RI-Korsel berkolaborasi bangun riset penopang Industri 4.0

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan konsisten untuk terus menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat di berbagai bidang, termasuk dalam kerja sama pengembangan riset dan ilmu pengetahuan untuk menyongsong era revolusi Industri 4.0.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI dengan Dewan Riset Nasional untuk Ekonomi, Kemanusiaan, dan Ilmu Sosial atau National Research Council for Economic, Humanities, and Social Sciences (NRC) Korea Selatan.

“NRC ini lembaga di bawah kantor Presiden Korea, dan dalam kerja sama tersebut terdapat kerangka kerja yang lebih detail untuk Indonesia dan Korea, terutama mengantisipasi Industri 4.0. Kami sudah bahas sektor-sektornya secara mendalam,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Penandatangan perjanjian kerja sama teknis dilakukan antara Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin RI Harjanto dengan Sekretaris Jenderal NRC Hong Keun Gil di Sejong, Korea, pada (26/6), yang disaksikan langsung Menperin Airlangga Hartarto dan Chairman NRC Seong Kyoung Ryung.

Menperin menjelaskan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan antara Kemenperin RI dengan NRC pada 10 September 2018, yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Tujuan dari kerangka kerja teknis ini untuk mendirikan dan menjalankan sub-komite bersama.

Fungsi sub-komite bersama, antara lain memformulasikan rencana aksi untuk implementasi aktivitas kerja sama yang mencakup sektor industri, otomotif, tekstil dan produk tekstil, kimia, makanan dan minuman, elektronik, serta sektor-sektor lainnya yang telah disepakati.

Sub-komite bersama juga bertugas menetapkan dukungan administrasi dan teknis, menetapkan sektor-sektor prioritas di dalam sektor-sektor industri, mengusulkan aktivitas kerja sama, memfasilitasi pertukaran informasi, serta melakukan monitor dan evaluasi.

Kerja sama ini juga untuk memfasilitasi penempatan tenaga ahli teknis di Kemenperin dalam implementasi Industri 4.0 di lima sektor industri yang menjadi unggulan.

“Selain itu untuk membangun kerangka kerja yang saling menguntungkan untuk mengembangkan dan mendukung kerja sama yang sistematis antara para partisipan sehubungan dengan Industri,” imbuhnya.

Airlangga menyebutkan, pada kesepakatan kedua belah pihak tersebut, tertuang kegiatan penelitian bersama, pertukaran untuk pendidikan, pembentukan jejaring antara para ahli dan profesional di masing-masing negara, serta membuka peluang proyek kerja sama.

“Inovasi dapat dihasilkan dari kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi. Dengan inovasi, daya saing industri nasional akan lebih kompetitif di kancah global,” terangnya.

Menperin optimistis kolaborasi antara Kemenperin dengan NRC mampu meningkatkan kapasitas industri manufaktur nasional, terutama untuk lima sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan Making Indonesia 4.0. Melalui adopsi teknologi dan inovasi, diaharapkan pula mampu memacu peningkatan produktivitas serta terbukanya lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030.

“Kemitraan ini sebagai tanda bahwa Indonesia dan Korea memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat dan ingin terus dilanjutkan dalam rangka sama-sama membangun pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Sumber

JMM Bersama Lintas Tokoh Lotim Komitmen Lawan Hoax dan Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2019.

Selong- Jaringan Masyarakat Madani sukses menggelar kegiatan Dialog Publik dengan Tema “Strategi Menang Melawan Hoax Dan Komitmen Menjaga Kondusifitas Daerah Pasca Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Jum’at 28 Juni 2019 di aula Kwarcab Pramuka Lombok Timur.

Direktur JMM, Samsul Hasan Basri,  diskusi publik diselenggarakan karena  semakin maraknya berita bohong atau hoaks yang terjadi saat pemilu. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari.

Disebutkannya, beberapa pihak juga telah memprediksi bahwa hoaks akan terjadi semakin banyak lagi. Survei Polmark Indonesia menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.

Sekretaris Kesbangpoldagri Lotim yang membuka kegiatan mengapresiasi diskusi publik yang digelar JMM.

"Saya ucapakan terima kasih kepada JMM sudah memyelenggarakan kegiatan semacam ini kabupaten Lombok Timur," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini kita disadarkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan diantar anak bangsa untuk membangun Lombok Timur yang Maju.

"Indonesia beranegaragam budaya, suku, entis dan budaya. Keragaman berpotensi memunculkan konflik.
Salah satu penyebab konflik adalah hoaks. Maraknya beredar hoaks motifnya adalah banyak hal seperti ekonimi, politik," jelasnya.

Ketua DPD KNPI Lotim, dr. KURNIA Akmal, narasumber kegiatan menyambut baik tema ini. Tema ini sangat relevan dan hangat karena baru tadi malam kita mendengarkan keputusan MK terkait Sengketa Pilpres.

" sehingga apa yang menjadi keputusan MK sedang hangat-hangatnya ditengah masyarakat," ungkap Kurnia.

Hangatnya suhu politik menyebabkan potensi munculnya hoaks di tengah masyarakat juga tinggi. Pada kesempatan itu, diapun mengingatkan agar para pemuda mampu menjadi pelopor lahirnya gerakan tanpa hoaks untuk meredam potensi perpecahan antar anak bangsa.

Sambutan Hangat Untuk Jokowi Saat Menghadiri KTT G20

Setiba di Osaka Jepang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20), Presiden Joko Widodo langsung terlibat dalam sejumlah agenda.

