Friday, May 31, 2019
JADI (Jaringan Demokrasi) NTB: Kualitas dan Partisipasi Pemilu 2019 di NTB Meningkat
Mataram, Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) menilai kualitas dan tingkat partisipasi pemilu di Nusa Tenggara Barat pada Pemilu 2019 kali ini meningkat dari tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Diretur Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansori saat Talk Show di Fave Hotel Mataram bersama jajaran KPU-Bawaslu dan para pemerhati demokrasi serta organisasi kemahasiswaan dan pemuda di Nusa Tenggara Barat, Jumat, (31/05/19).
Aksar menilai bahwa pada tahun 2014 yang lalu partisipasi pemilih tidak sesignifikan pada tahun 2019 kali ini. Terbukti dengan grafik partisipasi pemilih yang meningkat drastis mencapai 80 persen lebih.
Ini merupakan prestasi dari penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu serta masyarakat Nusa Tenggara Barat yang telah menggunakan hak suaranya.
"Terbukti dengan sedikitnya juga angka gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini juga menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan pemilu di NTB," kata Aksar.
Sudah sepantasnya tambah Aksar untuk diberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan keamanan pemilu 2019 yang ada di Nusa Tenggara Barat. "Pada intinya, kita harus apresiasi kinerja dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan TNI-POLRI yang telah sukses menjadikan pemilu tentram dan aman di NTB," ungkap Direktur JADI NTB.
Refleksi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu 2019, JADI NTB Gelar Talkshow
Mataram, Jaringan Demokrasi Indonesia Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) melaksanakan talk Show dan juga buka bersama dalam rangka refleksi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini digelar di Hotel Fave Jalan Langko Kota Mataram, Jumat, (31/05/19).
Dalam kegiatan ini ada empat narasumber yang akan memantik jalannya diksusi, diantaranya Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid, Ketua JADI NTB, L. Aksar Ansori, Dir reskrimsus Polda NTB atau Sentra Gakumdu NTB Jaye.
Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa realitanya, pemilu 2019 terbilang sangat baik dan terus menurun grafik tuntutannya ke MK RI. Partisipasi pemilih di NTB, khususnya Indonesia sangat meningkat.
"Ini menunjukkan bahwa Pemilu tahun ini justru semakin membaik di negara kita, tahun 2009, hingga 2019 tindak pengajuan sengketa ke MK menurun drastis pada pemilu tahun 2019," ungkap Suhardi.
Direskrim Polda NTB atau Sentra Gakumdu Provinsi NTB Jaye menyampaikan bahwa dari ada 13 perkara yang ada Lombok Tengah, penyumbang terbanyak kasus di NTB. "Keinginan dari para penyidik dan aparat kepolisian sebetulnya kondusifnya pelaksanaan kamtibmas dan pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Barat," cetusnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sisi keamanan di Nusa Tenggara Barat sangat baik dan konduif. "Sisi keamanan wilayah NTB cukup kondusif daripada daerah-daerah lain di indonesia," ungkapnya.
Direktur JADI NTB Lalu Aksar Ansori menerangkan bahwa, seharusnya konsolidasi demokrasi melalui pemilu ini sudah tuntas. Demokrasi di Indonesia sudah mapan, namun tidak pernah normal tetapi tidak juga pernah gagal. "Berita hoaks yang menerpa penyelenggara pemilu pada tahun 2019. Musibah bagi penyelenggara pemilu tahun ini cukup banyak, mulai 7 kontainer surat suara, hingga seterusnya," ulas Aksar.
Aksar juga menjelaskan bahwa relawan JADI di NTB ada di semua Kab/kota. "JADI memiliki relawan pemilu di semua TPS di NTB, sehingga kami memiliki semua data se NTB berbasis C Plano," ujarnya.
"KPU-Bawaslu mestinya kita apresiasi karena telah melaksanakan pemilu dengan sangat baik," kata Aksar mengapresiasi penyelenggara.
Ketua Bawaslu NTB M. Khuailid meminta jangan jadikan momentum pemilu sebagai ajang pembelah, aktivitas pemilu hari ini seolah-olah menjadikan bangsa ini terbelah-belah. "Jangan lah karena pemilu menjadikan kita terkotak-kotak dan terbelah, harus tetap menyatu dan bersatu," ajak M. Khuailid.
"Kita harus akui fakta di lapangan CI berbeda dengan CI Plano itu fakta,C1 Berbeda dengan DAA itu fakta, apakah itu di sengaja atau tidak, itu diluar kemampuan kita," katanya.
Kegiatan refleksi Pemilu 2019 yang digelar JADI NTB ini, dihadiri mantan Komisioner KPU NTB dan KPU Kab/kota sepulau Lombok, KPU dan Bawaslu se Pulau Lombok, Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, OKP tingkat Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat.
Presiden Jokowi: Pancasila Jadi Benteng Hadapi Bahaya Ideologi Lain
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bangsa Indonesia dianugerahi Pancasila yang menjadi pemandu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Yang menjadi benteng untuk menghadapi bahaya ideologi-ideologi lain. Yang jadi rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Nasional Tahun 2019 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Sabtu (1/6).
Sebagai sebuah negara besar dan majemuk, lanjut Presiden, sejarah telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang selalu mampu menghadapi masa-masa sulit, bahkan semakin kokoh bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan.
“Tujuh puluh empat tahun perjalanan Republik Indonesia, telah membuat bangsa kita menjadi bangsa yang dewasa dan matang. Tujuh puluh empat tahun yang penuh dinamika, naik dan turun. Tetapi kita bisa mengelolanya, mampu mengelolanya, dan semakin memperkokoh persatuan kita,” tambah Presiden.
Proses demokrasi, menurut Kepala Negara, telah berhasil dikelola dengan baik, dari periode ke periode waktu. Ia menegaskan bahwa konstitusi selalu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila adalah pemandunya yang menjadi rumah bersama sebagai bangsa.
