan pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (29/4/2019).
Dia menilai, pernyataan-pernyataan maupun perbuatan yang mengarah kepada keberatan yang disalurkan melalui mekanisme non regulasi yuridis seperti people power yang bertujuan dan berusaha melakukan delegitimasi KPU maupun kelembagaan penyelenggara pemilu adalah jelas tegas melanggar UU Pemilu. Apalagi bila perbuatan dan gerakan itu mengarah pada revolusi kekuasaan yang sah adalah langkah inkonstitusional yang melanggar KUHP.

"Bahkan akhir-akhir ini sarana mel elektronik yang berisi konten ancaman kekerasan terhadap kelembagaan negara formal dan isu SARA jelas melanggar UU ITE," kata dia.

Indriyanto menambahkan apapun hasil resmi real count KPU tanggal 22 Mei 2019 haruslah dimaknai secara legitimate and valid serta bijak bagi semua pihak. "Ini bagi kepentingan yang lebih luas yaitu Keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD’45," ucapnya.(kri)

Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1400004/12/indriyanto-people-power-mengarah-revolusi-kekuasaan-yang-sah-langkah-inkonstitusional-1556548970

Prof. Indriyanto Seno Adji: Semua Pihak Harus Menahan Diri

JAKARTA- Guru besar dari Universitas Krisnadwipayana Prof. Indriyanto Seno Adji meminta kepada semua pihak, khususnya peserta pemilu untuk lebih menahan diri dan menunggu tahapan regulasi perundangan pemilu dan kepatuhan UU lainnya.

Hal itu disampaikan Prof Indriyanto terkait usaha delegitimasi KPU dan isu People Power.

“Keberatan atas dugaan kecurangan atau kekurangan terhadap metode perhitungan Quick Count maupun Real Count harus disalurkan melalui mekanisme hukum dan tetap berbasis Due Process of Law,” kata Indriyanto lewat keterangannya, Senin (29/4).

“Keberatan-keberatan dapat diajukan secara hukum melalui Bawaslu (bila terkait proses penyelenggaraan pemilu), MK (bila ada perselisihan hasil suara) ataupun melalui DKPP bila adanya dugaan pelanggaran etik dari penyelengara pemilu,” sambung Indriyanto.

Ia menjelaskan, pernyataan-pernyataan maupun perbuatan yang mengarah kepada keberatan yang disalurkan melalui mekanisme non regulasi yuridis seperti ‘People Power’ yang bertujuan dan usaha melakukan delegitimasi KPU maupun kelembagaan penyelenggaran pemilu adalah jelas tegas melanggar UU Pemilu.

Apalagi, bila perbuatan dan gerakan itu mengarah pada revolusi kekuasaan yang sah adalah langkah inkonstitusional yang melanggar KUHP.

“Akhir-akhir ini sarana melalui elektronik yang berisi konten ancaman kekerasan terhadap kelembagaan negara formal dan issu SARA jelas melanggar UU ITE,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Indriyanto mengatakan apapun hasil resmi Real Count KPU, 22 Mei 2019 harus dimaknai secara legitimate dan valid serta bijak bagi semua pihak.

“Ini bagi kepentingan yang lebih luas yaitu Keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” tutup Prof Indriyanto Seno Adji. (Nir)

Sumber : https://www.inews.id/news/nasional/pakar-hukum-ui-people-power-untuk-delegitimasi-kpu-inkonstitusional/530457

Perbedaan Sikap Prabowo dan Sandiaga di Peringatan Hari Buruh Internasional

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan tidak bakal hadir di peringan hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei 2019 mendatang.

Sikap yang ditunjukkan Sandi sangat bertolak belakang dengan capres 02 Prabowo Subianto yang mengaku akan hadir dan memberikan pidato dalam peringatan May Day oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora.

“Saya tidak menghadiri karena itu tentunya Mayday itu gerakan yang sudah dilakukan tiap tahun untuk menempuh kesetaraan. Saya harus sangat berhati-hati, untuk tidak dipolitisasi,” kata Sandi di Masjid Al-Ihsan, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Sandiaga mengaku ingin tetap fokus kepada isu pemilu. Dia menuturkan akan mengawal proses penghitungan suara dengan jujur dan adil.

“Saya rencananya tidak akan ke acara tersebut, tapi pada isu utama kita berlangsung untuk menjaga pemilu jujur adil,” ujarnya.

Boleh jadi perbedaan yang kerap ditunjukkan keduanya bukti bahwa kemauan keras Prabowo yang sejak awal telah menyatakan siakap kemenangan memang sudah tidak disetujui oleh Sandi. Hal itu bahkan membuat Sandi harus mendapatkan ‘gaplokan’ keras dari sang mantan jendral.

Terlebih lagi, mendekati hari ‘h’ pengumumanan KPU keduanya seperti sendang memainkan sebuah adegan bertolak belakang. Atau memang kini Sandi sadar sudah habis-habisan mengeluarkan dana alias diperas untuk Pilpres ini dan terus menuruti kemauan Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo Subianto direncanakan menghadiri peringatan Hari Buruh di Istora Senayan pada tanggal 1 Mei nanti. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

“Kami akan Mayday di Istora Senayan dan kami sudah terkonfirmasi akan mengundang Pak Prabowo untuk pidato Mayday. Wajar karena KSPI adalah pendukung 02,” kata Said di markas BPN Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/4) malam.