Jokowi juga sempat bercengkrama dengan para pemimpin dunia yang turut hadir. Mereka bersiap untuk melakukan family photo di kegiatan yang diadakan di INTEX Osaka, 28 Juni 2019.

Presiden Jokowi pun tampak berbicara hangat dengan tuan rumah, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman.

Selain itu, Mantan Walikota Surakarta tersebut juga terlibat perbincangan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.

Dalam forum internasional tersebut, Presiden Jokowi juga menerima ucapan selamat dari para pemimpin dunia. Mereka menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kepala Protokol Negara Andri Hadi yang mendampingi dan berada dekat dengan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hampir semua kepala negara / kepala pemerintahan yang bertemu Presden Jokowi mengucapkan ucapan selamat.

“Congratulation,,, congratulation,” ujar Andri Hadi sembari menirukan ucapan pertama para kepala negara ketika bertemu Jokowi.

Ucapan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan di sela – sela perhelatan KTT G20, seperti pada saat menunggu official welcome dan family photo, maupun ketika para kepala negara / kepala pemerintahan akan memulai Leader’s Side Event.

Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat memberikan permen kepada Presiden Joko Widodo.

KTT G20 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia ini, berkumpul guna membahas masalah keuangan dan ekonomi yang paling penting saat itu. Lantas mereka kemudian mencoba memastikan bahwa rencana mereka dalam forum internasional tersebut terkoordinasi.

Pada KTT G20, kepala negara mengatakan bakal membahas setidaknya dua isu penting, yaitu terkait inovasi di bidang digital ekonomi dan upaya dalam mengatasi kesenjangan. Selain itu, ia juga akan mengajak para perwakilan negara yang hadir untuk membahas kembali masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Sebelum terbang ke Osaka Jepang, Jokowi mengatakan bahwa dirinya ingin mengingatkan kolega yang hadir, baik perdana menteri dan raja, terkait situasi dunia yang sekarang ini dipenuhi oleh ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang yang semakin besar,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap agar para negara anggota forum G20 dapat menunjukkan sikap yang arif dan kepemimpinan yang kolektif, sehingga situasi yang lebih baik bisa didapat oleh seluruh negara di dunia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, juga akan membahas hubungan bilateral dengan 14 negara. Namun, dirinya masih enggan merinci negara – negara mana saja yang sekiranya akan berdiskusi dengan Indonesia terkait perekonomian.

“Yang mengajukan untuk bilateral ada 14 negara, ada 14 pemimpin, tapi pengajuannya saya belum tahu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan akan perlunya Digital Media Accelerator Hub atau disingkat IDEA HUB.

IDEA Hub tersebut merupakan platform untuk kurasi dan juga pengelolaan dari berbagi pengalaman mengenai model bisnis digital dari para unicorn anggota G20.

Usulan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada sesi kedua KTT G20 yang membahas masalah Innovation of digital economy di Osaka, Jepang.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Musardi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan, IDEA Hub terdiri dari tiga area. Pertama adalah sharing economies. Kedua, Workforce digitalization. Ketiga financial inclusion.

Peneliti ekonomi CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Yose Rizal menuturkan, pemerintah pada 2020 – 2024 perlu untuk benar – benar mengembangkan ekonomi digital agar dapat lebih maju daripada sekarang.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia baru dilihat dari banyaknya aplikasi perusahaan rintisan saja bukan dari penggna aplikasi yang menghasilkan transaksi melalui pasar digital tersebut.

Pertemuan KTT G20 akan berlangsung pada 28 Juni 2019 sampai 29 Juni 2019. Setelah pertemuan itu, Jokowi dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Sabtu siang.

 SUMBER : http://bacafakta.com/sambutan-hangat-untuk-jokowi-saat-menghadiri-ktt-g20/

Kecaman Forum Da’i Muda : Aksi Halal Bi Halal Di Gedung MK Berbau Kepentingan

Masyarakat diimbau untuk tidak menggubris ajakan aksi halal bihalal oleh sejumlah ormas Islam termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) karena sarat akan kepentingan politik dan dinilai sebagai kamuflase politik.

“Kami Forum Silaturahmi Da’i Muda Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat tidak menggubris atau mengikuti ajakan kegiatan aksi demonstrasi yang dibungkus dengan embel-embel acara halal bi halal,” ujar Rizkal dalam keterangan persnya dikawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Rikal meminta semua pihak tidak mengatasnamakan umat islam termasuk membungkus agenda politik terselubung.

“Kami pun meminta dan mengajak kepada semua pihak untuk mendorong dan menciptakan situasi damai dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa ini,”terang Rikal

Habib Saim Jindan mengungkapkan bahwa undangan Halal Bi Halal di depan Gedung MK hanya merupakan kamuflase politik.

“Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Dan seandainya putusan MK tidak memuaskan, maka masyarakat yang hadir di lokasi akan dijadukan umpan untuk memancing pertikaian,” kata Salim didampingi sejumlah pengurus forum antara lain Ustadz Muslim, Ustadz Fikri, Ustadz Dani, dan Ustadz Achmat Sugiyono.

Menurutnya kegiatan berkedok halal bihalal akan cenderung rusuh.

“Seluruh elemen masyarakat tidak usah memenuhi undangan tersebut, Jika ada yang rusuh, kami minta supaya ditembak di tempat,” ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).

Ustad Salim mengambil contoh sebelumnya, insiden 22 Mei lalu yang sebelumnya dikemas dalam Aksi Super Damai namun nyatanya rusuh juga.

“Untuk itu kami minta kepada Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Pol Tito untuk memperketat keamanan,” lanjutnya.

FSDMJ pun menyatakan sikap yang dibacakan Ustadz Likal Zikri yang intinya sebagai berikut.