“Setiap tantangan yang mengganggu persatuan bangsa dan mengganggu Pancasila, harus menambah kedewasaan kita. Semakin dewasa dalam berdemokrasi. Dan semakin strategis dalam melangkah untuk kemajuan bangsa. Dan semakin dewasa dalam menjaga persatuan dan ketenteraman kita,” tegas Kepala Negara.
Pemandunya, menurut Presiden, adalah nilai-nilai luhur Pancasila, yang berketuhanan, berkeadilan sosial, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.
“Kita paham bahwa perjuangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut tidaklah mudah. Tantangan internasional semakin berat. Keterbukaan dan persaingan yang semakin tinggi,” tutur Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI).
Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, lanjut Presiden, juga menjadi tantangan berat karena semakin memberi ruang kepada berita bohong, bahkan hujatan dan fitnah.
“Beberapa permasalahan dalam negeri, seperti kemiskinan dan ketimpangan juga masih menjadi tantangan serius kita,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengajak untuk terus optimis dan yakin telah berada pada jalur yang benar. Hal itu dikarenakan menurut Presiden, Pemerintah telah membangun infrastruktur yang mempersatukan bangsa dan berhasil menurunkan angka kemiskinan.
“Kita telah berhasil menurunkan ketimpangan. Dan kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan peluang kerja di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak,” ujarnya.
Pembangunan sumber daya manusia menurut Presiden, akan memperoleh perhatian lebih dari yang lainnya. Ia menambahkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mensejahterakan masyarakat, yang berakhlak mulia dan berpancasila, akan membawa Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan oleh para founding fathers.
Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan peran serta dan dukungan semua komponen bangsa. “Dari para ulama dan para tokoh agama. Dari sekolah, dari madrasah, dari pesantren, sampai perguruan tinggi. Dan dari budayawan, para budayawan dan profesional untuk ikut serta dalam akselerasi pembanguman SDM ini,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Presiden mengajak untuk memanfaatkan momen Hari Lahir Pancasila untuk meneguhkan komitmen dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Untuk saling toleran, hidup ruķun, gotong royong, serta melawan paham-paham antipancasila, dan bahaya terorisme serta separatisme yang bisa mengancam persatuan bangsa kita, Indonesia,” pungkas Presiden seraya mengucapkan, “Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila”.
Turut hadir dalam acara kali ini, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta para Menteri anggota Kabinet Kerja.
Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Dan Kelancaran Mudik
Lebaran adalah momen dimana ketersediaan dan harga bahan pokok menjadi sorotan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah mendorong kementerian pedagangan (Kemendag) bersama Pemda untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang hari raya idul fitri 1440 hijriyah.
“Salah satunya dengan melakukan pengecekan stok kebutuhan pokok di setiap daerah serta kesiapan produsen dan distributor untuk menghadapi permintaan yang meningkat di H-3 lebaran,” tutur Bambang.
Pihaknya juga meminta agar satgas pangan dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan sidak, baik itu ke tempat penyimpanan stok maupun pasar – pasar di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya produsen, distributor ataupun pedagang yang mencari keuntungan dengan menimbun stok bahan pangan.
Selain itu, Politisi Golkar tersebut juga meminta satgas pangan agar melakukan pengecekan terhadap produk – produk kadaluarsa ataupun barang impor yang tidak layak konsumsi , seperti yang biasanya ramai beredar jelang lebaran nanti.
Di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan, bahwa ketersediaan stok sembako selama bulan Ramadhan hingga hari raya idul fitri 2019 aman.
Pihak Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi melalui SKPD dan BUMD dengan pemerintah pusat, pihaknya mengatakan akan mengantisipasi ketersediaan stok pangan. Pengendalian harga pangan strategis dan persiapan kegiatan pasar murah.
“Jadi dipastikan stok kebutuhan pokok untuk warga Jakarta dan sekitarnya sudah bagus,” tutur Sekertaris Daerah, Saefullah.
PT Food Station Tjipinang Jaya juga telah menyiapkan stok yang dimiliki dan melalui bulog. Serta, siap membantu dalam melaksanakan kegiatan pasar murah yang akan di gelar di beberapa wilayah DKI Jakarta.
Di Aceh, Pemprov Aceh juga menjalin kerjasama dengan kementrian perdagangan melalui direktorat jendral perdagangan dalam negeri, pihaknya juga terus melakukan pemantauan atas ketersediaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
“Kita juga melakukan pemantauan terhadap ketersediaan barang di Gundang Bulog. Sehingga gejolak harga di pasar bisa kita atasi. Saya berharap kegiatan di lapangan pasca rakor ini bisa lebih efektif. Kita ketahui kestabilan ekonmomi merupakan hal yang amat penting,” tutur Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Ia juga mengatakan, bahwa bulan Ramadhan di Aceh memiliki makna yang sangat tinggi dan khidmat. Hal tersebut dikarenakan penerapan syarat Islam yang menjiwai masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok harus terus dilakukan sejak dini demi menjaga kondusifitas masyarakat agar dapat merasa tenang selama Ramadhan berlangsung.
Persiapan Angkutan Lebaran.
Dalam sektor Transportasi, Kementerian perhubungan mulai mempersiapkan angkutan mudik dan balik untuk hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2019. Pihaknya juga mempertimbangkan akan memperluas rekayasa untuk pengaturan operasional kendaraan angkutan barang agar lalu lintas semakin lancar. Tahun ini pihaknya juga kembali mempersiapkan program mudik gratis.
“Bus untuk mudik gratis yang kita siapkan sudah cukup banyak. Tahun lalu ada 1.136 armada, sekarang sudah lebih dari 1200 bus,” papar Budi Setyawan selaku Direktur Jenderal Perhubungan darat.
Bahkan pihak Kemenhub telah menggelontorkan dana sebesar Rp 34 miliar untuk mudik gratis tahun 2019. Kemenhub telah menyediakan 54 ribu kursi bus untuk arus mudik lebaran tahun 2019.
Anggaran pun berubah dari tahun 2018 dengan total 27 miliar, tahun 2019 menjadi 34 miliar,” tutur Budi.