Sumber

Menhan Apresiasi Peran Muhammadiyah Menjaga Persatuan Bangsa

Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Kamis (25/4). Pertemuan itu digelar di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa persoalan yang dibahas dalam prtemuan tersebu diantaranya, mengenai dinamika persoalan bangsa terkini pascapemilu serentak 2019.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, mengungkapkan kunjungan Ryamizard merupakan hal yang positif, baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat negara. Mukti mengatakan, bahwa Ketum Nasir menilai positif inisiatif dan pikiran serta pandangan dari Menhan.

“Ada indikasi kurang baik terkait stabilitas keamanan maupun kehidupan kemasyarakatan usai pemilu. Ini yang harus dicarikan solusi,” kata Mukti, Jumat (27/4).

Mukti menambahkan, bahwa PP Muhammadiyah berharap jangan sampai karena perbedaan pandangan dan pilihan, serta rentetan pemilu berimbas pada kondisi tidak baik di masyarakat, dan terjadi polarisasi.

“PP Muhammadiyah ikut bertanggung jawab atas semua itu dan karenanya siap menjadi bagian dari problem solver, atau penyelesaian masalah,” ujarnya.

Senada, Menhan berharap segenap elemen masyarakat menahan diri dan tidak berbuat sesuatu di luar hukum. Menhan juga mengapresiasi atas peran dan kiprah Muhammadiyah selama ini sebagai Organisasi Islam dalam menjaga persatuan bangsa turut memperkuat NKRI yang majemuk serta menunjukkan bahwa agama dan negara bisa saling mengisi satu sama lain.

Sumber

Masih Sangat Kecil, Presiden Jokowi: Ekspor Produk Produk Kerajinan Masih Bisa Ditingkatkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, kualitas produk-produk yang dipamerkan dalam ajang Jakarta International Handcraft Trade Fair (Inacraft) dari tahun ke tahun semakin baik.

Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah agar produk-produk kerajinan indonesia terus naik kelas, naik kapasitas produksinya, naik kualitasnya, naik daya saingnya, naik desainnya, dan naik pamornya, utamanya untuk kualitas ekspornya.

Saat ini, sudah terdapat 700.00 unit usaha yang masuk kategori UKM Kerajinan, yang menyerap hampir 1,3 juta tenaga kerja. Ekspornya juga terus meningkat, padahal itu baru 1,26 persen dari total pangsa pasar dunia.

“Masih sangat kecil sekali, dan masih bisa kita tingkatkan lebih besar lagi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Inacraft 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (24/4) pagi.

Kalau pangsa pasar kita naik, lanjut Presiden, artinya akan makin banyak UKM kita berkembang dan makin banyak tenaga kerja yang bisa terangkut dari kegiatan dari kerajinan tangan kita ini.

Karena itu, Presiden mengingatkan agar para pengrajin  harus terus kreatif, inovatif dalam mendobrak pasar, penetrasi pasar internasional produk–produk kerajinan Indonesia, mencari pasar-pasar non tradisional, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan estetika dari produk produk kerajinan, kemudian brand-brand juga terus harus ditingkatkan karena pasar internasional sangat menyukai dengan brand.

Kepala Negara menyambut baik dikembangkannya Inacraft online. Ia mengaku mendukung hal ini karena memang eranya era digital sehingga setiap saat calon–calon pembeli dari mancanegara dapat mengakses produk–produk Indonesia lewat online sistem.

Dengan mengucapkan Bismillahhirrahmannirrahim, Presiden Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi membuka resmi Inacraft 2019.

Inacraft 2019 diikuti oleh 1.700 peserta, yang terdiri dari 26% dinas-dinas daerah, 9% kementerian/BUMN, dan sisanya adalah peserta individu atau perseorangan.

Pameran yang digelar 24-28 April ini akan dihadiri oleh sekitar 1.000 buyer dari luar negeri.

Tampak hadir dalam kesempatan pembukaan Inacraft 2019 antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf.

Sumber

Prabowo-Sandiaga Uno Pecah

Jakarta -Adanya orang-orang di kubu Paslon 02 yang terkesan mencegah Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi justru dibantah oleh sikap Sandiaga Uno yang setuju bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah hal yang penting dilakukan sebelum penetapan Pilpres.

Jokowi sendiri sebagai seorang pemimpin yang mementingkan persatuan bangsa sudah mengutus orangnya supaya bisa bertemu dengan Prabowo. Tetapi, hingga detik ini belum ada tanda-tanda Prabowo mau bertemu dengan Jokowi.

Untuk orang-orang dikubu Prabowo sendiri terkesan mencegah Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi atau paling tidak bertemu dengan Jokowi di waktu dekat ini. Namun Sandiaga Uno yang notabene menjadi cawapresnya Prabowo dalam kontestasi pilpres saat ini, menekankan pentingnya Prabowo bertemu Jokowi secepatnya sebelum penetapan hasil pilpres.

