Akun Penyebar Hoaks Papua Sebagian dari Luar Negeri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan adanya keterlibatan Asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Dedi peran Asing dalam kerusuhan itu dengan ditemukannya 1.750 akun media sosial yang diduga menyebar hoaks terkait isu Papua.

Sebagian berasal dari luar negeri. “Ada di luar negeri, ada juga di dalam negeri. Itu masih (ditelusuri), nanti buka profil dulu,” kata  Dedi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

Kata-kata provokatif yang disampaikan melalui akun-akun ini, lanjutnya, biasanya bernada penghinaan hingga ujaran kebencian.

“Itu dari dilakukan mapping dan profiling dari 1.750 akun. Dari 1.750 akun ini menghasilkan 32 ribu konten,” ujarnya.

Dedi mengatakan saat ini akun-akun tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dedi menjelaskan ada beberapa pembagian dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya terkait pemilik akun berkonten negatif soal Papua ini. Bahwa, ada yang berperan sebagai agregator, ada yang bertindak sebagai buzzer, hingga ada yang bertindak sebagai second line buzzer.

Untuk saat ini, Dedi mengaku belum ada tambahan akun yang akan dilaporkan ke Kemkominfo. Yang jelas, saat ini pihaknya terus meminta pihak kementerian terkait untuk segera menghapus dan menindak akun-akun itu.

“Beberapa hari ini saya masih tanya untuk segara dilakukan penindakan hukum terhadap akun yang sudah betul-betul dilakukan identifikasi dan diketahui lokasinya,” tegasnya.

Dengan ditemukannya akun dari luar negeri menunjukkan adanya campur tangan asing terhadap pecahnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.  Adanya intervensi asing dikarenakan wilayah Papua kaya akan SDA sehingga banyak pihak ingin mengeruk keuntungan dari isu rasisme. Oleh karena itu diharapkan agar Polri segera mengusut tuntas akun penyebar konten hoaks dan provokatif demi keutuhan NKRI.

Sumber : https://bidikdata.com/akun-penyebar-hoaks-papua-sebagian-dari-luar-negeri.html

Ada Kekuatan Asing di Kerusuhan Papua

Papua – Kerusuhan di Jayapura Papua disebut akibat dari matinya jaringan telekomunikasi, membuktikan betapa dianggap mendasarnya kebutuhan berkomunikasi di setiap tempat di negara ini.

Namun yang membuat kita miris, ternyata hal itu disebabkan oleh sabotase, yakni diputus dengan sengaja kabel optik milik salah satu provider telekomunikasi.

Tentu saja kita menduga kuat peristiwa sabotase ini semakin menguatkan indikasi adanya pihak tertentu memperkeruh suasana tak menguntungkan di wilayah paling timur Indonesia itu.

Sabotase Kabel Optik di Papua Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Deiyai Papua, unjuk rasa di Jayapura bisa saja berkembang tak terkendali, terutama disebabkan adanya kesan kegamangan dalam menghadapi para pengunjuk rasa.

Kita menduga Polri cukup ekstra hati-hati dan bahkan cenderung kurang mengantisipasi situasi, lebih-lebih tradisi kekerasan bagi masyarakat Papua cukup mudah dipicu oleh hal-hal yang sebenarnya sederhana. Kita yakini pula kemarahan masyarakat yang turun ke jalan tidak lepas dari upaya provokasi oleh beberapa oknum.

Bagi pemegang otoritas di Papua terasa dilematis, di satu sisi jaringan telekomunikasi sangat diperlukan oleh banyak bagian masyarakat dan bahkan para pelaku ekonomi. Terganggunya komunikasi yang semula merupakan upaya meredam beredarnya informasi liar, tak ayal berdampak sangat massif. Dengan adanya langkah ini pula, dalam tahap tertentu justru memicu kemarahan massa yang lebih meluas.

Sebenarnya otoritas Pemerintah daerah, jika mengambil peran lebih proaktif, lebih berpotensi mampu meredam berbagai unjuk rasa, pertama karena pemerintah daerah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat setempat, di samping itu, persoalan yang berkembang pun niscaya lebih cepat dilokalisir.