Tujuan dari mudik gratis ini adalah, pihaknya menginginkan agar masyarakat semakin dekat dengan kendaraan umum, dan mengurangi penggunaan sepeda motor saat mudik lebaran. Menurutnya mudik lebaran dengan sepeda motor sangat rawan kecelakaan.
“Kita ingin mengajak masyarakat supaya tidak menggunakan sepeda motor atau angkutan pribadinya dan kemudian beralih ke transportasi umum. Minimal kita mengedukasi masyarakat untuk menggunakan angkutan umun,” pungkasnya.
Selain Jalur Darat, Kemenhub juga telah membuka alternatif transportasi melalui jalur laut. Selain itu para pemudik juga bisa membawa sepeda motornya naik ke dalam kapal.
Untuk program mudik gratis 2019 dengan menggunakan transportasi laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan satu kapal, dengan kapasitas 2000 penumpang dan 1000 sepeda motor untuk satu kali voyage.
)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi
Thursday, May 30, 2019
ICW: BW Langgar Etika Pejabat Publik dengan jadi Kuasa Hukum Prabowo
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti cutinya Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto untuk menjadi ketua tim hukum Prabowo-Sandi terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, mempertanyakan cuti BW apakah masih menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau tidak.
“Kalau mengambil cuti di luar tanggungan, itu sah saja dilakukan. Tapi, bila hanya cuti, maka BW tetap mendapat upah sebagai anggota TGUPP yang berasal dari APBD,” kata Adnan saat dihubungi, Rabu (29/5/2019).
Berdasarkan jabatan yang diemban BW saat ini dan posisinya menjadi bagian tim hukum Prabowo-Sandi, Adnan merasa wajar jika mempertanyakan hal tersebut, karena berkaitan dengan etika pejabat publik. Apalagi, BW masih dibayar APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya hanya mempertanyakan soal posisi Mas BW di TGUPP karena ‘diwakafkan’ untuk menjadi lawyer (kuasa hukum) Badan Pemenangan Nasional (BPN Prabowo-Sandi),” ucapnya.
Dia pun berpendapat, ketika pengangkatan BW sebagai anggota TGUPP berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan berkomitmen kerja penuh di sana, maka BW seharusnya tidak bisa menjadi kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 tersebut. Mengingat, hal itu berkaitan dengan etika pejabat publik.
“Saya enggak tahu detail (aturan) ya. Tapi, kalau sudah komitmen di sana full time, ya tidak bisa (jadi kuasa hukum BPN),” kata Adnan Topan.
“Di sini kita berbicara etika pejabat publik. Yang senior seharusnya lebih paham,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, BW telah mengajukan cuti sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi. BW disebut mengajukan cuti selama sebulan agar fokus menjadi ketua tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, apa yang dilakukan anak buahnya itu merupakan pilihan politik setiap warga negara yang dilindungi haknya. “Ini adalah hak warga negara. Mereka bukan Aparatur Sipil Negara, sehingga mereka berhak untuk menentukan pilihan politiknya,” kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2019.
BW yang juga mendapat gaji dari APBD DKI dikhawatirkan mempengaruhi kinerja karena tumpang tindih dengan pekerjaannya sebagai tim hukum BPN. Namun, Anies menyebut, selama menjalankan kedua tugasnya dengan baik dan tak ada konflik kepentingan antara tim hukum BPN dengan TGUPP, tak ada yang salah dari pekerjaan tersebut.
“Selama bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada konflik of interest, insyaallah enggak apa-apa. Apalagi, ini periode singkat ya. 14 hari itu waktu yang singkat,” ungkapnya.
Sumber : http://bacafakta.com/icw-bw-langgar-etika-pejabat-publik-dengan-jadi-kuasa-hukum-prabowo/
Bersatulah Kembali Indonesiaku
Pemilu yang melelahkan dengan tensi politik tinggi telah selesai. KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi nasional pileg dan pilpres, dan telah diumumkan pada 21 Mei 2019 yang lalu. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih masih menunggu hasil gugatan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya kita juga masih menunggu pembentukan lembaga-lembaga legislatif baru, yakni DPR, DPD, DPRD Tingkat I/Propinsi, DPRD Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dan MPR yang akan terbentuk dari DPR dan DPD.
Kita juga menantikan pemerintahan baru sebagai konsekuensi hasil pilpres. Mudah-mudahan pemerintahan baru itu akan terwujud dalam kabinet yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar ahli, berintegritas dan siap bekerja keras untuk kemakmuran negeri ini. Mudah-mudahan kerja pemerintahan baru tersebut tidak terganggu oleh hal-hal nonteknis sebagai imbas keterbelahan masyarakat akibat perbedaan politik dalam pemilu.
Harapan bangsa adalah pemerintahan baru nanti dapat merangkul dan mengayomi serta mengakomodasi kepentingan semua pihak, sehingga keterbelahan sosial politik, yang bahkan bernuansa agama dan politik identitas, dapat direkatkan kembali.
Bendera merah putih yang sempat terkoyak hendaknya dapat kita rajut menjadi rapi lagi. Politik identitas yang menggunakan simbol-simbol agama secara tidak tepat, fitnah dan ujaran kebencian semoga tidak terulang lagi di masa depan. Anggap saja bahwa itu cerminan darurat politik di masa lalu.
Jangan lagi ada ruang untuk politik identitas, karena identitas tunggal kita adalah Indonesia. Keindonesiaan kita tercermin dalam ideologi negara Pancasila, sehingga kampanye dalam pileg dan pilpres lima tahun yang akan datang mestinya tak lagi diwarnai dengan politik identitas yang memecah-belah, melainkan dimeriahkan oleh adu program dan gagasan yang ditawarkan para kontestan.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
Oleh : Muhammad Amran*
Sumber : http://bacafakta.com/bersatulah-kembali-indonesiaku/
Kita juga menantikan pemerintahan baru sebagai konsekuensi hasil pilpres. Mudah-mudahan pemerintahan baru itu akan terwujud dalam kabinet yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar ahli, berintegritas dan siap bekerja keras untuk kemakmuran negeri ini. Mudah-mudahan kerja pemerintahan baru tersebut tidak terganggu oleh hal-hal nonteknis sebagai imbas keterbelahan masyarakat akibat perbedaan politik dalam pemilu.