“Pertama, FSDMJ menolak undangan yang mengatasnamakan kegiatan halal bihalal di depan gedung. Kedua, undangan halal bihalal yang kemudian diganti dengan Tahlul Akbar menjadi keprihatinan kita semua karena rawan ditunggangi. Ketiga, kami menilai kegiatan tersebut sebagai kamuflase politik. Keempat, FSDMJ menolak segala bentuk tindakan anarkhis. Dan Kelima, FSDMJ mendukung apapun putusan MK soal sengketa Pilpres 2019.

SUMBER : http://bacafakta.com/kecaman-forum-dai-muda-aksi-halal-bi-halal-di-gedung-mk-berbau-kepentingan/

Pasca Putusan Sidang MK : Utamakan Persatuan, Hindari Perpecahan

Dalam kehidupan sosial politik, para elit politik harus menjadi panutan untuk menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Elit politik semestinya tidak menggunakan rakyat untuk mencapai ambisi politik mereka, yang bisa menimbulkan perpecahan.

Kedamaian yang saat ini mengiringi sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK), hendaknya dapat dipertahankan. Apabila para elit politik tidak melakukan provokasi, niscaya kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu tidak akan pernah terjadi. Kerusuhan tersebut merupakan manifestasi perbuatan yang sangat membahayakan rakyat hanya demi memenuhi ambisi dan syahwat berkuasa yang tak terkendali.

Ekses pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019, berupa dikotomi yang berujung pada keterbelahan sosial akibat perbedaan pilihan politik dan berpuncak pada kerusuhan 21-22 Mei, adalah  biaya politik luar biasa mahal yang harus ditanggung bangsa ini.

Oleh karena itu, kita menghargai pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melalui rekaman video, telah memohon kepada segenap pengikutnya untuk menahan diri, sabar dan damai. Pasangan calon #02 juga minta para pengikutnya agar tidak ada pengerahan massa pasca putusan MK dibacakan.

Berdasarkan permintaan Prabowo tersebut, jika ada pihak-pihak yang melakukan gerakan massa, baik selama maupun pasca putusan sidang, berarti mereka bukan berasal dari kubu Prabowo-Sandiaga. Artinya, ada pihak lain, pihak ketiga yang mengail di air keruh, dan menjadi tugas aparat Polri dan TNI untuk mengatasinya.

Harapan kita kepada para elit politik adalah, hendaknya mereka mengutamakan persatuan dan menghindari perpecahan bangsa. Rakyat sebagai pemilik sah republik ini jangan sampai dikorbankan oleh para elit politik yang haus kekuasaan.

SUMBER (http://bacafakta.com/pasca-putusan-sidang-mk-utamakan-persatuan-hindari-perpecahan/)

BPN Sebut Prabowo-Sandi Berjiwa Besar Terima Kekalahan di MK

Jakarta – Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hendarsam Marantoko mengatakan, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno akan menerima hasil pada saat sidang putusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan itu akan berlangsung pada 28 Juni 2019.

“Iya, pasti kita menerima bahwa kami taat kepada aturan hukum, Pak Prabowo-Sandi track recordnya sangat jelas bahwa sangat patuh dan taat terhadap semua proses hukum yang ada di Indonesia,” kata Hendarsam, Jakarta, Sabtu (22/6).

“Jadi hukum akan kita jadikan panglima akan kita jadikan patokan bahwa apakah ini akan berlanjut atau selesai sampai di sini,” sambungnya.

Meski begitu, bukan berarti pihaknya akan puas dengan hasil yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim MK jika permohonan mereka tak dikabulkan. Oleh karena itu, pihaknya mesti berjiwa besar jika apa yang diharapkan tak sesuai.

“Kalau dibilang terbaik mungkin tidak semua orang mungkin tidak akan puas. Tetapi dalam menghadapi hal kita harus punya hati yang besar kita harus berjiwa besar dan jiwa besar itu mahal sekali harganya dan itu value yang sangat besar yang harus kita dapatkan yang harus didapatkan pelajaran,” ungkapnya.

“Dari sini kita dapatkan bagaimana kita contoh melihat dari kacamata kita melihat begitu banyak curang, tetapi ternyata itu tidak menang atau sebaliknya kan begitu kan dari sana dari pihak Pak Jokowi nyata dia tidak boleh curang cuma akhirnya dia didiskualifikasi,” sambungnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya meski legowo apabila apa yang diharapkan selama ini tak sesuai pada saat sidang putusan sengketa Pemilu 2019 mendatang.

“Tetapi nilai yang lebih dari itu bagaimana kita berjiwa besar legowo menghadapi itu sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan nilai kehidupan yang bisa kita terapkan ketika masyarakat sebenarnya pembelajaran juga masyarakat,” tegasnya.

Sumber : https://bidikdata.com/bpn-sebut-prabowo-sandi-berjiwa-besar-terima-kekalahan-di-mk.html

Pemerintah Lepas 980 Ribu Lahan Hutan untuk Dikelola Masyarakat

Mewujudkan kepentingan masyarakat yang lebih produktif Pemerintah akan melepas 980.000 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lahan teresebut nantinya akan dikelola oleh masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya dalam rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution dalam membahas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) mengungkapkan bahwa Pemerintah sangat mengutamakan kepentingan rakyat terkait penguasaan lahan/tanah untuk dikelola.

“Jadi nantinya lahan itu akan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Siti, di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Terkait teknis dan cara mengelola selanjutnya Menteri KLHK menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mendapat sosialisasi dari Menko Darmin dan beberapa menteri lainnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan bahwa implementasi pelepasan kawasan hutan ini akan dilakukan secepatnya.