Namun cukup disesalkan jika banyak peristiwa unjuk rasa, kini telah meluas ke beberapa kota yang tersebar. Dan tampaknya akan dijadikan propaganda bagi keuntungan pengusung separatisme. Buktinya, mereka sengaja mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, yang mana mengindikasikan ada unsur separatis yang sangat kental dalam beberapa unjuk rasa tersebut Kegamangan yang kita saksikan dari pihak keamanan, bisa jadi akan menambah keberanian mereka untuk mengeskalasi kerusuhan. Secara psikologis, massa yang terkonsentrasi sangat mudah diintimidasi. Maka pihak keamanan pun perlu memisahkan antara massa yang murni berdemo, dengan mereka yang menunjukkan tanda-tanda perusuh.

Dilibatkannya senjata tradisional berupa panah beracun, seperti ditemukan dalam bentrok antara perusuh dengan aparat di Deiyai, harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Sebagaimana ditengarai oleh Presiden, berbagai kejadian di Papua sebagai dampak kemarahan atas pengepungan di Surabaya, telah dimanfaatkan oleh penumpang gelap.

Penumpang gelap yang dimaksud Presiden, tampaknya tak terlepas dengan beberapa peristiwa baik fisik maupun politik sebelumnya. Seperti kita cermati dari manuver negara-negara kecil di kawasan Oceania, seperti Vanuatu, Solomon Island, Marshal Island, Tonga, Nauru dan Tuvalu, yang bahkan asing di telinga kita, menyampaikan orasi di depan sidang umum PBB di New York, beberapa bulan lalu.

Tiba-tiba saja mereka melakukan apa yang mereka sebut solidaritas untuk rakyat Papua. Yang perlu dicermati, negara tetangga kita yang terdekat bahkan tidak turut dalam aksi solidaritas itu. Apa pasalnya ? Hal itulah yang patut diperhatikan secara cermat.

Negara-negara kecil yang terkesan mengeroyok Indonesia itu tampaknya membawa misi tertentu, dan di belakangnya ada kekuatan sangat besar. Bisa jadi kekuatan besar itu terlalu sungkan untuk berhadapan langsung dengan Indonesia. Cara satu-satunya adalah menggunakan tangan lain yang jauh hubungannya baik dengan Indonesia maupun dengannya.

Posisi yang tidak memiliki kedekatan dengan kekuatan besar di belakang negara-negara kecil itu, tentu bukan tanpa maksud. Beda kasusnya jika Papua New Guinea yang ikut dilibatkan, niscaya cukup mudah mencari siapa yang bermain sebagai sponsornya.

Kekuatan besar itu tidak mustahil sedang mengincar kekayaan yang sangat besar, yang dimiliki kawasan timur kita, dan Papua merupakan wilayah incaran terbesarnya. Di samping kekuatan besar dimaksud, kita juga jangan sepelekan sponsor yang berada di dalam negeri sendiri.

Adakah kemungkinan kekuatan asing itu berkolaborasi dengan oknum tertentu di dalam negeri ? Jika dilihat dari gejala-gejalanya, kemungkinan itu bisa saja benar adanya. Tinggal kita menggunakan cara apa untuk mengamatinya.

Misalnya berdasarkan pengalaman pasca Pilpres beberapa waktu lalu, bisa menjadi ukuran sejauh mana pihak di dalam negeri juga bermain di Papua. Kerusuhan di Papua, bisa saja merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari peristiwa di Jakarta pada bulan Mei yang lalu.

Sumber : https://bidikdata.com/ada-kekuatan-asing-di-kerusuhan-papua.html

Himbauan Tokoh Gereja Papua Terkait Demonstrasi di Papua

Papua – Tokoh Papua dan Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua Benny Giay mengimbau massa demontrasi di Papua untuk tidak mengibarkan bendera Bintang KeJora dan membawa senjata tajam.

Benny Giay mengatakan gereja-gereja di Papua telah menyebarkan selebaran kertas yang berisi mengenai himbauan agar masyarakat tidak anarkis dalam aksi demonstrasi dan membakar bendera Merah Putih.