Harapan bangsa adalah pemerintahan baru nanti dapat merangkul dan mengayomi serta mengakomodasi kepentingan semua pihak, sehingga keterbelahan sosial politik, yang bahkan bernuansa agama dan politik identitas, dapat direkatkan kembali.
Bendera merah putih yang sempat terkoyak hendaknya dapat kita rajut menjadi rapi lagi. Politik identitas yang menggunakan simbol-simbol agama secara tidak tepat, fitnah dan ujaran kebencian semoga tidak terulang lagi di masa depan. Anggap saja bahwa itu cerminan darurat politik di masa lalu.
Jangan lagi ada ruang untuk politik identitas, karena identitas tunggal kita adalah Indonesia. Keindonesiaan kita tercermin dalam ideologi negara Pancasila, sehingga kampanye dalam pileg dan pilpres lima tahun yang akan datang mestinya tak lagi diwarnai dengan politik identitas yang memecah-belah, melainkan dimeriahkan oleh adu program dan gagasan yang ditawarkan para kontestan.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
Oleh : Muhammad Amran*
Sumber : http://bacafakta.com/bersatulah-kembali-indonesiaku/
Presiden Jokowi Bersyukur Pemerintah Mendapat Opini WTP Selama 3 Tahun
Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2016 Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dari BPK. Penyerahan laporan dilakukan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Negara, Jakarta.
“Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5).
Jokowi menyebut, dari hasil pemeriksaan LKPP 2018, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP meningkat cukup signifikan. Dari tahun 2016 hanya ada 74 kementerian lembaga yang mendapatkan opini WTP kini naik menjadi 82.
“Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah kementerian dan lembaga yang ada,” ujar Jokowi.
Jokowi menekankan seluruh kementerian dan lembaga harus betul-betul memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat. Hal tersebut sebegai bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah pada negara dan pertanggungjawaban moral terhadap rakyat.
“Bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Sementara itu Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, menjelaskan alasan tak memberikan opini WTP kepada lima kementerian dan lembaga. Yakni terdapat permasalahan dalam laporan keuangan di antaranya persoalan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tak berwujud
Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengingatkan kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP segera melakukan pembenahan. Jokowi juga ingin tahun depan tidak ada lagi lembaga yang mendapat opini TMP.
“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk selesaikan beberapa temuan dari BPK. Seperti tadi sudah disampaikan pak ketua (BPK), belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud. Agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Wednesday, May 29, 2019
MUI: Ma'ruf Amin Akan Lepas Jabatan Setelah Dilantik Jadi Wapres
JAKARTA - Ketua Bidang Dakwah MUI, Muhammad Cholil Nafis mengatakan, Ma'ruf Amin akan melepas jabatannya sebagai ketua umum ketika dia telah resmi dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober mendatang. Ia menyebut yang bersangkutan tak akan berprofesi ganda.
"Nanti kita dalam rapat harian yang memastikan soal KPU kerjaan Kiai belum terganggu karena belum dilantik. Saya pikir setelah ditetapkan sebagai wapres, ya, mungkin tidak bisa kerja dua," kata Cholil di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).
Salah satu langkah penggantian Ma'ruf di MUI dengan dengan membuat plt ketua umun. Opsi kedua adalah dengan mempercepat musyawarah nasional (Munas) MUI. Nantinya, dalam Munas akan mempertemukan para petinggi MUI untuk membahas nasib Ma'ruf Amin.
"Bisa alternatif ya, mungkin plt. Seperti dulu Kiai Toha wafat lalu pak Din Wakil naik," ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya belum mencari pengganti Ma'ruf lantaran belum ada putusan pemenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika sudah mendekati pelantikan sebagai wapres, barulah MUI memikirkan nasib Ma'ruf.
"Ya setelah dia resmi lah ada dua tafsir ditetapkan KPU. Nanti kita dalam rapat harian yang memastikan soal KPU kerjaan Kiai belum terganggu karena belum dilantik," kata dia.
(edi)
Jokowi Bersyukur 3 Tahun Berturut-turut Pemerintah Dapat WTP dari BPK
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan laporan dilakukan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Negara, Jakarta.
Usai menerima laporan, Jokowi mengaku bersyukur dalam tiga tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Jokowi menuturkan dari hasil pemeriksaan LKPP 2018, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP meningkat cukup signifikan. Dari tahun 2016 hanya ada 74 kementerian lembaga yang mendapatkan opini WTP kini naik menjadi 82.
"Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah kementerian dan lembaga yang ada," ujarnya.
Selain itu, ada penurunan jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di tahun 2016 ada 6 kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WDP kini turun menjadi 4.
Empat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WDP adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemenpora, Kementerian PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi melanjutkan, masih terdapat satu lembaga yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK, Yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meski demikian, jumlah lembaga yang mendapat opini WTP di tahun 2018 menurun dibandingkan pada tahun 2016.
"Yang mendapatkan TMP ini berarti disclaimer ya pak, menurun dari 6 di tahun 2016 menjadi 2 di tahun 2017, dan hanya 1 di tahun 2018," kata dia.
Pembenahan
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP dan TMP segera melakukan pembenahan. Jokowi juga ingin tahun depan tidak ada lagi lembaga yang mendapat opini TMP.
"Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk selesaikan beberapa temuan dari BPK. Seperti tadi sudah disampaikan pak ketua (BPK), belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud. Agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP," ucapnya.
Jokowi menekankan seluruh kementerian dan lembaga harus betul-betul memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat. Hal tersebut sebegai bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah pada negara dan pertanggungjawaban moral terhadap rakyat.
"Bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Sementara Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan alasan tak memberikan opini WTP kepada lima kementerian dan lembaga. Alasannya, terdapat permasalahan dalam laporan keuangan di antaranya persoalan kas dan setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud.
Senin, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri 1440H
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam akan kembali menggelar sidang isbat (penetapan) Idulfitri 1440H. Sidang isbat awal Syawal 1440H/ 2019M ini akan digelar pada Senin, 3 Juni mendatang, di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta.
“Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Melalui mekanisme sidang isbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan umat muslim Indonesia akan berhari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1440H,” kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin di Jakarta, Rabu (29/5).
Menurut Amin, sidang isbat akan dihadiri para Duta Besar Negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.
“Sidang isbat wujud kebersamaan Kemenag dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam menetapkan awal bulan qamariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah,” jelas Amin.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim menjelaskan, rangkaian Sidang Isbat diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi. “Rukyatul hilal akan dilaksanakan pada Senin sore,” ujarnya.
Selepas Magrib, lanjut Agus, digelar Sidang Itsbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam sidang tersebut, Direktur Urais dan Binsyar akan melaporkan hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang dilakukan pada 105 titik lokasi di seluruh Indonesia. “Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan 1 Syawal,” jelasnya.
Usai sidang, Menteri Agama akan menggelar konferensi pers mengenai hasil sidang isbat, yaitu Penetapan Pemerintah tentang Idul Fitri 1 Syawal 1440H/2019M.
Berikut ini daftar lokasi rukyatul hilal awal Syawal 1440H/2019M:
- Aceh : Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang; Lhokseumawe Bukit Poly Komplek Perta Aron; Aceh Jaya Gunung Cring Cran; Pantai Suak Geudeubang Kab. Aceh Barat; Aceh Selatan Pantai Lhok Keutapang, Simeulue; Pantai Desa Nancala, Teupah Barat; Tugu “KM. 0” Indonesia, Kota Sabang; dan Pantai Ujong Manggeng Kec. Manggeng, ABDYA;
- Sumatra Utara: Lantai IX Kantor Gubernur Sumut; dan Observatorium OIF UMSU;
- Sumatra Barat: Gedung Kebudayaan lantai 4 Dinas Kebudayaan;
- Riau : Pantai Prapat Tunggal Kec. Bengkalis;
- Kepulauan Riau : Bukit Cermin;
- Jambi : Hotel Odua Weston;
- Sumatra Selatan : Hotel Aryaduta;
- Bangka Belitung : Pantai Penagan; Pantai Tanjung Pandam; dan Pantai Tanjung Kalian Muntok;
- Bengkulu : Dak Mess Pemda Prov. Bengkulu;
- Lampung : POB Bukit Gelumpai Pantai Canti Kalianda Lampung Selatan; Pantai Labuhan Jukung, Pekon Kmpung Jawa Kab. Pesisir Barat;
- DKI Jakarta : Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta lt. 7; Masjid Al-Musyari’in Basmol Jakarta Barat; Pulau Karya Kep. Seribu; dan DKM Masjid KH. Hasyim Asyari;
- Jawa Barat : POB Cibeas Pelabuhan Ratu; Bosscha Lembang Bandung, Kab. Bandung Barat; Gunung Babakan Kota Banjar; Pantai Santolo Pamengpeuk Kab. Garut; Pantai Cipatujah Kab. Tasikmalaya; Pantai Gebang Kab. Cirebon; SMA Astha Hannas Binong Kab. Subang; dan Pantai Pondok Bali Kab. Subang;
- Banten : Dishubla Mercusuar Anyer KM 0 Serang;
- Jawa Tengah : Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah Semarang; Masjid Gribangun Banyumas; Pantai Jatimalang Purworejo; Assalam Observatory Sukoharjo; Pantai Kartini Jepara; STAIN Pekalongan; Pantai Ujungnegoro Kandeman Batang; Pantai Padalen Kebumen; Pantai Karangjahe Rembang; Pantai Alam Indah Kota Tegal; Pantai Tanjungsari Pemalang; Universitas Muria Kudus (UMK); Wisata Mangrove Pantai Kaliwlingi Brebes; Pelabuhan Kendal;
- DI Yogyakarta : POB Syekh Bela Belu, Bantul Parang Tritis Yogyakarta;
- Jawa Timur : Pantai Sunan Drajat /Tanjung Kodok Paciran Lamongan; Bukit Banyu Urip Kec. Senori Kab. Tuban; Lapan, Jl. Watukosek Gempol Kab. Pasuruan; Gunung Sekekep Wagir Kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo; Helipad AURI Ngliyep Kab. Malang; Pantai Serang Kab. Blitar; Pantai Srau Pacitan; Bukit Wonotirto Blitar; Pantai Nyamplong Kobong Jember; Gunung Sadeng Jember; Pantai Pacinan Situbondo; Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi; Pantai Ambat Tlanakan Pamekasan; Bukit Condrodipo Gresik; Pantai Gebang Bangkalan; Bukit Wonocolo Bojonegoro; Pulau Gili Kab. Probolinggo; Pantai Sapo Ds. Sergang Kec. Batuputih Kab. Sumenep; Pantai Kalisangka Kangean Sumenep; Pantai Bawean Kab. Gresik; Satuan Radar (Satrad) 222 Ploso di Kaboh Kab. Jombang; Bukit Gumuk Klasi Indah Banyuwangi; Pantai Taneros Sumenep;
- Kalimantan Barat : Pantai Indah Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya;
- Kalimantan Tengah : Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya;
- Kalimantan Timur : Menara Asma’ul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda;
- Kalimantan Selatan : Atas Bank Kalsel Banjarmasin; Jembatan Rumpiang Marabah; Pantai Pagatan Tanah Bambu : Atas Hotel Dafam Syari’ah Banjarbaru; Gunung Kayangan Pelaihari;
- Kalimantan Utara : Tanjung Selor Gunung KNIP;
- Bali : Hotel Patra Jasa Pantai Kuta, Badung Bali; Munduk Asem, Rening, Negara, Jembrana;
- NTB : Taman Rekreasi Loang Baloq; Pantai Desa Kiwu Kec. Kilo Kab. Dompu; dan Bukit Poto Batu Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- NTT : Halaman Masjid Nurul Hidayah;
- Sulawesi Selatan : Pantai Sumpang Binangae Kab. Barru;
- Sulawesi Barat : Tanjung Mercusuar Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Sulawesi Tenggara : Pantai Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka; dan Pantai Buhari Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Sulawesi Utara : Area Parkir Apartemen Mtc Kota Manado;
- Gorontalo : Desa Bulango Raya Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara;
- Sulawesi Tengah : Menara Hilal BMKG Ds. Marana Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Maluku : Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah; Pantai Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon; dan Pantai Desa Larike Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Maluku Utara : POB Maluku Utara Pantai Desa Ropu Tengah Balu; dan POB BMKG Afe Taduma;
- Papua : Pantai Lampu Satu Marauke;
- Papua Barat : Menara Masjid Agung Fak-Fak; dan Tanjung Saoka, Kota Sorong.