“Implementasinya akan segera dilakukan. Tapi akan ada pemanggilan kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati yang sudah siap,” kata Sofyan.

Sumber : https://bidikdata.com/pemerintah-lepas-980-ribu-lahan-hutan-untuk-dikelola-masyarakat.html

Berantas Narkoba, Samalas Institute Minta Komitmen Gubernur Lewat Pergub

Mataram- Samalas Institute kembali menggelar diskusi publik bertajuk "Menggagas Lahirnya Pergub dan Awiq-Awiq sebagai langkah Preventif Melawan Narkotika". Kegiatan berlangsung di aula NU NTB,  Jumat 28 Juni 2019.

Kegiatan menghadirkan empat narasumber, yaitu Kepala BNN Kota Mataram, Kapolda NTB, Kesbangpoldagri, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Dalam kesempatan itu, Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali, berpendapat jika keberadaan peraturan daerah, Pergub, awiq-awiq, Perwal, maupun sejenisnya jadi langkah strategis melawan narkoba. Karena jika tidak dibarengi adanya payung hukum yang kuat, mustahil bisa meminimalisir upaya pencegahan narkotika.

Lebih jauh Samalas Institute meragukan komitmen pemerintah daerah untuk melawan penyalahgunaan narkotika. Mengingat hinggi kini tidak ada Pergub anti narkotika. Bahkan tidak ada satupun daerah di NTB yang membuat Perda anti narkotika.

"Begitu juga di kabupaten dan kota, tidak ada Perbup maupun Perwal anti narkotika. Kita ragu komitmen mereka, bertahun-tahun bicara narkoba tidak ada satupun perda yang lahir," kritiknya.

Melalui diskusi publik ini, Samalas Institute mendorong Gubernur NTB, termasuk juga bupati dan walikota di seluruh daerah di NTB untuk segera membuat Pergub anti narkotika agar upaya sosialisasi pencegahan bahaya narkoba yang dilakukan selama ini bisa mendapatkan hasil maksimal.

Kepala Kesbangpoldagri NTB, H. Lalu Syaff'i, yang membuka kegiatan sependapat. Menurutnya, kita butuh upaya bersama semua pihak untuk bersatu melawan narkoba. Apalagi temanya sangat bagus sekali. Karena pada dasarnya sesuai amanat permendagri kita butuh upaya untuk memperkuat penanganan P4GN.

"Sehingga kalau ada walikota bupati gubernur ngomong soal narkoba komitmennya mana melalui perda," ungkap Syaff'i.

Dikatakannya, jika berbicara program dari mulut saja tentu tidak ada artinya. Berbiacara program itu harus ril masuk di APBD sehingga anggarannya kelihatan.

"Oh untuk P4GN sekian harus amanat permendagri itu harus penanganan P4GN sampai ke tingkat desa. Inilah yang adik-adik suarakan juga agar seluruh desa mengalokasikan P4GN melalui APBDES," cetusnya.

Mantan Kepala Dikpora NTB ini pun meminta agar semua elemen bersama mendorong lahirnya Pergub sebagai langkah strategis melawan bahaya narkotika.

"saya berharap banyak kepada Samalas Institute. Mari kita sama-sama berjuang dan tidak usah ragu, bersurat kepada pak gub minta difasilitasi untuk bertemu. Ajak teman-teman yang lain. Karena ini adalah nasib bangsa, nasib kita bersama, nasib cucu kita," sambungnya.

Kabag Wassidik Dit Resnarkoba Polda NTB, I Ketut Sukarja SH., menyampaikan  sebagai gambaran peredaran Narkoba di wilayah NTB khususnya Kota Mataram, trennya mengalami kenaikan 30 persen pada bulan Mei 2019.

"Semakin kami progresif melakukan pengungkapan, data menunjukkan semakin terjadi kenaikan terkait kasus-kasus narkoba," ungkapnya.

Sementara itu berdasarkan profesi, pengungkapan narkoba terdiri dari beragam profesi seperti mahasiswa dan pelajar. Sementara sesuai barang bukti sitaan, yang paling banyak adalah narkoba jenis sabu-sabu.

Selain itu, narkoba yang beredar di wilayah kita kebanyakan dari Malaysia dan Cina. Meski masuk dalam kejahatan luar biasa, namun proses penindakannya masih tergolong ringan dimana hukuman terhadap pelaku narkoba hanya maksimal 4 tahun.

"Dan pada pelaksanaannya, hakim lebih banyak memberikan putusan yang sangat ringan. Ini yang membuat efek jera terhadap para pelaku tidak terjadi".

Harganas 2019: Seskab Ingatkan Pentingnya Peran Keluarga Cegah Perkawinan Dini

Menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019 yang jatuh pada Sabtu (29/6) ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan pentingnya keluarga terutama orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini yang belakangan ini marak terjadi.

“Seringkali terutama bagi para perempuan yang menikah dini, ketika usia dibawah usia yang diperbolehkan dalam perkawinan karena orang tua. Orang tua ingin melepaskan yang bersangkutan kepada seseorang yang secara kapital secara modal lebih baik. Itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Seskab dalam wawancara di ruang kerjanya Gedung III Kemensetneg, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Seskab menganggap penting edukasi epada anak, kepada orang tua dan juga kepada lembaga yang menikahkan anak-anak usia dini. Bahwa menikah usia dini bukan hal yang keren.

“Menikah usia dini bukan suatu pilihan yang membanggakan. Sehingga dengan demikian menikahlah ketika usia kalian sudah pada waktunya, dan sudah siap baik itu secara moral, secara ekonomi, secara psikologis untuk menikah pada saatnya,” tutur Seskab.