“Kami sudah mengimbau, kami harap tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora lagi,” ujar Benny Giay, melalui sambungan telepon kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Benny Giay meminta pemerintah untuk menindak aparat yang diduga bersikap rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.  

Aksi unjuk rasa masih terus berlanjut di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat mengecam rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16-17 Agustus lalu.

Pada Rabu, unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, berujung ricuh hingga menyebabkan tiga orang tewas yakni satu prajurit TNI dan dua orang sipil.

Hari ini aksi demonstrasi berujung ricuh juga terjadi di Jayapura.

Massa membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam kericuhan itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengonfirmasi kericuhan tersebut.

Sumber : https://bidikdata.com/himbauan-tokoh-gereja-papua-terkait-demonstrasi-di-papua.html

Presiden Jokowi Melayat Ibunda SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini, Sabtu (31/8), datang melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor.

Ibunda dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Siti Habibah, berpulang dalam usia 86 tahun sekira pukul 19.21 WIB pada Jumat kemarin di RS Mitra Keluarga Cibubur.

Tiba di rumah duka sekira pukul 11.35 WIB, Presiden Jokowi diterima langsung oleh SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tampak Presiden Jokowi dan SBY bersalaman dan saling berpelukan dalam momen itu.

Presiden kemudian diajak keduanya menuju pendopo dimana sang ibunda disemayamkan. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri juga telah datang melayat Ibunda SBY.

Usai menyampaikan belasungkawa dan berbincang sejenak dengan SBY, Presiden berdoa untuk almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Tak lama setelahnya, Presiden Joko Widodo berpamitan meninggalkan lokasi.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-melayat-ibunda-sby/

 

 

 

Presiden Jokowi instruksikan pemulihan Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat dijaga dan segera dipulihkan.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," ujar Presiden.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

​

Presiden Jokowi berharap aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif.

"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapa pun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apa pun," kata Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Lebih jauh, Presiden Jokowi meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," tuturnya.

Rapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah.

Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1037834/papua-terkini-presiden-jokowi-instruksikan-pemulihan-papua

Moeldoko: Ada Pembentukan Opini di Balik Rusuh Papua

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, ada upaya pembentukan opini di balik insiden kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat Papua dengan merusak berbagai fasilitas umum di sana.

Moeldoko tengah mengecek kebenaran dari pemberitaan yang dilakukan media asing. Dalam berita itu disebutkan bahwa terdapat enam orang tewas akibat tertembak oleh aparat.

“Saya cek tadi ke lapangan, benar nggak ini Pangdam ada yang tertembak 6 orang. Justru yang meninggal kan dari TNI 1 orang, luka dari kepolisian 2 orang. Tapi beritanya sudah sampai 6 masyarakat sipil diberondong oleh aparat keamanan,” ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/8/2019).

“Ini memang ada upaya masih pembentukan opini di luar yang dilakukan. Dan konfirmasi kebenarannya masih belum jelas,” tambahnya.

Mantan Panglima TNI itu memastikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi yang tengah ditanyakannya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Sementara dari Pangdam tadi, karena Pangdam dengan Panglima TNI baru turun dari pesawat, sementara jawabannya seperti itu. Belum ada laporan,” tuturnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membenarkan adanya campur tangan asing dalam insiden kerusuhan di Tanah Cendrawasih. Namun, ia enggan merinci siapa dalang di balik kerusuhan itu.

“Itu sudah pasti (ada campur tangan asing) di Papua. Kan pasti ada penumpang gelapnya. Pertama yang bisa kita cium ada asing yang ingin narik Papua dari Indonesia,” kata Bamsoet usai meluncurkan bukunya ‘Akal Sehat Bambang Soesatyo’.

Ia pun menyesalkan adanya aksi pengibaran bendera Bintang Kojora di depan istana dalam unjuk rasa yang dilakukan demonstran Papua.

Menurut dia, ada pihak yang ingin eskalasi politik di Papua semakin memanas karena peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Jawa beberapa waktu lalu.