“Setuju, sangat setuju (Prabowo bertemu Jokowi),” kata Sandiaga saat dimintai tanggapan di Gedung Senam, Jl Raden Inten, Jakarta Timur, Jumat (26/4/2019).

“Iya (setuju),” terang Sandiaga saat ditanya apakah setuju jika pertemuan Prabowo-Jokowi digelar sebelum tanggal 22 Mei, atau hari penetapan rekapitluasi Pilpres 2019, seperti yang dilansir oleh detik.com.

Kubu internal Paslon 02/ BPN telah terjadi keretakan dan perbedaan pendapat. Hal ini terlihat ketika Sandiaga mengatakan bahwa Pemilu berjalan jujur dan adil namun dibantah oleh BPN dengan menggiring opini bahwa Pemilu saat ini sarat dengan kecurangan, meskipun tuduhan tersebut tanpa data yang dapat dibuktikan. Berbeda dengan Sandiaga Uno, BPN justru membuat pernyataan pertemuan sebelum penetapan pemengan itu gak ada urgensinya.

“(Pertemuan) sebelum 22 Mei 2019? Ya nanti dilihat situasinya. Waktunya kapan, nanti dilihat apakah sebelum atau sesudah 22 Mei. Kan itu masalah teknis. Prinsipnya pertemuan itu pasti terjadi nantinya. Kalau ingin merangkul pak prabowo, dalam konteks apa? Kalau sekarang harus bertemu, itu urgensinya apa?” ujar juru debat BPN Ahmad Riza Patria saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/4/2019).

Meskipun secara halus, dilihat dari pernyataan BPN di atas, itu jelas suatu hal yang bertolak belakang dengan keinginan Sandiaga Uno sang cawapres yang diusung. Apakah itu menandakan keretakan dan saling tonjok di kubu Prabowo? Apalagi Sandiaga Uno pun mengatakan pemilu saat ini berjalan dengan jujur dan adil, beda dengan klaim Prabowo dan BPN yang cenderung menggiring opini bahwa pemilu saat ini sarat dengan kecurangan, meskipun tuduhan tersebut tanpa data yang dapat dipercaya.

Sandiaga Uno yang melawan arus dan bertolak belakang dengan kubunya sendiri meskipun halus sangat kental dengan menabuh genderang perang secara terbuka. Jika yang bertentangan antar anggota BPN itu wajar, tetapi jika yang bertentangan itu Capres dan Cawapres, itu yang saya rasa tidak wajar, karena idealnya mereka satu suara dan satu pemikiran. Apalagi jika yang bertentangan antara BPN dan cawapres, itu yang lebih gak masuk akal, karena adanya BPN itu untuk mendukung calon yang akan diusungnya.

Dari kejadian tersebut seperti menggambarkan bahwa dalam kubu Prabowo memiliki berjuta kepentingannya masing-masing, semua berjalan dengan agendanya masing-masing, tidak ada kesatuan pikiran.

Kita bisa bayangkan jikalau kubu Prabowo yang menang, negara ini kemungkinan besar menjadi gak karuan karena dalam kubu mereka gak bisa sejalan. Jika kita ingin membuat perumpamaan dengan mengibaratkan bangsa Indonesia adalah sebuah kapal, dan Presiden itu kaptennya, cawapres wakil kaptennya, sedangkan yang lainnya itu krunya, jika gak ada satu pikiran dalam menentukan arah tujuan kapal kita mau dibawa kemana, yang ada kita akan berhenti di tempat dan gak bergerak kemana-mana. Kita akan jauh ketinggalan dengan negara lain.

Perumpamaan saya di atas sebenarnya hampir mirip dengan pemerintahan di era SBY, ketika itu SBY ingin menarik subsidi BBM, tetapi karena itu keputusan gak popular maka PKS pun menolak dan gak menyetujuinya. Padahal hal itu sangat penting untuk mengalokasikan subsidi BBM untuk hal yang lebih produktif, tidak habis dibakar dan tak mempunyai pengaruh di masa yang akan datang. Karena gak satu pikiran, dan dipenuhi berjuta kepentingan, keputusan penting yang seharusnya diambil pada saat itu pun tidak dapat diambil. Pembangunan kita pun gak bisa melaju dengan cepat, padahal pembangunan adalah investasi jangka panjang untuk kita bisa melaju cepat mengejar ketertinggalan kita.

Sumber

Pemerintah Kurangi Jam Kerja PNS Saat Bulan Puasa

Ilustrasi PNS (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Jakarta - Pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadwal kerja ini berlaku selama Ramadan 1440 H.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya.

"Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu," demikian bunyi dalam surat edaran menteri yang dilihat detikcom, Minggu (28/4/2019).

Hal ini diberikan agar ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Menteri PAN-RB Syafruddin berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

"Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat," tulis surat edaran menteri itu.