Menurut Seskab, biasanya ketika menikah dini tidak ada tanggungan atau proteksi kepada anak yang bersangkutan. Dan selalu ketika katakanlah anak yang melakukan perkawinan dini begitu dia berpisah dengan pasangannya dia akan menjadi orang yang terlunta-lunta, hidupnya merana, dan ini menjadi problem, dan ini sering kali menjadi beban bagi masyarakat dan bagi pemerintah.

Sehingga dengan demikian, lanjut Seskab Pramono Anung, pemerintah dalam hal ini harus konsekuen, konsisten untuk menerapkan aturan perundang-undangan yang sudah mengatur secara jelas terhadap pernikahan dini.

“Pemerintah harus secara kontinu, secara sungguh-sungguh menerapkan undang-undang yang ada. Undang-undangnya sudah sangat jelas, patokannya sudah sangat jelas. Bagi siapapun yang melakukan pernikahan dini harus diambil tindakan,” tegas Seskab.

Kalau ada aparat pemerintah yang kemudian membantu pernikahan dini, karena biasanya pernikahan dini terjadi juga karena ada keterlibatan aparat, menurut Seskab, aparat itu harus dihukum seberat-beratnya, karena dia sudah tahu peraturan perundang-undangan yang mengatur itu tetapi dia melegalisasi perniakhan dini.

“Sehingga dengan demikian aparatnya, orang tuanya, anaknya yang melakukan pernikahan dini juga harus diberikan edukasi,” pungkas Seskab.

Sumber : https://setkab.go.id/harganas-2019-seskab-ingatkan-pentingnya-peran-keluarga-cegah-perkawinan-dini/

Di Forum KTT G-20 Osaka, Presiden Jokowi Mendapat Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia

Pesiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di INTEX, Osaka, Jumat (28/6), yang diawali dengan penyambutan resmi oleh PM Jepang Shinzo Abe dan sesi foto bersama para pemimpin negara-negara G-20.

Saat sesi foto bersama, Presiden Jokowi berdiri di antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Selanjutnya, Presiden aka menghadiri Leader’s Side Event dengan tema “Digital Economy“. Di antara dua sesi working lunch, Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Adapun dalam sesi pertama working lunch, tema yang diangkat adalah “Digital Economy & Trade and Investment“. Sementara sesi keduanya mengangkat tema “Innovation on Digital Economy and Artificial Intelligence“.

Setelah itu, Presiden diagendakan untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral, dan petang harinya, bersama Ibu Iriana akan menuju Osaka Geihinkan. Di tempat itu, para pemimpin negara-negara G20 akan disuguhi pertunjukan budaya dan jamuan makan malam bersama.

Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia 

Sementara itu, Kepala Protokol Negara Andri Hadi yang mendampingi dan berada dekat dengan Presiden Jokowi mengatakan bahwa hampir semua kepala negara/kepala pemerintahan yang bertemu Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat.

“Congratulation… congratulation,” ucap Andri Hadi menirukan ucapan pertama para kepala negara/kepala pemerintahan ketika bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Andri, ucapan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan di sela-sela perhelatan KTT G20, seperti pada saat menunggu official welcome dan family photo, maupun ketika para kepala negara/kepala pemerintahan akan memulai Leader’s Side Event.

Para kepala negara/kepala pemerintahan itu di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Jepang Shinzo Abe, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, PM Australia Scott Morrison, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Italia Giuseppe Conte, PM Inggris Theresa May, PM India Narendra Modi dan Presiden Spanyol Pedrosan Chez.

Selain itu, turut pula memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi adalah Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. 

Sumber

TKN dan BPN Sepakat Tak Gelar Aksi di Jalan usai Putusan MK

Jakarta – Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hendarsam Marantuko, yakin, pihaknya tak akan menggelar aksi di jalan untuk kelak merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Apa pun keputusan MK soal sengketa hasil pilpres, kata dia, bakal diterima secara lapang dada. “Dari kami tegak lurus satu komando Pak Prabowo Subianto untuk fokus pada proses persidangan, nggak ada yang lain,” kata Hendarsam dalam diskusi betajuk “Sidang MK dan Kita” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Hendarsam meminta masyarakat untuk memahami bahwa secara politik, seluruh proses ini hanya merupakan kontestasi. Publik harus memaklumi bahwa dua putra terbaik bangsa, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, tengah “bertanding” dalam kontestasi pilpres.

“Sama saja kalau pertandingan tinju, gebuk-gebukan, babak belur, setelah itu ya kalau dia sportif dia akan pelukan lagi siapa pun pemenangnya,” ujarnya.

Sepakat dengan Razman, juru bicara bidang hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Razman Arif Nasution, meminta masyarakat untuk mempercayakan proses sengketa hasil pilpres pada MK. Razman meminta masyarakat untuk tak lagi menggelar aksi di jalanan usai MK ketok palu, lantaran keputusan MK bersifat final dan mengikat. “Sudahilah demokrasi jalanan, kita masuk ke gedung untuk kita bersuara di dalam,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan. Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Selanjutnya, MK akan mempelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti serta dalil dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan. Menurut jadwal, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Jumat (28/6/2019)

Sumber

Jaringan Teroris Terindikasi Ikut Aksi di Sidang Putusan MK

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa aparat keamanan telah mendeteksi pergerakan teroris yang bakal menyusup ke Jakarta untuk menyambut sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).

Moeldoko menyebut jumlah teroris tersebut diperkirakan sebnayak 30 orang.

“Memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri, ada kurang lebih 30 orang, sudah masuk ke Jakarta,” kata Moeldoko di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Namun, ia meminta agar masyarakat tak perlu khawatir karena aparat keamanan akan langsung bergerak jika mereka melakukan pelanggaran.

“Kita sudah lihat itu, sudah kenali mereka, jadi gak usah khawatir kalau terjadi sesuatu tinggal diambil,” ujarnya.

Selain kelompok teroris, Moeldoko menyebut aparat juga sudah mengantisipasi adaya pergerakan massa sebanyak 2500 hingga 3000 yang akan turun ke jalan di sekitar Gedung MK.

Ia pun memastikan akan ada 40.000 personel TNI dan Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan pengunjuk rasa. Sampai saat ini kata dia keamanan nasional masih terkendali sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik,” jelasnya.

Sumber : https://bidikdata.com/jaringan-teroris-terindikasi-ikut-aksi-di-sidang-putusan-mk.html

Caleg Gerindra di Tanjungpinang Divonis 5 Bulan Bui Terkait Politik Uang

Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepulauan Riau memutuskan, Apriyandi, caleg dari Partai Gerindra divonis 5 bulan penjara, dengan masa percobaan 10 bulan dan denda Rp24 juta. Apriyandi terbukti melakukan politik uang pada Pemilu 2019.

Ketua majelis majelis hakim, Acep Sofyan Sauri mengatakan, jika pidana denda tidak dibayar, maka dikenakan subsidair sebulan penjara.

“Saudara Apriyandi dapat mengajukan banding jika keberatan terhadap putusan ini,” kata Acep seperti dikutip Antara, Senin (24/6).

Berbagai pihak yang menyaksikan persidangan tersebut merasa kaget mendengar putusan majelis hakim terhadap putra Wali Kota Tanjungpinang tersebut. Adik dari Apriyandi tampak menangis setelah mendengar putusan hakim. Sementara Apriyandi sempat menyalami jaksa penuntut umum setelah vonis dibacakan hakim.

Apriyandi yang juga caleg dapil Tanjungpinang Timur menyatakan masih pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Terdakwa tidak ditahan berdasarkan putusan majelis hakim, meski putusan itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Apriyandi dikenakan sanksi wajib lapor.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 523 ayat (1) Junto pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 huruf e KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana).

Putusan Majelis Hakim PN Tanjungpinang tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum, Zaldi Akri pada sidang sebelumnya menuntut Apriyandi dengan tiga bulan kurungan dan denda Rp 24 juta. Jaksa juga meminta hakim menahan terdakwa di Rutan Kelas II Tanjungpinang.

Tuntutan JPU tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana tindakan yang terdakwa lakukan pada kasus itu. Alat bantu yang disita berupa uang sejumlah Rp600.000, tiga unit ponsel, “Screen shoot Whatsapp” percakapan saksi Eni dan saksi Dewi dengan pembahasan pengumpulan Kartu Keluarga (KK) yang diperuntukkan mendukung terdakwa.

Sumber : https://bidikdata.com/caleg-gerindra-di-tanjungpinang-divonis-5-bulan-bui-terkait-politik-uang.html

Kapolri tak Beri Izin Aksi di MK

Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak memberi izin aksi dari kelompok mana pun di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres pada 27 Juni.

Selain itu, Tito mengatakan, akan membubarkan massa yang memaksa berunjuk rasa dan anarkistis di jalan depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Ia khawatir, hal itu mengancam keamanan publik lainnya.

“Saya berkoordinasi dengan Panglima TNI, Bapak KSAD, kita sudah persiapkan pasukan saya kira hampir 45 ribu, ya. Kita siapkan, kemudian kita akan jaga kalau perlu kita tutup. Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, kalau mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan,” kata Tito usai acara sertijab Kapolda Sumsel di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Tito mengatakan, setiap unjuk rasa harus menaati aturan. Hal itu untuk menghindari adanya tindakan anarkistis yang berujung mengganggu kepentingan publik.

“Saya tentunya mengharapkan bagian unjuk rasa ingat ada aturan, aturan itu jangan mengganggu kepentingan publik, mengindahkan etika dan moral, tidak menghujat, menyampaikan hoaks, itu semua ada aturan hukumnya. Kita akan tindak kalau dilanggar,” ujar Tito.

Insiden kericuhan 21-22 Mei, kata Tito haru dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya untuk kebaikan bersama. Ia mengatakan, tidak ada satu pihak pun yang ingin jatuh korban.

“Saya minta jangan buat kerusuhan termasuk pihak ketiga mungkin. Karena apa, selain kita melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan,” tandasnya

Sumber : https://bidikdata.com/kapolri-tak-beri-izin-aksi-di-mk.html

Masyarakat Sumbawa Barat Bersama Menjaga Persatuan dan Kesatuan Pasca Pemilu Serentak 2019

Puluhan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat yg terdiri dari pemuda, mahasiswa, pelajar dan sejumlah politisi muda mengikuti diskusi panel yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus) di Aula Kedai Sawah, pada hari Selasa (25/6) dari pagi sampai siang waktu setempat. Kegiatan yang mengangkat tema menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu serentak 2019 tersebut, turut dihadiri oleh Dandim 1628 Sumbawa Barat, Ketua KPUD Sumbawa Barat, dan Ketua Bawaslu KSB yang sekaligus membawa materi pada diskusi panel.