“Justru kita menyesalkan terjadinya peristiwa yang mengarah kepada SARA yang terjadi di Jatim yang memicu dari pada eskalasi ini. Maka kita berharap tidak terjadi lagi karena bagaimana pun Papua adalah bagian dari Indonesia,” tandasnya.

Sumber: https://bidikdata.com/moeldoko-ada-pembentukan-opini-di-balik-rusuh-papua.html

Minta Fasilitas Publik Diperbaiki, Presiden Jokowi Ingin Masyarakat di Papua Dilindungi

Selain menekankan agar hukum ditegakkan secara tegas, siapapun yang melanggar hukum dalam kasus terkait ujung rasa berujung ricuh di Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dengan sangat agar masyarakat dilindungi, masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu masalah, ini jangan sampai menjadi korban dalam aksi-aksi demo yang anarkis.

“Artinya, beliau tidak ingin ada korban. Bahkan kepada aparat keamanan pun juga beliau menyampaikan berulang-ulang, jangan sampai melakukan tindakan represif, tapi persuasif, kompromis, edukatif,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Wiranto kepada wartawan dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8) malam.

Presiden, lanjut Menko Polhukam, juga memerintahkan untuk melindungi objek-objek penting, fasilitas-fasilitas publik, dan fasilitas negara, karena dalam unjuk rasa yang berujung ricuh di Papua telah terjadi aksi anarkis dengan membakar, merusak fasilitas-fasilitas negara/pemerintahan, termasuk fasilitas umum, Telkom, dan sebagainya.

Kemudian banyak hal-hal yang dianggap sebagai suatu tindakan yang sebenarnya tidak perlu karena mengganggu atau merusak bangunan-bangunan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sendiri. Sehingga kalau demonstrasi anarkis merusak sesuatu yang itu sebenarnya untuk rakyat, menurut Menko Polhukam menirukan Presiden, sebenarnya mengkhianati rakyat karena bangunan itu, fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat.

“Beliau menekankan lindungi itu, terutama masyarakat,” tegas Wiranto seraya menambahkan, Presiden juga memerintahkan agar bangunan-bangunan, instalasi yang rusak segera diperbaiki agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan umum.

Saat menyampaikan keterangan pers itu, Menko Polhukam Wiranto didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sumber

Minta Masyarakat Tenang, Presiden Jokowi Perintahkan Tindakan Tegas Bagi Pelaku Anarkis di Papua

Menanggapi perkembangan yang terjadi di Papua saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tenang dan tidak melakukan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat merugikan semuanya apabila ada kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, dan fasilitas-fasilitas masyarakat yang dibangun bersama.

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,”  kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers, di Alun-alun Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.

Presiden menegaskan dirinya dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun SDM (sumber daya manusia), agar semuanya khususnya mama-mama, pace, mace, dan anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai,” seru Kepala Negara seraya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, serta kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai.

“Sekali lagi, mari kita jaga Tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai,” sambung Kepala Negara.

Menjawab wartawan mengenai rencananya bertemu tokoh-tokoh Papua, Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut telah direncanakan minggu ini, tapi masih belum memungkinkan untuk terlaksana.

“Akan dilakukan dalam waktu yang secepat-secepatnya untuk bisa bertemu dengan para, baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat, dan tokoh agama,” ungkap Presiden.

Saat menyampaikan keterangan pers itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. 

Sumber

Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Berjalan

Meskipun dalam beberapa hari terakhir marak terjadi aksi unjuk rasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.

“Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).

Meski demikian, menurut Tjaho, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat.

Ia pun menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif. “Oh iya jelas, gubernur, bupati/walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik),” ujarnya.

Soal aspirasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja. “Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” pungkasnya. 

Semangat Perdamaian Mahasiswa Asal Papua

Meski Wilayah Papua dilanda kerusuhan hingga menghambat arus jalan arteri dan pembakaran terhadap gedung DPRD. Sejumlah Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik PLN asal Papua, memilih untuk menyerukan deklarasi damai di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Mereka menolak berita hoax dan bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini tentu patut diapresiasi, dimana pasca kerusuhan yang terjadi di Manokwari, sejumlah Mahasiswa justru memilih untuk menyerukan deklarasi damai. Mereka pun enggan terlibat dalam kerusuhan dan tetap menjaga suasana agar tetap aman dan kondusif bersama dengan mahasiswa asal Papua yang bersekolah di STT PLN Jakarta.