Berikut ini jam kerja bagi para ASN selama puasa Ramadhan:

1. Bagi Instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

a). Hari Senin sampai Kamis pukul 08.00-15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30
b). Hari Jumat pukul 08.00-15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

a). Hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 08.00-14.00 dengan waktu istirahat pukul: 12.00-12.30
b). Hari Jumat pukul 08.00-14.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30

Surat edaran ini ditetapkan dan telah ditandatangani oleh Syafruddin pada 26 April 2019 dan ditembuskan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta wapres RI Jususf Kalla.
(idn/imk)
Sumber

Wanhor PD: Kalau Tak Puas dengan KPU, Jangan Klaim Diri Menang

Amir Syamsuddin (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin berharap proses penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU berlangsung lancar. Ia pun berbicara soal peradilan di luar peradilan. Apa maksudnya?

"Kami punya harapan besar proses verifikasi ini berjalan lancar. Kami tidak mengharapkan adanya peradilan di luar peradilan yang sudah ditunjuk konstitusi," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (27/4/2019).

Amir awalnya menanggapi soal isu Partai Demokrat yang diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Isu itu dilemparkan Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding.

Ia menegaskan perihal ajakan itu belum dibicarakan di internal partai. Amir menyebut PD masih menunggu proses Pemilu 2019 rampung. Saat ini, PD tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Amir, saat ini proses Pemilu 2019 masih panjang. Dia mengatakan tidak boleh ada pihak yang menganggap diri paling benar.

"Tidak boleh ada pihak mana pun yang mengangap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu ini. Hanya karena tidak puas dengan KPU lalu mengklaim dirinya lebih berwenang untuk menentukan siapa yang salah atau menang," ujar Amir.

Ia mengatakan konstitusi telah mengatur segala hal tentang gelaran Pemilu. Amir menyebut semua persoalan terkait Pemilu punya jalur penyelesaian.

"Konsitusi sudah mengatur penyelenggaranya siapa, dan kalau ada ketidakpuasan ada forumnya. Yang akan mendeklarasikan pemenang kan sudah ditentukan," kata dia.

"Jangan coba-coba mengambil peran institusi yang telah ditunjuk konstitusi dan undang-undang," imbuh Amir.(tsa/ibh)
Sumber

Halusinasi Prabowo Klaim Kemenangan 80%

Halusinasi Prabowo Klaim Kemenangan 80%

JAKARTA–Juru Bicara TKN Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengingatkan kepada BPN Prabowo – Sandiaga untuk tidak hanya mengklaim hasil real count Pilpres 2019 dimenangkan pasangan tersebut. Ia meminta klaim tersebut dibuktikan dengan data dan disampaikan kepada publik.

“Jangan hanya klaim, tapi klaim itu tidak bisa dibuktikan,” ujar Ace kepada Suara.com, Jumat (26/4/2019).

Pernyataan Ace menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso yang menyebut kemenangan Prabowo – Sandiaga berkisar antara 75 sampai 80 persen jika tidak dicurangi.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan hingga kini BPN Prabowo – Sandiaga tidak bisa membuktikan dari data yang diklaim dimenangkan pasangan Prabowo – Sandiaga.

Namun jika BPN Prabowo – Sandiaga memiliki data, seharusnya disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Mereka kan tidak bisa membuktikan dari mana mereka menyampaikan data 80 atau 70 persen. Kalau memang mereka punya datanya sampaikan dong ke publik, seperti halnya kami, kami menyampaikan punya war room yang melakukan pengawalan terhadap data TPS,” ujarnya.

Ace menganggap BPN Prabowo – Sandiaga hanya berhalusinasi karena hanya mengklaim dan tidak memiliki data. “Jangan-jangan mereka hanya berhalusinasi saja dengan menyampaikan data semacam itu,” tandasnya.

Sumber : https://bidikdata.com/halusinasi-prabowo-klaim-kemenangan-80.html

Video dan Foto Kecurangan Kubu 02

Video dan Foto Kecurangan Kubu 02

Jakarta – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, pihaknya mengumpulkan bukti kecurangan yang diduga dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Bukti yang dimaksud berupa foto dan video. Irfan mengatakan, bukti tersebut berasal dari masyarakat yang melaporkan dugaan kecurangan kepada TKN Jokowi-Ma’ruf. “Jadi setiap mereka menyampaikan laporan, kan, kami minta buktinya. Ada yang memberikan berupa video, foto, dan testimoni,” ujar Irfan ketika dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Irfan mengatakan, pihaknya tidak sembarangan dalam menerima dugaan kecurangan. TKN akan meminta pelapor untuk menyertakan bukti. Setelah itu, TKN akan menganalisis apakah kejadian yang dilaporkan benar-benar pelanggaran pemilu. “Kami bekerja cermat, tidak mau gegabah menyampaikan ini ada kecurangan tetapi enggak bisa disampaikan buktinya ke publik,” ujar Irfan. Setelah selesai diklasifikasi, Irfan berjanji akan membuka bukti itu kepada publik.