Direktur program Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus), Khairuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa pesta demokrasi telah usai digelar 17 April 2019 lalu. Namun, dampak dari Pemilu serentak itu menyisahkan beragam persoalan yang hingga kini masih mengakar di tengah tengah masyarakat. Sebut saja akibat perbedaan pilihan yang kemudian memicu memunculkan faksi faksi di tengah masyarakat. Belum lagi ‘jualan’ isu sara, maraknya money politik dan hoax yang turut mencoreng marwah demokrasi.

“Sebagai anak bangsa, perlu kiranya kita memberikan semacam ‘suplemen’ untuk menetralisir situasi usai pesta demokrasi ini. Hal tersebut dilakukan sebagai cara meredam tensi politik yang terus menguat ke permukaan. Tentunya dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa di tawar tawar lagi,” ujar Khairuddin.

Sementara itu, Ketua KPUD Sumbawa Barat, Denny Saputra, S.Pd yang menyampaikan materi gambaran utuh Pemilu serentak 2019, menyampaikan apresiasi terhadap lembaga yang juga memberikan perhatian terhadap berjalannya Pemilu. Denny dalam materinya mengungkapkan berbagai fenomena dalam pemilu serentak 2019, mulai dari adanya gugatan hasil pilpres hingga menunggu daftar register jika ada sengketa legislatif di MK.

“Kita tidak bisa mengelak dengan yang namanya berbeda pilihan, iya itulah demokrasi. Lewat generasi minlenial ini, kita membangun generasi yang anti terhadap hal hal yang bisa merusak citra demokrasi. Baik itu money politik, tidak muda diadu domba oleh isu sara dan informasi hoax,” Kata Denny, sapaan akrab ketua KPUD KSB.

Senada dengan Ketua KPUD KSB, Ketua Bawaslu KSB, Karyadi, SE dalam pemaparan materinya menguraikan berbagai tugas Bawaslu dalam setiap rangkaian pemilu, dari awal hingga akhir tahapan. Menyampaikan materi menakar kualitas pemilu yang JUBER JURDIL, ketua bawaslu tak menampik bahwa setiap tahapan selalu ada tantangan, yang terpenting menurutnya, selain menegakkan aturan pemilu adalah bagaimana partisipasi aktif masyarakat bisa dimaksimalkan.

“Kami terus memonitor setiap tahapan, dengan beragam pergerakan di media sosial yang berkaitan dengan kampanye, hingga pelaksanaan pungut hitung. Diakui memang pemilu raksasa tahun ini menyisakan beragam dinamika didalamnya. Ia berharap peran aktif masyarakat bisa membantu penyelenggara meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu,” harap Karyadi.

Sementara itu, Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol Czi Eddy Oswaronto, ST dan Kapolres Sumbawa barat, AKBP Mustofa, S.Ik.,MH pada intinya  sependapat menyampaikan apresiasi atas berjalannya pemilu yang lancar, aman dan tertib di Sumbawa Barat. Situasi Kamtibmas pada pemilu tahun ini akan mencatat sejarah yang baik di Sumbawa barat, dan tentunya akan terus kita tingkatkan terutama saat menghadapi Pilkada tahun depan. Situasi Kamtibmas terkendali berkat sinergitas TNI Polri, Penyelenggara, Pemda dan semua komponen di dalamnya.

Kemudian harapan Ketua MUI Kabupaten Sumbawa Barat KH. Syamsul IsmainBarat mengingatkan kepada masyarakat kabupaten Sumbawa Barat untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang mengarah pada perpecah antar masyarakat.

Setelah diskusi acara pun di tutup dengan pembacaan deklarasi bersama diantaranya memuat. Pertama, Kami masyarakat kabupaten Sumbawa barat berjanji akan Menjaga persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat kabupaten Sumbawa barat. Kedua, Kami masyarakat kabupaten Sumbawa barat Menolak semua bentuk gerakan yg mengganggu keamanan di kabupaten Sumbawa barat. Ketiga, Kami masyarakat Kabupaten Sumbawa menolak Hoax dan beromitmen untuk menjaga Kamtibmas Pasca Pemilu 2019 di Sumbawa barat.

MUI, FKUB Hingga NU Ajak Warga NTB Terima Keputusan MK

Mataram, Ketua Majelis Ulama Nusa Tenggara Barat (MUI NTB) Prof H Saiful Muslim mengajak masyarakat agar bersama-sama menerima keputusan yang akan disampaikan MK. 

Himbauan tersebut juga disampaikan oleh tim sukses Paslon nomor 01 dan 02 agar menerima apapun keputusan MK.

“Apapun keputusan MK diterima dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin mengimbau kepada saudara-saudara kita semua untuk tetap berada di tempat. Tidak usah berada di jalan. Apalagi kita pergi ke Jakarta hanya untuk dengarkan keputusan yang akan diambil," ujarnya, Rabu 26 Juni 2019.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita di NTB terkait putusan ini,” ajak Prof Muslim

Ditegaskannya, keputusan MK menjadi pedoman untuk semua karena bersifat final. Untuk itu, semua pihak diharapkan menjaga kondusifitas daerah. Tidak melakukan hal-hal ynag merugikan masyarakat maupun diri sendiri.

"Kita harapkan kepada semua pihak. Termasuk umat Islam di NTB, mari kita menunggu dan menerima apapun keputusan itu. Dan ini adalah (sama dengan) pernyataan dari kedua tim sukses calon. Oleh karena itu, kita yang di NTB menunggu saja dan menerima apapun keputusannya,” imbuhnya

Menurutnya, masih banyak pekerja-pekerjaan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menanti semua elemen bangsa termasuk masyarakat NTB. 

"Untuk itu, sudah saatnya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara," kata Prof Muslim.