Di hadapan aparat kepolisian, mereka menolak semua bentuk berita bohong dan bertekad untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Mereka juga menyatakan akan bersama masyarakat dan terus menjaga keamanan serta ketertiban. Bagi mereka NKRI Harga Mati tidak bisa lagi ditawar.

Salah satu Mahasiswa peserta deklarasi Alfa mengaku sempat kaget dengan berita kerusuhan di Manokwari, namun dirinya berusaha tetap tenang dan menelpon orang tuanya di Manokwari, namun justru dirinya malah ditanya balik oleh orang tuanya.

Sementara para Mahasiswa di Jakarta dijamin aman, tidak akan terpengaruh oleh isu – isu yang negatif, yang bisa menimbulkan kerusuhan.

Sementara itu Kapolsek Cengkareng Kompol Khoiri mengatakan bahwa di Cengkareng banyak mahasiswa asal Papua dan keberadaan mereka aman – aman saja. Para Mahasiswa tersebut merupakan orang – orang pilihan dari daerahnya yang memilih untuk melanjutkan studinya di Ibukota. Merekalah yang nantinya akan menjadi para pemimpin di daerahnya.

Polisi dan TNI juga telah melakukan komunikasi kepada Mahasiswa asal Bumi Cenderawasih ini, untuk senantiasa menjaga wilayah Ibukota agar tidak terpancing untuk melakukan kerusuhan serupa.

Pada kesempatan Berbeda, Sejumlah Ormas serta perwakilan Mahasiswa Papua menggelar deklarasi damai di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka merespons situasi keamanan masyarakat terkini menyusul kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Deklarasi tersebut merupakan bentuk sikap mereka terhadap rasa persatuan, serta mendukung pemulihan situasi yang kondusif di Papua. Mereka menghimbau semua pihak untuk senantiasa mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Deklarasi tersebut dihadiri oleh elemen Ormas seperti Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Wahdah Islamiyah, KPPSI, IKADI ormas lainnya. Acara tersebut diawali dengan diskusi yang bertema “Memperkuat Solidaritas Harmoni Kebangsaan di Makassar.”

Perhelatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh dan pejabat, diantaranya Pejabat Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb, Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo, Kepala Kodim 1408/BS Letnan Kolonel Andriyanto.

Pada diskusi sebelum deklarasi damai, Pj Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb menegaskan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dirinya juga menekankan bahwa Kota Makassar merupakan rumah bersama, dimana masyarakat hidup secara heterogen.

Menurut Iqbal, Makassar adalah wilayah yang dihuni oleh orang dari berbagai latar belakang suku dan komunitas. Dirinya berharap bahwa ribut – ribut yang terjadi di luar Sulawesi tidak merembet di Kota Makassar.

Dikabarkan juga, beberapa hari yang lalu sempat timbul ketegangan setelah terjadi keributan di Wilayah Asrama Papua di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Namun di luar itu, Mahasiswa Papua menyatakan merasa aman tinggal di Makassar. Keributan yang sempat terjadi juga dianggap telah teratasi sehingga situasi kembali kondusif.

Perwakilan Mahasiswa Asal Papua Rano, turut mengucapkan terimakasih kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan yang dianggap telah menggaransi perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Makassar.

Pihaknya juga merasa dilindungi, dan mengajak kepada rekan – rekan Mahasiswa asal Papua untuk menganggap dirinya bukan pendatang, karena Mahasiswa asal Papua merupakan saudara sebangsa dan setanah air.

Dalam deklarasi tersebut, mereka mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas dan mengamankan oknum yang senantiasa berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen – elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal.

Mereka juga mendukung pemerintah pusat untuk segera mengonsolidasikan dan memberi pernyataan tegas agar tokoh – tokoh yang ada di Papua dan Papua Barat serta seluruh elemen anak Bangsa, agar Papua dan Papua Barat semakin kondusif, sehingga dapat menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.