Selain itu, Irfan juga memberikan gambaran soal laporan kecurangan yang diterima TKN Jokowi-Ma’ruf. Laporan tersebut banyak yang terjadi di luar negeri. Warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri melaporkan dugaan kecurangan yang mereka alami melalui telepon dan WhatsApp. “Sebagian besar menyampaikan aduannya tidak bisa memilih. Ada yang sudah mengantre kaya di Sidney, kan, terus dibatalkan. Ada juga terindikasi saksi dari pihak 02 adalah warga negara asing dan lainnya,” kata dia.

Sumber : https://bidikdata.com/video-dan-foto-kecurangan-kubu-02.html

Situng KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo 7,8 juta suara

Foto Dok - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (belakang) dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau (depan) meninjau layar Situng KPU, di kantor pusat KPU, Jakarta, Jumat (26/4/2019). (ANTARA/Suwanti/dok)

Jakarta (ANTARA) - Perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai selisih 7.814.701 suara atau 12,56 persen dari perolehan suara Prabowo Subianto berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) pada Sabtu pagi pukul 06.00 WIB.

Catatan suara untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah 35.032.504 atau 56,28 persen, sedangkan untuk pasangan Prabowo-Sandi adalah 27.217.803 suara atau 43,72 persen dari total suara yang sudah di-"input" ke dalam sistem.

Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi dan luar negeri, sementara Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah tercatat adalah sebanyak 331.367 TPS atau 40,74 persen dari dari total 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Situng bisa diakses secara bebas melalui laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan suara di laman ini terus dimutakhirkan secara berkala.

Data yang dimasukkan ke Situng adalah data formulir C1 atau hasil penghitungan tiap TPS yang dipindai dan diunggah ke sistem.

Penghitungan suara pada Situng yang seringkali disebut dengan "real count KPU" itu merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat untuk turut memantau proses pascapemilu.

Walaupun demikian, data pada Situng tidak akan menjadi hasil resmi perolehan suara akhir. Penetapan rekapitulasi suara akhir tetap dilakukan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kemudian nasional.

Penghitungan manual di tingkat nasional sesuai jadwal semestinya telah dilakukan Kamis (25/4), namun KPU menyatakan belum bisa memulai karena masih menunggu rekapitulasi dari provinsi.

Sumber : https://pemilu.antaranews.com/berita/846679/situng-kpu-selisih-jokowi-dan-prabowo-78-juta-suara

Bertemu di Bogor, Presiden Jokowi dan Pimpinan Serikat Pekerja Sepakat Revisi PP Pengupahan

Selain membahas perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (26/4) siang.

“Kita sepakat merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015, kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama pimpinan Serikat Pekerja usai melakukan pertemuan.

Presiden menegaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 harus memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan.

Sementara terkait Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day yang akan dilaksanakan minggu depan, menurut Presiden Jokowi, semuanya sepakat baha Peringatan Hari Buruh akan dilakukan dengan cara-cara dan kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai.

Presiden berharap seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan saat Peringatan Hari Buruh itu.

Para pimpinan Serikat Pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nuwa Wea, Pesiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslim Indonesia Syaiful, Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Muchtar Guntur, dan Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani.






Sumber

Kementerian Keuangan akan menyiapkan santunan bagi KPPS yang gugur

Bandung - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menyiapkan anggaran untuk santunan kepada petugas KPPS yang mengalami musibah bahkan hingga meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Dia mengatakan pihaknya akan terus memantau berdasarkan laporan dari KPU untuk mendata berapa anggaran yang perlu dikeluarkan.

"Berapa yang mengalami kecelakaan atau meninggal. Nanti kita akan hitung untuk memenuhi kompensasi tersebut," kata Sri Mulyani di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis.

Untuk besaran nominalnya ia akan memenuhi sesuai dengan yang diusulkan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara. Ia menganggap bahwa setiap pekerjaan ada elemen asuransinya.

"Sebetulnya kalau sudah terasuransi kesehatan atau jiwa itu seharusnya bisa tertutupi. Itu sangat penting," kata dia.

Ia merasa seharusnya KPPS dilindungi oleh asuransi kesehatan dan jiwa. Apalagi pelaksanaan pemilu tahun ini tergolong yang paling rumit dan melelahkan.

“Asuransi itu sangat penting, tentu saya juga berharap akan terus mengkampanyekan pentingnya asuransi,” ujarnya.

Sampai saat ini tercatat 225 anggota KPPS di Indonesia meninggal dunia. Selain itu ada lagi petugas lain seperti panitia pengawas dan juga aparat kepolisian yang gugur saat pelaksanaan pemilu.

Sumber

Jelang Puasa, Pemerintah Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok, Transportasi dan BBM Aman

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution usai memimpin Rapat Koordinasi tentang Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1440 H, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4) siang.Pemerintah memastikan menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini, ketersediaan dan harga bahan pokok, transportasi, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

“Perkembangan inflasi Ramadan dan Idul Fitri dalam 2 tahun terakhir menurun. Inflasi volatile food lebih terkendali, termasuk harga beras yang tidak lagi mengalami inflasi. Namun, yang menjadi perhatian adalah angkutan udara,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Menko Perekonomian mengharapkan agar Bulog menjaga ketersedian stok dan stabilisasi beberapa harga pangan seperti beras, minyak goreng, daging, gula dan bawang merah, bawang putih, serta cabai merah. Bulog juga diharapkan mengambil peran dalam menstabilkan harga, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan 2 sisi baik produsen maupun konsumen.