Tuesday, May 28, 2019
Pemerintah Tak Tambah Proyek Strategis Nasional Tahun 2019
Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak akan menambah jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2019 ini.
Adapun yang menjadi pertimbangannya, adalah adanya pergantian masa kabinet pemerintahan dan perubahan fokus pembangunan pemerintah.
“Pemerintah melalui Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah (KPPIP) tidak akan menambah atau mengubah daftar PSN. Beberapa proyek yang belum bisa masuk konstruksi bisa jadi bahan evaluasi dan pertimbangan presiden mendatang,” jelas Wahyu, Senin (27/5).
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di mana Jokowi berpotensi memimpin Indonesia satu periode lagi sampai 2024. Namun, proses Pilpres tersebut belum benar-benar selesai lantaran kubu penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah mengadukan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi-JK juga mempertimbangkan fokus pembangunan ke depan yang rencananya beralih dari infrastruktur ke pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kendati demikian, beberapa proyek infrastruktur akan tetap dijalankan.
“Sebenarnya bukan berarti infrastruktur tidak dibangun, infrastruktur tetap, tapi pembangunan pelengkapnya saja, pembangunan SDM tetap diutamakan,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, Pemerintah menargetkan sekitar 89 proyek selesai pada September 2019 atau menjelang pemerintahan Kabinet Kerja, dimana hingga Mei 2019, jumlah proyek yang selesai dikerjakan sebanyak 77 proyek.
Untuk diketahui, PSN untuk tahun 2019 tetap mengacu pada Perpres 56/2018 dengan 223 proyek dan 3 program. Dari proyek terakhir mengacu pada perpres tahun 2018.
Jokowi Minta BW Jangan Mudah Merendahkan Institusi MK
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai adanya pernyataan dari Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW) soal rezim korup ketika melaporkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jokowi pun memperingatkan mantan pimpinan KPK itu untuk tidak sembarangan dalam menuding. Menurut Jokowi, sangat tidak baik apabila ada seseorang yang merendahkan suatu institusi negara, apalagi sekelas MK.
“Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira tidak baik,” kata Jokowi usai Buka bersama dengan HIPMI di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019).
Presiden petahana versi rekapitulasi KPU itu menekankan, seluruh warga negara harus mendukung seluruh lembaga negara yang bekerja untuk mengawal proses konstitusi.
Oleh karenanya, dia mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melecehkan martabat dari lembaga pengawal konstitusi tersebut. Mengingat, MK lahir dari seluruh aspirasi ketika perjuangan Reformasi tahun 1998.
“Apapun lembaga dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik jangan sampai direndahkan dilecehkan seperti itu pada siapapun,” tegas Jokowi.
Sebelumnya BW menyinggung perihal rezim yang korup saat melakukan pendaftaran gugatan ke MK. Senada dengan BW, Sandiaga Uno juga menyinggung perihal kasus korupsi di Indonesia yang kian memprihatinkan.\
Jokowi akan Rayakan Lebaran Idul Fitri di Jakarta
Presiden Jokowi. (dok. Istimewa)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah di Jakarta. Acara akan terpusat di Istana Kepresidenan.
"Kayaknya di sini (Jakarta). Cari tempat salat di sekitar sini," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).
Tahun lalu, Jokowi merayakan Idul Fitri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi juga melaksanakan salat di kawasan Bogor.
Untuk tahun ini, Jokowi direncanakan menunaikan salat Idul Fitri di Jakarta. Namun belum diketahui lokasi persisnya.
"Belum tahu. Bisa jadi di masjid yang kecil," kata Moeldoko.
Setelah salat id, Jokowi akan menggelar open house di Istana. Biasanya, acara dihadiri para menteri kabinet, tokoh nasional, hingga masyarakat.
"Iya. Karena akan ada open house," ujar Moeldoko.(dkp/idh)
Sumber
Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Dan Kelancaran Mudik
Lebaran adalah momen dimana ketersediaan dan harga bahan pokok menjadi sorotan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah mendorong kementerian pedagangan (Kemendag) bersama Pemda untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang hari raya idul fitri 1440 hijriyah.
“Salah satunya dengan melakukan pengecekan stok kebutuhan pokok di setiap daerah serta kesiapan produsen dan distributor untuk menghadapi permintaan yang meningkat di H-3 lebaran,” tutur Bambang.
Pihaknya juga meminta agar satgas pangan dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan sidak, baik itu ke tempat penyimpanan stok maupun pasar – pasar di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya produsen, distributor ataupun pedagang yang mencari keuntungan dengan menimbun stok bahan pangan.
Selain itu, Politisi Golkar tersebut juga meminta satgas pangan agar melakukan pengecekan terhadap produk – produk kadaluarsa ataupun barang impor yang tidak layak konsumsi , seperti yang biasanya ramai beredar jelang lebaran nanti.
Di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan, bahwa ketersediaan stok sembako selama bulan Ramadhan hingga hari raya idul fitri 2019 aman.
Pihak Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi melalui SKPD dan BUMD dengan pemerintah pusat, pihaknya mengatakan akan mengantisipasi ketersediaan stok pangan. Pengendalian harga pangan strategis dan persiapan kegiatan pasar murah.
“Jadi dipastikan stok kebutuhan pokok untuk warga Jakarta dan sekitarnya sudah bagus,” tutur Sekertaris Daerah, Saefullah.