Pemerintah Jamin Habitat di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Akan Dijaga

Setelah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) langsung menindaklanjutinya dengan melakukan studi untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis calon wilayah ibu kota baru Negara RI, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita tadi malam rapat. Saya minta Dirjen segera bicara dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan dengan beberapa tokoh lingkungan, untuk mulai melihat untuk kita menyusun kerangka acuannya,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) sore.

Siti Nurbaya berharap kajian strategis itu bisa selesai tidak lama, cukup 2 (dua) bulan saja.

Mengenai nasib Taman Hutan Raya Bukit Soeharto termasuk satwa-satwa dan habibat-habitannya, Menteri LHK mengatakan, pihaknya sudah turun juga ke lapangan, dan diketahui memang ada ekosistem unik di situ habitatnya, yaitu Teluk Balikpapan.

“Sekarang juga masih bagus, mangrove-nya bagus. Tapi saya kira dengan pengelolaan yang baik, itu akan bisa terjaga,” ungkat Siti Nurbaya.

Menurut Menteri LHK, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepadanya, bahwa dalam penyiapan pemindahan ibu kota ini, justru pemerintah sekaligus memperbaiki kawasan taman hutan raya dan kawasan-kawasan konservasi untuk diperbaiki.

Juga nanti akan diperbaiki pemerintah adalah sisa-sisa lahan tambang, bekas-bekas lubang-ubang tambang, yang di Kaltim jumlahnya mencapai 1.400 lubang.

“Kenapa? Karena, geo morfologisnya Kaltim itu tanahnya tanah fluvial, fluvial marine, yang menahan air. Jadi kalau ada lubang dan sebagainya, dan sebagainya, sebetulnya airnya bisa dipanen atau airnya di-treatment begitu rupa, bisa menjadi bahan baku, misalnya begitu,” terang Siti.

Mengenai kekhawatiran terhadap sumber baku air tanah, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, dilihat saja nanti. Ia menegaskan, Kementerian LHK akan mempelajari morfologisnya, geologisnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan air dan sebagainya, itu bisa dikalkulasi.

“Dalam peraturan pemerintah, dikatakan bahwa alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan,” terang Menteri LHK.Terkait dengan penguasaan lahan, Menteri LHK Siti Nurbaya mengakui jika sebagian lahan yang akan digunakan untuk lokasi untuk pembangunan ibu kota baru merupakan hutan produksi. Namun menurutnya itu bukan masalah.

Adapun mekanismenya, menurut Menteri LHK, tidak selalu harus melalui tukar menukar kawasan hutan karena negara memiliki kekuatan memaksa secara sah.

“Jadi, bahwa nanti ada kompensasi atau nggak segera nanti kita lihat. Bisa tapi kalau saya sih pasti bukan uang kalau saya tapi nggak tahu kan saya nggak kerja sendiri ntar. Kalau dari sisi perizinan sih harusnya tidak ada masalah,” pungkas Menteri LHK Siti Nurbaya

TNI-Polri Diperintahkan Jokowi Tindak Tegas Oknum Aparat yang Rasis Terhadap Mahasiswa Papua

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindak tegas oknum aparatnya yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, 
di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019), dalam menanggapi desakan sejumlah pihak agar Jokowi memberikan sanksi kepada

oknum aparat yang berbuat rasis, sehingga memicu kericuhan di Papua.

Moeldoko pun sepakat aparat yang melakukan hal itu diberikan sanksi secara hukum.

“Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu

(rasis), tindak, enggak ada alasan,” kata Moeldoko.

Ia mengatakan, Jokowi telah memanggil Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam Wiranto untuk membicarakan hal tersebut. Moeldoko

menduga tindakan rasis itu terjadi lantaran ada oknum yang tak paham situasi di lapangan.

“Karena ini enggak boleh terjadi. Siapa pun enggak boleh terjadi. Apalagi selaku, walaupun itu oknum ya, jelas-jelas oknum yang tidak

memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama kota Manokwari diblokade massa

sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh.

Kerusuhan pun pecah di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum.

Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya

dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi mengaku terus memantau kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan. Mantan Gubernur DKI

Jakarta ini mengatakan, kondisi di dua wilayah tersebut saat ini telah kondusif.

“Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan (Dominggus Mandacan) di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa. Sudah

baik, Sorong seperti apa, sudah baik,” kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Provinsi NTT

Sumber :  https://bidikdata.com/tni-polri-diperintahkan-jokowi-tindak-tegas-oknum-aparat-yang-rasis-terhadap-mahasiswa-papua.html

Pemerintah Pastikan 90% dari 180 Ribu Ha Tanah Ibu Kota Baru Milik Negara

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan, sekitar 90% tanah yang berada di lokasi ibu kota baru merupakan milik pemerintah. Oleh sebab itu, pengadaan lahan untuk pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sulit.

Pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180 ribu hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi ibu kota baru.

"Itu lebih dari 90% merupakan tanah negara," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dia menyatakan, sisanya sekitar 10% merupakan tanah yang tidak dimiliki pemerintah, di mana akan dibebaskan saat dibutuhkan. Kata dia, sisa tanah itu umumnya untuk pembuatan jalan penghubung penghubung dari dan ke ibu kota baru.

"Jadi paling sisanya kalau dibebaskan hanya untuk jalan-jalan penghubung saja. Kalau yang akan kena jalan kita akan freeze (bekukan) dulu supaya tidak terjadi spekulasi disana," kata dia.

Sofyan pun menilai, pengadaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru tidak menjadi permasalahan yang berarti. Sebab memang sebagian besar tanah dimiliki oleh negara.

"Dari segi tanah itu tidak telalu rumit karena banyakan tanah negara," katanya.

(rzy)

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2019/08/27/470/2097357/pemerintah-pastikan-90-dari-180-ribu-ha-tanah-ibu-kota-baru-milik-negara

Kopi Indonesia Berpeluang Besar Menguasai Pasar Eropa

Ketua DPW Asosiasi Petani Kopi Indonesia Jawa Timur (Apeki Jatim), Misbachul Khoiri Ali mengungkapkan,  pangsa pasar ekspor kopi dari Jawa Timur masih terbuka dan sangat potensial.

Kopi lokal pun berhasil bersaing di pasar ekspor.

Selama ini Provinsi Jawa Timur (Jatim) dikenal sebagai salah satu produsen kopi terkemuka di Tanah Air. Kopi yang dihasilkan petani Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan sejumlah petani di Jatim lainnya hingga saat ini sudah merambah pasar ekspor di Eropa, Belanda dan India.

Untuk jenis arabika banyak diekspor ke Eropa. Sampai saat ini permintaanya pun juga banyak. Tapi, Misbachul menyebut ekspor kopi arabika ke Eropa saat ini hanya sekitar 20 persen dari pangsa pasar. Alasannya masih kekurangan bahan baku.

Misbachul mengatakan, memang sampai saat ini petani Jatim belum ekspor langsung ke buyer. Artinya, kopi dari petani Jatim yang diekspor masih melalui sejumlah perusahaan eksportir di Jatim.

“Sehingga, kami (petani) hanya suplai bahan baku berupa kopi bean ke sejumlah eksportir,” ujarnya.

Menurut Misbachul, kopi robusta yang disuplai ke sejumlah eksportir di Jatim rata-rata sebanyak 500 ton per musim. Sedangkan, kopi arabika yang disuplai ke sejumlah eksportir di Jatim sekitar 100 ton-200 ton per musim. “Untuk robusta biasanya diekspor ke Belanda dan dan India. Sedangkan kopi arabika diekspor ke beberapa negara Eropa,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, untuk suplai kopi arabika ke sejumlah eksportir pada tahun ini bahan bakunya sudah habis. Namun, kalau suplai jenis kopi robusta di Jatim masih banyak. “Sebab, kopi robusta di Jatim masih panen hingga September-November 2019,” ujarnya.

Meski peluang ekspor kopi kian terbuka, menurut Misbachul, Indonesia punya dua pesaing berat, yakni Brazil dan Vietnam.