Selain itu, Menko Perekonomian mengingatkan, bahwa Bulog juga perlu memperhatikan pembangunan gudang-gudang di daerah yang surplus (misalnya beras), demikian pula untuk daerah-daerah yang defisit sehingga harga bisa dikendalikan di tingkat konsumen tanpa mengorbankan harga di tingkat produsen.

Sementara untuk pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Menteri Perdagangan, Bulog dan Satgas Pangan diharapkan bekerjasama dalam menertibkan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Pengendalian Harga Tiket dan BBM

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meyakinkan, bahwa mudik di tahun 2019 ini akan relatif lebih baik.

“Kita berkomitmen untuk berubah dari kemacetan menjadi keselamatan. Infrastruktur yang dibangun makin siap. Sektor darat tentunya didukung dengan adanya jalan tol,” kata Menhub.

Selain itu, sambung Mehub, juga ada mudik gratis yang disediakan BUMN maupun swasta engan menyediakan angkutan massal, sehingga angkutan individu bisa diminimalisir.

Mengenai harga tiket pesawat, Menhub Budi K. Sumadi setuju perlunya dilakukan pengendalian

harga tiket pesawat karena dirasa sudah membebani konsumen dan sektor pariwisata. “Untuk itu, Pemerintah akan melakukan rapat lanjutan antara Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, dan pihak Maskapai Penerbangan untuk membahas kebijakan tarif udara,” ujarnya.

Adapun mengenai ketersidaan stok BBM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyataka,n bahwa pihaknya telah menyiapkan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2019 ini. Posko nasional tersebut yang akan berkoordinasi dengan stakeholders bidang Energi dan berkomunikasi dengan petugas lapangan dan badan usaha.

“Tidak hanya itu, Posko nasional ini lah yang akan memonitoring lapangan, baik sebelum maupun sesudah Idul Fitri 2019, di wilayah Rawan Kemacetan, wilayah Rawan Pasokan, Monitoring Obvitnas dan Wilayah Rawan Bencana, serta monitoring berita dari berbagai sumber yang kredibel,” ungkap Fanshurullah.

Kepala BPH Migas juga melaporkan, stok BBM masih dalam batas aman dan terkendali. Premium memiliki ketahanan stok (27 hari); Pertalite (21 hari); Pertamax (20 hari); Pertamax Turbo (38 hari); Solar/Bio (24 hari); Pertamina Dex (47 hari); Avtur (28 hari). Sementara itu, stok LPG normal; 363 ribu Metric Ton yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 18 hari.

“Secara keseluruhan, kesiapan sektor ESDM aman dan terkendali. Mulai dari stok BBM Pertamina dan badan usaha lain, stok LPG, maupun kondisi kelistrikan,” tutur Kepala BPH Migas.

Hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Sumber 

Ini Yang Terjadi Di Kertanegara Sebelum Deklarasi Kemenangan Prabowo

JAKARTA – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno diam. Ia yang menyarankan kepada pasangannya, Prabowo Subianto untukmenunda deklarasi kemenangan setelah real count KPU dijawab dengan nada tinggi oleh mantan suami Titik Soeharto. Prabowo menolak usul itu dan mempertanyakan komitmen Sandi untuk memperjuangkan kemenangan mereka pada Pemilu Presiden 2019.

Seorang sumber mengatakan, saat itu sudah mendekati magrib, dan Sandi tak ingin pernyataan kemenangan memicu ketegangan di tengah masyarakat. Ia berpendapat, pilpres kali ini tak perlu berlarut seperti tahun 2014. Namun masukan itu tenggelam oleh suara lantang Prabowo.

“Ada perbedaan persepsi, dan mereka berdebat keras dan panjang soal deklarasi. Kalau Prabowo keras, saya kira itu biasa, namanya juga jenderal. Dia kampanye gebrak-gebrak podium, biasa saja kami lihatnya,” kata sumber tersebut, Jumat (19/4).

Dalam perdebatan itu, Sandi yang pucat karena sakit usai umrah pun diam. Ia mulai cegukan serta meriang, dan karenanya minta dipanggilkan dokter. Prabowo menganjurkan Sandi untuk beristirahat di kamar Didit Hediprasetyo, anak semata wayangnya. Sandi lalu naik ke lantai atas.

Penggalan perdebatan antara Prabowo dan Sandi mengisi ketegangan yang tak putus di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sepanjang Rabu (17/4).

Sejak siang usai pencoblosan pemilu, sejumlah tokoh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Ketua Dewan Pengarah BPN Amien Rais, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri tak melepas pandangan dari proses hitung cepat. Mereka memantau lewat telepon genggam maupun televisi.