Sementara Ketua FKUB NTB H Sahdan Ilyas juga menghimbau masyarakat NTB tetap menjaga persatuan dan kondusifitas dan menerima apapun keputusan MK.

"Mari kita terima apapun yang akan diputuskan oleh MK terkait sengketa Pilpres yang akan diputuskan besok," tandasnya

Senada, Ketua NU NTB, Prof Dr H Masnun juga menghimbau kepada masyarakat NTB untuk tetap menjaga kondusifitas di daerah dan menerima keputusan MK

"Kita serahkan kepada MK yang merupakan lembaga independen untuk memutuskan apapun. Kita harus terima apapun dan semua pihak harus legowo menerima keputusan MK," ujarnya

Menurutnya, jika tidak puas dengan keputusan MK ada mekanisme hukum yang akan dilakukan.

"Jangan sampai melakukan hal-hal yang inkonstitusional yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. Kami berharap semua pihak menjaga stabilitas, menjaga persatuan dan kesatuan mari menerima apapun keputusan MK," kata Prof Masnun (red)

Ucapkan Selamat Ke Presiden Jokowi, Presiden Argentina Ingin Nikmati Buah-Buahan Indonesia

Presiden Argentina Mauricio Macri mengatakan, ada potensi yang sangat besar dalam hubungan Indonesia dan  Argentina. Dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengembangkannya, memperdalam dalam hubungan perdagangan, budaya yang terus berkembang.

“Ini adalah kemajuan yang sangat penting, dan  ini harus dua arah. Dan kami yakin bahwa di bidang industri juga ada potensi yang sangat besar,” kata Presiden Argentina itu pada keterangan pers bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6) siang.

Presiden Mauricio Macri mengaku ingin menikmati buah-buahan yang ada di Indonesia. Sementara, menurut dia,  Indonesia juga dapat belajar bidang teknologi pertanian dari Argentina supaya bermanfaat untuk kedua belah pihak.

Presiden Argentina itu juga mengaku tertarik untuk kerja sama di bidang perkeretaapian, industri penerbangan, yang  potensinya sangat besar.

Sementara agar orang Indonesia dan Argentina saling mengunjungi, Presiden Mauricio Macri menginginkan untuk memperbaiki sistem visa mengingat kedua negara ini merupakan negara yang sangat indah, dan penuh dengan budaya.

Presiden Argentina itu juga menyampaikan selamat atas pemilu yang sudah berlangsung di Indonesia, dan yang sudah mempercayakan negara ini kepada Presiden Jokowi. “ Sekali lagi, selamat,” pungkas Presiden Argenrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://setkab.go.id/ucapkan-selamat-ke-presiden-jokowi-presiden-argentina-ingin-nikmati-buah-buahan-indonesia/

Presiden Mauricio Macri Beri Kaos Tim Sepakbola Nasional Argentina Kepada Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendaptkan kejutan dari Presiden Argentina Mauricio Macri usai keduanya menyampaikan pernyataan pers bersama, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6) siang. Presiden Argentina tiba-tiba memberikan sebuah kaos sepak bola tim nasional Argentina kepada Presiden Joko Widodo. Pada kaos yang menggunakan omor punggung 10 tersebut tertera nama JOKOWI.

Tidak mau kalah dengan kejutan yang dibuat tamunya, Presiden Joko Widodo pun juga memberikan hadiah berupa bola yang merupakan produk buatan Majalengka. Bola tersebut diterima dengan bahagia oleh Presiden Argentina, bahkan Presiden Mauricio Macri sempat menunjukkan aksi kebolehan melakukan heading dengan bola tersebut.


Tawarkan Pesawat Hingga Produk Lokomotif

Sebelumnya saat menyampaikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, merupakan kehormatan bagi dirinya  dapat menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Argentina, Mauricio Macri, yang baru pertama kali ini berkunjung ke Indonesia.

“Kami sudah pernah bertemu di saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou, RRT dan kali ini kami bertemu kembali menjelang KTT G20 di Osaka,” kata Presiden Jokowi .

Menurut Presiden, Argentina merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di Amerika Selatan. Dan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor itu telah peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis.

“Kami membahas berbagai upaya menyeimbangkan perdagangan kedua negara termasuk melalui counter trade,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan dengan Presiden Argentina itu, Presiden Jokowi mengaku juga menawarkan berbagai produk barang dan jasa yang dimiliki industri strategis Indonesia. PT Dirgantara Indonesia  menawarkan pesawat, PT GMF (Garuda Maintenancet Facility) menawarkan kerja sama dalam jasa pemeliharaan (maintenance pesawat-red), dan PT. INKA menawarkan produk lokomotif dan gerbong yang berstandar internasional.

“Presiden Macri selanjutnya akan berdiskusi dengan pimpinan PT. DI dan PT. INKA sore hari ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi juga mendorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha nasional, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dengan MERCOSUR, blok dagang terbesar di Kawasan Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay.

Dan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan dan investasi, menurut Presiden, dalam kunjungan Presiden Argentina ini juga ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) kerja sama di bidang Pendidikan, kemudian Joint Ministerial Statement on the Establishment of the Working Group on Trade and Investment.

Sebagai sesame negara agraris, Presiden Jokowi juga melihat potensi kerja sama di bidang pertanian. Ia menyambut baik kerja sama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari Rencana Aksi Kerja Sama Pertanian antara Argentina dan Indonesia.

Selanjutnya Presiden Jokowi mempersilakan Presiden Argentina Mauricio Macri untuk menyampaikan pernyataan pers.









Sumber: https://setkab.go.id/presiden-mauricio-macri-beri-kaos-tim-sepakbola-nasional-argentina-kepada-presiden-jokowi/