“Kebetulan kondisi iklim di dua negara tersebut sedang bagus-bagusnya. Sehingga produksi kopi dari dua negara itu cukup besar sehingga berdampak terhadap anjloknya harga kopi dunia,” jelas Misbachul.

Dari data DPW Apeki Jatim menyebutkan, harga kopi arabika saat ini antara Rp 50 ribu-Rp 60 ribu per kg. Padahal beberapa waktu sebelumnya harga kopi arabika sempat naik di kisaran Rp 65 ribu per kg. Sedangkan harga kopi robusta saat ini Rp 20 ribu-Rp 21 ribu per kg, dari sebelumnya Rp 23 ribu-Rp 25 ribu per kg.

Dia juga mengungkapkan, selama ini kopi yang disuplai ke eksportir berupa kopi bean. Kopi yang disuplai ke sejumlah eksportir tergantung musim panen. Untuk kopi arabika biasanya disuplai ke eksportir pada April-Juli. Sedangkan kopi robusta pada Juni-Oktober. Artinya, suplainya tergantung pada musim panennya. Menurutnya, potensi ekspor kopi dari Jatim sangat besar.

“Sayangnya produktivitas kopi yang ditanam petani sangat rendah. Beda dengan Vietnam, kopi yang dibudidaya petani Vietnam produktivitasnya bisa mencapai 2-3 ton per ha. Kalau di Indonesia, produktivitasnya masih di bawah 1 ton/ha,” kata dia.

Lantaran harga kopi saat ini jatuh, petani kopi di Jatim mulai bergerak ke hilir. Artinya, petani kopi tak hanya menjual kopi cherry atau kopi bean saja ke eksportir.

“Petani mulai melirik peluang pasar menengah ke bawah yang potensinya juga besar. Dengan begitu, petani bisa langsung menjual produknya ke user. Bahkan, tak jarang yang membuka warung kopi, kedai atau kafe sendiri dan hal ini jauh lebih efektif untuk mendapatkan margin keuntungan,” jelas dia.

Lawan Radikalisme di Kampus

Mahasiswa memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang turut membawa arus nilai-nilai asing termasuk radikalisme.  Maka itu penguatan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi wajib dilakukan sebagai upaya mencegah radikalisme.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius meminta perguruan tinggi untuk aktif membentengi diri dari ancaman intoleransi dan radikalisme.

Ia mengatakan perguruan tinggi harus bisa menjadi tempat mengukuhkan pemahaman Pancasila kepada mahasiswa.

“Radikalisme ada yang masuk ke ruang-ruang terpelajar. Karena itu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa wajib memiliki wawasan kebangsaan sebagai benteng dari paham yang tidak sesuai Pancasila,” kata Suhardi saat memberikan kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Suhardi meminta kalangan mahasiswa yang notabene generasi muda harus mampu menjadi garda terdepan menangkal paham-paham yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan keberagaman.

Karena itu semua civitas akademik, mahasiswa dan masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme di Kampus.

Selain itu, elemen kampus harus terlibat aktif mencegah penyebaran radikalisme kepada mahasiswa dan jangan membiarkan radikalisme tumbuh subur di kalangan terdidik karena hal tersebut akan merugikan generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia.

Terkait hal itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan kampus harus terlibat mencegah mahasiswa terpapar radikalisme dengan memberikan pemahaman terhadap implementasi Pancasila yang mudah dipahami.

Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila (UP) Wahono Sumaryono mengakui saat ini terdapat persepsi perguruan tinggi menjadi tempat penyebaran sikap intoleransi. Hal itu menimbulkan keprihatinan mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan kebangsaan,

pergaulan yang inklusif bukan ekslusif, dan tempat ilmu pengetahuan dikembangkan.

“Yang jelas tidak boleh ada radikalisme di kampus. Masalah intoleransi dan munculnya ujaran kebencian di media sosial juga harus disikapi dengan bijak,” ucapnya.

Karena itu mari kita tolak radikalisme di Kampus, sebab Kampus adalah tempat kalangan terdidik, bukan tempat para pelaku teror dan radikal. “Kampus Benteng dari Ancaman Radikalisme dan Intoleransi.”

Sumber