Suara pasangan capres-cawapres yang mereka dukung tak seperti yang diharapkan. Hitung cepat 10 lembaga survei mencatat Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengantongi suara 54-55 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 44-45 persen. Jarak 9-10 persen suara terlalu jauh untuk dikejar.

Bakda asar, hitung cepat tak jua mengabarkan kemenangan 02. Yusuf Martak, Amien Rais, Salim Segaf, Maher Algadri, dan Rizal Ramli meriung di salah satu sudut ruang tengah. Mereka sepakat untuk tak mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei, dan membuat Gerakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai people power.

Gagasan people power tersebut disokong para pendukung Prabowo yang berlatar belakang purnawirawan dan kelompok Islam. “Jenderal-jenderal dan para ulama, mereka siap. Gerakan (people power) tentu tetap memperhatikan UUD dan Pancasila,” kata Maher Algadri, sahabat Prabowo yang juga anggota Direktorat Konsolidasi BPN Prabowo-Sandi.

Menurut Yusuf Martak, ada arahan dari Prabowo agar “jangan sampai jatuh korban apabila terjadi people power.” Jadi, imbuhnya, “Mudah-mudahan masyarakat masih bisa terkontrol karena kami tidak punya kemampuan untuk mengarahkan atau menyuruh. Itu respons dari masing-masing orang.”

BPN punya perhitungan sendiri yang dikoordinir oleh Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono. Hasilnya, Prabowo unggul 55,4 persen dalam exit poll versi mereka, sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya mendapat 42,8 persen.

“Kami sampaikan bahwa hasil exit poll pasangan Prabowo-Sandi mengungguli pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Exit poll ini kami lakukan di 5.475 TPS di 34 provinsi dan 492 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” kata Sugiono.

Bekal angka Sugiono dan dukungan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika itu membuat suara Prabowo lantang. Sementara Sandiaga masih diam, Prabowo keluar ke halaman rumah dan mendeklarasikan kemenangannya versi penghitungan lembaga internal BPN. Ia didampingi beberapa tokoh Gerindra seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan kita menang 55,4 persen, dan hasil quick count menang 52,2 persen,” ucap Prabowo disambut riuh ratusan orang pendukung yang memenuhi gang depan rumahnya di Kertanegara.

Menurut Prabowo, hitung cepat yang ditayangkan di berbagai media berniat menggiring opini kemenangan untuk Jokowi-Amin, sekaligus membiarkan kecurangan terjadi. Penggiringan opini itu, ujar Prabowo, sengaja dilakukan untuk menjatuhkan mental barisan pendukungnya. Ia hanya yakin dengan angka yang disodorkan Sugiono.

Dalam deklarasi itu, pemimpin partai koalisi seperti Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang semula hadir di Kertanegara, tak tampak di sekeliling Prabowo. Mereka meninggalkan Kertanegara untuk menggelar konsolidasi partai atau hendak menjadi pembicara di sejumlah stasiun TV terkait pemilu.

Sugiono mengungkap data penghitungan internal BPN kepada beberapa petinggi parpol koalisi. Hitung cepat yang ia lakukan menunjukkan 52 persen untuk kemenangan Prabowo. Namun input penghitungan itu masih di bawah 50 persen.

Beberapa rekan koalisi menganggap data itu tak laik untuk menegaskan kemenangan. Tapi Prabowo kembali menggelar deklarasi pada malam hari sekitar pukul 20.00, juga tanpa didampingi Sandiaga.

Prabowo membawa informasi baru bahwa hasil real count yang dilakukan internal BPN menunjukkan perolehan suaranya mencapai 62 persen. Ia pun meminta relawan dan pendukungnya mengawal penghitungan suara dan melawan kecurangan. Prabowo lantas melakukan sujud syukur.

Sumber menyebut, Prabowo belakangan lebih mendengarkan kelompok 212 dan purnawirawan dibanding partai politik koalisi. Itu sebabnya perwakilan parpol koalisi tak pernah penuh dalam tiap deklarasi Prabowo.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Yandri Susanto, membantah ada debat dan nada tinggi Prabowo pada Sandiaga. Menurutnya, pasangan capres-cawapres itu hanya berdiskusi biasa. Kebetulan kondisi kesehatan Sandiaga sedang tak baik, karenanya ia tak ikut tampil ketika Prabowo mendeklarasikan kemenangan.

“Itu cuma diskusi. Kan menyatukan langkah atau persepsi itu biasa. Saat itu memang Sandi drop, dia sakit,” ujar Yandri di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prabowo pun sempat menghampiri Sandi di lantai atas untuk menanyakan keadaan wakilnya itu, sambil membawa kucing kesayangannya. “Are you okay, Mr. Vice President?” ucap Prabowo.

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan juga mengatakan hal senada, bahwa tak ada ketegangan antara Prabowo dan Sandi.

Sementara soal angka penghitungan internal BPN, Sekjen PAN Eddy Soeparno meyakini data ini valid. Perolehan data itu, menurutnya, merupakan angka tertinggi yang mereka dapatkan. Walau ada perbedaan, angka itu diyakini tak bakal mengubah kemenangan Prabowo-Sandi.