PT Food Station Tjipinang Jaya juga telah menyiapkan stok yang dimiliki dan melalui bulog. Serta, siap membantu dalam melaksanakan kegiatan pasar murah yang akan di gelar di beberapa wilayah DKI Jakarta.
Di Aceh, Pemprov Aceh juga menjalin kerjasama dengan kementrian perdagangan melalui direktorat jendral perdagangan dalam negeri, pihaknya juga terus melakukan pemantauan atas ketersediaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
“Kita juga melakukan pemantauan terhadap ketersediaan barang di Gundang Bulog. Sehingga gejolak harga di pasar bisa kita atasi. Saya berharap kegiatan di lapangan pasca rakor ini bisa lebih efektif. Kita ketahui kestabilan ekonmomi merupakan hal yang amat penting,” tutur Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Ia juga mengatakan, bahwa bulan Ramadhan di Aceh memiliki makna yang sangat tinggi dan khidmat. Hal tersebut dikarenakan penerapan syarat Islam yang menjiwai masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok harus terus dilakukan sejak dini demi menjaga kondusifitas masyarakat agar dapat merasa tenang selama Ramadhan berlangsung.
Persiapan Angkutan Lebaran.
Dalam sektor Transportasi, Kementerian perhubungan mulai mempersiapkan angkutan mudik dan balik untuk hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2019. Pihaknya juga mempertimbangkan akan memperluas rekayasa untuk pengaturan operasional kendaraan angkutan barang agar lalu lintas semakin lancar. Tahun ini pihaknya juga kembali mempersiapkan program mudik gratis.
“Bus untuk mudik gratis yang kita siapkan sudah cukup banyak. Tahun lalu ada 1.136 armada, sekarang sudah lebih dari 1200 bus,” papar Budi Setyawan selaku Direktur Jenderal Perhubungan darat.
Bahkan pihak Kemenhub telah menggelontorkan dana sebesar Rp 34 miliar untuk mudik gratis tahun 2019. Kemenhub telah menyediakan 54 ribu kursi bus untuk arus mudik lebaran tahun 2019.
Anggaran pun berubah dari tahun 2018 dengan total 27 miliar, tahun 2019 menjadi 34 miliar,” tutur Budi.
Tujuan dari mudik gratis ini adalah, pihaknya menginginkan agar masyarakat semakin dekat dengan kendaraan umum, dan mengurangi penggunaan sepeda motor saat mudik lebaran. Menurutnya mudik lebaran dengan sepeda motor sangat rawan kecelakaan.
“Kita ingin mengajak masyarakat supaya tidak menggunakan sepeda motor atau angkutan pribadinya dan kemudian beralih ke transportasi umum. Minimal kita mengedukasi masyarakat untuk menggunakan angkutan umun,” pungkasnya.
Selain Jalur Darat, Kemenhub juga telah membuka alternatif transportasi melalui jalur laut. Selain itu para pemudik juga bisa membawa sepeda motornya naik ke dalam kapal.
Untuk program mudik gratis 2019 dengan menggunakan transportasi laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan satu kapal, dengan kapasitas 2000 penumpang dan 1000 sepeda motor untuk satu kali voyage.
)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi
Sumber
Monday, May 27, 2019
Mewaspadai Upaya Mengadu Domba TNI – Polri
BACAFAKTA – Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan seorang warga Kabupaten Cirebon berinisial IAS, yang sempat membuat video yang mengarah pada provokasi dan adu domba terhadap TNI dan Polri.
Pada 12 Mei 2019, dirinya telah mengunggah video tersebut di jejaring sosial Facebook, lalu pada 13 Mei 2019, Polisi berhasil mengamankannya.
Disinyalir, IAS bukanlah orang biasa, pelaku merupakan pimpinan dari sebuah pondok pesantren yang ada di Cirebon. Bahkan dirinya juga mengelola sebuah majelis ta’lim.
Tak hanya itu, IAS juga dikenal sebagai seorang pengajar di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Cirebon. Kuasa hukum IAS, Ibrahim Kadir Tuasamu juga menuturkan bahwa Pelaku merupakan relawan sekaligus Tim Sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Di laman facebooknya, dirinya juga tampak berfoto bersama dengan beberapa tokoh politik. Dari beberapa foto yang beredar, tampak momen saat IAS tengah membersamai Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Tenngku Zulkarnain.
Terdapat pula foto IAS bersama dengan politikus Partai Berkarya Titiek Soeharto dan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu tampak pula IAS yang berswafoto dengan pengamat politik Rocky Gerung.
Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, kepolisian akhirnya menetapkan IAS sebagai tersangka terkait dengan video viral yang dibuatnya, hal tersebut dikarenakan video tersebut bermuatan konten yang provokatif dan adu domba terhadap satuan TNI dan Polri.
Kapolres Cirebon Hermanto mengungkapkan, bahwa dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa video yang diunggah oleh IAS ada kaitannya dengan jalannya Pemilu 2019.
Hal ini tentu harus menjadi sebuah kewaspadaan, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh sesuatu yang viral di sosial media, dan tetap bijak dalam menerima ataupun melihat konten yang bernada provokatif.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, IAS mengatakan bahwa pembuatan dan penyebaran video tersebut, ia buat atas inisiatif pribadi. Ia pun menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Selain melontarkan kalimat bernada provokatif, Pria yang mengenakan batik berwarna biru tersebut juga menyinggung soal PKI dan tanggal ulang tahun PKI.
Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait kemenangan Pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Kalimat bernada provokatif juga telah jelas terdengar pada awal kalimat dalam video tersebut.
“Assalamu’alaikum wr.wb, rekan – rekan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayo terus berjuang jangan lemah semangat karena semakin hari semakin kita kuat, jangan takut dengan ancaman Kapolri dengan ditembak di tempat.”
Dari kalimat ini, pelaku telah menunjukkan upaya delegitimasi terhadap pihak kepolisian yang seakan tebang pilih dalam menegakkan hukum.
“Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap tatkala ada korban maka TNI akan tempur dengan Polri, jangan main – main tidak semuanya ngikuti panglima, karena semuanya adalah kebenaran,”
“Dan rakyat sudah marah, dan insyaallah rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah SWT,”
Kalimat tersebut tentu dengan lugas menyatakan bahwa pihak TNI ada pada pihak IAS, dan siap untuk bertempur melawan kepolisian, hal tersebutlah yang berhasil menjeratnya hingga pihak kepolisian bersama Resmob Ditreskrimum Polda Jabar telah menangkap seseorang yang telah membuat video dan memviralkan yang bermuatan ujaran kebencian dan provokatif.
Selain itu ia juga mencapuradukkan kalimatnya dengan sentimen PKI, yang sesungguhnya kalimat tersebut hanya akan memantik emosi.
“Mudah – Mudahan teman – teman jangan mudah percaya, tanggal 22 Mei itu juga ada beberapa informasi ini dari teman – teman saya Jenderal, bahwa ternyata tanggal 22 Mei adalah hari ulang tahun PKI.”
“Ini adalah sebuah surat dari seorang yang pemimpin PKI dan insyaallah kita semangat dan berjuang sebelum tanggal 22 Mei, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
Tersebarnya video viral tersebut tentu sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi dengan ujaran yang ingin mengadu domba TNI – Polri yang secara umum siap mengamankan jalannya Proses Pemilu bahkan setelah pengumuman resmi diumumkan KPU.
Atas perbuatannya, IAS terancam mendekam di dalam penjara selama 6 tahun dan Denda senilai Rp 500 juta sesuai dengan pasal 45 A ayat 2 juncto, Pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE.
Selain itu tersebarnya video kekerasan yang terjadi saat kerusuhan 22 Mei 2019, ternyata bertendensi kepada upaya adu domba antara TNI – Polri, masyarakat tentu harus bijak dalam menerima berita yang seakan berupaya dalam mendelegitimasi kedua alat negara tersebut.
Masyarakat tentu memiliki peran dalam menjaga perdamaian dan persatuan sebagai nafas dalam kehidupan berdemokrasi. Tentunya masyarakat juga perlu berhati – hati dalam menerima berita yang bernuansa provokatif.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
Cawapres Maruf Amin Ingin Kedamaian tetap Terjaga
Jakarta – Supaya kedamaian tetap terjaga, penyampaian materi keagamaan perlu sesuai dengan kondisi. Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, ayat-ayat Alquran yang turun pada masa perang tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kegaduhan pada masa damai.
“Indonesia negara damai. Maka tidak boleh menggunakan ayat-ayat perang. Ini juga perlu diluruskan. Jadi sebenarnya memahami,” kata Ma’ruf dalam sambutan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jl Kramat Raya, Nomor 164, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Dia berbicara pada acara ‘Peringatan Nuzulul Quran dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa’. Menurutnya, penyampaian ayat-ayat suci Alquran tidak boleh sembarangan dan harus senantiasa memperhatikan konteks. Indonesia bukanlah negara yang sedang berperang. Bila ayat perang digunakan dalam kondisi damai, dikhawatirkan masyarakat akan salah paham dan timbul kegaduhan.
“Gaduh. Maka terjadilah terorisme dan sebagainya,” kata Ma’ruf.
Dia mencontohkan satu ayat yakni yang menerangkan ‘bila seorang muslim menemui anggota kelompok berbeda, maka anggota kelompok berbeda itu perlu dibunuh’. Itu adalah ayat perang. Dalam kondisi damai, ayat yang sesuai konteks adalah Allah tidak melarang seorang muslim berbuat baik kepada nonmuslim asalkan dia tidak mengusir dari kampung halaman dan tidak memerangi muslim.
Memang, dalam menafsirkan ayat-ayat suci, ada perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan adalah kenyataan dan bukan alasan untuk memunculkan intoleransi. Kegaduhan yang terjadi bukanlah karena perbedaan.
“Jadi bukan soal Alquran-nya, bukan soal tafsirnya, tapi yang menimbulkan kegaduhan itu sikap di dalam menyikapi perbedaan,” kata Ma’ruf.
Persaingan di pilpres juga bukan perang. Tak ada alasan untuk mengait-ngaitkan situasi pilpres dengan situasi perang zaman Nabi Muhammad, misalnya Perang Badar.
“Jadi memahami ayat Alquran dengan segala konteksnya itu menjadi penting karena ini bisa terjadi kerukunan, bisa terjadinya kegaduhan, bisa terjadinya konflik. Mengembalikan semua pada pemaknaan yang benar harus kita bangun kembali cara berpikirnya,” kata Ma’ruf.
Bertemu Presiden Jokowi, Usma Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Diminta Jualan Lagi
Setelah menerima Abdul Rajab dan Ismail, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Usma, pedagang di daerah Sarinah – Thamrin, Jakarta yang warungnya ikut terjarah saat aksi kerusuhan 22 Mei lalu, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5) pagi.
Usai pertemuan kepada wartawan Usma yang jualannya ludes dijarah pada kerusuhan 22 Mei lalu itu mengaku diberi baju dan tambahan uang belanja oleh Presiden Jokowi, yang dinilainya cukup untuk berjualan kembali. “Cukup, cukup, alhamdulillah, terima kasih banyak,” katanya.
Sementara Presiden Jokowi, menurut Usma, berpesan kepadanya agar dirinya kembali berjualan. “Suruh jualan lagi, semangat kerja. Kerja keras lagi,” tukasnya.
Usma pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi agar Jakarta aman-aman saja, sehingga ia bisa berjualan kembali.
Meski dagangannya menjadi korban dalam aksi kerusuhan 22 Mei itu, Usma yang sudah 25 tahun berjualan di kawasan Sarinah – Thamrin mengaku tidak kapok. Ia akan kembali berjualan usai Lebaran nanti.
Usma sedianya diundang ke Istana Merdeka bersama dua orang pedagang lainnya pada Jumat (24/5) lalu. Namun di hari itu Usma sudah kembali ke kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat.
Dia kemudian mendapat informasi dari petugas kepolisian yang mencarinya. Di hari inilah dia baru bisa bertemu dengan Jokowi. “Saya kan udah mudik, terus dibawa polisi ke sini,” katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)