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak, menyatakan angka kemenangan yang diperoleh dari penghitungan tim internal BPN cukup konsisten.

“Kalau dari hitungan quick count, nggak tahulah kenapa berubah-ubah semaunya sendiri. Cenderung angka pasangan 02 turun, tapi pasangan 01 naik. Banyak sekali temuan kecurangan di lapangan,” kata Martak kepada kumparan, Minggu (21/4).

Martak mengatakan, BPN Prabowo-Sandi punya mekanisme sendiri dalam tabulasi suara. Misalnya, mereka mendapati suara Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak separah digambarkan dalam quick count.

Hasil hitung cepat CSIS & Cyrus memperlihatkan Jokowi-Ma’ruf menang telak di Jawa Tengah dengan meraup angka 77,32 persen, sedangkan Prabowo-Sandi hanya kebagian 22,68 persen. Lembaga itu juga menyebut suara Jokowi melesat di Jawa Timur dengan angka 65,95 persen.

Martak membantah angka-angka itu. Menurut dia, data internal BPN tak menunjukkan angka kekalahan sebesar itu bagi Prabowo di Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, tegas Martak, Prabowo-Sandi tidak kalah.

Namun Martak tak merinci angka survei internal BPN tersebut. Ia hanya mengatakan, “Setelah hasil kami dapat, contohnya di Jawa Timur, indikasinya kemenangan 01, ternyata yang menang 02. Jawa Tengah juga sebagian. Kemudian NTT, Kalimantan.”
Prabowo Subianto usai mencoblos di Hambalang, Kabupaten Bogor. Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Sumber lain di lingkaran Prabowo bercerita, sejak mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, lembaga survei pimpinan Sugiono telah menjadi rujukan utama Prabowo. Alasannya adalah etika lembaga survei.

Elite Partai Gerindra pernah bertemu salah satu lembaga survei kondang yang meminta kontrak bernilai miliaran rupiah untuk cooking numbers atau mengolah angka sesuai preferensi. Itulah yang membuat Gerindra gerah dan mengumpulkan tim sendiri dengan dukungan tenaga dari lingkup Institut Teknologi Bandung.

Saat Pilgub DKI Jakarta, tim survei Sugiono menyampaikan kepada Prabowo malam sebelum pencoblosan bahwa Anies-Sandi bakal menang. Prabowo kemudian membawa data Sugiono ke hadapan elite koalisi pendukung Anies-Sandi: mereka akan menang dengan angka 58 persen. Temuan tim Sugiono itu sesuai hasil akhir Pilgub DKI yang memenangkan Anies-Sandi pada angka 57,96 persen.

Yunarto Wijaya, Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, membantah hitung cepat menjadi alat politik untuk menggiring opini publik. Ia menekankan, metode quick count memiliki standar dan pertanggungjawaban ilmiah. Keberatan terhadap hasil hitung cepat pun dapat diajukan untuk digelar sidang etik oleh lembaga profesi seperti Persepi.

“Itulah mengapa quick count dalam khazanah ilmu politik dianggap sebagai salah satu penjaga demokrasi,” kata Yunarto di sela gelar data lembaga survei yang tergabung dalam Persepi di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Maka, tegasnya, berbagai tudingan atas hitung cepat oleh kalangan politik merupakan intervensi terhadap ilmu pengetahuan.

Lembaga survei yang ikut membuka data dan metode mereka di Morrissey hari itu ialah Charta Politika, Indikator, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting, Poltracking Indonesia, LSI Denny JA, Indo Barometer, Cyrus Network, Populi Center, dan Konsep Indonesia.

Kalau Anda bilang data kami enggak bisa percaya, mana data Anda? Ini data kami. Kan simpel. Jangan setelah menuding, lalu ngeles.

Hamdi Muluk, Ketua Dewan Persepi yang juga mantan direktur LP3ES, mengeluarkan tantangan. “Kalau kami semua main buka-bukaan data, terus yang menuding ini enggak mau buka data, tapi dia nuduh kami bohong. Yang bohong siapa sebenarnya?”

Apa pun, Prabowo tampak yakin akan kemenangannya. Setelah dua deklarasi dalam satu hari pada Rabu (17/4), ia kembali menggelar dua deklarasi kemenangan lainnya pada Kamis dan Jumat, di pekan yang sama.

Pada deklarasi Kamis (18/4), Prabowo didampingi lebih banyak tokoh parpol koalisinya. Sandiaga pun akhirnya menampakkan diri bersama Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, Amien Rais, dan Salim Segaf Al-Jufri.

Dalam deklarasi Jumat malam (19/4), Prabowo disambut antusias oleh pendukungnya. Deklarasi yang bertepatan dengan acara Gema Nisfu Syaban itu semula direncanakan digelar di Monas.

Namun, deklarasi urung berlangsung di Monas dan dipusatkan di Kertanegara, kediaman Prabowo. Kini, Prabowo telah dipanggil “Presiden” oleh relawan di sekitar rumahnya itu—Jalan Kertanegara.

Selamat & sukses atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden & Wakil Presiden RI.